Edisi 17 September 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 17 September 2010

Bank Pemerintah Tak Naikkan

Hentikan Penguatan Indeks BEI

NPL KUR Rata-Rata 5,6 Persen

BANK-BANK pemerintah masih mengkaji dampak kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dari lima persen menjadi delapan persen, dan belum memutuskan akan menaikkan suku bunga deposito maupun kredit ...hal. 1

SETELAH beberapa hari terus mengalami kenaikan, pergerakkan Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) pada Kamis terhenti oleh aksi ambil untung (profit taking). Indeks ...hal. 2

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan mengungkapkan bahwa kredit bermasalah (NPL) kredit usaha rakyat (KUR) mencapai 5,6 persen. “NPL sektor KUR ada yang tinggi, ada yang ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 173 tahun IV

Selama Lebaran 2010

294 Orang Tewas

Suluh Indonesia/ant

CALON PIMPINAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima dua orang calon pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto di kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Iskandar Hasan mengatakan, selama Lebaran 2010 melalui Operasi Ketupat ada 294 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. ‘’Jumlah kecelakaan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2010 di Indonesia hingga tanggal 15 September tercatat ada 1.297 kasus, dengan korban tewas 294 orang,” katanya di Jakarta, kemarin. Selain itu, korban yang mengalami luka berat sebanyak 383 orang, luka ringan 757 orang dengan kerugian material sebesar Rp 4,719 miliar. ‘’Pelanggaran lalu lintas selama Operasi Ketupat sebanyak 29.819 kali, yang ditilang sebanyak 25.541 kasus dan pembinaan sebanyak 4.276 kasus,” katanya. Selama operasi ini dilaksanakan jumlah tindak kejahatan yang terjadi sebanyak 2.844 kasus, dimana kejahatan konvensional sebanyak 2.141 kasus dan 703 kasus lain-lain, kata Iskandar menambahkan. Polri mengerahkan 89.521 personel pada operasi Ketupat 2010 dengan 2.592 pos pengamanan di seluruh Indonesia digelar selama 16 hari mulai tanggal 3 sampai 18 September 2010. Posko pengamanan berdiri pada titik yang memiliki potensi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas. Pada operasi kali ini, sesuai dinamika di lapangan ada enam Polda yang melakukan penambahan khusus personel dari brigade mobil (Brimob), di luar kekuatan personel yang ada pada masing-masing Polda pada daerah-daerah kerawanan yang cukup tinggi. Adapun enam Polda yang menggunakan personel Brimob antara 50 hingga 60 personel brimob adalah Lampung, Banten, Metro Jaya,Jabar, Jatim, dan Jateng. (son)

DPR Tetap Lanjutkan

Bangunan Gedung Baru

18 Jaksa Dipecat JAKARTA - Kejagung sudah menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 18 jaksa yang melakukan perbuatan tercela, sejak awal hingga pertengahan 2010. ‘’Tujuh jaksa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil,” kata Jamwas Marwan Effendy di Jakarta, kemarin. Ia menyatakan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak jaksa yang bersalah dan tanpa ampun harus ditindak. Bahkan, kata dia, pihaknya juga selama 2010 telah melakukan sanksi penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun kepada 57 jaksa. ‘’13 jaksa dibebaskan dari jabatan fungsional jaksanya, dan 13 jaksa terkena pembebasan jabatan struktural,” katanya. Sejak 2008, jumlah jaksa yang dijatuhi sanksi pemecatan itu terus bertambah. Ia menambahkan selama 2008 sebanyak tiga jaksa mendapatkan sanksi pemberhentian tidak hormat. Pada 2009, sebanyak empat jaksa terkena sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. ‘’Dan dua orang terkena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,” katanya. Pada 2008 juga sebanyak 155 jaksa terkena sanksi baik tingkat ringan, sedang dan tingkat berat. Kemudian pada 2009, sebanyak 181 jaksa terkena sanksi serupa. (ant)

UU Kerukunan Umat

Belum Diperlukan JAKARTA - Pengamat politik menilai UU Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah belum diperlukan. Kalaupun dalam SKB itu terjadi kekurangan dalam ketentuan peraturannya maka bisa disempurnakan dengan menambahkan aspek sosiologis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ‘’Pada intinya kalau dibuat undang-undang baru akan sama saja, karena pada intinya tujuannya bagaimana membuat orang bisa secara damai berdampingan beribadah. SKB itu perlu disempurnakan dengan memasukkan aspek sosiologis dan antropologis ke dalam aturan tersebut,” kata Arbi Sanit di Jakarta, kemarin. Menurut Arbi, dalam ketentuan SKB tersebut terkesan birokratis dan multitafsir sehingga seolah mempersulit pendirian sebuah rumah ibadah. Di sisi lain, SKB tersebut juga mengabaikan kondisi riil kemasyarakatan yang memiliki kekhasan tersendiri seperti di wilayah Bekasi. Arbi menyebut ada sejumlah wilayah yang dinilai ekstrim dan sangat kuat tradisi keagamannya. Wilayah ekstrim lainnya secara sosiologis adalah Sulut dan Tapanuli Utara, sehingga membutuhkan pendekatan antropologis dan sosiologis kemasyarakatan dalam hal pendirian rumah ibadah. (ant)

JAKARTA - DPR RI tetap akan melanjutkan pembangunan gedung baru dengan rencana anggaran senilai Rp1,16 triliun meskipun mendapat sorotan dari masyarakat dan menjadi polemik di antara anggota dewan. Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Gedung DPR RI di Jakarta, kemarin mengatakan, kajian ulang yang diminta dilakukan kepada tim teknis yakni hanya evaluasi terhadap rencana anggaran yang dinilai sebagian anggota dewan terlalu mahal. ‘’Rencana pembangunan gedung baru DPR tetap akan dilanjutkan. DPR hanya akan melakukan evaluasi terhadap anggarannya,” kata Marzuki. Mantan Sekjen Partai Demokrat ini menjelaskan,

evaluasi rencana anggaran tersebut akan dibahas oleh pimpinan DPR bersama pimpinan dari seluruh fraksi, serta pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan tim teknis. Menurut dia, secara prinsip rencana pembangunan gedung baru DPR sudah sesuai dengan rencana strategis DPR. Marzuki mengingatkan, meskipun akan dilakukan evaluasi terhadap rencana anggaran pembangunan gedung baru, tapi volume, konstruksi, dan desainnya tidak berubah. ‘’Karena pembangunan gedung DPR itu diproyeksikan untuk kebutuhan jangka panjang sampai 50 tahun ke depan,” katanya. Ketika ditanya soal wacana pemindahan ibukota negara

yang dimunculkan pemerintah, apakah gedung baru DPR tersebut tidak akan menjadi mubazir. Marzuki mengatakan, kalau memang ibukota negara jadi pindah maka gedung baru DPR akan dialihfungsikan untuk kegiatan lain, misalnya difungsikan sebagai museum nasional. Ketika ditanya soal tuntutan masyarakat agar desain dan konstruksinya dibuat lebih sederhana dan disayembarakan secara terbuka, Marzuki mengatakan, grand designnya sudah tuntas dikerjakan oleh DPR periode 2004-2009 yang dokumentasi datanya di BURT DPR. ‘’Ada data di BURT bahwa grand designnya sudah selesai pada DPR periode lama,’’ jelasnya. (har/son)

Pemborosan Uang Negara JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang akan tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru meskipun mendapat sorotan masyarakat, dan sikap anggota DPR masih beragam. ‘’Kenapa pimpinan DPR bersikukuh akan tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru, ada apa?,” kata Sebastian Salang di Jakarta, kemarin. Sebastian juga mempertanyakan, sejauh mana urgensi pembangunan gedung baru DPR. Menurut dia, Gedung Nusantara I dengan ketinggian 22 lantai yang menjadi ruang kerja anggota DPR, beserta tanaga ahli dan asisten, masih layak dan representatif. Kritikan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, katanya, bukan hanya pada fasilitas kolam renang dan spa, tapi yang lebih substansial lagi apakah pembangunan gedung baru itu sesuai dengan kebutuhan serta apakah tidak terlalu mewah. ‘’Ka-

lau DPR membangun gedung baru untuk ruang anggota, tenaga ahli dan asisten, lalu Gedung Nusantara I akan dimanfaatkan untuk apa?,” kata pimpinan LSM pemerhati parlemen ini. Menurut dia, jika pimpinan DPR mengatakan pembangunan gedung baru untuk menampung tambahan tenaga ahli yang akan direkrut, gedung baru tersebut tidak perlu sampai 35 lantai. Apalagi, kata dia, luasnya hingga 157.000 meter persegi dan fasilitasnya mewah. ‘’Kalau hanya untuk menampung tambahan tenaga ahli, mungkin cukup enam atau delapan lantai dengan fasilitas yang lebih sederhana,” katanya. Dengan demikian, katanya, maka pemerintah maupun DPR bisa melakukan penghematan anggaran. Sebastian menilai, rencana pembangunan gedung baru DPR ini ada unsur gengsi yakni untuk memperlihatkan bahwa pimpinan DPR periode 2009-2014 berhasil merealisasikan pembangunan gedung baru. ‘’Jika hal ini yang terjadi, maka DPR tidak melakukan penghematan anggaran,” katanya. (har)

Datangkan Tenaga Ahli Asing JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Indonesia Budget Center (IBC), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mendesak pimpinan dan fraksi di DPR mengevaluasi dan menghentikan sementara kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Penegasan yang disampaikan koalisi di Kantor TII Jakarta, kemarin. Indonesia Budget Center mencatat temuan mereka bah-

wa anggaran keluar negeri DPR tahun 2010 naik sebanyak 76 kali lipat dibanding tahun 2005. Dana ini diambil dari anggaran Program Legislasi Nasional 2010 yang keseluruhannya mencapai Rp 173,4 miliar. “Hampir separuh, 42,2 persennya, untuk plesiran ke luar negeri dengan alasan studi banding,” kata Koordinator Indonesia Budget Center Arif Nur Alam. Padahal, anggaran untuk pos yang sama pada tahun 2005 hanyalah sebesar Rp 968,4 juta. Sehingga terjadi kenaikan hingga 76 kali lipat. Dengan kata lain, menurut

Arif dana yang dianggarkan untuk membiayai perjalanan anggota Dewan keluar negeri pada tahun ini mencapai Rp 73 miliar. Peneliti TII Kumba Digdowiseiso mengatakan kenaikan sebanyak 76 kali lipat sangat fantastis dan ironis di tengah problem kemiskinan dan kesejahteraan dihadapi rakyat Indonesia. ‘’Kami lihat DPR tak mempunyai sense of crisis atas kemiskinan 30 juta jiwa dan banyaknya pengangguran di Indonesia, infrastruktur yang buruk, kualitas pelayanan rendah. Ini yang kami persoalkan,” ujarnya. (har)

SBY Minta

KPK Diperbaiki JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqodas dan Bambang Widjojanto bisa memperbaiki kinerja KPK. ‘’Presiden berpesan bahwa Pak Busyro Muqodas dan Pak Bambang Widjojanto agar nanti siapapun yang terpilih di DPR tentu diharapkan akan melakukan perbaikan dan menjalankan tugas seperti harapan rakyat dalam lembaga yang akan dipimpin,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha setelah pertemuan antara Presiden dan dua calon pimpinan KPK itu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Julian menyatakan, harapan rakyat terhadap KPK sangat tinggi. Oleh karena itu, pimpinan KPK yang baru diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat dengan meningkatkan kinerja dan hasil kerja lembaga pemberantas korupsi itu. Menurut Julian, pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan dua calon pimpinan KPK itu hanya silaturahim biasa. Ia menegaskan, pertemuan itu bukan bentuk intervensi pemerintah kepada calon pimpinan KPK. Pertemuan itu, kata Julian, justru menjadi bentuk perhatian Presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi yang adil, sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Julian, Presiden juga mengucapkan selamat kepada kedua calon pimpinan KPK. Menurut dia, pemerintah menganggap keduanya adalah calon terbaik. Salah satu calon pimpinan KPK, Busyro Muqodas mengatakan, Presiden berharap pimpinan KPK terpilih bisa menjaga kebersihan diri, berbudaya kerja, dan menghindari konflik kepentingan. ‘’Saya dan mas Bambang memahami dan menerima harapan itu dengan baik,” kata Busyro. Busyro menyatakan, pertemuan itu atas inisiatif Presiden. Ia mengaku mendapat undangan dari Presiden beberapa hari sebelumnya. Ia juga menegaskan, tidak ada intervensi apapun dalam pertemuan itu. ‘’Tidak perlu khawatir, sama sekali tidak ada titipan dari siapapun,” kata Busyro. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 17 September 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu