Edisi 17 Desember 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 17 Desember 2010

OJK Disarankan Berada di BI

Rupiah Masih Tertekan

Konsolidasi Flexi-Esia

PENELITI Eksekutif Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia (BI), Sukarela Batunanggar menyarankan agar struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditempatkan di BI. “Struktur OJK lebih tepat di BI atau ...hal. 1

PENGAMAT pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan rupiah pada Jumat masih akan tertekan pasar, karena faktor negatif pasar terlihat makin kuat menekannya. Kuatnya tekanan pasar akan mendorong ...hal. 2

MANAJEMEN PT Telkom Tbk menyatakan rencana konsolidasi layanan Flexi dengan layanan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk tidak akan terealisasi tahun ini, karena masih harus melalui sejumlah tahapan ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 236 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

TIMNAS MENANG - Penjaga gawang Timnas Indonesia Markus Haris Maulana (kiri) berusaha menangkap bola di udara di samping rekannya Maman Abdurahman (tengah) dan pesepakbola Philipina Ian Bayona Araneta saat pertandingan babak semfinal pertama AFF Suzuki Cup 2010 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, kemarin.

Gubernur DI Yogyakarta

Tetap Dipilih

RUU Parpol Disahkan JAKARTA - DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik menjadi UUdalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Pengesahan yang dihadiri Mendagri Gamawan Fauzi selaku wakil dari pemerintah itu berjalan mulus dan singkat, tanpa adanya interupsi dari anggota dewan. Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap memaparkan, ada sejumlah perubahan yang terjadi dalam UU Partai Politik baru tersebut, seperti syarat minimal pendirian parpol yang lebih sedikit yaitu berjumlah 30 orang, namun dari sisi sebarannya meningkat karena parpol harus memiliki kepengurusan di tiap provinsi di Indonesia. ‘’Untuk tingkat kabupaten/kota, parpol harus punya kepengurusan di 75 persen dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara di tingkat kecamatan, parpol harus punya kepengurusan di 50 persen dari kacamatan,” ujarnya. Selain itu, UU Parpol juga mewajibkan seluruh partai yang akan ikut dalam pemilu 2014 mengikuti verifikasi. (har)

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang sudah diterima DPR tetap disebutkan bahwa Gubernur Yogyakarta dipilih oleh DPRD. ‘’Soal Gubernur, seperti sudah saya jelaskan kemarin, dipilih oleh DPRD,’’ katanya sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Mendagri menambahkan, dengan telah diserahkannya draf RUUK Yogyakarta itu, ia meminta agar masyarakat Yogyakarta bisa menghargai keputusan pemerintah. ‘’Aspirasi masyarakat tidak bisa begitu saja diterima pemerintah. Kita saling menghormati saja. Sekarang keputusan pemerintah tentu harus dihormati,’’ kata Mendagri.

Ia menyebutkan, karena RUUK Yogyakarta sudah masuk ke DPR, maka selanjutnya domain dari DPR untuk melanjutkan pembahasannya. ‘’Hari ini sudah dimasukkan ke DPR, silahkan saja dibahas di DPR. Karena sudah masuk ke DPR, saya tidak akan banyak bicara,’’ kata Gamawan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah menjelaskan posisi Gubernur Yogyakarta yang akan dipilih oleh DPRD. Sri Sultan HB X bisa langsung diangkat menjadi Gubernur DIY jika merupakan calon tunggal. ‘’Untuk posisi Gubernur DIY, dibahas dan dipilih oleh DPRD,’’ katanya. Dengan mekanisme tersebut, Sri Sultan memiliki kesempatan lebih besar menjadi Gubernur di DIY. Sultan dapat

langsung ditetapkan menjadi Gubernur jika diajukan sebagai calon tunggal. ‘’Kalau calon terkuat memang Sri Sultan HB X atau hanya satu nama kan bisa dipilih langsung. Kalau satu nama ya dikukuhkan saja,’’ kata Gamawan. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, RUUK Yogyakarta dari pemerintah sudah diterima DPR. ‘’Ya, hari ini pimpinan DPR sudah menerima tiga surat pengantar. Salah satunya mengenai RUUK Yogyakarta. Surat pengantar RUUK itu akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR,’’ kata Pramono. Ia menambahkan, surat pengantar RUUK Yogyakarta itu bernomor R99. ‘’Surat pengantar RUUK Yogyakarta sudah diterima,’’ jelasnya. (har/son)

Tak Takut Direshuffle JAKARTA - DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi bersitegang dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, kemarin. Sejumlah anggota DPR melakukan interupsi yang tidak berkaitan dengan agenda sidang, meminta Gamawan untuk lebih memerhatikan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Bahkan teriakan, Menteri turun, berkumandang di ruang sidang. Gamawan sempat hendak mengklarifikasi pernyataan sejumlah anggota DPR namun ditolak oleh pimpinan sidang dari PDIP, Pramono Anung. Di luar ruang sidang, Gamawan menyatakan kecewa terhadap anggota DPR. ‘’Saya kecewa, saat saya dilayangkan tudingan, tapi saya tak boleh klarifikasi,’’ katanya. Gamawan mengaku dirinya tidak takut dengan kritik yang telah disampaikan di hadapan Rapat Paripurna. Termasuk terhadap desakan mundur oleh sejumlah anggota DPR. ‘’Saya tidak pernah takut direshufle,’’ katanya. Pernyataan Mendagri menanggapi RUUK DIY dipandang sejumlah politisi menambah hawa panas pembahasan RUU DIY.

Ia mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draf RUUK Yogyakrta. ‘’Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi,’’ katanya. Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUUK Yogyakarta agar semua orang tahu mengenai apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur DIY yang diusulkan pemerintah. Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut. ‘’Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara,’’ katanya. Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur DIY yang disampaikan dalam draf RUUK Yogyakarta. Dalam draf tersebut, kata dia, pemerintah mengusulkan agar gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh anggota DPRD setempat. (har/son)

Sultan Minta

Warga Yogya Tenang SLEMAN - Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta masyarakat Yogyakarta kembali tenang setelah mereka menyampaikan aspirasinya terkait RUUK Yogyakarta. ‘’Masyarakat kan sudah menyampaikan aspirasinya di DPRD DIY dan DPRD sudah menampung aspirasi mereka, sehingga saat ini saya minta kembali tenang dan bekerja seperti sediakala,’’ katanya di Pakem, Sleman, kemarin. Menurut Sultan, saat ini pihaknya masih menunggu RUUK diserahkan pemerintah untuk dibahas DPR. ‘”Saya tidak mau komentar. Saat ini saya masih menunggu kelanjutan RUUK tersebut,’’ katanya. Sultan juga enggan menanggapi adanya tudingan bahwa polemik RUUK tersebut hanya untuk mengalihkan sejumlah isu seperti kasus Gayus maupun kasus Krakatau Steel. ‘’Saya tidak mau komentar terkait masalah itu, fokus saya hanya masalah RUUK DIY ini, mari semua kita tunggu,’’ katanya. Seperti diberitakan, berbagai elemen di masyarakat Yogyakarta dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan aksi terkait dengan RUUK DIY yakni mereka menginginkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan dan bukan melalui pemilihan. (ant)

Perwira Polri

Harus Junjung Etika SEMARANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua perwira Polri khususnya yang baru dilantik untuk bersikap profesional dan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya. ‘’Kepercayaan rakyat ke Polri bisa menurun jika kinerja tidak seperti yang diharapkan. Harapan rakyat tinggi. Karena itu sebagai Kepala Negara saya minta Polri terus meningkatkan kemampuan dan kirneja dan cegah kelalaian dalam menjalankan tugas,’’ kata Presiden saat melantik 465 perwira remaja Polri tahun angkatan 2010 di Akademi Kepolisian Semarang, kemarin. Kepala Negara juga mengatakan agar selama meniti karir di kepolisian, para perwira harus terus mengembangkan diri karena tantangan yang dihadapi kepolisian saat ini tidak ringan. ‘’Di era transformasi, reformasi dan kebangkitan bangsa di awal abad 21 besar harapan terhadap Polri. Rakyat ingin saksikan Polri tampil di depan dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, pengayoman dan perlindungan dan memerangi kejahatan khusus seperti korupsi, teroris, narkoba, kejahatan pajak dan pembalakan liar,’’ kata Presiden. Saat ini, kata Presiden, peran perwira Polri tidak hanya sebatas menjaga dan mengayomi masyarakat namun juga harus siap dalam penugasan-penugasan kemanusiaan dan perdamaian di luar negeri. Karena itu, Kepala Negara kembali menegaskan perlunya peningkatan profesionalisme secara terus menerus selama perjalanan karir sebagai perwira Polri. ‘’Saya mendukung reformasi internal Polri,’’ tegas presiden. (ant)

Mempertanyakan Sikap Setgab PRO dan kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Niat baik pemerintah disalah artikan. Bahkan parpol yang tergabung dalam koalisi ikut mengecam pemerintah. Bagaimana sikap Setgab Parpol ? Ketua Pelaksana Harian Setgab Partai Koalisi Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan pada akhirnya Setgab akan satu suara mendukung pemerintah dalam menyikapi RUU Keis-

timewaan Yogyakarta. Namun, dukungan itu disertai catatan agar pemerintah mempertimbangkan solusi yang tidak melanggar Undang-undang dan mengakomodir keistimewaan

Aburizal Bakrie

Yogyakarta. ‘’Kami sekarang ingin mendengarkan dan meli-

hat inisiatif dari pemerintah, bagaimana sikap dari pemerintah, Setgab nanti akan satu dengan sikap pemerintah,” kata Ical dalam sambutan rapat kerja F-PG di Jakarta, kemarin. Ical yang juga Ketua Umum Golkar mengatakan Golkar belum menyampaikan secara tegas tentang sikapnya karena masih menunggu isi draf final pemerintah RUU tersebut. Setelah menerima draf RUU dan mempelajarinya baru Golkar akan mengambil sikap terkait

keistimewaan Yogyakarta. Sementara, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, DPR telah menerima draf final RUUK DIY. RUU yang terdiri dari dari 12 bab dan 40 pasal itu, telah diserahkan kepada Setjen DPR untuk diteruskan pembahasannya di Komisi II DPR. ‘’Kami telah menerim draf tersebut dan sudah diteruskan ke pihak Sekjen DPR untuk kemudian menyerahkannya kepada komisi II untuk dilakukan pembahasan,” ujarnya. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.