Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 18 Januari 2011
Menkominfo Dituding
Tekan IHSG
Segera Keluarkan Fatwa
MENDAPAT tudingan minta pajak dari RIM, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring langsung membantah kabar tersebut. “Saya luruskan, saya tidak meminta pajak kepada RIM,” tegas Tifatul ...hal. 1
MINIMNYA sentimen positif pada pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) pada awal pekan tertekan 33,41 poin. IHSG BEI Senin melem ...hal. 2
PT PLN (Persero) berharap, Komisi Pengawas Persaingan Usaha segera mengeluarkan fatwa hukum mengenai pembatasan atau capping kenaikan tarif dasar listrik maksimal 18 persen ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 12 tahun V
Suluh Indonesia/ant
INPRES - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Wapres Boediono seusai sidang kabinet terbatas bidang Polhukam di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kemarin.
Presiden :
Saya Tahu Batasan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dirinya mengetahui batasan antara menghormati proses penegakan hukum dan kapan harus turun untuk menangani secara langsung demi tujuan yang baik. ‘’Saya tahu batasan kapan saya harus menghormati dan kapan saya harus menangani secara langsung untuk tujuan baik seperti dulu ketika terjadi silang pendapat dalam kasus Bibit Chandra,” kata Presiden Yudhoyono dalam pengantarnya sebelum memulai rapat kabinet terbatas khusus membahas kasus Gayus Tambunan di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Dalam perkara pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Presiden Yudhoyono membentuk tim
delapan guna mengusut tuntas perkara tersebut dan menyerahkan penuntasan kasus itu kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Kejagung akhirnya mengeluarkan deponeering atas kasus Bibit-Chandra setelah penghentian kasus tersebut mengalami polemik cukup panjang di pengadilan. Setelah rapat kabinet terbatas yang khusus membahas kasus Gayus Tambunan, Presiden akan mengeluarkan instruksi khusus kepada penegak hukum yang berada di bawah kepemimpinannya. ‘’Saya akan mengeluarkan instruksi khusus utamanya kepada penegak hukum yang berada di bawah kepemimpinan dan koordinasi saya karena banyak simpul yang di luar wewenang dan tanggung jawab saya mes-
ki sebagai kepala negara saya ingin semua berkolaborasi demi keberhasilan pemberantasan korupsi di negeri ini,” tuturnya. Presiden minta para pejabat terkait untuk melaporkan dan menjelaskan semua langkah penegakan hukum yang sedang dilaksanakan, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, masalah dan hambatan apa yang dihadapi, serta bagaimana mengatasi masalah itu,” katanya. Kepala Negara menilai hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang cukup penanganan kasus Gayus. Penjelasan kepada publik, menurut dia, seharusnya dilakukan secara efektif sehingga masyarakat dapat mengikuti langkah penanganannya. (har)
Inpres Tentang Gayus JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 12 instruksi yang khusus ditujukan untuk menuntaskan proses penegakkan hukum kasus Gayus Tambunan. Inpres yang harus dilaksanakan lembaga terkait itu disampaikan usai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Pertama, Presiden meminta Polri, Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenkum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus. Kedua, agar lebih meningkatkan sinergi diantara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas pemberantasan mafia hukum. Ketiga, akan dilakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan di sejumlah simpul beberapa lembaga tersebut. Keempat, penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu. Menurutnya, sebanyak 149 perusahaan yang disebut-sebut dalam kasus Gayus bisa saja ada
kaitannya dengan masalah perpajakan. Kelima, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita. Keenam, untuk mengamankan dan mengembalikan uang dan aset-aset Negara, perlu dilakukan perampasan uang yang diduga hasil korupsi kasus Gayus Tambunan. Ketujuh, memberikan tindakan administrasi dan disiplin, disamping sanksi hukum, kepada semua pejabat yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. Untuk butir ketujuh ini, Presiden menekankan dapat dilakukan dalam satu pekan ke depan. Kedelapan, Presiden memberikan batas waktu satu bulan bagi lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan penyimpangan agar segera menata ulang agar semua unsur yang bisa melakukan hal serupa dapat dibersihkan di masa mendatang. Kesembilan, Presiden akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah. (har)
Bahasyim Dituntut
15 Tahun Penjara JAKARTA - Terdakwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang Bahasyim Assifie dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum Fachrizal di PN Jaksel, kemarin mengatakan, terdakwa terbukti bersalah menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya bahkan terbukti pula melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Fachrizal mengungkapkan, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak 2004 sampai 2010, terdapat mutasi berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang ke luar sebesar Rp 843,4 miliar. Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan April 2010, saldo akhir pada rekening Sri Purwanti (istri Bahasyim) sebesar Rp 41,7 miliar, katanya. ‘’Bahwa jumlah harta kekayaan terdakwa berupa uang yang ditransfer tersebut mencapai Rp 932,2 miliar,” kata Fachrizal. Uang tersebut ditranfer ke rekening Sri Purwanti sebesar Rp 905 miliar dan Winda Arum Hapsari (anak dari Bahasyim) sebesar Rp 26,5 miliar. (son)
Akibat Letusan Merapi
Kerugian Rp 4,23 T JAKARTA - Nilai kerusakan dan kerugian akibat letusan Gunung Merapi pada 2010 mencapai Rp 4,23 triliun dengan kerusakan paling besar dialami sektor perumahan mencapai 39 persen dari total kerusakan. ‘’Jumlah nilai kerusakan akibat letusan Merapi mencapai Rp 1,138 triliun atau 27 persen, sedangkan nilai kerugian adalah Rp3 ,089 triliun atau 73 persen,” kata Kapus Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Menurut dia, nilai kerusakan paling besar kedua setelah sektor perumahan dialami sektor sumber daya air dan irigasi yang mencapai 13 persen dari total nilai kerusakan. Kerugian terbesar dialami sektor pertanian dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,326 triliun atau 43 persen dari total nilai kerugian, disusul kerugian sektor industri dan UMKM sebesar Rp 382 miliar atau 12,4 persen dari nilai kerugian. Ia mengatakan, secara keseluruhan sektor pertanian budi daya dan tanaman pangan tetap menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan nilai total Rp 1,326 triliun atau 31,4 persen dari nilai total kerusakan dan kerugian. (ant)
Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah DIREKTUR Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengatakan, terjadi gejala krisis kepercayaan terhadap pemerintah karena politik pencitraan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta. Dalam pertemuan 100 aktivis pergerakan kritis di Gedung Joang 45 Jakarta, kemarin, Yudi mengatakan, terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu harus ada modus penyelesaian masalah. Menurut Yudi, mulai hilangnya kepercayaan terhadap pe-
merintah terlihat dari pernyataan para tokoh lintas agama yang menyatakan pemerintah telah melakukan kebohongan. Ia mengatakan, pernyataan itu sebenarnya merupakan kristalisasi dari pikiran masyarakat yang bosan dengan politik pencitraan peme-
Yudi Latif
rintah. Untuk itu, ia mengatakan,
masalah ini harus segera diselesaikan pemerintah. Menurut dia, pernyataan para tokoh lintas agama tersebut merupakan landasan moral adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. ‘’Pemerintah harus segera menjawabnya,” katanya. Sementara itu, dalam pertemuan 100 tokoh tersebut, para aktivis menilai pemerintah terlalu banyak membuat citra yang berbeda dengan kenyataan. Para aktivis yang berkumpul
di Gedung Joang Jakarta itu mengatakan, sudah saatnya untuk melakukan perubahan yang lebih nyata dengan mengakhiri kebohongan. “Kebohongan harus segera diakhiri,” kata mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli dalam pertemuan tersebut. Anggota DPR Effendi Choirie mengatakan prihatin dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini karena kurang berpihak terhadap rakyat. (ant)