Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 34 tahun IV Kamis, 18 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Bank Mulai Khawatir
Pinjaman Tembus 25 Miliar
Kemenhub Abaikan Merger
WAKIL Direktur Utama PT Bank Danamon, Jos Luhukay, mengatakan kasus Bank Century membuat para bankir khawatir terhadap kerahasian bank dan kecepatan kebijakan mengatasi krisis jika terjadi. “Kita...hal. 1
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution mengatakan hingga saat ini bantuan pinjaman Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia telah mencapai angka 25 miliar dolar AS...hal. 2
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) secara terbuka menyatakan ketidakpeduliannya tentang rencana merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV karena lebih mementingkan peningkatan layanan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Bidik Miranda Goeltom
Suluh Indonesia/ant
DITAHAN - Mantan anggota DPR Fachri Andi Leluasa dikawal petugas sesaat sebelum masuk mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. KPK juga menahan dua mantan anggota DPR lainnya Azwar Chezputra dan Hilman Indra.
JAKARTA - KPK tengah membidik Miranda Swaray Goeltom. Hal ini terkait dengan hasil pengembangan penyidikan kasus pemberian traveller cheque (cek perjalanan) terhadap puluhan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, usai pemilihan deputi senior gubernur BI pada 2004 lalu. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, kemarin. Jasin mengungkapkan alasan tersebut, karena tak mungkin ada penerima kalau tidak ada pemberi. Berdasarkan ketentuan UU Antikorupsi, pemberi dan penerima suap bisa ditindak secara pidana. Untuk itu, KPK terus menyelidiki secara tuntas siapa penyandang serta pemberi dana dalam kasus tersebut. ‘’Namanya suap itu, ada si pemberi dan ada si penerima. KPK telah menetapkan empat tersangka penerima suap itu, karena adanya bukti yang kuat. Kini, kami membidik pemberi suap tersebut,” ujarnya. Terkait dugaan keterlibatan dua politisi PDIP Pandan Nababan dan Emir Moeis, Jasin mengakui, mereka juga sudah masuk dalam bidikan pengembangan penyelidikan KPK. Namun, saat ini masih dilakukan pendalaman dari dugaan keterlibatannya oleh tim penyidik KPK. ‘’Bukti yang ada sekarang, bukannya tidak cukup kuat untuk menetapkan tersangka baru. Kami hanya ingin alat bukti yang berlapis, agar lebih kuat,’’ katanya. (nas)
Semua Fraksi Simpulkan
Aliran Dana Bermasalah JAKARTA - Semua fraksi menyepakati aliran dana bailout Bank Century bermasalah. Namun, pelanggaran yang terjadi dalam aliran dana tersebut lebih dititikberatkan pada kesalahan direksi Bank Century. Demikian pandangan sembilan fraksi pada rapat Pansus Angket Century di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Mayoritas fraksi mencatat terjadi rekening atas nama sama, adanya pemecahan transaksi melalui rekening fiktif, dan penggunaan identitas fiktif. Jubir FPD Akhsanul Qosasih dalam pandangan fraksinya menyatakan hasil penelusuran FPD menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran. Namun FPD memastikan
pelanggaran itu tidak melibatkan partai politik, termasuk dugaan dana yang mengalir ke Tim Sukses SBY-Boediono dan Partai Demokrat. ‘’Kaitan aliran dana dengan tim capres tidak relevan, pencairan dilakukan pemilik rekening, dan terjadi kesalahan transfer. Ada juga rekening fiktif, tapi tidak ditemukan dana PMS masuk ke parpol dan tim sukses capres,” kata Qosasih. Ketua FPD Anas Urbaningrum mengatakan pelanggaran yang terjadi dititikberatkan pada direksi Bank Century. “Semuanya sama tadi, aliran dana Century bermasalah,” kata Anas yang juga anggota Pansus Angket Century. Juru Bicara Fraksi PDI Per-
juangan Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya sangat yakin semua fraksi menyatakan bahwa aliran dana Bank Century bermasalah. “Posisinya 9:0. Semua aliran dana Century bermasalah,” ujarnya. Selain direksi Bank Century, FPDIP juga mengindikasikan pejabat BI dan LPS bertanggungjawab. Hendrawan mengakui penekanan Pansus memang pada direksi Bank Century. ‘’Kenapa tekanan pada direksi karena kejahatan dibangun dari dalam. Nanti akan semakin jelas kedepannya seperti apa,” paparnya. PDIP tidak menyebut secara spesifik adanya aliran dana yang mengalir ke Tim Sukses Capres/Cawapres. (har/son)
Hormati Kesepakatan Koalisi JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum mengakui adanya lobi di antara anggota partai-partai koalisi pendukung pemerintah menjelang kesimpulan akhir Panitia Angket Kasus Bank Century DPR. ‘’Lobi dan pertemuan di antara politisi adalah hal wajar,” kata Anas di Jakarta, kemarinRabu. Dikatakannya, pimpinan partai anggota koalisi pendukung pemerintah saling bertemu dan membicarakan hal-hal penting adalah wajar dan sudah seharusnya dilakukan. Kalau pimpinan partai anggota koalisi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi, kata dia, justru menjadi aneh. Ketika ditanya apakah ada upaya penyamaan pandangan dan sikap menjelang kesimpulan akhir panitia angket, Anas mengatakan, pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan tidak perlu dipublikasikan. ‘’Saya kira apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan partai koalisi tidak perlu disampaikan ke pers,” kata anggota Panitia Angket Kasus Bank Century ini. Dikatakan Anas, koalisi partai-partai pen-
dukung pemerintah tentu ada nilai plus dan keuntungannya. ‘’Kalau tidak ada keuntungannya untuk apa koalisi,” katanya. Pimpinan partai anggota koalisi juga mengakui adanya lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap partai anggota koalisi. Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, lobi politik yang dilakukan pimpinan Partai Demokrat adalah hal wajar. Menurut dia, dalam dunia politik kalau ada partai yang melobi dan dilobi adalah hal wajar. Priyo membenarkan, pimpinan Partai Demokrat melobi soal penyikapan terhadap kasus Bank Century. ‘’Dalam hal ini Partai Golkar tetap menghormati kesepakatan koalisi untuk membangun pemerintahan yang bersih,” katanya. Menurut dia, koalisi tidak berarti partai-partai anggota koalisi harus mengikuti seluruh keinginan Partai Demokrat, karena setiap partai memiliki visi, misi dan platform masing-masing. ‘’Kalau Partai Golkar diminta membeo pada seluruh keinginan Partai Demokrat, kami tidak setuju,” katanya. (har/son)
Kasus Bank Century
Perlu Upaya Paksa DENPASAR - Wakil Ketua Pansus Century Gayus Lumbuun menyatakan bahwa aparat penegak hukum perlu melakukan upaya paksa untuk dapat mengungkap adanya aliran dana yang diduga hasil penyimpangan pada Bank Century Cabang Denpasar, Bali. ‘’Petugas perlu melakukan upaya paksa bila pihak bank tetap tidak bersedia memberikan informasi atau data menyangkut aliran dana tersebut,” katanya di Denpasar, kemarin. Usai bertemu dengan Kapolda Bali Irjen Pol Sutisna, Gayus menyebutkan, pihaknya yang berniat melelusuri lebih jauh tentang adanya aliran dana yang kurang jelas itu, ternyata tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari pihak Bank Century Denpasar yang kini bernama Bank Mutiara. Gayus menyebutkan, sebelumnya tim Pansus punya niat untuk mengkonfirmasikan lebih dalam tentang temuan itu kepada Bank Mutiara, namun tidak kesampaian. Menurut Gayus, pihak Bank Mutiara tidak bersedia memberikan informasi dan data, terutama menyangkut nama-nama nasabah yang ada dalam daftar temuan tersebut. ‘’Sehubungan dengan itu, kami bersama-sama dengan pihak kepolisian se-
benarnya punya hak untuk melakukan upaya paksa sesuai bunyi UU 27 tahun 2009,” ujarnya. Dikatakannya, undangundang tersebut membenarkan dilakukannya penyitaan atas dokumen yang diperlukan, bahkan termasuk melakukan tindak penyanderaan terhadap para pimpinan bank yang harus bertanggung jawab. ‘’Untuk itu kami harapkan polisi dapat membantu langkah yang nantinya kami ambil, bila pimpinan Bank Mutiara tetap ngotot tidak bersedia menyerahkan data yang diperlukan terkait upaya penelusuran dana yang tidak jelas tersebut,” katanya. Ia mengungkapkan, dari hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada sekitar 40 jenis aliran dana yang tidak jelas, yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp100 miliar rupiah. ‘’Dana sebesar itu mengalir kepada 21 orang pemegang rekening yang ada di Bali, yang salah satunya adalah orang berinisial AR,” katanya. Dikatakan, AR merupakan orang yang mendapat kucuran paling banyak, mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Gayus tidak bersedia menyebutkan profesi AS. (kmb)
Obama Ingin Berpidato di Depan Publik Jakarta PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Barack Obama berharap bisa menyampaikan pidato di depan publik Jakarta, saat berkunjung ke Indonesia pada 21-23 Maret 2010. Keinginan Obama berpidato di depan warga Jakarta itu disampaikan Wakil Duta Besar AS Ted Osius saat berdialog dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. ‘’Pihak staf Gedung Putih mengharapkan Presiden Obama bisa berbicara dengan publik Indonesia di
area yang terbuka,” kata Ted Osius yang didampingi Staf Kedubes AS Elise Melinger. Sejumlah lokasi yang diperkirakan bisa menjadi tempat bagi Obama untuk menyampaikan pidatonya di depan massa dalam jumlah besar adalah Monas dan Stadion Gelora Bung Karno. Namun, kata Ted, hingga
kini kelanjutan mengenai agenda tersebut belum diputuskan. Presiden Obama dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 2123 Maret 2010. Selama kunjungan di Indonesia, Obama berencana akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Istana Negara untuk jamuan makan malam kenegaraan, lalu ke sekolah lamanya di Menteng, guna menunjukkan kehidupan masa lalunya kepada keluarganya. Sebelum meninggalkan Indonesia untuk lawatannya ke
Australia, Obama juga direncanakan akan transit selama beberapa jam di Yogyakarta. Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman mengharapkan Presiden Barack Obama bisa menyempatkan diri berkunjung ke DPD RI saat berada di Indonesia. ‘’Saya berharap Presiden Obama bisa berkunjung ke sini (DPD), sebagaimana layaknya kepala negara lain juga datang, seperti India dan China. Karena proses demokrasi dimulai dari gedung (parlemen) ini,” katanya. Irman Gusman tidak ingin
selama di Indonesia, Obama hanya melakukan kunjungan kenegaraan yang bersifat eksekutif saja. ‘’Jika ia tidak berkunjung ke DPD, akan tidak lengkap, akan berat sebelah saja,” tegasnya. Sementara itu, terkait Comprehensive Partnership kedua negara, Irman Gusman mengharapkan dapat meningkatkan kerja sama people to people dengan dasar kerja sama yang saling menguntungkan, dan momentum itu diharapkan dapat menjaga kepentingan kedua negara. (har)