Edisi 18 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 52 tahun IV Kamis, 18 Maret 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Investasi Mulai Pulih

Pajak Tetap Diandalkan

Garuda Tetapkan Penjamin

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa selama kuartal I 2010, ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan sekitar 5,3-5,5 persen. “Kalau kita lihat dari Januari hingga...hal. 1

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa target penerimaan pajak berdasarkan APBNP 2010 sebesar Rp 50 triliun per bulan. “Target pajak selalu meningkat dan mendominasi...hal. 2

PT Garuda Indonesia menargetkan, penjamin pelaksana emisi (underwriter) bagi penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) saham BUMN penerbangan itu sudah ditetapkan akhir Maret...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Zuhri Dituntut

10 Tahun

Suluh Indonesia/ant

SPT PAJAK - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersiap memasukkan ke dalam drop box, Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun 2009 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin.

Teroris Alihkan Sasaran JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengatakan jika ada perubahan pada sasaransararan dan pola aksi terorisme di Indonesia. ‘’Dari hasil perkembangan juga apa yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa memang seperti Dulmatin sudah memerintahkan kepada saksi yang kita tangkap hidup, bahwa memang ada perintah fa’i,” kata Kapolri usai menghadiri seminar internasional pertahanan bertema Indonesia Menuju 2025 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Fa’i itu, kata Kapolri, adanya serangan dengan kekerasan kepada sasaran tertentu. ‘’Itu salah satu pola yang juga kita lihat dulu telah dilakukan tapi sekarang agak lebih fokus,” katanya. Saat ditanya apakah sasaran tersebut tidak lagi orang asing namun juga orang-orang yang dinilai berseberangan. ‘’Tidak, tapi yang dinilai oleh seolah-olah mereka itu kaya kita-kita ini, apakah Polri, TNI atau aparat pemerintah. Itu dianggap thagut. Itu sah kalau dijadikan sasaran

mereka,” katanya. Menurut Kapolri, informasi perubahan sasaran itu diperoleh dari para terduga teroris yang tertangkap. Mengenai kemungkinan Istana menjadi sasaran, Kapolri menolak dugaan itu. ‘’Tidak secara spesifik seperti itu. Tapi yang jelas bahwa mereka melakukan rangkaian kegiatan yang memang sudah dengan pola-pola di kembangkan yang berbeda dengan yang lalu. Dengan pelatihan militer, dengan persenjataan yang berbeda, tidak lagi dengan bom. Berartikan ada pola yang baru yang akan dikembangkan,” katanya. Kapolri menjelaskan bahwa guna mengatasi pergerakan para teroris di masyarakat Polri selain melakukan pengejaran terhadap para tersangka juga memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan terhadap kemungkinan para anggota jaringan teroris melakukan tindakan kekerasan atau mensosialisasikan ajarannya. ‘’Terkait teroris di Aceh masih diburu,’’ katanya. (har)

JAKARTA - Terdakwa teroris, Saefudin Zuhri, dituntut sepuluh tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan menyembunyikan Noordin M Top. ‘’Terbukti memberikan bantuan dan kemudahan dengan menyembunyikan Noordin M Top,” kata JPU, Totok Bambang, dalam pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan, kemarin. Terdakwa dikenai Pasal 13 huruf b Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam dakwaan, terdakwa Saefuddin Zuhri merupakan tersangka kasus percobaan peledakan bom dan pembunuhan guru SMP Dago Simamora. Ia juga melakukan percobaan pengeboman Kafe Bedudal, Bukit Tinggi, Zuhri juga berperan menyembunyikan Noordin M Top. Seusai persidangan, Saefudin Zuhri menyatakan dirinya tidak tahu menahu dengan tuntutan itu. ‘’Saya tidak tahu,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Saefuddin Zuhri, Asludin H, menyatakan tuntutan dari JPU itu berlebihan karena kliennya hanya fasilitator saja. ‘’Jadi, tuntutannya sangat berlebihan,” katanya. Sidang akan dilanjutkan pada 24 Maret 2010 dengan agenda eksepsi. (nas)

Dua Perwira Tinggi Polri

Diduga Jadi Makelar Kasus JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengatakan akan segera memanggil mantan Kabareskrim Komjen Polisi Susno Duadji, terkait dengan pernyataannya soal makelar kasus pajak yang melibatkan dua petinggi Polri. ‘’Tadi pagi saya perintahkan ke kadif propam, kadif binkum, kabareskrim untuk undang Pak Susno,” kata Kapolri seusai menghadiri seminar pertahanan bertema Indonesia Menuju 2025 di Istana Negara Jakarta, kemarin. Awal pekan ini, Susno Duadji mengungkapkan pemberantasan makelar kasus sudah dilakukannya ketika menjabat Kabareskrim, yakni kasus pajak yang diatur dan diduga

masuk ke beberapa petinggi Polri senilai Rp 25 miliar. ‘’Ada fakta-fakta apa yang dimiliki (Susno) selama (menjabat) kabareskrim dulu sehingga bisa memberikan penjelasan, lalu gelar perkara internal, ditemukan ada tidak penyimpangan dalam perkara itu yang sudah P21. Jika tidak ada ya kita lihat nanti, semua itu masalah internal polri,” ujarnya. Menurut Kapolri, kalau memang terbukti (pernyataan Susno) maka pasti akan diproses. Terkait dengan pernyataan Susno yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, Kapolri mengatakan bahwa buku bukan termasuk bukti. ‘’Tapi, terkait peristiwa yang terjadi, apakah ada penggelapan, apakah

terjadi mafia di kasusnya sendiri, atau pasal yang diselewengkan atau perkara-perkara yang tersangkanya harus disidik tapi tidak. Nah itu semua harus ditemukan dulu,” katanya. Sebelumnya, dalam diskusi buku berjudul Bukan Testimoni Susno karya Izharry Agusjaya Moenzir, Susno Duadji menduga, makelar kasus masih bebas berkeliaran keluar masuk Mabes Polri tanpa ada tindakan nyata dari polisi. Ia juga mengatakan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto tidak memiliki keberanian untuk mengungkap dan menangkap makelar kasus yang masih berkeliaran di Mabes Polri. (ant)

Tamu Negara Layak Dihormati JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum menyatakan, setiap tamu negara layak dihormati termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama, karena hal itu merupakan bagian dari kelaziman dalam hubungan antarbangsa yang beradab serta bermartabat. ‘’Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif dan menjalin hubungan dengan negara mana pun, demi kepentingan nasional,” tegasnya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan itu, mengomentari maraknya aksi penolakan terhadap rencana kedatangan Barack Obama, yang dijadwalkan berkunjung ke Indonesia 23-25 Maret mendatang. ‘’Ingat, hubungan RI-AS dilakukan demi kepentingan nasional. Menolak kedatangan tamu negara adalah tindakan yang berlebihan,” ujarnya. Apalagi, lanjutnya, jika dikaitkan dengan rumor dan ketakutan atas pengalaman masa silam. ‘’Indonesia adalah negara berdaulat dan bermartabat. Karena itu, mari kita tunjukkan dengan menerima tamu negara dengan sikap percaya diri, sopan dan penuh martabat pula,” te-

gasnya. Menurut Anas Urbaningrum yang juga Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, kalau pun tetap ada pihak menolak kedatangan Presiden Obama, maka hal itu tidak menjadi persoalan. ‘’Namanya juga demokrasi. Hanya saja patut disayangkan,” katanya lagi. Ia menilai, justru Indonesia sekarang berkesempatan mengambil manfaat dari kedatangan Obama, bagi kepentingan nasional di berbagai bidang termasuk mengambil peran penting untuk membangun relasi yang damai dan saling respek antara Islam dan Barat. ‘’Itu penting bagi perdamaian dunia,” tegas Anas. Sementara itu, Menko Polhukkam Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tidak khawatir rencana demonstrasi menjelang kehadiran Obama. ‘’It’s no big deal, sejauh dilakukan dengan aman, tertib, tidak mengganggu bagi mereka demo itu biasa,” katanya. Menurutnya, selama protes pro dan kontra ditunjukkan dalam suasana positif maka pemeritah tidak mempermasalahkannya. (har)

Kasus Century

Ikuti Proses Hukum JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan kelanjutan kasus Bank Century kepada proses hukum yang berlaku, terkait pernyataan KPK yang belum dapat meningkatkan status kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan. ‘’Kalau ada pandangan institusi atau instansi seperti KPK yang menyampaikan pandangan bahwa tidak cukup bukti untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR, itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK,” kata jubir presiden Julian A Pasha di Istana Negara Jakarta, kemarin. Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku belum diminta pendapatnya oleh pihak Sekretariat Negara yang tengah merumuskan jawaban Sidang Paripurna DPR tentang Panitia Angket Century. ‘’Saya belum diminta tentang itu, pasti sekarang di Setneg sedang dirumuskan tentang itu. Saya belum baca suratnya, sehingga saya belum bisa menjawab jawabannya seperti apa,” katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mengatakan, belum menemukan bukti kuat pada kasus Bank Century sehingga tidak dapat meningkatkan statusnya dari penyelidikan men-

jadi penyidikan. Dikatakannya, hasil Panitia Angket di DPR itu baru informasi dan hal itu tidak mudah menindaklanjutinya. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengatakan, dalam memproses kasus dugaan korupsi KPK melakukannya secara teliti guna menemukan alat bukti yang kuat. ‘’KPK tidak mau gegabah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan sebelum menemukan minimal dua alat bukti yang kuat,” katanya. Intervensi

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro menyatakan, KPK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelesaikan kasus Bank Century sesuai kesimpulan hak angket DPR yang diberikan ke komisi itu. ‘’Biarkan KPK bekerja, semua pihak harus bisa menahan diri untuk memberikan ruang dan waktu kepada KPK bekerja secara independen dan profesional,” kata Ismed. Menurut Ismed, untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik pada KPK, komisi ini tidak boleh diintervensi oleh parlemen, tidak boleh takluk pada tekanan tertentu. (har)

Jakarta Masih Hadapi Persoalan Pemerintahan JAKARTA menyimpan banyak persoalan, tidak hanya penduduknya yang makin padat atau infrastruktur yang yang tidak memadai, tetapi kompleksitas masalah makin menjadi-jadi. Apa saja persoalan kota Jakarta ? KETUA Komisi II DPR RI Burhanuddin Napitupulu mengatakan Jakarta sebagai ibukota negara yang menjadi barometer daerah lain masih banyak menghadapi persoalan di bidang pemerintahan. ‘’Persoalan tersebut di antaranya masalah reformasi birokrasi, kependudukan, pertanahan,

dan temuan BPK terhadap dugaan kerugian negara,” katanya ketika berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta, kemarin. Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menggali berbagai persoalan pemerintahan yang di-

hadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rombongan Komisi II terdiri dari ketua komisi Burhanuddin Napitupulu sebagai pimpinan rombongan, didampingi wakil ketua komisi Ganjar Pranowo serta 22 anggota di antaranya Idrus Marham (FPG), Mahfud Siddiq (FPKS), Budiman Sujatmiko (FPDIP), Alexander Litaay (FPDIP), dan Mutokoweni (FPG). Dikatakan Burhanuddin persoalan pemerintahan yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta di antaranya masalah

kependudukan yakni data penduduk yang belum akurat sehingga terkait dengan persoalan lainnya daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu. Persoalan lainnya yakni temuan BPK terhadap dugaan kerugian negara, persoalan tenaga honorer yang belum yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), serta persoalan pertanahan. ‘’Kami mendapat informasi pada tahun 2009 ada sekitar 15.000 persoalan pertanahan di Jakarta,” katanya. Dalam kesempatan tersebut,

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui, soal kependudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem pelayanan KTP berbasis teknologi dan telah menerapkan nomor induk kependudukan nasional. Menurut dia, perpanjangan KTP di kantor kelurahan maupun pelayanan secara mobile bisa selesai hanya dalam waktu lima menit. Penerapan ini kata dia, hendaknya dilanjutkan dengan sistem lainnya agar pendataan penduduk menjadi lebih akurat. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 18 Maret 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu