Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 93 tahun IV Selasa, 18 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Efek Yunani Terbatas
Pejabat Pajak Dicurigai
Butuh 2,5 M Dolar AS
PEJABAT Senior Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia, Milan Zavadjil berpendapat bahwa pengaruh krisis Yunani kepada Indonesia sangat terbatas karena kondisi ekonomi yang relatif kuat ...hal. 1
INSPEKTORAT Jenderal Kementerian Keuangan meneliti beberapa pejabat kantor pajak di Bandung yang diduga terlibat dalam kasus yang hampir sama dengan kasus pajak di Surabaya. Inspektur ...hal. 2
KETUA Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Melvin Korompis, memperkirakan pencapaian target swasembada gula dengan produksi 5,7 juta ton pada 2014 akan membutuhkan dana investasi sebesar ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Panda dan Nunun
Diduga Terlibat
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mlambaikan tangan saat duduk bersama PM Singapura Lee Hsien Loong dalam sebuah buggy menuju tempat pertemuan khusus sehari di Botanical Garden, Singapura, kemarin.
JAKARTA - Empat anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 telah divonis bersalah dan dihukum penjara antara 15 bulan hingga 2,5 tahun penjara. Namun, yang menarik dalam kutipan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor terkait dengan dugaan keterlibatan pengusaha Nunun Nurbaeti Daradjatun dan politisi senior PDIP Panda Nababan. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Rp 24 miliar untuk melancarkan jalan bagi Miranda Swaray Goeltom menduduki posisi sebagai Deputi Senior Gubernur BI periode 2004-2009, nama Nunun dan Panda ikut disebut dalam putusan perkara ini. Bahkan, hakim Andi Bachtiar meminta istri mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun itu diadili secara inabsensia. Menurut anggota majelis hakim perkara terdakwa Hamka Yamdhu, Andi Bachtiar dalam pendapat berbeda (dissenting opinion), menyatakan Nunun bisa dijerat dengan pasal penyertaan pada perkara suap itu. Panda disebut dalam putusan perkara terdakwa Dudhie Makmun Murod. Majelis hakim yang diketuai Nanik Indrawati menilai, Panda ikut bertanggung jawab dalam dugaan suap tersebut, karena mengarahkan terdakwa untuk membagi-bagikan cek. (nas)
SBY Pastikan Sekgab Tidak Akan
Ambil Alih Tugas Kabinet JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Sekretariat Gabungan (sekgab) Koalisi tidak berfungsi untuk mengambil alih tugas Kabinet Indonesia Bersatu II. ‘’Forum itu tidak mengambil alih tugas dan fungsi kabinet, completely different, berbeda meskipun ada mata rantai antara kabinet dan forum konsultasi itu,’’ tegas Presiden menjelang kunjungan kerjanya ke Singapura dan Malaysia di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan, sekgab merupakan forum untuk koordinasi dan konsultasi di antara sesama partai koalisi baik itu di kalangan eksekutif maupun legislatif. ‘’Tujuan untuk konsultasi dan keadilan. Tidak benar jika seolah-olah itu adalah forum pengambilan keputusan yang akan dijalan-
kan kabinet,” katanya. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem kabinet presidensial, bukan kabinet parlementer sehingga pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, penyusunan program aksi adalah wilayah atau fungsi kabinet, yang terdiri atas perwakilan partai-partai politik. Kepala negara mengatakan, forum sekgab Koalisi adalah forum yang sah. Menurut Presiden, pihak koalisi menghormati pihak yang menjadi penyeimbang agar demokrasi tetap tegak di Indonesia, demikian juga sebaliknya. ‘’Kami menghormati pihak yang jadi penyeimbang utamanya di parlemen maupun pemerintah. Kita hormati posisi atau pilihan menjadi penyeimbang atau oposisi itu dengan harapan ketika koalisi juga bersatu baik di peme-
rintahan maupun DPR, kita juga memiliki kewenangan hak untuk itu,” paparnya. Ia menjelaskan bahwa ketua sekgab Koalisi adalah Presiden karena dalam kesepakatan koalisi yang bertanda tangan adalah Presiden dengan pimpinan partai-partai koalisi antara lain Golongan Karya, PAN, PPP, PKB dan PKS. Oleh karena Presiden tidak selalu aktif, lanjut dia, maka dibantu oleh ketua harian yang dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Presiden Yudhoyono menegaskan, hal itu tidak berarti ia mendelegasikan kewenangan kepada ketua harian atau sekretariat gabungan koalisi. ‘’Tidak benar, saya dibantu dalam proses konsultasi dan koordinasi itu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang ganjil,” katanya. (har)
F-PG Tetap Konsisten
Dukung Penyelesaian Century JAKARTA - Sikap Fraksi Golkar DPR terhadap kasus Bank Century tetap konsisten yakni terus mengawal rekomendasi guna menindaklanjuti penyelesaian kasus tersebut. ‘’Salah satu bentuk konsistensi Fraksi Partai Golkar yakni mendukung pembentukan dan operasional tim pengawas,’’ kata Ketua F-PG Setya Novanto di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Meskipun saat ini telah terbentuk Setgab koalisi partai politik pendukung pemerintah dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi ketua hariannya, tapi Fraksi Partai Golkar tetap bersikap konsisten dan mendorong penyelesaian kasus Bank Century. Menurut dia, hal ini diputuskan dalam rapat internal fraksi yang dihadiri sekitar 80 persen dari 106 anggota Fraksi Partai Golkar. Bahkan, pimpinan tim pengawas pada satu bulan pertama dari Fraksi Partai Golkar adalah Priyo Budi Santoso, yang juga Wakil Ketua DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, PartaiGolkar tetap konsisten dalam mendukung penyeleaian kasus Bank Century. Menurut dia, Partai Golkar tidak pernah beru-
saha menghentikan penyelesaian kasus Bank Century secara bijaksana. ‘’Fraksi Partai Golkar menempatkan anggotanya pada tim pengawas DPR untuk kasus Bank Century merupakan bukti bahwa Partai Golkar konsisten dalam penyelesaian kasus Bank Century,” katanya. Terhadap usulan hak menyatakan pendapat, Setya Novanto mengimbau kepada anggota fraksinya yang belum menandatangani usulan hak menyatakan pendapat sebaiknya tidak ikut menandatangani. ‘’Fraksi Partai Golkar tidak melarang anggotanya untuk menandatangani usulan hak menyatakan pendapat tapi hanya mengimbau,” katanya. Sedangkan anggota Fraksi Partai Golkar yang telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat, menurut dia, tidak bisa dilarang karena sudah menandatangani usulan. Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dalam rapat internal fraksi, anggota Fraksi Partai Golkar DPR meminta kepada pimpinan fraksi untuk menyampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, untuk memberikan kebebasan berekspresi kepada anggota fraksinya di DPR. (har)
Teroris Ubah Target JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tetap waspada terhadap ancaman teroris. Kepada semua pihak, Presiden mengingatkan aksi terorisme telah mengalihkan target dan sasaran, dari sasaran asing menjadi negara, bangsa sendiri dan pemerintahnya sendiri. ‘’Yang menarik perhatian kita semua adalah sasaran dari terorisme ini. Dulu biasanya sasaran asing, tetapi kini mereka juga menjadikan negara sendiri, bangsa sendiri, pemerintahan sendiri sebagai sasaran. Ini terkuak dari investigasi, pengakuan, dan SMS yang masuk ke saya,” kata Presiden Yudhoyono sebelum bertolak ke Singapura dan Malaysia di Ban-
dara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan gerakan teroris telah menjadikan wilayah-wilayah tertentu di Indonesia seperti di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi lainnya untuk dijadikan sebagai basis latihan, pengorganisasian, maupun rencana-rencana serangan baru. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu menyelamatkan negeri ini. ‘’Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan rakyat kita, menyelamatkan kita semua dari ancaman terorisme, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bertindak di luar batas kemanusiaan,” kata Presiden. (har)
7 Jam Susno Diperiksa DEPOK - Tim penyidik Mabes Polri memeriksa mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dalam kasus Gayus dan PT Salma Arowana Lestari, di ruang tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. ‘’Pemeriksaan berjalan lancar. Materi pemeriksaan seputar dua kasus tersebut,” kata kuasa Hukum Susno, Zul Armain Azis di Depok, kemarin. Susno dicecar sekitar 40 pertanyaan seputar kasus mafia hukum PT Salmah Arwana Lestari. Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Sjahril Djohan. ‘’Klien saya diperiksa sebagai saksi, beliau tak mau kalau dijadikan sebagai tersangka,” katanya. Menurut dia, pemeriksaan tersebut memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Status dalam pemeriksaan itu se-
batas saksi. ‘’Tidak ada keterlibatan kliennya dalam kasus tersebut,” jelasnya. Ia mengatakan, keterangan yang disampaikan kliennya sangat penting, karena dapat menggiring pada pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut berbeda dengan berkas pemeriksaan sebagai tersangka yang dikenakan kliennya sebelumnya. Zul mengatakan, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan alasan persis penahanan Susno Duadji. ‘’Saya belum tahu alasan polisi menahan Susno,” katanya. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Edward Aritonang mengatakan, Polri tidak mempermasalahkan sikap Susno yang menolak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. (har)