Edisi 18 Agustus 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No.157 tahun IV Rabu, 18 Agustus 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper Tahun Depan TDL Naik Lagi PEMERINTAH berencana menaikkan kembali Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada 2011 untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik yang selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan ...hal. 1

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pasar Saham Melesu PASAR sahamdan pasar uang domestik, Senin melemah, karena pelaku asing kembali memburu dolaryang melepas saham maupun rupiah yang didukung oleh merosotnya pasar regional. Akibatnya arus ...hal. 2

RIM tetap Membandel MENTERI Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus mengingatkan produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM), untuk membuka ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

3 Pegawai KKP

Dibebaskan

Suluh Indonesia/ant

PROKLAMASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada Arty Ardhila untuk dikibarkan pada upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-65 RI di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

BATAM - Tiga pegawai pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat ditahan Polisi Diraja Malaysia, tiba di Batam, kemarin. Selvo, Asriadi, dan Erwan diantar Staf Konsulat Jenderal RI untuk Johor Bahru dan Kepala Sasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Bambang Nugroho. Ketiganya ditahan Polisi Diraja Malaysia saat menjalankan tugas sebagai pengawas perikanan itu nampak sehat, meski kepala Asriadi nampak dibalut perban.’’Sehat, kami sehat,” kata Asriadi. Asriadi mengatakan selama ditahan di Markas Polisi Malaysia di Kota Tinggi bersama dua rekannya tidak mengalami kekerasan apa pun. Mengenai luka di kepalanya, ia mengatakan akibat terjatuh di kapal, saat digiring Polisi Diraja Malaysia keluar kapal. Secara terpisah, Menlu Marty Natalegawa membantah adanya barter dengan Kuala Lumpur. Sekalipun sebelumnya Pemerintah Indonesia juga telah mendeportasi para pencuri ikan asal Malaysia yang melanggar batas wilayah Indonesia, Menlu membantah adanya barter antara para nelayan pencuri ikan itu dengan tiga petugas KKP tersebut. ‘’Saya tegaskan tidak ada istilah barter. Tidak ada istilah tukar menukar,’’ tegasnya. (ant)

2011, Gaji PNS Naik JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan gaji pokok PNS/TNI/POLRI dan pensiunan sebesar 10 persen. Langkah ini diambil perbaikan kesejahteraan PNS. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pemerintah atas RAPBN 2011 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR Jakarta, kemarin. Melalui kebijakan kenaikan gaji ini, Presiden berharap penghasilan PNS dengan pangkat terendah, meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2 juta. Bagi anggota TNI/ Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya me-

ningkat dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000. “Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa,” ujarnya. Tidak hanya itu, Presiden mengatakan pemerintah juga akan tetap memberikan gaji ke13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan. Namun, Presiden juga mengingatkan kinerja birokrasi pemerintah yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi

dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan harus semakin baik. Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai kenaikan gaji tersebut hanya akan memicu kenaikan harga. ‘’Menurut saya, itu justru akan memancing masalah problem perekonomian dari kenaikan harga,” kata Mega. Padahal, kenaikan harga yang saat ini saja tidak bisa distop oleh pemerintah. Sehingga laju kenaikan harga barangbarang kebutuhan itu tidak bisa dihentikan lagi. (har/son)

Minimalkan Biaya Pilkada

Tanpa Korbankan Demokrasi JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, aturan tentang pemilu kepala daerah perlu diefektifkan demi meminimalkan biaya, tanpa harus mengorbankan demokrasi dan semangat otonomi. ‘’Tentu ini harus dalam regulasi yang kita rumuskan sedemikian rupa sehingga masyarakat tetap merasakan semua berlangsung secara demokratis dengan semangat desentralisasi dan juga makin efisien dan efektif,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Gamawan, rumusan regulasi tentang pelaksanaan pilkada ini akan masuk dalam perubahan UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun ketika ditanya tentang rumusan regulasi tersebut, Mendagri menolak untuk menjawab karena hal ini belum dibahas bersama dengan DPR. Tetapi ketika ditanya tentang wacana pemilihan gubernur melalui DPRD, Gamawan menilai, pendapat yang berkembang di masyarakat perlunya gubernur dipilih melalui perwakilan cen-

derung menguat. ‘’UUD 1945 katakan dipilih secara demokratis. Apakah demokratis itu langsung, atau melalui perwakilan, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana,” katanya. Ketika ditanya apakah kedua opsi tersebut akan masuk dalam revisi UU 32/2004, Gamawan mengatakan hal itu dimungkinkan. ‘’Iya, bisa saja dua alternatif ini kita tawarkan,” katanya. Gamawan mengatakan, wacana pemilihan gubernur melalui DPRD muncul karena mencermati biaya pemilu gubernur yang tinggi, sementara kewenangan gubernur lebih sedikit daripada bupati. ‘’Biaya pilkada untuk gubernur itu tergantung daerah, bisa 10 kali dari biaya untuk pemilu bupati. Sementara dalam hal kewenangan, gubernur hanya sepersepuluh bupati karena kewenangan pemberian izin lebih banyak di bupati dan wali kota,” katanya. Sebelumnya Presiden Yudhoyono merasa prihatin dan mencemaskan perkembangan demokrasi berbiaya tinggi dalam pilkada. (har)

WN Perancis Terus Diburu JAKARTA - Polri sampai saat ini terus mengejar keberadaan Warga Negara Perancis berinisial A diduga terlibat jaringan teroris yang terkait rencana peledakan bom. ‘’Saat ini kita masih melakukan pencarian dan tentunya masih berharap dengan anggota di lapangan yang tidak kenal menyerah,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Jakarta, kemarin. Bila Polri berhasil mengamankan yang bersangkutan, maka dapat menguak latar belakang dari pada jaringan terorisme yang saat ini berada di Indonesia. ‘’Kita juga tidak ingin ada intervensi dari negara

lain, yang akan merusak ketenteraman dan keamanan negara kita,”kata Ito. Ito mengatakan Polri sangat berharap masyarakat betul-betul bisa meningkatkan kembali ke jati diri bangsa, sebagai bangsa yang merdeka yang tentunya tidak ingin dijajah atau diintervensi oleh bangsa asing. Polri sudah melakukan upaya pencekalan dan sebagainya dengan mencari informasi dari negara asal warga negara Perancis tersebut. WN Perancis yang diduga terkait rencana peledakan bom karena tercatat sebagai pemilik kendaraan bernomor polisi B1600-KE yang akan digunakan

untuk serangan bom mobil. WN Perancis sudah diketahui identitasnya itu, diketahui sebagai pemilik mobil jenis sedan yang akan digunakan untuk serangan ledakan bom mobil pada salah satu lokasi di Jakarta. Warga Negara Perancis memiliki istri yang merupakan Warga Negara Maroko yang diduga mengirim sejumlah dana untuk rencana serangan bom. Polisi telah menyita sebuah mobil sedan bernomor polisi B1600-KE dari sebuah penggerebekan jaringan teroris di Cikuda, Cibiru, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga menyita berbagai jenis bahan kimia untuk merakit bom mobil. (ant)

RAPBN 2011

Kemen PU Terbesar JAKARTA - Pemerintah menetapkan prioritas bagi lima kementerian mendapatkan bagian anggaran terbesar. Kelima kementerian dan lembaga negara itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 56,5 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional Rp 50,3 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 45,2 triliun, Kementerian Agama Rp 31 triliun, dan Polri Rp 28,3 triliun. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pemerintah atas RAPBN 2011 beserta Nota Keuangan dalam sidang paripurna DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Selain kelima Kementerian Negara dan Lembaga tersebut, menurut Presiden beberapa Kementerian Negara dan Lembaga juga akan memperoleh alokasi anggaran di atas Rp 10 triliun. Kementerian Kesehatan Rp 26,2 triliun, dengan fokus utama meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di rumah sakit, dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 15,1 triliun, Kementerian Pertanian Rp 16,8 triliun, Kementerian Keuangan sebesar Rp 16,5 triliun, dan Kementerian Dalam Negeri sebear Rp 13,3 triliun. Presiden menjelaskan, alokasi terbesar bagi Kementerian PU akan digunakan antara lain untuk melaksanakan pembangunan flyover dan underpass sepanjang 4.551 meter serta jembatan sepanjang 2.119 meter. Selain itu pemerintah akan melakukan preservasi jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 35.961 kilometer dan 212.360 meter, serta meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer. Anggaran pada Kemendiknas dan Kemenag, difokuskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau antara lain meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang. (har/son)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.