Edisi 19 Januari 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 12 tahun IV Selasa, 19 Januari 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pemerintah Lebih Konservatif

Jaga Kepercayaan Bank

Barang Bebas BM

PEMERINTAH akan memilih proyeksi pertumbuhan ekonomi yang konservatif untuk RAPBNP 2010, yakni sebesar 5,5 persen. “Sejauh ini, kita memproyeksikan pertumbuhan 5,5 persen, walaupun banyak yang...hal. 1

MANTAN Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan kepercayaan perbankan harus dijaga agar tidak terjadi krisis.“Saya menangkap apa yang disampaikan pak Boediono (dalam rapat KSSK)...hal. 2

EKSPOR tiga kelompok barang asal Indonesia akan mendapat fasilitas bebas Bea Masuk (BM) menyusul kerjasama bilateral yang disepakati dua negara. “Somalia akan memberikan prioritas kepada...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Akbar Tandjung

Terseret PGN

Suluh Indonesia/sep

DISUMPAH - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian pada rapat Pansus Angket di DPR Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Lama tak muncul, nama Akbar Tandjung disebut dalam persidangan. Bahkan, sempat pula dituding menerima sejumlah uang. Hal ini ada dalam dakwaan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Washington Mampe Parulian Simanjuntak, mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Dakwaan itu disampaikan JPU Sardjono Turin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Pada persidangan yang dipimpin majelis hakim Tjokorda Rai Suamba itu, penuntut umum menyebutkan terdakwa Washington MP Simanjuntak melakukan tindak pidana korupsi Rp 3,6 miliar terkait proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas (Pemjadig) PT PGN yang dilaksanakan 2003 lalu. Perbuatannya ini telah melawan hukum, sehingga menguntungkan diri sendiri serta pihak lain. Uang dari sejumlah rekanan yang dikumpulkan PT PGN senilai Rp 3,6 miliar itu, diduga mengalir ke Komisi VIII DPR periode 1999-2004 sebagai balas jasa dari upaya komisi energi tersebut dalam memperjuangkan dana untuk PT PGN. ‘’Penyerahan dilakukan pada November 2003, seperti yang diminta Hamka Yandhu yang diperuntukkan bagi Ketua DPR,” kata JPU tanpa menyebut nama ketua DPR yang dimaksud. (nas)

Hatta Rajasa :

Tak Ada Reshuffle Kabinet JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa membantah berita telah terjadi perombakan kabinet menteri (Reshufle) khususnya penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. ‘’Rumor itu tidak benar. Tidak benar (Sri Mulyani) nonaktif atau diganti,” kata Hatta Rajasa usai rapat di kantor Wapres Jakarta, kemarin. Sebelumnya santer beredar rumor yang menyebutkan segera terjadi perombakan kabinet khususnya penggantian Menkeu Sri Mulyani. Hal itu terkait dengan kasus penggelontoran dana Bank Century. Menurut Hatta, sampai saat ini belum pernah ada pembicaraan soal perombakan kabi-

net. ‘’Itu berita dari mana ?. Itu tidak betul,” kata Hatta seraya mengatakan, sejauh ini semua masih tetap dan kabinet berjalan sebagaimana biasa. Secara terpisah, Presiden Yudhoyono membantah akan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menggantinya dengan Anggito Abimanyu. ‘’Soal informasi itu, saya harus klarifikasi itu tidak benar. Tidak ada statement resmi akan ada pergantian Sri Mulyani dengan Anggito (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu-red) ,” kata Jubir Presieen Julian Aldrin Pasha. Ketika ditanya apakah Presiden belum lama ini melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol koalisi,

Julian tidak menjawab dengan tegas dan hanya mengatakan tidak ada pertemuan yang membahas reshufle. ‘’Tidak ada pertemuan yang membahas reshufle,” katanya. Mengenai permintaan sejumlah orang agar Presiden hadir untuk memberikan kesaksian dalam rapat Pansus Century, Julian mengatakan hal itu belum merupakan permintaan resmi Panitia angket Bank Century. ‘’Itu bukan suara Pansus. Ketua Pansus ( Idrus Marhamred) belum meminta secara resmi. Jadi tidak ada keharusan untuk hadir,” katanya. Sebelumnya, sebuh harian menyebutkan adanya deal mengenai pergantian Menkeu Sri Mulyani. (har/son)

Pansus Gagal Dikte Marsillam JAKARTA - Upaya Pansus Angket Bank Century untuk memojokkan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak dalam kasus Bank Century gagal. Pansus tidak dapat menggiring Marsillam untuk mengakui bahwa kehadirannya dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait keputusan bailout Bank Century merupakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Saya tidak diutus Presiden, tidak mewakili Presiden, dan tidak melaporkan kepada Presiden sebelum maupun sesudah pertemuan kepada Presiden. Bahwa saya sebagai Kepala UKP3R, itu betul. Jadi saya tegaskan di sini bahwa perdebatan kita hingga akhir adalah membahas persoalan itu,” tegas Marsillam dalam rapat Pansus Angket Bank Century di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Sebelum mendengar kesaksian Marsillam, rapat pansus kemarin telah mendengar kesaksian dua mantan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu mantan Dirjen Pajak Darmin Nasutioan dan mantan Ketua Badan Pengawas

Penyertaan Modal (Bapepam) Fuad Rahmany. Marsillam menegaskan, kehadirannya di rapat KSSK itu sebagai narasumber atas undangan dari KSSK. Kalaupun ada sejumlah data yang menunjukkan tentang kapasitasnya sebagai Kepala UKP3R, kata Marsillam, itu karena dirinya datang membawa identitas Kepala UKP3R yang melekat dalam dirinya. Penegasan Marsillam menepis tuduhan anggota Fraksi Golkar Azis Syamsuddin yang menengarai bahwa kehadirannya dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi yang ditugaskan oleh Presiden. ‘’Saya diundang sebagai narasumber. Kalau diundangan menyebut saya sebagai Kepala UKP3R, itu karena Kepala UKP3R bekerja dengan KSSK dalam pemerintahan. Karena saya datang dengan identitas Kepala UKP3R,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Marsillam terlihat begitu siap dan taktis dalam menjawab berbagai pertanyaan dan berhasil berkelit bahkan sesekali mematahkan tiap pertanyaan maupun data-data yang diungkap anggota pansus. (har)

Golkar Tak Niat Geser Sri Mulyani JAKARTA - Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya tidak pernah mendorong maupun mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dari kabinet. Menurutnya, Golkar tidak bisa mengintervensi Presiden untuk mencopot pembantunya karena pencopotan itu merupakan hak prerogatif Presiden. Penegasan Idrus tersebut merupakan bantahan terhadap rumor adanya kesepakatan antara Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) dengan Presiden Yudhoyono untuk mencopot Sri Mulyani pada bulan Februari mendatang dan menggantinya dengan Kepala Badang Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu sebagai Menkeu. ‘’Golkar sama sekali tidak punya kewenangan soal menteri. Kami tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pencopotan menter,” kata Idrus diselasela rapat Pansus Hak Angket Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Meski diakuinya Aburizal dekat dengan SBY, namun kedekatan itu hanya sampai batas tertentu. “Tapi jangan ada intrepretasi lain mengenai kedekatan itu. Golkar

juga tidak berpretensi menjatuhkan Sri Mulyani melalui instrumen pansus,” tegas Idrus yang juga Ketua Pansus Century. Ketua DPP Golkar, Ade Komaruddin juga menyangkal adanya kesepakatan antara Ical dengan Yudhoyono untuk mencopot Sri Mulyani, karena Ical merupakan figur yang selalu menghargai dan menjunjung tinggi hak prerogatif presiden. ‘’Ical sangat menghormati hak-hak presiden. Jadi, tidak mungkin ada kesepakatan tersebut,” katanya. Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini mengatakan, meskipun sudah tidak menjabat sebagai menteri, komunikasi antara Ical dan Yudhoyono memang tetap terjalin. Namun, jika dalam komunikasi keduanya berujung pada keputusan presiden untuk melakukan reshuffle, hal tersebut merupakan keputusan dari Yudhoyono tanpa intervensi dari Ical. ‘’Sepengetahuan saya, Ical dan Yudhoyono senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka membicarakan masalah bangsa. Koordinasi itu wajar, karena Ical Ketua Umum Partai Golkar yang juga melakukan koalisi dengan pemerintahan Yudhoyono,” ungkap Ade. (har)

Kasus Century Jangan Hambat Pembangunan MANTAN Wapres Jusuf Kalla mengatakan, kasus Bank Century jangan sampai menghambat pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. ‘’Jangan sampai itu menghambat pembangunan dan memberikan energi negatif,” kata JK disela-sela peresmian Wisma Kalla di Makassar, kemarin. Bank Century mendapat dana talangan Rp 6,7 triliun. Namun kemudian pemberian dana talangan bernilai trilunan

rupiah itu mengakibatkan munculnya protes dari berbagai pihak, sehingga akhirnya DPR membentuk panitia khusus yang diberi nama Panitia Angket Bank Century . Mengenai reaksi kelompok Germak yang melakukan aksi pembakaran terhadap foto anggota Pansus Ruhut Sitompul,

Jusuf Kalla

karena tidak menerima JK dipanggil dengan sebutan daeng, ia enggan berkomentar

lebih jauh. Ketika Jusuf Kalla dipanggil oleh Panitia Angket Bank Century , Ruhut berulang kali memanggil mantan wakil presiden itu dengan sebutan” daeng”. Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya tentang perdagangan bebas ASEANChina (China ASEAN Free Trade Agreement/CAFTA), JK juga enggan berkomentar. Berdasarkan perjanjian itu, maka ratusan jenis barang China bisa masuk ke Indonesia tanpa terkena bea masuk , seh-

ingga dikhawatirkan harganya lebih murah daripada barang Indonesia sendiri. ‘’Itu urusan Menteri Perdagangan(Mari Pangestu, red) ,” kilahnya. Kalla berbicara serius tentang penyediaan energi di daerah ini, khususnya untuk menyuplai gedung-gedung pencakar seperti Wisma Kalla yang berlantai 16. Hal itu mengingat ketersediaan energi di Wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra cukup terbatas, dan hal itu sangat dirasakan dampaknya khususnya pada musim kemarau. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.