Edisi 19 Januari 2011 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 19 Januari 2011

Batalkan BM Impor Barang

IHSG Bergerak Mix

Bawang Merah Melambung

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan bea masuk atas barang impor sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 241/PMK ...hal. 1

SENTIMEN positif yang masih minim membuat pergerakkan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa bergerak fluktuasi atau mix dan ditutup menguat tipis 12,92 poin. IHSG BEI ...hal. 2

PELAKU usaha kecil dan menegah (UKM), khusunya pengusaha rumah makan dan Warteg, di Bogor mengeluhkan harga bawang merah yang terus melambung mencapai kisaran harga Rp 22 ribu per kilo ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 13 tahun V

Suluh Indonesia/ant

DIHEMPAS - Seorang petugas memeriksa kapal tunda MAHAKO 2 yang karam dihempas gelombang akibat cuaca buruk di Dermaga Pantai Salira, Merak, kemarin. Pada saat bersamaan, sejumlah kapal juga kandas.

Gedung Baru Parlemen

Tetap Dibangun JAKARTA - Sekjen DPR Nining Indra Saleh menegaskan proses pembangunan gedung baru DPR akan tetap dilanjutkan di tahun 2011. Soal pro kontra teknis pembangunan, Sekjen sebagai pelaksana teknis dari kebijakan DPR tidak menerima perintah menunda atau membatalkan proses pembangunan tersebut. Bahkan, perencanaan proyek tersebut sudah masuk finalisasi dengan membuka tender kontraktor pembangunan gedung baru. ‘’Untuk 2011 kami masih dalam proses pelaksanaan final, kami masih rapat dengan kontraktor Yodya Karya dan Ciria Jasa. Prosesnya masih dengan BURT, nanti apabila sudah diketok kami segera menginjak ke proses tender,” katanyadi Gedung

MPR/DPR Jakarta, kemarin. Nining mengungkapkan untuk tahap finalisasi perencanaan ini, Dewan sudah mengeluarkan Rp 14,8 miliar untuk rencana pembangunan Gedung baru DPR. Biaya itu untuk master plan, Analisis Dampak Lingkungan, audit struktur, block plan hingga perencanaan dan manajemen kontruksi gedung senilai Rp 1,3 triliun itu. ‘’Review master plan, AMDAL, audit struktur serta blok plan Rp 4,152 miliar dan perencanaan serta manajemen kontruksi Rp 10,658 miliar,” kata Nining. Dia berharap, bila persoalan teknis pembangunan yang kerap mendapat kritik masyarakat seperti tudingan pembangunan fasilitas kolam renang dan lainnya telah selesai diba-

has dengan konsultan, maka proyek akan menginjak pada proses tender. Untuk itu, Nining mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proyek pembangunan gedung baru DPR ini. “Saya juga meminta agar proyek ini diawasi. Di Setjen semuanya terbuka dan apabila BPK dan KPK mau masuk untuk memantau, kami siap,” ujarnya. Hingga saat ini, Nining mengatakan luas per ruang anggota DPR di gedung baru DPR tidak berubah, yakni 120 meter persegi. Sementara luas bangunan keseluruhan untuk gedung baru setinggi 36 lantai adalah 156.000 meter persegi. (har)

Efektifitas Inpres Diragukan JAKARTA - Penunjukkan Wapres Boediono sebagai penanggung jawab penuntasan kasus Gayus Halomoan Tambunan dalam instruksi yang dikeluarkan Presiden dinilai tidak tepat dan diragukan efektifitasnya. Keraguan itu karena adanya kekhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan di dalam pelaksanaanya karena Boediono dinilai pihak bermasalah dengan hukum dalam kasus Bank Century. ‘’Kok yang bermasalah dengan hukum diberi beban untuk selesaikan dan mengawasi masalah hukum Gayus Tambunan. Penunjukan Boediono menjadi pengawas kasus Gayus menjadi indikator bahwa penyelesaiannya tak ada ujung,” kata Wakil Ketua DPR Anis Matta di Jakarta, kemarin. Anis mengatakan, Inpres terkait bank Century tidak ada apa-apanya dan tidak menyelesaikan proses hukum dari Bank Century, termasuk Inpres kasus Gayus Tambunan. ‘’Ada orientasi yang diperlihatkan kepada masyarakat bahwa kami rapat, kami bekerja, tapi bukan hasil. Padahal masyarakat mengharapkan hasil dan actionnya. Kalau rapat, itu tidak menyelesaikan

masalah. Jadi tak banyak yang bisa diharapkan,” tukas Anis. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kekhawatiran adanya konflik kepentingan dengan ditunjukkanya Boedino sebagai penannggungjawab penuntasan kasus Gayus tidak beralasan. ‘’Kekhawatiran konflik kepentingan sangat tidak beralasan karena kita tinggal melihat entry poinnya sejak inpres dikeluarkan,” ujarnya. Karena kalau presiden tidak serius, maka tidak mungkin Presiden mengeluarkan Inpres yang merupakan bagian dari struktur perundang-undangan. Menurutnya, Inpres menunjukkan adanya tindaklanjut positif Presiden, sehingga masyarakat tinggal menunggu seluruh sektor yang diinstruksikan untuk ditindaklanjuti jajaran penegak hukum secara tegas. ‘’Karena Presiden sudah sangat serius, kita berharap aparat dan kementerian yang terlibat merespon instruksi tersebut. DPR menyambut positif sehingga realisasi inpres harus sama-sama diingatkan pada pemerintah,” katanya. (har)

Gayus Diduga

Miliki Paspor Guyana JAKARTA - Polri bekerjasama dengan ahli Teknologi dan Informasi menemukan wajah mirip Gayus HP Tambunan dan istrinya, Milana Anggraeni di paspor negara Republik Guyana. ‘’Ahli Teknologi dan Informasi menemukan adanya paspor dalam konten surat elektronik tersangka Ari Nur Irwan yang dikirim Jhon Jerome Grice,” kata Kabag Penum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Wajah mirip Gayus di dalam paspor tersebut atas nama Joseph Morris, sementara wajah mirip Milana atas nama Ann Morris. ‘’Paspor dalam konten milik Ari yang dikirim oleh Jhon antara bulan Juli dan Agustus,” kata Boy. Polri saat ini melaksanakan kerjasama internasional untuk mengungkap kasus Gayus dan mengejar Jhon yang warga negara AS, masuk dalam DPO. ‘’Kita juga masih melakukan penyidikan bekerjasama dengan ahli IT, terhadap kualitas hubungan antara Ari dan Jhon,” katanya. Gayus yang keluar dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dan bersama Milana pergi plesiran ke beberapa negara. Gayus Gayus mengaku paspor tersebut diperoleh dari jasa calo dengan membayar 100.000 dolar AS. (ant)

16 Staf Imigrasi

Telah Dinonaktifkan JAKARTA - Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan, sudah 16 staf Ditjen Imigrasi dinonaktifkan, terkait kepentingan penyelidikan kasus pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono alias Gayus Halomoan Tambunana. ‘’Sudah 16 petugas imigrasi dinonaktifkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden,” katanya di Jakarta, kemarin. Ke-16 staf tersebut, lanjutnya, berasal dari Kantor Imigrasi Jaktim maupun Bandar Udara Soekarno-Hatta, dengan berbagai tingkatan jabatan mulai dari staf hingga setingkat supervisor. Sejauh ini, Patrialis mengatakan, mereka yang dinonaktifkan terindikasi lalai terhadap tugas jabatannya. ‘’Kalau indikasi suapnya biar Mabes Polri saja yang turun tangan dan akan menindaklanjutinya,’’ katanya. Pemalsuan paspor ini ternyata, menurut dia, sudah berjalan sebelum dirinya menjabat menjadi Menteri Hukum dan HAM. ‘’Saya yang kebagian tugas membenahi,’’ jelasnya. Ia mengatakan walaupun sudah ada bukti terjadi pemalsuan paspor, Kementeriannya tetap tidak akan mempercepat penggunaan e-paspor. ‘’Kita tetap akan uji coba saja hingga 2012, tidak ada percepatan,” tegas Patrialis. (ant)

Hilangnya Kepercayaan Kepada Tokoh Agama PENGAMAT Politik Cecep Effendy mempertanyakan kegiatan politik sebagian tokoh agama yang mengeluarkan pernyataan menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kebohongan. Cecep mengaku, heran mengapa tokoh agama berpolitik. Kalau memang betul ada kesenjangan dan kebohongan, tokoh agama biasanya menggunakan cara-cara yang santun seperti dengan pergi meminta waktu dan me-

nemui Presiden untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Menurutnya, tokoh agama seharusnya paham bahwa untuk membantah data tidak bisa dilakukan dengan asumsiasumsi pribadi saja. Jika pe-

merintah mengeluarkan data dan jika pemerintah mereka tuding berbohong, maka seharusya para tokoh agama itu membeberkan kebohongan pemerintah dengan data juga. ‘’Saya juga tidak tahu ketika tokoh agama itu mengatakan pemerintah melakukan kebohongan statistik bahwa angka kemiskinan yang dihitung pemerintah tidak benar, apakah mereka punya kajian yang serius yang bisa membantah itu yang dapat digunakan un-

tuk pembuktian bahwa tudingan mereka benar,” urainya. Cecep berharap kritik dari para tokoh agama tidak dilatarbelakangi oleh agenda politik. Karena bangsa ini membutuhkan tokoh agama dengan derajat kepercayaan yang tinggi, dan dipandang publik. Manakala tokoh agama menggunakan agama untuk kepentingan politiknya agar bisa menduduki jabatan publik, maka akan merugikan bangsa. ‘’Kita kan tahu ada tokoh-

tokoh agama yang memiliki ambisi politik dan menduduki jabatan politik, maka kepercayaan terhadap tokoh agama ini pun menjadi semakin terkikis,” imbuhnya. Ke depan, organisasi agama dan tokoh agama yang ada di dalamnya diharapkan bisa memberi contoh bagaimana seharusnya proses pemilihan kepemimpinan dengan menggunakan nilai moral dan etika yang berpedoman pada asas agama yang dianut. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 19 Januari 2011 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu