Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 35 tahun IV Jumat, 19 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Tujuh Provinsi Paling Dicari
BI Tidak Konsisten
Utang Pajak BUMN Ditanggung
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan tujuh provinsi yang dinilai paling unggul dalam upaya menarik investasi ke daerahnya dan berpotensi merealisasikan proyek infrastruktur besar...hal. 1
EKONOM Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sulitnya suku bunga kredit turun karena kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tidak konsisten dimana satu sisi BI melakukan kebijakan yang melonggarkan namun...hal. 2
KEMENTERIAN BUMN membuka peluang bagi perusahaan milik negara yang menunggak pajak untuk diselesaikan dengan cara ditanggung pemerintah. “Kita akan lihat kasus per kasus, apakah dengan cara...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Sekwan DKI Ditahan
Suluh Indonesia/sep
PANSUS - Ketua Tim Kecil Pansus Century Makhfudz Sidik (kiri) berdiskusi dengan anggota tim lainnya mengenai draft Outline Laporan Pansus Century sebelum memulai rapat Tim Kecil di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Sarwo Edhi ditahan Kejagung terkait dugaan kasus proyek kajian fiktif di dewan yang merugikan keuangan negara Rp 25 miliar. Dirdik pada Jampidsus Arminsyah di Jakarta, kemarin menyatakan, alasan penahanan karena sudah cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, kata dia, dikhawatirkan tersangka mengulangi tindakan tersebut mengingat dirinya sampai sekarang masih menjabat sebagai sekretaris dewan. ‘’Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini,” katanya. Sebelumnya Kejagung sudah melimpahkan dua tersangka ke PN Jakpus, yakni Aries Halawani (mantan Kasubbag Pelayanan Pengaduan Masyarakat, yang kini Kasubbag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta), serta Abdul Haris Mugni, Dirut PT Murjani Artha Konsultan. Ia menyatakan, kasus ini terjadi di Setwan DPRD DKI Jakarta dalam penggunaan anggaran tahun 2008. Dikatakannya, penyalahgunaan terjadi pada anggaran pembuatan modul yang ternyata modulnya diduga tidak benar. Penyalahgunaan anggaran buat modul, ternyata pengerjaan proyeknya abal-abal (tidak jelas-red),” katanya. Seharusnya, kata dia, proyek tersebut dilaksanakan perusahaan yang telah ditunjuk. (nas)
Keputusan Akhir Pansus Century
Masyarakat Siap Kecewa JAKARTA - Mantan Ketua MPR Amien Rais menduga dalam satu dua hari lagi akan ada keputusan Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century DPR yang mengejutkan masyarakat, dan akan membuat pansus selesai. ‘’Kalau betul dugaan saya, dalam dua hari lagi Pansus Century tinggal wassalammu’alaikun dan selesai. Kita akan mulai dari nol lagi,” kata Amien saat peluncuran Polmark Indonesia di Jakarta, malam. Amien menduga hasil akhir pansus akan sangat mengejutkan masyarakat. Menurut Amien, dalam kasus itu terang benderang ada kejahatan, ada pelanggaran. ‘’Jadi kalau dari dulu lembaga legislatif hanya
jadi lembaga stempel sepertinya sekarang, DPR tetap stempel saja,” kata Amien. Amien merasa prihatin bahwa saat ini pemerintahan sudah kehilangan kemandirian dan kepercayaan diri. ‘’Kita terlalu menunduk pada bangsa asing. Kita kehilangan kemandirian,” kata Amien. Sementara itu, menjelang kesimpulan akhir Pansus Century, sejumlah pertemuan informal atau lobi-lobi terus dilakukan di antara parpol anggota koalisi. Fungsionaris Partai Demokrat Syarief Hasan membantah partainya mengintensifkan lobi-lobi dengan parpol lain. ‘’Kita melakukan lobi tiap hari, apalagi dengan mitra koalisi. Komunikasi tidak boleh
lepas,” katanya. Dengan komunikasi yang terus menerus itu, Syarief optimis penyelidikan kasus Century tetap mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan politik. ‘’Demokrat optimistis, pada akhirnya kepentingan bangsa akan lebih diutamakan,” kata Syarief. Meneg Kop dan UKM juga optimis hubungan antarpartai koalisi Presiden Yudhoyono akan kembali mesra. ‘’Ini kan dinamika politik, seperti suami istri yang marahan, setelah itu mesra lagi,” katanya. Sementara itu Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan lobi dengan parpol bisa dilakukan kapanpun tergantung kebutuhan komunikasi. (son/har)
Pelobi SBY Tak Efektif JAKARTA - Pelobi Susilo Bambang Yudhoyono yang mengupayakan penghentian ataupun arah pandangan Pansus Century dinilai tidak akan efektif. Lobi dalam bentuk ancaman ataupun tawaran tidak akan membuat Pansus berbelok arah karena ternyata parpol lebih mengedepankan pertanggungjawaban moril terhadap publik daripada politik jangka pendek. ‘’Mereka ini justru efektif merusak citra SBY,” kata Wakil Ketua DPR RI Anis Matta di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Menurut Sekjen PKS ini, hal terbaik yang dilakukan kubu SBY justru membiarkan proses politik ini berlanjut ke ranah hukum. ‘’Itu akan jauh lebih elegan,” paparnya,” ucapnya seraya menduga pelobi SBY ini merupakan inisiatif pribadi, dan bukannya atas perintah SBY. Mantan Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono Hatta Radjasa membantah dirinya mendapat perintah khusus dari SBY untuk melobi parpol. ‘’Presiden tidak pernah mengarah-arahkan,” kata Ketua Umum PAN yang juga Menko Perekonomian ini.
Ditanya tentang sejumlah pertemuan intens elit parpol dikediamannya membahas penyelesaian kasus Century, Hatta mengatakan, dirinya kerap melakukan pertemuan silaturahmi dengan teman-teman sesama politisi parpol. ‘’Kami selalu berkomunikasi, namanya orang bersilaturahmi dan berkomunikasi biasa,” ujarnya Sementara Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui pendekatan lobi makin gencar dilakukan menjelang rekomendasi akhir. Dia menilai, lobi dilakukan setelah masalah krusial dalam kasus bailout Bank Century belum juga mencapai titik temu. Priyo berpendapat, lobi sebagai proses politik yang wajar dan tidak menyalahi aturan. ‘’Tapi memang tidak semua hal bisa dikompromikan melalui lobi,” kata Priyo. Ia mengatakan, perbedaan pandangan antara Golkar dan Demokrat masih belum mencapai titik temu. ‘’Demokrat minta agar sesuai dengan keinginannya bahwa bailout tidak menyalahi aturan, sementara Golkar berbeda pendapat dan tetap dengan sikapnya,” kata Priyo. (har)
Rumusan Akhir Pansus
Akan Sebut Nama JAKARTA - Penyebutan nama-nama yang bertanggungjawab pada dugaan pelanggaran pengucuran dana talangan untuk Bank Century akan menjadi perdebatan ramai pada perumusan pandangan akhir Panitia Angket Kasus Bank Century DPR RI pada Senin (22/2). Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung DPR/MPR di Jakarta, kemarin mengatakan, FPG akan mengusulkan pada laporan pandangan akhir panitia angket menyebutkan namanama yang bertanggung jawab. Penyebutan nama itu pada bagian lampiran. ‘’Penyebutan nama-nama yang bertanggungjawab ini untuk mempertegas siapa yang bertanggungjawab pada periode terjadi pelanggaran,” kata Agun. Ia menyontohkan, BI bertanggungjawab pada pelanggaran merger serta pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) pada Bank Century. Pada periode merger tahun 2004 serta periode pemberian FPJP dan PMS tahun 2008, pejabat yang bertanggung jawab di BI sudah berbeda. Dikatakannya, sikap FPG
pada laporan pandangan akhir panitia angket tetap konsisten seperti pandangan awal, yakni menyimpulkan lembaga yang bertanggungjawab pada kasus Bank Century adalah BI, KSSK, KK, dan LPS. ‘’Sikap konsisten ini sudah merupakan garis partai,” katanya. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan hal yang relatif sama. Menurut dia, pada pandangan akhir panitia angket seharusnya menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab pada pelanggaran FPJP dan PMS dalam batang tubuh laporan. ‘’Penyebutan nama tersebut untuk mempertegas persoalan agar lebih fokus,” kata Anggota Komisi XI DPR ini. Jika pada pandangan akhir panitia angket tidak menyebutkan nama, dia khawatir akan menjadi bias dan bisa terjadi victimisasi. Andi memperkirakan, perdebatan akan ramai pada penetapan pandangan akhir soal FPJP dan PMS, karena dua tema ini di antara fraksi banyak yang tidak memiliki titik temu. Sementara anggota FPDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya belum membahas soal penyebutan nama ini. (har/son)
3.000 Sumur Imbuhan Atasi Banjir Jakarta MASALAH banjir di Ibukota serahkan kepada ahlinya. Begitulah salah satu topik kampanye saat Pilgub DKI Jakarta yang akhirnya dimenangkan Fauzi Bowo. Tetapi banjir tetap saja mengancam Jakarta. Apa yang sudah dan akan diperbuat untuk mencegah banjir ? Ibu kota Jakarta membutuhkan sedikitnya 3.000 sumur imbuhan selain biopori dan sumur resapan. Sumur ini untuk mengatasi banjir sekaligus mengurangi amblesnya tanah dan defisit air tanah akibat terus disedotnya air tanah dalam. ‘’Sekarang sudah dibuat 83.003
sumur resapan dan 239.225 biopori di Jakarta untuk mengatasi banjir sekaligus untuk menangani semakin defisitnya air tanah permukaan,” kata Kabid Teknologi Mitigasi Bencana BPPT Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Teknologi yang mampu
mengatasi semakin defisitnya air tanah dalam dan amblesnya tanah di Jakarta sekaligus mengurangi banjir, ujar pakar hidrologi tersebut, adalah teknologi sumur imbuhan atau injeksi yang di Jakarta saat ini baru ada 30 sumur. Hanya saja tidak seperti biopori dan sumur resapan yang bisa dibuat secara massal karena bisa dibuat sendiri oleh masyarakat dan berbiaya murah, teknologi sumur imbuhan cukup mahal. Hal ini karena harus dilakukan pengeboran minimal 30
meter untuk mengalirkan air permukaan ke tanah dalam serta memerlukan konstruksi yang tidak sederhana. ‘’Ini hanya bisa dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat dengan melibatkan Pemda dan anggaran dari APBD berhubung biaya pengeboran mencapai sekitar Rp150 ribu per meter ditambah konstruksi beton yang totalnya bisa mencapai Rp200 juta per sumur,” katanya. Sumur imbuhan ini, ujarnya, mampu menaikkan muka air tanah dalam yang selama puluhan tahun disedot gedung-
gedung bertingkat dan pabrikpabrik, menahan instrusi air laut serta menahan laju amblesnya tanah di Jakarta. Imbuhan air tanah dalam juga mengurangi banjir, lanjut dia, karena ada upaya jalan pintas memaksa air permukaan masuk ke dalam tanah. ‘’Karena itu sumur imbuhan membutuhkan Perda seperti halnya sumur resapan, sehingga pihak yang selama ini sudah terlalu lama menyedot air tanah dalam bersedia bertanggung jawab dengan membangun sumur imbuhan ini,” katanya. (ant)