Edisi 19 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 53 tahun IV Jumat, 19 Maret 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Defisit Topang Konsumsi

Awas, Inflasi Meledak

Jangan Gunakan Broker

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit RAPBNP 2010 yang ditetapkan sebesar 2,1 persen dari PDB masih dalam batas yang dapat dikelola termasuk pembiayaan melalui....hal. 1

PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia, M. Chatib Basri memperkirakan inflasi selama 2010 bisa menembus angka 6 persen seiring dengan perkiraan meningkatnya perekonomian nasional...hal. 2

PUSAT StudiKebijakan Publik (Puskepi) minta Kementerian BUMN mendesak manajemen PT Pertamina tak menggunakan jasa broker dalam transaksimigas. Semestinya pembelian langsung kepada...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Aulia Pohan

Dapat Diskon

192 Panwaslu Dinyatakan Sah JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa 192 panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang telah dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sah sehingga tak bisa lagi diragukan eksistensinya oleh berbagai pihak. ‘’Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masingmasing sesuai dengan Undang-Undang,” kata Ketua MK Moh Mahfud MD ketika membacakan amar putusan dalam sidang putusan UU Penyelenggara Pemilu 22/2007 di Gedung MK di Jakarta, kemarin. Hal tersebut untuk memecahkan terjadinya perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu tentang Surat Edaran Bersama KPU-Bawaslu tanggal 9 Desember 2009 yang menjadi dasar pembentukan Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, namun secara sepihak KPU tidak mengakui keberadaan Panwaslu tersebut. Perselisihan antara KPU dan Bawaslu telah mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu tidak dapat berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, 192 Panwaslu tersebut harus dinyatakan sah antara lain agar Pilkada 2010 dapat berjalan efektif dan menjamin adanya kepastian hukum. ‘’Agar Pemilukada berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka 192 Panwas yang terdiri atas 7 Panwaslu Provinsi dan 185 Panwaslu Kabupaten/Kota harus dinyatakan sah,” katanya. Anggota KPU, Andi Nurpati usai persidangan mengatakan, pihaknya menerima putusan MK tetapi KPU juga akan menggelar rapat pleno untuk membahas mengenai berbagai hal yang berimplikasi dengan putusan tersebut. Andi mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah daerah Pilkada yang jumlah Panwaslu-nya hanya terdiri dari satu atau dua orang. ‘’Misalnya di Surabaya,” katanya. Sementara Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sarbini, mengatakan, bagi Panwaslu yang masih kekurangan orang atau tidak mencapai jumlah yang ditentukan maka pihaknya akan segera melengkapinya. Hal tersebut, ujar Hidayat, tentu akan dilakukan dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. (son)

Suluh Indonesia/ant

PANWASLU - Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan anggota KPU Endang Sulastri menerima salinan putusan uji materi UU 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di MK Jakarta, kemarin. MK memutuskan 192 Panwaslu bentukan Bawaslu dinyatakan sah.

JAKARTA - MA mengurangi vonis terhadap mantan Deputi Gubernur BI, Aulia Pohan, dari semula empat tahun penjara menjadi tiga tahun penjara serta denda Rp 200 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. ‘’Hukuman Aulia Pohan dikurangi satu tahun penjara,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, kemarin. Nurhadi menyebutkan majelis kasasi MA yang menangani perkara tersebut, yakni, Djoko Sarwoko dan Mansyur Kartayasa serta diputuskan pada 15 Maret 2010. Ia menyebutkan majelis kasasi MA juga mengurangi hukuman terhadap mantan pejabat BI lainnya, yakni, Bunbunan Hutapea, Aslim Tadjuddin dan Maman Somantri menjadi tiga tahun penjara. Disebutkannya, Aulia Pohan dkk tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah seperti dakwaan satu primer. Aulia sebelumnya disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bersama empat mantan Deputi Gubernur BI, Maman H. Somantri, Aslim Tadjuddin, dan Bunbunan EJ. Hutapea, dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 100 miliar pada 2003. (nas)

Transaksi Mencurigakan Naik JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengemukakan, transaksi keuangan mencurigakan pada 2010 mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kecenderungan transaksi keuangan mencurigakan terus meningkat, bahkan tahun ini lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya,” katanya usai penandatanganan kesepakatan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme BIPPATK di Jakarta, kemarin. Menurut Yunus, dari 2003 hingga Februari 2010 PPATK telah menerima 49.040 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), 7.309.630 Laporan Transaksi Keuangan

Tunai (LTKT) dan 4.262 Laporan Pembawa Uang Tunai. Sementara itu, Laporan Hasil Analisa (LHA) yang telah disampaikan ke penegak hukum sebanyak 1.160 kasus dengan rincian 1.072 ke kepolisian dan 88 kasus ke kejaksaan, kata Yunus menambahkan. Tentang nilai transaksi, Yunus tidak bisa menyebutkan nilainya, tetapi miliaran rupiah. Untuk permintaan informasi dari lembaga penegak hukum dan menjadi mitra PPATK di luar negeri juga terus mengalami peningkatan. Yunus menyebutkan, jumlah permintaan informasi dari kepolisian kepada PPATK mencapai 540, KPK 248 permintaan , jaksa 71 permintaan dan lain-lain 74 permintaan. ‘’Sementara itu permintaan dari mitra PPATK di

luar negeri mencapai 345 permintaan, dan hingga kini ada 26 putusan perkara yang didakwa dengan menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujar Yunus. Sementara itu Plt Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, BI sangat terbantu dengan keberadaan PPATK untuk menangani tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. ‘’Kita akan mantapkan kerja sama yang telah ada. BI sangat mendukung langkah PPATK dan memberikan kemudahan untuk mengakses data perbankan,’’ katanya. Sedangkan Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, tindak kejahatan pencucian uang dan pendanana terorisme dari waktu ke waktu semakin canggih. (ant)

Perbaiki Sinergi Pusat-Daerah JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan implementasi programprogram prorakyat yang dijalankan pemerintah, belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik dan benar oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Presiden memastikan akan kembali menggelar rapat kerja koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada April bersama dengan kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberi arahan dalam rapat terbatas kabinet bidang Kesra di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan, berdasarkan laporan dari para kepala daerah, penyebab belum baik dan benarnya implementasi program prorakyat itu antara lain karena belum sinergisnya apa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, dan kurangnya sosialisasi program dimaksud. Diakui Presiden, implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah sering berbeda, karena kurang dilibatkannya pemerintah daerah. ‘’Meskipun telah banyak hasil yang kita capai, saya menilai masih bisa kita lakukan perbaikan

dan penyempurnaan agar semua program prorakyat benar-benar mencapai sasarannya dan makin dirasakan oleh rakyat kita,” kata Presiden. Karena itu, Presiden mengimbau agar dalam raker nanti, semua pihak memikirkan program apa saja yang masih bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan di tingkat lokal atau daerah. Kepada Mendagri, Presiden meminta dapat memastikan bahwa para gubernur sudah membahas terlebih dahulu materi yang dibawakannya dengan bupati dan walikota masing-masing sebelum dipresentasikan di rapat kabinet. Dengan demikian, penyempurnaan kebijakan tidak sia-sia, sehingga implementasinya akan lebih baik lagi. Presiden mengatakan ada dua agenda yang akan dibahas dalam raker itu yaitu pertama, evaluasi keseluruhan program-program prorakyat. Kedua, keadilan untuk semua, terutama golongan lemah dan marjinal. Hadir mendampingi Presiden Wapres Boediono beserta menteri-menteri yang masuk dalam lingkup Kementeriaan Koordinator Kesra. (har)

12 Politisi Golkar

Terima Cek BII JAKARTA - Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar diduga menerima cek Bank Internasional Indonesia (BII). Para anggota dewan tersebut menerima cek terkait dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2004. ‘’Pemberian itu diduga terkait tugas dan wewenang DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2004,” kata penuntut umum, Riyono ketika membacakan dakwaan kasus itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin dengan terdakwa politisi Golkar, Hamka Yandhu. Tim penuntut umum menguraikan, Fraksi Golkar mendapat alokasi cek senilai Rp 7,3 miliar dari pengusaha wanita bernama Nunun Nurbaeti yang disampaikan melalui anak buahnya, Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo. Cek itu diambil langsung oleh Hanka Yandhu di ruang kerja Arie di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Serah terima cek itu dilakukan setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 8 Juni 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S. Goeltom. Sejumlah lembar cek yang dimasukkan dalam kantong

kertas berlabel warna kuning itu kemudian dibagikan kepada politisi Golkar yang lain, yaitu TM. Nurlif menerima cek senilai Rp 550 juta, Baharuddin Aritonang (Rp 350 juta), Antoni Zeidra Abidin (Rp600 juta), Akhmad Hafiz Zawawi (Rp600 juta), Bobby Suhardiman (Rp500 juta), Reza Kanarullah (Rp500 juta). Kemudian Paskah Suzetta (Rp600 juta), Hengky Baramuli (Rp500 juta), Asep Rokhimat Sudjana (Rp150 juta), Azhar Mukhlis (Rp500 juta), dan Martin Bria Seran (Rp250 juta). Sementara itu, Hamka Yandhu menerima bagian paling banyak, yaitu Rp2,25 miliar. Atas perbuatan itu, Hamka dijerat dengan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu pada dakwaan kesatu. Tim penuntut umum juga menggunakan pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu pada dakwaan kedua. Tim penuntut umum menjelaskan, beberapa hari sebelum penyerahan cek dan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, anggota Fraksi Partai Golkar telah mengadakan sejumlah pertemuan. ‘’Saat itu juga ada pembicaraan informal tentang dukungan dana,” kata Riyono seraya mengatakan, pada kahirnya Miranda terpilih. (nas)

Organisasi yang Tidak Efisien Akan Dibubarkan ORGANISASI birokrasi dinilai tidak efisien. Tidak hanya menimbulkan biaya tinggi tetapi dalam pelaksanaannya banyak struktur organiasi yang tumpang tindih. Apa yang akan dilakukan pemerintah menyikapi persoalan ini ? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, organisasi atau lembaga yang dinilai tidak efisien serta tidak diperlukan lagi, akan dibubarkan. ‘’Saat ini kami membuat telaah, ada lembaga-lembaga yang sudah

tidak sesuai lagi, artinya tidak diperlukan lagi,” katanya. Mangindaan menjelaskan, masih ada sejumlah organisasi yang belum tepat fungsi dan ukuran. Untuk itu, perlu dilakukan restrukturisasi atau penataan organisasi. Restrukturisasi organisasi

ini merupakan salah satu fokus dalam reformasi birokrasi, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah organisasi yang tepat fungsi dan ukuran. Organisasi yang tidak sesuai itu, katanya, tidak perlu dipertahankan. Jika pembentukan organisasi baru ini berdasarkan undang-undang maka, lanjut Menpan, undangundang tersebut perlu diubah. ‘’Ini dilakukan untuk memfungsikan kembali organisasi yang fungsinya tepat dan ukuran yang pas,” katanya. Pemerintah bersama DPR,

sebelumnya, telah mengkaji penataan organisasi ini untuk menghindari adanya pembentukan baru yang tidak jelas fungsinya atau tumpang tindih dengan organisasi lainnya. Sementara itu, pemerintah telah menyusun desain besar (Grand Design) dan peta jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025 yang menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. Desain besar dan peta jalan, saat ini dalam proses untuk ditetapkan dalam peraturan presiden. Desain besar ini

mencakup kebijakan yang difokuskan tidak saja di tingkat instansi, tetapi juga pembenahan regulasi, berbagai program serta kegiatan. ‘’Reformasi birokrasi ini tidak bisa seperti sulam, harus ada grand design yang diikuti operasionalisasi dengan road map,” katanya. Area perubahan yang difokuskan dalam reformasi birokrasi ini meliputi organisasi, budaya kerja, tata laksana, perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 19 Maret 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu