Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 73 tahun IV Senin, 19 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Aset Negara Rp 690,85 Triliun
Lanjutkan Deklarasi Jakarta
Bunga KUR Dievaluasi
INVENTARISASI dan penilaian aset negara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai aset negara mencapai Rp 690,85 triliun. “Terdapat koreksi nilai aset negara sebesar Rp 380,10 triliun dari nilai ...hal. 1
SEBANYAK 17 negara yang mengikuti acara penutupan Asia Pacific Ministerial Conference (APMC) On Public Private Partnership di Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan pembicaraan Deklarasi ...hal. 2
MENTERI Koperasi dan UKM (Menkop), Sjarifuddin Hasan, mengatakan, tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru akan dievaluasi pada akhir tahun ini. “Tingkat suku bunga KUR baru akan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kasus Pajak Rp 300 M
Agar Diungkap
Kejaksaan dan Polri Harus Dirombak JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhyono diminta untuk melakukan pembersihan institusi kepolisian dan kejaksaan. ‘’Pembersihan itu harus dilaksanakan dengan merombak total jajaran pimpinan hingga di level eselon IV,’’ kata koordinator dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Febri Diansyah dalam jumpa perd di Jakarta, kemarin. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perombakan total di level pimpinan di kedua institusi penegak hukum itu. Pembersihan ini dimaksudkan bukan bagi perorangan semata, melainkan seluruh jajaran pimpinan yang diduga sudah terkontaminasi dengan makelar pajak. Perombakan total itu, jelas Febry, mulai dilaksanakan dari aspek kepemimpinan, sistem, regulasi, promosi dan mutasi, pengawasan, sanksi, kekayaan yang tak wajar hingga remunerasi yang layak. Kapolri dan Jaksa Agung, terbukti tidak mampu membersihkan, menjaga dan menempatkan institusinya sebagai penegak hukum yang ideal. Ditambahab, semua ini bisa dilihat satu per satu skandal mafia kasus untuk pajak di tu-
buh penegak hukum itu. Kasus Gayus Tambunan yang menimbulkan efek domino di Ditjen Pajak, kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Apalagi di kejaksaan, ketika skandal jaksa Urip Tri Gunawan juga mengungkap keterlibatan sejumlah Jaksa Agung Muda (JAM). Belum lagi dengan kasus jaksa penjual narkoba serta kasus Anggodo yang merembet hingga ke Wakil Jaksa Agung. Hal yang sama juga terjadi di kepolisian. Justru citranya makin terpuruk, setelah sejumlah borok pejabatnya dibuka Susno Duadji. Independensi Polri dalam penyelenggaran pemilu dan pilpres pun diragukan. Ada lagi kisruh cicak vs buaya serta kasus Anggodo serta yang lainnya. ‘’Sulit dibayangkan, perang terhadap mafia hukum bisa berjalan efektif, jika kondisi status quo seperti itu masih dipertahankan. Tidak berlebihan kalau masyarakat telah memberikan peringatan sejak awal, bahwa Indonesia sedang berada di titik kondisi darurat mafia. ‘’Sendi penting institusi pelayanan dan penghasilan negara, kini sedang dibajak kekuatan mafioso,’’ katanya. (nas)
Suluh Indonesia/ant
KONSERVASI - Menhut Zulkifli Hassan mengelus burung Rangkong (Enggang) asal Kalimatan ketika menghadiri HUT TMII ke-35 di TMII Jakarta, kemarin. TMII ditetapkan sebagai salah satu wilayah untuk konservasi flora dan fauna asli Indonesia.
JAKARTA - Sebuah kasus penggelapan pajak senilai Rp 300 miliar dipastikan segera terungkap. Bahkan, pihak-pihak yang terlibat tidak kalah serunya dengan kasus Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie. ‘’Pokoknya, setelah Syahril Johan dijadikan tersangka, kasus baru itu segera terungkap yakni penggelapan pajak Rp 300 miliar,” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatya di Jakarta, kemarin. Kasus besar ini, kata Bambang, bisa membangkitkan emosi rakyat. Bahkan, bisa saja dipakai untuk menenggelamkan kasus dugaan penyelewengan pencainan dana talangan (bailout) Bank Century yang senilai Rp 6,7 triliun itu. Pembeberan kasus ini, memang diduga untuk mengalihkan isu skandal bank yang pernah dimiliki Robert Tantular itu. Tetapi, kata dia, kasus pajak Rp300 miliar itu tidak akan berhasil dipakai untuk menenggelamkan kasus Bank Century. ‘’Biarkan saja kasus penggelapan pajak satu demi satu dibuka untuk kepentingan masyarakat. namun, bukan berarti kasus Century tenggalem. Justru dengan kasus pajak itu, mencerminkan kelemahan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Yudhoyono,’’ kata polisi Partai Golkar yang juga mantan anggota Pansus Angket Bank Century. (har)
MK Desak Pengesahan
UU Pembuktian Terbalik SURABAYA - MK mendesak pengesahan UU tentang pembuktian terbalik yang selama ini ditunggu-tunggu publik. ‘’UU pembuktian terbalik mutlak harus ada,” kata Ketua MK Mahfud M.D. saat berbicara dalam seminar Hukum Beracara di Surabaya, kemarin. Dengan diberlakukannya UU itu, menurut dia, pihak penyidik, baik di kejaksaan maupun di kepolisian, tidak perlu susahsusah mendapatkan bukti tindak kejahatan seseorang. ‘’Misalnya jaksa menuduh saya melakukan korupsi sekian miliar berdasarkan besaran gaji yang saya terima. Saya bisa menjawabnya dengan memberikan penjelasan mengenai uang miliaran yang saya punya itu, sep-
erti nilai kekayaan yang diperoleh dari warisan dan sebagainya,” katanya. Selama ini UUtersebut belum diberlakukan, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kasus kejahatan, terutama korupsi. Menurut Mahfud, kalau undang-undang itu diberlakukan, tidak akan ada lagi alasan bagi penyidik menolak berkas perkara kejahatan korupsi karena kurang bukti. Menanggapi kekisruhan di tubuh Mabes Polri terkait pernyataan mantan Kabareskrim Kombes Pol. Susno Duadji dalam beberapa hari terakhir ini, Mahfud menyatakan sebagai hal yang positif. ‘’Saya tidak
membela siapa-siapa. Pengakuan Susno itu bukan berarti menelanjangi kepolisian. Justru sebaliknya, polisi bisa membuka aib Susno sehingga ada sikap saling terbuka di dalam Polri,” katanya. Ia berpendapat persoalan mafia hukum di lembaga peradilan tidak hanya terjadi pada kasus pegawai Direktorat Pajak Gayus Tambunan yang diketahui menyimpan dana misterius di rekening pribadinya senilai Rp 28 miliar. Oleh sebab itu, dia mengusulkan, hukuman yang paling tepat terhadap pelaku korupsi adalah hukuman mati. “Kalau tidak bisa dihukum mati, hukuman setengah mati sajalah,” katanya. (ant)
Program Sosial Dipertajam TAMPAKSIRING - Pemerintah ingin mempertajam sejumlah program di bidang sosial bagi perempuan, lansia, warga miskin, dan anak-anak sehingga mereka mendapatkan pemerataan hasil pembangunan. ‘’Selama ini memang telah ada program terkait kelompok tersebut, namun efektivitasnya akan kita evaluasi ditambah akan didorong peran pemerintah daerah dalam program tersebut,’’ kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Istana Tampaksiring, kemarin. Ia menjelaskan selama lima tahun ke depan pemerintah akan menajamkan program-program bagi kelompok masyarakat marjinal dan juga rentah terhadap masalah seperti warga lansia, warga miskin, anak-anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, dan anak yang berhadapan dengan proses hukum. ‘’Presiden menyampaikan pendekatan pemerintah untuk upaya pemberantasan kemiskinan memang dilakukan dari sisi kesra namun dari sisi kegiatan ekonomi produktifpun perlu dilakukan, karena itu perlu adanya
percepatan pertumbuhan ekonomi namun adil bagi semua golongan,” katanya. MDG’s
Dalam rapat kerja yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dibahas pula langkah-langkah pemerintah untuk mencapai target-target Millenium Development Goals (MDG’s) hingga 2015 mendatang. Oleh karena itu maka terdapat kelompok pembahas khusus dalam rapat kerja yang dihadiri oleh para gubernur, menteri, ketua DPRD, pimpinan BUMN, serta kalangan pengusaha yang membahas pola-pola untuk mencapai target MDG’s. Dijelaskannya ada beberapa isu yang dibahas, antara lain bagaimana upaya mencapai indikator MDG’s secara nasional, sejauh mana program yang sudah dijalankan untuk mencapai target tersebut, bagaimana upaya menurunkan angka kematian ibu dan pengendalian penularan HIV/AIDS, dan juga penelaahan capaian target nasional MDG’s. (kmb)
KPK Didesak Ambil Alih Kasus Gayus JAKARTA - KPK didesak untuk mengambil alih penyelidikan dugaan suap yang melibatkan Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang membebaskan terdakwa Gayus Tambunan. Langkah ini perlu dilakukan, karena dalam perkara itu diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum. Demikian dikatakan Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi di Jakarta, kemarin. Upaya pengambilalihan ini, lanjut dia, juga untuk objektifitas penyelidikan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan KPK cenderung lebih transparan dan independent ketimbang institusi penegak hukum lainnya. ‘’Berdasarkan UU, KPK berhak mengambil alih kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum,” katanya. Seperti diberitakan, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas menduga Muhatadi Asnun menerima suap lebih dari Rp 50 juta untuk membebaskan Gayus Tambunan. KY juga menduga dua anggota hakim perkara itu bertindak sama dengan Muhtadi. Seorang penitera pengganti berinisial IK diudga pula terlibat, karena sebagai orang yang mengantar dan menjemput Gayus bertemu Muhtadi.
Menurut Hendardi, kasus Gayus Tambunan sendiri memang tetap menjadi hak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Pasalnya, Gayus tidak masuk kategori pejabat negara atau aparat penegak hukum. ‘’Untuk kasus Gayus, kewenangan penyidikan tetap ada pada kepolisian. Tetapi untuk kasus yang melibatkan penyelenggaran negara dan aparat hukum, harus segera diambil alih KPK,” tandasnya. Desakan serupa juga disampaikan Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW Febry Diansyah. Kasus Gayus dinilainya bukanlah kasus kecil, melainkan kasus besar yang akan menyeret sejumlah pejabat yang diduga terlibat kasus tersebut. Masih banyak pihak yang belum diungkap keterlibatannya oleh kepolisian. ICW meminta KPK untuk memasukkan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke dalam Bidang Penindakan. Direktorat di bawah Deputi Bidang Pencegahan, tidaklah efektif untuk membongkar makelar kasus. ‘’Kalau KPK harus serius memberantas mafia kasus, sebaiknya LHKPN jangan di pencegahan, tetapi dipindahkan ke penindakan,’’ saran Febry. (nas)
Ketidakpercayaan Penyebab Kericuhan Priok BENTROKAN yang terjadi antara warga Koja, Tanjung Priok dan Satpol PP tidak saja menimbulkan kerugian materi, seperti rusaknya puluhan kendaraan, tetapi juga hilangnya tiga nyawa manusia. Untuk membuat terang kasus tersebut, PMI diminta melakukan investigasi. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M. Jusuf Kalla mengemukakan, miskomunikasi dan ketidakpercayaan masyarakat, menjadi pemicu terjadinya kericuhan di sekitar makam Mbah Priok yang menyebabkan banyak
korban.’’Saya kira ada miskomunikasi yang dalam di masyarakat,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin. Pernyataan Kalla tersebut diungkapkan ketika ditanyakan penyebab terjadinya kericuhan di makam Mbah Priok.
M. Jusuf Kalla
Menurut Kalla, pada saat itu informasi yang beredar di
masyarakat akan adanya penggusuran makam Mbah Priok. Padahal yang sebenarnya terjadi, telah ada kesepakatan semua pihak bahwa makam Mbah Priok tidak akan digusur. ‘’Selama ini juga ada prinsip; membangun dulu baru digusur, bukan gusur dulu baru membangun. Hal ini kenapa tak dijalankan?,” kata Kalla. Karena hal itu tak dijalankan, maka di masyarakat muncul ketidakpercayaan ketika yang dilakukan adalah penggusuran. Dengan demikian, muncul pula rasa saling curiga.
‘’Jadi ada rasa ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ini soal kepercayaan,” katanya. Selain itu, Kalla juga mengingatkan media untuk melakukan instrospeksi. Tayangan langsung media masa yang tidak akurat atau keseleo lidah, kata Kalla, akan merangsang orang untuk bertindak lebih. Kalla menilai, saat ini telah terjadi perubahan luar biasa dalam masyarakat. Yang pasti, kata Kalla, kericuhan itu menyisakan banyak pertanyaan, antara lain mengapa Satpol PP bertindak beringas. (ant)