Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 94 tahun IV Rabu, 19 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Insentif Bidang Energi
Perlu Segera Revisi
KUR Diakui Kurang Sosialisasi
PEMERINTAH menyediakan fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk menarik investasi di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kepala Biro Humas Kemenkeu Harry Z. Soeratin dalam ...hal. 1
KETUA Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng mengatakan, revisi UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu segera direvisi untuk ...hal. 2
MENTERI Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan mengakui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini masih kurang sosialisasi dan bahkan ada masyarakat yang belum tahu KUR itu apa. Sjarifuddin ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
UU Advokat
Segera Direvisi
KPK Bidik Politisi Demokrat JAKARTA - KPK makin intensif memeriksa kasus dugaan menerima suap anggota DPR periode 2004-2009 terkait penambahan serta pencairan dana program stimulus fiskal Dephub 2009. Hal itu ditandai dengan meminta keterangan saksi kunci sekaligus mantan ajudan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Jhonny Allen Marbun, Risco Pesiwarissa yang sebelumnya sempat dinyatakan buron. Ia datang ke gedung KPK, Jakarta, kemarin, didampingi penasihat hukumnya, Andar Situmorang. Beberapa aparat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga ikut mengawalnya. Usai menjalani pemeriksaan selama lima jam, Risco mengaku, dirinya memang menerima titipan berupa tas kecil dari anggota DPR periode 2004-2009 Abdul Hadi Djamal melalui ajudan pribadi bersangkutan yakni Abdul Hanan dan Andi Muhammad Jayasman di lobi apartemen Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan pada 27 Februari 2009. Tas yang berisi uang pecahan rupiah dan dolar AS bernilai total Rp 1 miliar itu, langsung diberikan kepada bosnya, Jhonny Allen yang menunggu di lantai 30 kamar nomor delapan. Risco juga mengungkapkan, dirinya pernah melihat
pertemuan antara Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR yang saat itu dijabat Jhony Allen dengan Abdul Hadi Djamal, Jossef serta pengusaha Hontjo Kurniawan dan pegawai Dephub Darmawati Dareho di coffe shop Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat pada 23 Febuari 2009. ‘’Pertemuan itu berlangsung, satu hari setelah saya memberikan tas berisi uang kepada Pak Jhonny Allen. Tetapi saya tak tahu isi pembicaraannya,” imbuh dia. Sementara penasihat hukum Risco, Andar Situmorang mengatakan, kliennya selama ini bersembunyi di kampong halaman yang bersangkutan yakni Ambon, Maluku. Risco dikasih Rp 10 juta oleh Jhonny Allen untuk sembunyi. Kepergian kliennya itu, setelah satu hari anggota FPAN DPR periode 2004-2009 Abdul Hadi tertangkap KPK, saat menerima suap dari Hontjo Kurniawan. Namun, lanjut Andar, Risco rupanya tak tahan menanggung label sebagai buronan. Ia stress, karena tidak boleh keluar rumah. Berbagai ancaman juga berkali-kali diterimanya. Mulai ancaman akan dililangkan hingga diracun sekaligus dibunuh. ‘’Klien saya memang pernah menerima uang Rp 1 miliar dari Abdul Hadil,’’ katanya. (nas)
Suluh Indonesia/ant
KINERJA - Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyampaikan pendapatnya saat rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Rapat membahas kinerja, tugas, dan kewenangan PPATK.
JAKARTA - Hakim konstitusi M Akil Mochtar menyarankan untuk menyelesaikan persoalan terpecahnya organisasi advokat adalah dengan melakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. ‘’Cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah advokat adalah dengan mendirikan federasi yang diatur dengan UU. Karenanya, UU Advokat layak direvisi,” kata Akil di Gedung MK Jakarta, kemarin. Menurut Akil, jalan terbaik adalah dengan mendirikan federasi yang terdiri atas beberapa organisasi advokat yang ada. Dengan demikian, maka ketentuan wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana yang terdapat dalam UU Advokat pada saat ini juga harus direvisi. ‘’Masing-masing organisasi bertanggung jawab terhadap mutu masing-masing anggotanya,” kata Akil. Namun, ujar dia, tetap harus terdapat satu badan kehormatan advokat yang pengelolaannya ditangani oleh federasi tersebut. Selain itu, lanjutnya, masalah standardisasi pendidikan juga harus diatur dalam UU sehingga tidak ada perbedaan kualitas advokat di masing-masing organisasi advokat tersebut. ‘’Untuk melakukannya, memang lebih baik bila diusulkan untuk mengubah UU Advokat,” katanya. (nas)
20 Jenderal Polisi Lakukan
Transaksi Mencurigakan JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) menemukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atas sejumlah rekening milik anggota Polri. ‘’Dari penyerahan hasil analisis diduga bahwa nilai transaksi tidak sesuai dengan profil terlapor, dan tidak ditemukan adanya underlying transaction yang dapat menjadi dasar dilakukannya transaksi,’’ kata Kepala PPATK Yunus Husein saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Ia memastikan jumlah rekening mencurigakan milik anggota POlri lebih dari 15 orang
mulai dari pangkat brigadir hingga perwira tinggi (pati). Yunus mengatakan LTKM milik anggota Polri itu berasal dari brigadir hingga perwira tinggi. Ada LTKM milik anggota Polri yang masih aktif dan ada yang pensiun. ‘’Tahun 2005 jumlahnya 15 orang, sekarang Jumlah orangnya lebih 15 orang,” kata Yunus. Soal transaksi milik salah satu pati Polri berinisial BG yang nilainya sangat besar Rp 95 miliar seperti yang dilansir Indonesian Corruption Watch (ICW), Yunus mengatakan jumlahnya tidak sebesar yang dituduhkan. ‘’Angkanya tak benar, itu bukan dari kami. Pokoknya kami tak punya an-
gka sebesar itu,” ujarnya. Yunus mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk terus mengusut aliran dana milik anggota Polri ini. Ia mengaku telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. “Kita sedang rekonsiliasi tentang itu hanya bicara angka transaski mencurigakan itu. Misalnya dari 1500 baru ketemu 900-an. Selisihnya sedang kita cari bersama,” kata Yunus. Selain LTKM milik anggota Polri, Yunus mengungkapkan PPTAK juga menemukan rekening mencurigakan sejumlah pejabat negara termasuk aparat Bea dan Cukai. Jumlahnya sekitar 10 LTKM. (har)
PNS Daerah Terpencil
Diusulkan Terima Insentif 200 % JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono mengharapkan besaran insentif untuk pegawai negeri sipil di daerah terpencil bisa 200 persen dari gaji. ‘’Saya harapkan besaran insentif bisa 200 persen dari gaji atau dua kali lipat gaji,” kata Menko Kesra di Jakarta, kemarin. Meski demikian, Agung mengakui jika hal itu harus disesuaikan dengan keadaan keuangan negara. Karena itu, ia mengharapkan proses pendataan untuk pemberian insentif PNS di daerah terpencil yang tengah dilakukan oleh Kemeneg Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa cepat tuntas. Dengan demikian dapat diketahui berapa banyak PNS yang berhak mendapat insentif dan disesuaikan besarannya dengan kondisi keuangan negara. Selain itu, Agung menjelaskan, jika proses pendataan sudah tuntas maka dia bisa menindaklanjutinya dengan membawa data itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika Presiden sudah mendapatkan laporan
dan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden maka pemberian insentif bisa dilaksanakan dengan segera. Jika Perpres keluar pada akhir bulan Mei, maka pada bulan Juni pemberian insentif bagi PNS sudah bisa diterapkan. Sebelumnya, pemerintah telah mewacanakan untuk memberikan insentif kepada pegawai negeri sipil yang bertugas di pulau terluar, desa tertinggal, daerah terpencil dan wilayah perbatasan. Untuk pemberian insentif tersebut, pemerintah akan segera melakukan klasifikasi mengenai pulau terluar, desa tertinggal, daerah terpencil dan wilayah perbatasan. ‘’Yang akan kami berikan insentif adalah PNS yang bertugas di lokasi yang sangat sulit dijangkau, sulit akses komunikasi, minim sarana kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya,” katanya. Menko Kesra juga menambahkan, pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ant)
Menkeu Segera Diumumkan KUALA LUMPUR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan nama calon menteri keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. ‘’Tunggu saja dalam satu dua hari ini akan saya umumkan. Dalam waktu dekat akan saya tentukan siapa menteri keuangan baru menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati,” kata Presiden Kuala Lumpur, kemarin. Kepala Negara mengatakan, menteri keuangan baru itu pastinya akan bekerja sekeras dan secakap Sri Mulyani selama lima tahun terakhir. ‘’Tentu
tokoh itu yang saya pandang cakap untuk menangani kebijakan fiskal, melanjutkan reformasi pajak, reformasi bea cukai, dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara,” tutur Presiden. Figur yang dipilih untuk posisi Menkeu, lanjut dia, juga harus bisa berkontribusi dalam kerjasama ekonomi global seperti G20 dan APEC. ‘’Dan tentunya di atas segalanya saya yakini integritasnya, kapabilitasnya,” ujar Presiden. Menurut Presiden, sosok yang dipilih untuk menjabat menteri keuangan tentunya bukan orang yang asing den-
gan dunia keuangan dan juga penggerakkan sektor riil, moneter, dan kebijakan fiskal. ‘’Insya Allah figur yang saya pilih memenuhi kriteria itu dan dengan demikian pasar saya harapkan bisa memberi respon positif,” katanya. Presiden membantah isu yang mengatakan dirinya sengaja melobi Bank Dunia agar Sri Mulyani dilepas untuk menduduki posisi sebagai direktur pelaksana (managing director) di markas pusat Bank Dunia di Washington. ‘’Wah, hebat betul SBY bisa lobi Bank Dunia,” ujar Presiden, prosenya sangat gamblang dan terang. (ant)
Sidang Kode Etik Polri
Kompol Arafat Dipecat JAKARTA - Majelis pimpinan sidang pelanggaran kode etik Polri merekomendasikan agar penyidik Polri, Kompol Arafat dipecat karena melanggar berbagai kode etik kepolisian. Pejabat Sementara Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Zulkarnaen di Jakarta, kemarin mengatakan, rekomendasi itu akan diserahkan ke atasan Arafat untuk ditindaklanjuti. ‘’Kapan rekomendasi itu dilaksanakan, ya setelah atasan Arafat menerima secara resmi. Prinsipnya adalah rekomendasi sidang dilaksanakan sesegera mungkin,” katanya. Dalam sidang yang berlangsung tertutup selama dua hari terakhir ini, hakim pemeriksa memutuskan tiga hal buat Arafat yakni terbukti melanggar kode etik, melakukan perbuatan tercela dan menyatakan Arafat tidak lagi layak menjadi anggota Polri. ‘’Karena tidak layak menjadi polisi, sidang
merekomendasikan agar dia dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Ingat, ini masih rekomendasi dan belum ada PTDH,” kata Zulkarnaen. Arafat dinilai terbukti perbuatan tercela. Salah satu perbuatan tercela yang dipermasalahkan dalam sidang, menurut Zulkarnaen adalah Arafat sebagai penyidik telah bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara di luar ruang pemeriksaan. Zulkarnaen juga membantah bahwa sidang lanjutan pelanggaran kode etik Arafat berlangsung tertutup. ‘’Dikatakan tertutup juga tidak karena ada juga polisi lain yang hadir dalam sidang. Saya juga baru saja tahu kalau ada sidang Arafat hari ini,” katanya. Selain Arafat, tujuh perwira Polri lainnya menunggu proses sidang kode etik. Mereka diketahui telibat dalam rekayasa kasus mantan pegawai Pajak, Gayus Tambunan. (ant)