Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.136 tahun IV Senin, 19 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Darmin Dinilai Krisis
Awasi Bank Lintas Batas
Penyerapan KUR Oleh UKM
PENGAMAT ekonomi Hendri Saparini mengatakan catatan buruk calon gubernur tunggal Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution yang disodorkan Presiden kepada DPR, akan menuai penentangan ...hal. 1
PJS. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dan Chairman The China Banking Regulatory Commision, Liu Mingkang, menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) ...hal. 2
MENKOP dan UKM, Syarif Hasan menegaskan selama semester I 2010 penyerapan kredit usaha rakyat untuk usaha kecil dan menengah dari target sebesar Rp 20 triliun belum tercapai disebabkan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
ICW Sesalkan Klaim Polri
Rekening Pati Tak Terindikasi Pidana
Suluh Indonesia/ant
PROTES - Sejumlah warga memegang tabung Gas Elpiji saat melakukan aksi protes di Jakarta, kemarin. Mereka menghimbau pemerintah segera menarik tabung gas Elpiji 3 kg, karena sering terjadi kebakaran.
TDL Direvisi BANJARNEGARA - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan pemerintah telah mengoreksi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sehingga tidak akan memberatkan usaha kecil, mikro, dan menengah. ‘’Kenaikan itu mulai dari penurunan atau minus sampai yang paling tinggi itu 18 persen. Yang paling tinggi itu pun hanya sedikit,” katanya di Banjarnegara, kemarin. Menurut Hatta, pemerintah mengharapkan pengaruh dari TDL tersebut tidak mengakibatkan UMKM menjadi tutup. Ia mengatakan, pemerintah telah memperkirakan pengaruh listrik terhadap UMKM. ‘’Kalau
kenaikannya rata-rata sebesar 12 persen sampai 15 persen, dengan angka produksi dari listrik itu hanya lima persen, maka pengaruhnya terhadap produksi hanya nol koma sekian,” katanya. Saat disinggung mengenai fakta di lapangan telah ada UMKM yang kolaps akibat kenaikan TDL, Hatta mengatakan, kenaikan ini belum berdampak pada UMKM. ‘’Listriknya saja belum naik kok sudah terkena dampak,’’ kata mantan Mensesneg ini. Menurut Hatta, pemerintah sangat memikirkan UMKM dan benar-benar mengantisipasi dampak kenaikan TDL ini. Hatta mengatakan pemerin-
tah segera menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. ‘’Operasi pasar sudah diperintahkan. Jadi operasi pasar sekarang sudah diubah, yakni tidak perlu lagi menunggu adanya perbedaan harga sampai 10 persen,” katanya. Akan tetapi jika trennya naik, kata Hatta, Bulog diberi kewenangan untuk segera melaksanakan operasi pasar. Menurut dia, beberapa daerah telah memulai operasi pasar ini. ‘’Kalau dulu operasi pasar digelar atas permintaan bupati atau gubernur, sekarang tidak,” katanya seraya mengatakan, pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga, dan harga beras sudah mulai normal. (ant)
RUU PPTPU
Pembahasan Berjalan Alot JAKARTA - Pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU) antara pemerintah dan DPR berlangsung alot. ‘’Dengan didropnya hak penyelidikan, maka otomatis kewenangan penyelidikan yang ada pada pasal-pasal lain yang terkait dengan turunan penyelidikan menjadi berubah,’’ kata anggota Pansus RUU PPTPU DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, pembahasan akan dilanjutkan pekan depan karena ada pasal tentang hak penyelidikan yang telah disepakati, harus diganti dengan pemeriksaan nonprojusticia agar tidak bertentangan dengan KUHAP. Ia mengatakan, permintaan hak penyadapan diganti dengan rekomendasi. ‘’Pasal tentang hak pemblokiran diubah menjadi permintaan pemblokiran,” katanya. DPR juga meminta PPATK memperbaiki atau menyempurnakan beberapa pasal dari RUU PPTPU. Perbaikan RUU itu perlu dilakukan agar
pembahasan pekan depan tidak lagi terkendala dengan adanya perbedaan pandang antara pemerintah sendiri. ‘’Pekan lalu, tepatnya menjelang pertengahan Juli 2010, saya mempermasalahkan beberapa pasal dari RUU PPTPU. Saya langsung menempatkan beberapa masalah itu ke dalam ruang publik, agar publik tahu asalusul persoalan ini,” kata Bambang. Pansus bersama PPATK sepakat untuk empat pasal usulan PPATK. Namun pasal itu kemudian ditolak karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP dan menabrak UU lain seperti UU Perbankan, Kepolisian dan Kejaksaan. ‘’PPATK menuntut tambahan wewenang serta hak kekebalan hukum atau imunitas, penyelidikan, pemblokiran dan permintaan penyadapan,” kata Bambang. Semangat anggota Panja DPR ketika mulai membahas RUU ini adalah meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang. (har)
Partai Agamis Terancam JAKARTA - Partai beraliran agamis harus berjuang matimatian untuk mempertahankan Parliamentary Treshold (PT) tetap diangka 2,5 persen. Alasanya, jika wacana peningkatan PT meningkat menjadi 5 persen, sudah pasti mayoritas partai itu tumbang. Hanya empat partai yang lolos yakni Demokrat, Golkar, PDIP dan PKS. Hal ini dikatakan pengamat politik Unair Katjung Maridjan di Jakarta, kemarin. Menurut Katjung, sebaiknya partai agamis, seperti PAN, PPP dan PKB berjuang mempertahankan PT tetap 2,5 persen atau bergabung dalam konfederasi. Katjung mengakui,
peningkatan PT memang untuk mengurangi level demokrasi, karena akan memangkas wakil rakyat. ‘’Yang sekarang itu sudah bagus, karena tiap partai memiliki wakil di tiap komisi. Peningkatan PT tidak efektif dan berkurang level demokrasinya,” jelasnya. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tengah merajut perbedaan untuk membuat bagian dari konfiderasi keluarga Nahdlatul Ulama (NU) bergabung dengan konfederasi. ‘’Ini solusi atas perbedaan-perbedaan garis partai. Ide konfiderasi jalan menuju bersatunya Islam inklusif dan moderat dengan
kekuatan politik. Saya optimis PKB bisa eksis,” ujarnya. Ia menyatakan, agar lolos PT 5 persen, pihaknya membuka pintu semua untuk menampung yang berbeda pendapat. Selain membuka pintu, pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada partai agamis yang tidak lolos PT. Di antaranya, PKNU, PPNUI dan partai lainnya yakni PBR dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). ‘’Kami mendukung konfederasi partai, agar tidak ada dukungan partai yang terbuang. Kita semua asih punya waktu sampai 2014, dan saya optimis 13 persen bisa diraih,” tegasnya. (har)
JAKARTA - Klaim Mabes Polri yang menyatakan 23 rekening mecurigakan milik perwira tinggi (pati) tidak terindikasi pidana, mendapat kecaman keras dari ICW. Pasalnya, penyelidikan sepihak itu sangat tidak objektif. Mestinya kasus ini ditangani aparat penegak hukum di luar kepolisian, yakni KPK atau kejaksaan. Tetapi lebih baik ditangani KPK. Menurut Koordinator ICW Danang Widoyoko di Jakarta, kemarin, klaim sepihak yang mendahului penyelidikan KPK itu, merupakan wujud ketakutan jajaran kepolisian. Seharusnya Polri menunggu hasil dari pemeriksaan yang masih terus dilakukan lembaga pemberantasan korupsi itu. ‘’Kok bisabisanya mengklaim rekening itu tidak terindikasi pidana. Padahal, dalam penyelidikan tindak pidana sangat komplek, tidak mudah dan cepat mengambil kesimpulan,” jelas Danang. Tetapi, kata Danang, ICW tetap tidak yakin dengan pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri Irejen Pol. Edward Aritonang. Jika memang uang dalam rekening itu hasil dari usaha legal, pihaknya segera mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merekrut pati Polri itu sebagai konsultan Menteri BUMN. Pasalnya, mereka yang pandai mengelola hartanya menjadi usaha, sangat diperlukan pemerintah sebagai masukan bagi pengembangan perusahaan BUMN. ‘’Jika memang benar begitu, polisi seperti itu sepatutnya menjadi konsultan untuk mengembangkan perekonomian negara. Mungkin di tangan pati polisi itu, perusahaan BUMN akan lebih baik. Berarti, mereka itu konsultan bisnis yang hebat,” katanya menyindir. Dihubungi terpisah, Karo Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya masih mengkaji pengaduan masyarakat tentang laporan rekening mencurigakan milik pati Polri itu. Hingga kini, KPK masih menelusuri laporan yang berasal dari ICW tersebut. ‘’Penelaahan kasus itu, untuk mengetahui validitas laporan masyarakat itu,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Johan, KPK juga masih menunggu penyelidikan Mabes Polri tentang kasus rekening milik jajaran perwiranya itu. Lembaganya takkan mencampuri klaim Mabes Polri yang menyatakan rekening mencurigakan itu wajar dan tak terindikasi pidana. ‘’Itu hak polisi. Untuk saat ini, KPK menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri sendiri di dalam jajarannya itu,” kata Johan. (nas)