Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.158 tahun IV Kamis, 19 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pembahasan RUU OJK
IHSG Naik 19,49 Poin
Diminta Kampanye Komodo
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilanjutkan dalam rapat panitia khusus mulai Kamis (19/8) pukul 14.00 WIB. “Besok agendanya ...hal. 1
NAIKNYA harga komoditas mendorong Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia pada Rabu ditutup menguat 19,49 poin. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,64 persen menjadi 3.072,09 ...hal. 2
KEMENTERIAN Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) mengharapkan instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta turut aktif mengkampanyekan Komodo sebagai finalis keajaiban ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Diplomasi Gagal
Suluh Indonesia/ant
MACET PARAH - Kondisi kemacetan saat jam sibuk di jalan Semanggi-Cawang, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembatasan jumlah kendaraan bermotor di kawasan yang selama ini menjadi langganan kemacetan.
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan barter pembebasan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuh nelayan Malaysia tidak bisa dilakukan karena sudah menyangkut pelanggaran hukum. ‘’Yang jelas, pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti. Jadi, jalan keluarnya adalah melalui klarifikasi bukan diplomasi barter,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, Marzuki meminta agar pemerintah melalui berunding dengan pihak Malaysia sehingga dapat diketahui siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini juga mendesak pemerintah segera menuntaskan perjanjian batas laut antarkedua negara sehingga tidak menimbulkan sengketa baru yang memicu disharmonisasi kedua negara bertetangga ini. ‘’Harus segera didudukkan. Masih banyak tempattempat antara kita dengan negara tetangga yang belum final. Itu harus segera diselesaikan supaya tidak menjadi kerancuan mana daerah kita mana yang wilayah mereka. Itu harus jelas agar tidak ada pelanggaran hukum wilayah lagi,” papar Marzuki yang menyayangkan terjadinya dugaan barter dalam insiden pelanggaran wilayah teritorial. (har)
SBY Tolak
Perpanjang Masa Jabatan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan tidak akan maju lagi sebagai calon presiden untuk periode ketigakali pada tahun 2014 mendatang. Presiden mengaku akan konsisten menjalankan amanat UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden hanya berlaku untuk dua periode masa jabatan. ‘’Saya akan konsisten. Yang saya pikirkan, terus melaksanakan pengabdian saya sampai 20 Oktober 2014,” kata Presiden Yudhoyono saat menyampaikan sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR Jakarta, kemarin. Kepala Negara mengingatkan semua pihak bisa belajar dari pengalaman masa lalu, di-
mana masa jabatan seorang Presiden terjadi hingga sampai enam kali meskipun dipilih melalui pemilihan umum. Ternyata, menurut SBY, dengan kekuasaan yang begitu lama itu menimbulkan permasalahan dan tidak bagus bagi kehidupan sebuah negara. Terjadi power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. ‘’Maksudnya adalah makin besar kekuasaan, godaannya akan makin besar untuk melakukan penyalahgunaan,” paparnya. Dalam berpolitik, Presiden mengingatkan agar jangan bersiasat untuk kepentingan pribadi dengan mengubah konstitusi. Karena politik, menurut Presiden juga mengenal etika.
‘’Apakah etis seorang pejabat yang masa jabatannya sudah mau berakhir, dikasih saluran barangkali, entah itu istri, anak, atau siapapun, meskipun mungkin, tapi tolong ditimbang-timbang kepatutan dan etikanya,” ujarnya. Isu tersebut menurut Presiden Yudhoyono merupakan isu panas yang bisa meluas menjadi masalah besar bila tidak mendapat penjelasan secara memadai. Penjelasan khusus diberikan supaya tidak masuk angin. ‘’Negara kita ini kadang kreatif memutar sesuatu yang sebetulnya tidak seperti itu. Tentu ini isu panas, karena yang dituduh janganjangan ini SBY yang punya mau,” ujarnya. (har/son)
Polri Dinilai
Tak Mampu Mereformasi Diri JAKARTA - Gubernur Lemhanas Muladi menilai, selama 10 tahun reformasi, Polri tidak mampu memperbaiki dan mereformasi diri, tidak seperti dengan TNI. ‘’Reformasi sudah 10 tahun, TNI sudah melakukan dengan baik. Tapi Polisi tidak. Polisi harus meniru TNI dalam melakukan reformasi, tirulah negara-negara maju,” kata Muladi di Jakarta, kemarin. Menanggapi adanya wacana agar Polri dikembalikan dan menjadi bagian dari Kemendagri, Muladi mengatakan, wacana tersebut boleh-boleh saja, tetapi perlu kajian yang mendalam. ‘’Perlu ada diskusi yang mendalam, karena itu apa yang terjadi adalah produk reformasi tapi segala sesuatu itu bisa dibicarakan kembali. Kalau memang tidak efektif dan problematik. Polisi harus introspeksi dulu lah,” katanya. Anggota Komisi III DPR dari Golkar mengatakan, pengembalian Polri ke Kementerian Dalam Negeri harus secepatnya dilakukan
sebab institusi itu sampai sejauh ini tidak bisa melakukan pembenahan dan sangat tertutup. ‘’Saya sependapat kalau Polri dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri. Sebab, Pak Theo L Sambuaga (dari Golkar) pernah menyampaikan hal tersebut dan Kadiv Humas Polri SisnoAdiwinoto berjanji akan melakukan reformasi total di Polri,” kata Nudirman. Ia menambahkan, Polri sekarang terlihat lebih arogan dan tidak pernah terbuka kepada masyarakat dengan apa yang telah dikerjakan. ‘’Polri telah menggunakan abuse of power demi kepentingannya,” kata Nudirman. Sebelum Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri menyelesaikan tugasnya, sebaiknya Bambang Hendarso Danuri lebih baik minta maaf kepada masyarakat. ‘’Polisi harus prihatin dengan banyak kejadian yang menimpa institusi itu. Kapolri harus minta maaf kepada masyarakat sebelum turun,” kata Muladi. (ant)
RAPBN 2011 Menuai Kritik JAKARTA - Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi (KEK) Arif Budimanta mengingatkan skema pembiayaan pembangunan nasional ja.ngan sampai terjebak pada skema pembiayaan utang. Oleh karena itu, kaukus mendesak agar dibuat formulasi baru agar pembiayaan pembangunan tidak lagi mengandalkan dari utang. ‘’Dari sisi paradigma pembiyaan pemerintah masih menggunakan paradigma lama. Kami meminta agar dilaksanakan moratorium untuk utang kita. Lalu dibahas formulasi baru yang tidak terjebak skema pembiyaan mela-
lui utang. Salah satunya kami usulkan meningkatkan sumber pembiayaan melalui peningkatan pajak,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Anggota Komisi XI DPR ini menilai nota keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden tidak mencerminkan target obyektif pembangunan nasional. Dalam hal penetapan asumsi makro perekonomian Indonesia pada RAPBN 2011, masih sangat normatif, tidak optimistis dan belum menunjukkan motivasi pemerintah untuk menggali potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebab,
sebuah pembangunan harus berbanding lurus dengan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dia menegaskan KEK meminta pemerintah untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi pada 2011 harus lebih besar dari 6,5 persen, dan dalam tiap 1 persen pertumbuhan harus mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang. ‘’Penyampaian RAPBN 2011 tidak didasari target obyektif yang didasari pertimbangan semisal asumsi makro, mikro, ketergantungan utang,’’ katanya. (har)
UUD Harus Adaptif JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus adaptif atau mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. ‘’Konstitusi seharusnya adaptif karena harus menyesuaikan dengan keadaan zaman,” kata Presiden Yudhoyono saat berpidato dalam acara peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, kemarin. Dalam kondisi ideal, kata Presiden, konstitusi hendaknya tidak terlalu sering diubah atau diamendemen. Namun, jika perkembangan zaman mengharuskan adanya perubahan, maka konstitusi harus menyesuaikan diri. ‘’Maka tidak ditabukan dilakukan perubahan UUD,” kata Presiden. Kepala Negara juga menyatakan, konstitusi harus jelas dan tegas, sehingga tidak multitafsir. Konstitusi juga harus mengatur hubungan antarlembaga negara dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat. Terkait dengan hubungan kerja antarlembaga, Presiden Yudhoyono menegaskan, konstitusi harus menguatkan sistem presidensial yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sistem presidensial itu harus bisa berjalan dalam demokrasi multipartai. Selain itu, sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan harus mengedepankan semangat demokrasi yang ideal, dan meninggalkan demokrasi berbiaya tinggi. Presiden menjelaskan, demokrasi berbiaya tinggi itu adalah fenomena yang sering muncul akhir-akhir ini dalam bentuk politik uang, serta pemilihan pemimpin di tingkat pusat dan daerah yang menguras biaya besar. Presiden berada di Gedung MPR/DPR/DPD untuk menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi. Hadir pula Wakil Presiden Boediono. Selain itu juga hadir sejumlah pejabat tinggi negara, seperti pimpinan DPR, MPR, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta Ketua BPKHadi Purnomo. Tampak juga sejumlah anggota DPR. Sementara itu, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang turut serta dalam acara itu antara lain Menko Kesra Agung Laksono, dan Menlu Marty Natalegawa. (har)