Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 13 tahun IV Rabu, 20 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Dana Talangan Kembali
Pemerintah Serius
Diterapkan Dalam Dua Tahun
DEWAN Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito optimistis Bank Century (saat ini berubah menjadi Bank Mutiara) dapat terjual dengan harga maksimal, dan dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,7 triliun...hal. 1
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan negoisasi ulang perjanjian perdagangan bebas ASEANChina (ACFTA) secara maksimal untuk melindungi industri...hal. 2
KEMENTERIAN Pertanian menargetkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hortikultura dapat dilaksanakan di Indonesia dalam dua tahun ke depan. Dirjen Hortikultura Kementerian...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Antasari Dituntut
Hukuman Mati JAKARTA - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar dituntut hukuman mati, karena dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah, terlibat pembunuhan terhadap Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen. Tuntutan hukuman ini disampaikan JPU Cyrus Sinaga dalam sidang di PN Jaksel, kemarin. Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Herry Suwantoro itu, JPU Cyrus Sinaga menyebutkan berbagai pertimbangan yang memberatkan terdakwa. ‘’Kami meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terdakwa Antasari Azhar dengan pidana mati,” ujarnya. Dalam sidang terpisah, mantan Kapolres Jaksel Kombes Pol Williardi Wizard juga dituntut jaksa Kurniawan dengan hukuman mati, karena terbukti bersalah terlibat pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. JPU Imanuel Rudi Pailang juga menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Sigid Haryo Wibosono, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembujukan melakukan pidana pembunuhan. Nasib lebih baik diterima terdakwa Jerry Hermawan Lo, karena JPU Sutikno hanya menuntut Suluh Indonesia/ade dengan hukuman penjara selama 15 tahun. RiHUKUMAN MATI - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mendongakkan kepala setelah mendengarkan tuntutan hukuman mati ngannya tuntutan tersebut, karena Jerry lebih oleh jaksa Cyrus Sinaga pada sidang di PN Jaksel, kemarin, karena terbukti terlibat pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. koperatif dibandingkan terdakwa lainnya. (nas)
Presiden Yudhoyono :
Ada yang Adu Domba Saya MADIUN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, belakangan muncul isu politik yang tujuannya mengadudomba dirinya dengan berbagai pihak. ‘’Akhir-akhir ini saya prihatin karena tiba-tiba muncul suasana politik yang agak aneh dan cenderung tidak sehat. Muncul politik intrik, pecah belah dan adu domba, fitnah, dan fiksi,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-6 di Madiun, kemarin. Diceritakan Presiden, saat tiba di Madiun dua hari lalu, beredar berita yang mengagetkan dan sampai ke luar negeri bahkan mempengaruhi pasar saham, yang mengatakan pres-
iden akan segera mengganti Menkeu. ‘’Apa yang terjadi, sudah muncul sekarang kemungkinan spekulan bekerja, mengganggu stabilitas nilai tukar, bisa ganggu semuanya. Yang tidak ada menjadi ada, seperti itu,” katanya. Presiden menyimpulkan, politik seperti itu adalah politik fiksi membuat yang tidak ada menjadi ada. ‘’Itu politik adu domba, mungkin diadu antara Menkeu dengan presidennya, disebutkan akan diganti dengan inisial AA. Mengadu domba Menkeu dengan AA, saya gak tahu AA. Sumbernya katanya dari Golkar, mengadu Pak Ical dengan presiden,” katanya. Presiden mengatakan politik adu domba seperti ini seharus-
nya tidak lagi muncul sekarang ini di saat kesadaran demokrasi dan hidup berbangsa serta bernegara semakin baik. ‘’Kesadaran demokrasi yang kita bangun, dan penataan pembangunan seharusnya melewati masa-masa ini. Yang saya inginkan selamatkan masyarakat kita. Kasihan rakyat, rakyat terombang-ambing, rakyat tidak tentram, rakyat takut akan ada apalagi, ingat krisis, dan peristiwa yang menimbulkan kehidupan tidak baik,” katanya. Presiden meminta agar semua pihak menjadi pelaku demokrasi yang baik, menggunakan hak dan kebebasan dengan baik, serta berpartisipasi dalam politik dengan baik yang amanah bermartabat dengan ahlak dan perilaku yang baik. (ant)
Partai Koalisi Mulai Melunak JAKARTA - Arah kebijakan partai koalisi dalam menyikapi kasus bailout Bank Century mulai berubah. Perubahan sikap itu ditunjukkan PAN terhadap kebijakan bailout sebesar Rp 6,7 triliun yang memutuskan memperkuat koalisi dengan Partai Demokrat. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, saat ini arah dan kebijakan partai dalam memandang kasus bailout Bank Century bukan kesalahan pengambilan kebijakan, karena keputusan bailout merupakan upaya untuk menyelamatkan perbankan terhadap krisis. ‘’Tidak ada masalah dalam kebijakan pencairan dana talangan untuk Bank Century. Oleh karena itu, PAN akan fokus pada penyimpangan dalam teknis pengambilan kebijakan bailout,” kata Taufik di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Taufik yang juga Ketua Komisi V DPR mengatakan, pemahaman seperti itu sudah disampaikan kepada semua kader PAN, anggotatermasuk anggota Pansus Century dari F-PAN. ‘’Itu sudah kebijakan partai. Bagaimanapun
juga, sebagai kepanjangan tangan dari partai, fraksi harus melaksanakannya,” tegasnya. Untuk menjaga ritme anggota FPAN di pansus angket Century, partai telah membentuk semacam task force, guna mengkaji apakah kebijakan dan keputusan partai ini digunakan sebagai acuan dalam pembahasan anggota pansus dari FPAN. ‘’Jadi, anggota pansus dari FPAN tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Semua harus berjalan di dalam koridor hasil kajian task force,” terang Taufik. Mengenai pemanggilan Dradjad Wibowo sebagai saksi ahli pansus, Taufik mengaku tidak khawatir tidak akan mempengaruhi pemahaman partai karena mantan anggota Komisi XI ini dinilai bisa membedakan posisi sebagai pengamat ekonomi dan wakil ketua umum partai. Dalam pertemuan dengan petinggi partai, PAN juga tidak sepakat atas usul pemanggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh pansus, karena dikhawatirkan terjadi pembentukan opini dan implikasi politik baru. (har)
Presiden Berikan Tujuh Instruksi MADIUN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tujuh instruksi kepada para bupati untuk terus mengurangi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Instruksi itu juga mencakup masalah reformasi birokrasi dan pencegahan penindakan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat membuka Rakernas Apkasi ke-6 di Madiun, kemarin. Menurut Presiden , tujuh prioritas itu harus dilaksanakan para bupati dan harus dilaporkan kepada Presiden kapan pun para bupati itu bertemu Presiden. ‘’Jika saya datang, yang harus dilaporkan pelaksanaan tujuh prioritas itu,” katanya. Presiden juga menyambut baik ikrar para bupati untuk membangun pemerintah bersih dan akuntabel, melakukan reformasi birokrasi, menjalankan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, melaksanakan program MDGs, dan meningkatkan kepedulian penyelamatan bumi dari pemanasan global. ‘’Tapi jangan lima tahun lagi cuma ikrar. Saudara harus menjalankannya,” kata Presiden.
Presiden juga meminta agar Rakernas kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik agar pemerintah kabupaten semakin maju dengan kesejahteraan yang lebih tinggi. ‘’Yang diundang bupatinya, tetapi rombongannya bisa tiga sampai tujuh. Tetap sekali-kali tidak apaapa asalkan saling berbagi pengalaman, menimba pengetahuan dan muncul pikiran-pikiran baru gagasan dan kreasi baru untuk memajukan daerah,” katanya. Presiden juga melihat ada beberapa hambatan dalam pembangunan daerah selama ini yaitu adanya tumpang tindih peraturan, dan lambatnya pembangunan infrastruktur. Presiden juga meminta para bupati untuk terus berusaha memajukan daerah dan masyarakat, meningkatkan daya saing, memiliki desain dan alokasi anggaran yang tepat, mengkaji ulang kebutuhan pemekaran wilayah dan menghilangkan tumpang tindih soal hukum. Rakernas Apkasi yang akan membahas isu-isu strategis pelaksanaan otonomi daerah dan ekonomi daerah ini diikuti oleh 230 bupati atau pejabat pemkab dari 398 kabupaten di seluruh tanah air. (ant)
DPR Minta Audit Lanjutan BPK BADAN Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa apakah terjadi pelanggaran batas minimum pembberian kredit (BMPK) kepada Bank Century. BPK diminta memperdalam pemeriksaan atas Capital Adequacy Ratio (CAR) baik sebelum, selama maupun sesudah pengucuran dana FPJP diberikan. Demikian salah satu rekomendasi BAKN DPR dari hasil telaahnya atas audit investigatif BPK terhadap kasus Bank
Century. Rekomendasi tersebut disampaikan sembilan anggota BAKN dari lintas fraksi di DPR kepada Ketua DPR Marzuki Alie. ‘’Hasil dari audit BPK, menurut BAKN, masih perlu audit lebih lanjut tentang hal-hal tertentu. Di antaranya menyangkut proses merger,
pemberian FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek), telaah FPJP, dan penyertaan modal sementara. Kami meminta kepada pimpinan DPR agar BPK menelaah lebih lanjut,” kata Ketua BAKN DPR Ahmad Muzani di Jakarta, kemarin. Selain itu, BAKN juga meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tehadap indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Century, karena BAKN menilai Bank Indonesia telah sengaja melakukan perubahan CAR dari neatif menjadi positif
dan jumlah FPJP yang diberikan sebesar Rp 639 miliar melebihi jumlah yang seharusnya sebesar Rp 493,6 miliar. Rekomendasi BAKN juga ditujukan kepada kepolisian dan kejaksan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran dalam pemanfataan FPJP karena ada indikasi pelanggaran tindak pidana yaitu Bank Century telah mengeluarkan dana ebesar Rp 936,654 juta kepada Budi Sampurna tanpa persetujuan BI. Muzani yang juga anggota Pansus Hak Angket Kasus
Bank Century DPR mengatakan hasil penelaahan ini juga akan menjadi masukan pansus. Begitu juga kepada Komisi III selaku komisi hukum DPR dan Komisi XI sebagai komisi yang membidangi masalah moneter dan perbankan. Kedua komisi DPR itu diminta menindaklanjuti persoalan ini dengan mitra kerjanya terhadap segala hal yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketua DPR Marzuki Alie menyambut baik hasil kerja BAKN, dan berjanji akan membahas rekomendasi ini. (har)