Edisi 20 April 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 74 tahun IV Selasa, 20 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pemulihan Ekonomi Terganggu

Sulit, Genjot Lifting Minyak

PU Tawarkan 27 Proyek

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi Eropa dapat terganggu akibat abu vulkanik dari gunung berapi di Islandia. “Sekarang Eropa sedang dalam tahap pemulihan (recovery) ...hal. 1

PEMERINTAH c,q Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Bumi (BP MIGAS) mengungkapkan, rata-rata realisasi lifting (produksi dan pengapalan) hingga April 2010 baru mencapai ...hal. 2

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum menawarkan 27 proyek prioritas kepada investor dalam Infrastructure Asia 2010 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta beberapa hari lalu. Menteri Pekerjaan Umum ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Dua Remaja Tewas

Tertabrak Pesawat TANGERANG - Dua pengendara sepeda motor, masing-masing Yopi Hermawan (17) dan Azzumar (22), tewas tertabrak pesawat latih di landasan pacu bandara Budiarto Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. ‘’Kami mengetahui Yopi meninggal akibat ditabrak pesawat latih di landasan pacu bandara, karena korban mengunakan sepeda motor bersama temannya Azzumar,” kata Udin Syamsudin (41) kakak ipar Yopi di Tangerang, kemarin. Udin, bersama istrinya Nia Kurnia (33), ketika ditemui di Ruang Kamboja RSU Tangerang, mengatakan, kedua korban yang berboncengan itu tewas setelah ditabrak pesawat latih milik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) ketika sedang mendarat. Yopi merupakan siswa kelas I SMK Bakti Adindya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan Azzumar adalah karyawan toko swalayan di Legok, Tangerang. Yopi mengendarai sepeda motor bernomor polisi B-3924-NDQ melintas di bagian selatan landasan pacu saat kejadian. Kedua korban menghembuskan nafas terakhir setelah pesawat latih Tobago dengan nomor registrasi TB-10 buatan Prancis Tahun 2003 dengan instruktur penerbang Tesa Ariputra dan taruna Sephazka Abdilah (19) menghantam mereka. Saat ini instruktur pesawat dan taruna penerbang Suluh Indonesia/ant TABRAK MOTOR - Dua petugas melihat kerusakan pesawat latih milik sekolah penerbang Curug jenis TB 10 PK AGU itu dalam kondisi kritis dirawat di RS Siloam GleaneNo 1783 yang menabrak sepeda motor saat akan melakukan pendaratan di Runway Curug, Tangerang, kemarin. gles, Karawaci, Tangerang. (ant)

UU Penodaan Agama

Hakim Perintahkan

Sudah Konstitusional JAKARTA - MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji materi UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, sehingga UU tersebut dinyatakan konstitusional dan masih dapat dipertahankan. ‘’Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Moh Mahfud MD saat membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, kemarin. Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon, baik dalam permohonan pengujian formil maupun permohonan pengujian material, tidak beralasan hukum. Secara moril, menurut MK,

UU Pencegahan Penodaan Agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa negara berkepentingan untuk membentuk UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum.’’Mahkamah menilai bahwa hak beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi sosial,” katanya. Seorang hakim yaitu Harjono mengajukan concurrent opinion. (nas)

Adili Bibit dan Chandra JAKARTA - Hakim tunggal Nugroho Setiyadi memutuskan untuk membatalkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP) atas kasus dugaan korupsi dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah. Penerbitan yang dikeluarkan Kejagung itu dianggap tidak sah, karena melawan hukum. Alasannya, berkas perkara itu sudah lengkap dan harus dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan perkara di PN Jakarta Selatan, kemarin. Gugatan itu dilayangkan pihak termohon yakni Anggodo Widjojo. Sedangkan Kejagung merupakan termohon I serta Mabes Polri sebagai termohon II. Kedua pihak dianggap bertanggung jawab mengeluarkan penetapan tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim Nugroho menyebutkan,

Kejagung selaku termohon sudah menyatakan bahwa berkas penuntutan perkara Bibit dan Chandra sudah lengkap. Seharusnya, jika sudah dinyatakan lengkap, segera dilimpahkan ke penuntutan untuk diperiksa perkaranya di pengadilan. Namun, kejaksaan tidak melakukannya, malah menerbitan SKPP melalui Kejari Jaksel, 1 Desember 2009 lalu. Pertimbangan penghentian penuntutan yang menggunakan dua alasan yakni yuridis dan sosiologis, juga tidak sesuai dan tidak berdasar. Sebab, dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP sama sekali tidak menyebutkan mengenai alasan sosiologis. ‘’Untuk itu, pengadilan memerintahkan perkara dugaan korupsi tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili,” kata Nugroho. Sementara gugatan terhadap Mabes Polri, sepenuh-

nya ditolak majelis hakim. Kepolisian sudah menjalankan kewajibannya sesuai hukum. Penghentian penuntutan kasus itu bukan di tangan kepolisian, melainkan kejaksaan. Atas putusan tersebut, Kejagung yang diwakili jaksa Rei Singal menyatakan pikir-pikir. Singal menyatakan, putusna ini belum final. Pihaknya masih punya cara untuk mementahkan penetapan itu sesuai dengan pasal 83 KUHAP. Sementara penasihat hukum pemohon Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang menyambut baik dikabulkannya gugatan praperadilan itu. Persoalan ini, kata dia, sebenarnya bukan mengepa kasus ini dihentikan, melainkan justru alasan penghentian kasus itu yang perlu dipertanyakan. ‘’Penghentiannya tidak sesuai dengan konstruksi hukum,’’ kata Bonaran Situmeang. (nas)

Terlibat Mafia Rp 912 Miliar

Tiga Pegawai Pajak Ditangkap JAKARTA - Lagi, kasus mafia perpajakan terungkap. Seorang pegawai pajak dengan dibantu konsultan pajak ilegal melakukan pemalsuan surat setoran pajak (SSP) di Surabaya. Akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 912 juta. Plt Direktur Inteljen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Kemenkeu Pontas Pane di Jakarta, kemarin menyatakan, kasus mafia perpajakan ini tengah ditangani aparat Kepolisian Surabaya. ‘’Saat ini, ada sekitar Rp 912 juta. Jumlah itu diperkirakan masih bertambah lagi. Hal ini ditemukan account representative kami,” ujar Pane. Selama tiga minggu, menurut Pane, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Poltabes Surabaya mengungkap SSP bermasalah yang tidak disetorkan oleh pelaku. ‘’Jadi, SSP itu ceritanya, saya harusnya membayar Rp 20 juta. Saya kasihkan kepada orang-orang di luar. Kemudian dia membuat SSP yang seolah-olah sudah disetorkan ke kas negara, padahal belum,’’ kata Pane. Menurut Pane, pelaku terdiri dari seorang pegawai pajak yang bekerja sebagai juru sita di Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo dan enam konsultan pajak yang tidak memiliki izin kerja

resmi. ‘’Pemalsuan ini ternyata menyangkut beberapa orang di luar Ditjen Pajak,’’ katanya. Seorang pegawai pajak tersebut saat ini sudah ditindak oleh Ditjen Pajak dan sudah ditahan kepolisian bersama enam tersangka di luar Ditjen Pajak. ‘’Secara administrasi diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Sampai sekarang belum ada, tapi dia akan diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya. Pane menambahkan, pemenuan itu berawal dari penyelidikan di sistem pajak yang menemukan kejanggalan dengan SSP. Menurutnya, sejumlah SSP yang tidak disetorkan tersebut berasal dari wajib pajak berupa badan maupun perorangan. Beberapa di antaranya sudah ada yang mengadu ke kepolisian. Bahkan, agen yang merupakan tempat enam konsultan tersebut bekerja juga langsung mengadu ke Kepolisian. Belakangan setelah diungkap Poltabes Surabaya diketahui, ada tiga orang pegawai pajak ditangkap yakni Suhertanto (33) menjabat kepala seksi di Kanwil DJP Jatim I, Siswanto, dan Enang Yahyo Untoro (38), keduanya bekas petugas kebersihan di Kanwil DJP Jatim I. (ind)

SBY Tekankan 10 Arahan

Pembangunan Ekonomi Nasional TAMPAK SIRING - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan 10 arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional hingga lima tahun mendatang, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi yang kuat. ‘’Lima tahun ke depan harus lebih baik dengan tema besar pertumbuhan tinggi dengan pemerataan. Itu bisa dicapai bila ekonomi di atas empat persen dengan ‘size majority’ yang tinggi,” kata Presiden saat membuka rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali, kemarin. Bila ekonomi bisa tumbuh di atas empat persen, kata Presiden, bisa dikatakan pertumbuhan tinggi, tapi itu bukan tujuan akhir. ‘’Karena itu, pertumbuhan tinggi dengan pemerataan yang baik,” kata Presiden Yudhoyono. Sepuluh arahan Kepala Negara tersebut, selanjutnya dibahas oleh peserta rapat kerja yang terbagi ke dalam tiga kelompok kerja yang masing-masing membahas mengenai pembangunan ekonomi, program pembangunan berkeadilan dan program prorakyat. ‘’Permasalah internal seperti ekonomi biaya tinggi, hambatan birokrasi bila bisa di atasi maka capaian akan lebih baik lagi, peluang yang ada jangan disia-siakan,” katanya. Presiden kemudian menyampaikan sepuluh hal yang harus diperhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi,

penurunan pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita hingga 4.500 dolar AS perorang pada 2014 dan terjaganya stabilitas ekonomi. Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya pembiayaan dalam negeri yang semakin kuat, ketahanan pangan dan air yang semakin meningkat, ketahanan energi, daya saing ekonomi nasional dan memperkuat upaya pembangunan dengan pendekatan green economy. ‘’Sepuluh hal itu silahkan didiskusikan, rumuskan arah kebijakan dan startegi. Saya ingin ada satu hasil, yaitu strategi Tampak Siring, sebagian dari itu kita tuangkan dalam Inpres, itu hasil yang ingin kita capai,” katanya. Empat hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yaitu upaya untuk meningkatkan serta mempercepat pembanguanan ekonomi lima tahun mendatang, evaluasi komprehensif dan menyempurnakan program pro rakyat, menyempurnakan program keadilan bagi semua dan rencana pencapaian target millenium development goals. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung hingga Rabu (21/4) besok, dihadiri Wapres Boediono, seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II, para gubernur seluruh Indonesia, para ketua DPRD, pimpinan BUMN, dan lembaga pemerintah. (kmb)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 20 April 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu