Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 95 tahun IV Kamis, 20 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Konversi Elpiji Bermasalah
Resolusi di PBB
Impor Sepatu Diperkirakan Naik
HASIL evaluasi lintas sektor berkenaan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram (kg) lintas sektor menunjukkan ada permasalahan dalam penerapannya. Titik masalah itu ada diperangkat paket ...hal. 1
MENTERI Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan, Deklarasi Jakarta hasil dari Asia Pacific Ministerial Conference (APMC) yang diadakan di Jakarta diterima untuk dijadikan ...hal. 2
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor perikanan Indonesia di triwulan pertama tahun 2010 mencapai 560 juta dolar AS. “Ekspor produk ikan segar dan produk turunan perikanan triwulan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Buronan Terorisme
Serahkan Diri
Suluh Indonesia/ant
Kapolri Gunakan Opsi A
Rapat Tim Pengawas Century Dihentikan JAKARTA - Rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dengan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri, kemarin, mendadak dihentikan lantaran Polri menggunakan rekomendasi yang salah. Penjelasan Kapolri tentang hasil penyidikan skandal Bank Century ditolak Tim Pengawas DPR, karena Polri menggunakan rujukan yang salah yaitu opsi A yang berpendapat pemberian dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tidak melanggar hukum. Padahal, dalam rekomendasinya sesuai keputusan rapat paripurna, DPR memilih opsi C yang menyatakan bailout Bank Century bersalah dan ada indikasi tindak pidana. Akhirnya setelah terjadi perdebatan antar anggota Timwas yang berjumlah 30 anggota dari sembilan fraksi yang mengajukan interupsi, disepakati rapat kerja ditunda dan dilanjutkan kembali hingga 28 Mei setelah kunjungan Kapolri ke Kamboja. Dalam raker yang dipimpin leh Ketua Timwas Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung itu, diawali interupsi
anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal yang mengoreksi penjelasan yang dipaparkan Kapolri. ‘’Saya agak confuse, koq Kapolri pakai opsi A, bukan opsi C,” kata Akbar. Kepada Kapolri, Akbar menanyakan apakah sudah membaca data dari DPR dan mempelajarinya. Akbar juga bertanya apakah Kapolri sudah mendapat perintah Presiden untuk melanjutkan penyidikan. Dia meluruskan, Polri menyajikan kesimpulan mirip opsi A, bahwa kasus Century terjadi sejak merger Bank CIC yang dilakukan sesuai UU yang berlaku. “Harusnya ada kata ‘tidak’. Tidak sesuai dengan UU yang berlaku,” kata Akbar. Anggota Timwas yang juga mantan Wakil Ketua Angket Century Mahfudz Shiddiq mengatakan kalau Polri berangkat dari opsi A berarti ada kelalaian dan sebaiknya rapat dihentikan sampai Kapolri mengacu kepada opsi C. Penundaan juga dilakukan untuk memberi kesempatan kepada Timwas tentang dua surat yang dikirim oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Mensesneg Sudi Silalahi yang menjadi acuan. (har)
MENGHADAP - Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Anny Ratnawati berjalan menuju ruangan untuk menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, kemarin.
JAKARTA - Seorang buronan kasus terorisme, bernama Rizal Hasan alias Riza Sungkar alias Abu Hamzah alias Babe alias Daud menyerahkan diri ke Mabes Polri Jakarta, kemarin. Kedatangan buronan yang ikut latihan militer di hutan Jantho Kabupaten Aceh Besar itu diantar oleh pengacaranya, Sugito Atmoprawiro. Rizal mengaku bahwa awalnya dirinya tidak tahu ada latihan militer di Aceh Besar dan terpaksa mengikuti karena sudah terlanjur berada di tempat itu. ‘’Saya terjebak di sana. Saya hanya ikut baris berbaris saja,” katanya. Ia mengatakan, keterlibatannya dalam masalah ini berawal dari keinginan untuk mempelajari agama Islam di kelompok pengajian di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. ‘’Saya diajak ke Aceh karena dikatakan bahwa syariat Islam sudah tegak di sana,” katanya. Sugito mengatakan, kliennya mau menyerahkan diri atas permintaan keluarga yang resah sebab namanya disebut-sebut terlibat kasus terorisme. ‘’Dia tadi dilepas keluarga dengan diirngi suara tangisan. Pihak keluarga ingin agar dia datang ke Mabes Polri dan menghadapi masalah ini,” katanya. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan, Polri menyambut baik penyerahan diri tersebut dan meminta kepada buronan lain untuk ikut menyerahkan diri. (nas)
Agus Martowardojo
Menteri Keuangan Baru CIKEAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Dirut PT Bank Mandiri Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (Agus Martowardojo) sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara untuk Wakil Menteri Keuangan, Presiden mempercayakan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati. ‘’Kedua tokoh itu memiliki kecakapan, integritas serta pengalaman,’’ kata Presiden Yudhoyono di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Beberapa jam sebelum pengumuman, Agus dan Anny sudah tiba di Puri Cikeas. Ke-
hadiran keduanya untuk menandatangani kontrak politik dengan Presiden tentang tugas baru yang akan diembannya mulai sore ini. Kepala Negara menjelaskan, pengumuman pengganti Sri Mulyani yang mengundurkan diri setelah menerima tawaran sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dilakukan setelah mempertimbangkan banyak hal dikaitkan dengan tugas pokok, tantangan dan portofolio menkeu dan wakil menkeu. Selain itu, Presiden juga mendengarkan masukan dan pertimbangan dari Wapres dan Menko Perekonomian. ‘’Maka saya sampaikan bahwa yang akan saya tunjuk sebagai men-
keu adalah saudara Agus Martowardojo yang sekarang masih menjadi Dirut Bank Mandiri dan yang akan saya angkat menjadi wakil menkeu adalah saudari Anny Ratnawati yang saat ini menjadi Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,” paparnya. Agus Martowardojo pria Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956 mengawali karirnya sebagai seorang bankir. Setelah menyelesaikan kuliah S1 di FE UI tahun 1984. Sementara Anny Ratnawati merupakan wanita kelahiran Yogyakarta, 24 Februari 1962. Meraih gelar Doktor di bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB). (har)
Jika Muncul Politik Uang
Demokrat Terancam Pecah JAKARTA - Salah satu anggota Dewan Pendiri Partai Demokrat Henky Luntungan mengaku khawatir pertarungan kubu Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng memperebutkan posisi ketua umum pada kongres mendatang, akan memicu perpecahan. ‘’Jika kompetisi itu berlangsung fair, demokratis, jauh dari politik uang dan black campaign, kami yakin perpecahan tidak terjadi,” katanya di Jakarta, kemarin. Henky Luntungan atas nama rekanrekannya berharap, siapa pun yang mendapat suara terbanyak atau didukung mayoritas kader, bisa secara konsisten dengan garis ideologi partai yakni nasionalis religius berbasis kerakyatan. Sejauh ini, menurut para pendiri partai berlambang segitiga mercy itu, Anas banyak didukung kalangan grassroot (akar rumput), sementara Andi Malarengeng lebih mendapat simpati di kalangan elite partai. ‘’Itu tidak jadi masalah. Yang penting, kita jauhi hal-hal negatif tadi, agar potensi perpecahan tidak terjadi. Ingat, kita ini partai berlabel demokrat, makan-
ya segala kiprah harus demokratis,’’ jelasnya. Ia juga berharap para pendukung kedua kubu yang semakin mengental, tidak saling ejek atau mengklaim secara arogan. ‘’Jika itu terjadi, maka bagai memukul air di dulang, terpercik muka sendiri, kita sendirilah yang rugi dan kena akibatnya,” kata Henky. Secara terpisah, ormas dan elemen relawan pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap fungsionaris DPP PD hasil kongres adalah mereka yang mampu menjadikan PD sebagai lokomotif mewujudkan program Presiden Yudhoyono. ‘’Rakyat pemilih SBY menilai, sampai kurang lebih tujuh bulan pemerintahan SBY berjalan, ternyata realisasi janji-janji kampanye SBY di tahun 2009 berjalan tersendat-sendat,” kata Ketua Aliansi Nasionalis Religius (ANR) Edwin Henawan H Soekawati. Sebagai rakyat pemilih SBY pada pemilu 2009, ujarnya, kongres PD itu dianggap memiliki korelasi dengan suksesnya pemerintahan SBYBoediono hingga tahun 2014. (ant)
Terkait Dana Pilkada Jabar
Polisi Bidik Susno JAKARTA - Tim penyidik Polri sedang membidik mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Susno Duadji dalam kasus dugaan korupsi pengamanan Pemilukada Jawa Barat, 2008. Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi Djuni Sanyoto di Jakarta, kemarin menjelaskan, kasus itu masih dalam proses penyidikan. ‘’Belum ada tersangka dalam kasus ini. Kami sedang memeriksa saksi-saksi dulu. Penyidikan kan tidak harus ada tersangka terlebih dulu,” kata Ito. Ia mengatakan, penyidik Polri telah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit dana itu. ‘’Jumlah kerugian negara belum diketahui secara pasti karena masih diaudit. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil audit,” katanya. Setelah hasil audit keluar, katanya, penyidik akan memanggil keterangan saksi lagi untuk menentukan tersangka. Ito mengakui bahwa penyidik Polri telah meminta keterangan kepada mantan anak buah Susno di Polda Jawa Barat sebagai saksi. Keterangan yang dihimpun menyebutkan,Polda Jawa Barat menerima dana Rp 27 miliar untuk pengamanan Pemilukada Jawa Barat 2008.
Saat itu, Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Diduga, sebagian dana itu tidak dipakai untuk pengamanan Pemilukada tapi dipakai untuk kepentingan yang lain. Rekening Mencurigakan
Secara terpisah, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum meminta temuan rekening mencurigakan milik oknum anggota Polri, untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian dan KPK. ‘’Soal rekening itu, menjadi pembahasan juga di satgas,” kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Darmono. Sebelumnya, PPATK menemukan belasan rekening mencurigakan milik anggota Polri karena jumlahnya cukup besar dan tidak wajar dimiliki anggota Polri. Rekening mencurigakan itu tidak saja dimiliki mereka yang berpangkat jenderal tapi juga berpangkat brigadir. Sedangkan, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memerintahkan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri untuk mengusut dugaan rekening mencurigakan milik oknum anggota Polri. ‘’Pak Kapolri minta saya untuk klarifikasi masalah itu. Data-data rekening itu masih kami pelajari. Ada tim yang sedang menelusuri sekarang ini,” kata Ito Sumardi. (nas/son)
Operasi Berantas Jaya Sasar Street Crime ANGKA kriminalitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya makin mengkhawatirkan. Tidak hanya itu, kriminal jalanan makin berani dan brutal dalam melakukan aksinya. Apa yang harus dilakukan polisi untuk menekan angka kriminalitas ? Anggota Polda Metro Jaya menggelar Operasi Berantas Jaya guna menekan dan mengantisipasi jumlah tindak kejahatan, pada 20 hingga 29 Mei 2010. ‘’Kegiatan ini tergantung tren perkembangan kasus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar di
Jakarta, kemarin. Boy mengatakan target Operasi Berantas Jaya itu menitikberatkan terhadap kejahatan jalanan (street crime), pencurian dan premanisme yang meresahkan masyarakat. Boy menuturkan tingkat kejahatan menunjukkan indikasi
peningkatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Polda Metro Jaya sehingga polisi menggelar Operasi Berantas Jaya 2010. Polda Metro Jaya mencatat peningkatan kasus periode April hingga Mei 2010 mencapai 12,46 persen atau 1.124 kasus dibanding sebelumnya dengan kategori kejahatan konvensional, pelanggaran hak asasi manusia, kekayaan negara dan pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan, jumlah ke-
jahatan pada pekan ke-17 mencapai 1.124 kejadian dengan kasus terselesai sekitar 683 kasus (60,7 persen) dan pekan ke18 sebanyak 1.284 kejadian (kasus terselesaikan 773 kasus atau 60,2 persen). Sementara itu, lokasi yang dianggap rawan kejahatan, yakni Polres Jakarta Selatan sebanyak 207 kasus dan Polres Jakarta Timur (187 kasus), sedangkan penyelesaian kasus tertinggi di Polres Jakarta Barat mencapai 151 kasus dari 168 dan Polres Jakarta Pusat (164 dari 187 kasus).
Polda juga mengklasifikasikan jenis kejahatan tertinggi untuk judi di wilayah Jakarta Utara dan Kota Bekasi, tindakan premanisme (Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Timur), narkoba (Jakarta Selatan dan Bekasi Kota). Tingkat kejahatan jalanan tercatat terbanyak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, pencurian kendaraan bermotor (Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Kabupaten Tangerang) dan pencurian dengen kekerasan (Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang). (ant)