Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.137 tahun IV Selasa, 20 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Kurangi Utang Luar Negeri
KUKM Hadapi Tantangan Berat
Belum Berkembang
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengurangan pembiayaan baru dari luar negeri berbentuk utang, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ...hal. 1
MENTERI Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menilai saat ini sektor koperasi dan UKM menghadapi berbagai masalah dan tantangan berat di antaranya krisis energi, krisis pangan, dan tantangan ...hal. 2
PRODUKTIVITAS UMKM per unit usaha dan pertenaga kerja selama 2002-2008 dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti. “Dari sisi produktivitas, atas dasar harga konstan tahun 2000 ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Luna Maya Jalani Wajib Lapor
Suluh Indonesia/ant
TDL - Dirut PLN Dahlan Iskan mengikuti pembahasan kenaikan tarif dasar lisrik (TDL) bersama Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin. Dewan tetap mempertanyakan keputusan tak populer pemerintah tersebut.
TDL Tak Naik
Berdampak Buruk JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan keputusan pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan mengurangi subsidi listrik merupakan pilihan sulit. “Sama halnya dengan pengurangan subsidi BBM di waktu yang lalu, apabila tidak diambil maka dampak buruknya lebih besar,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Sebenarnya, kata Presiden Yudhoyono, keputusan itu diambil untuk melindungi konsumen ekonomi lemah. Kenaikan TDL pun tidak terlalu tinggi, rata-rata 10 persen. Untuk itu, pemerintah akan melaku-
kan pengawasan sehingga kenaikannya tidak melebihi target. “Kita sudah hitung dampak kenaikan dan ongkos produksi, dari perusahaan kita. Akibat kenaikan itu mari kita kontrol, kita pastikan tidak ada penyimpangan,” ujarnya. Presiden mengatakan, telah memerintahkan Menko Perekonomian untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat dan efektif. Dengan demikian, apa yang dilakukan PLN, dunia usaha, dan industri juga tepat sasaran. ‘’Tidak kesana-kemari, dengan demikian tidak mengorbankan rakyat,” kata Presiden Yudhoyono. Presiden menegaskan terpenting adalah mengontrol
dan memastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan memanfaatkan kenaikan TDL ini. Secara moral, menurut Presiden Yudhoyono tidak bisa dibenarkanmanakala ada perusahaan yang melakukan aji mumpung memanfaat situasi ini untuk mengambil keuntungan secara sewenang-wenang. Karena itu, Kepala Negara berencana meninjau langsung perusahaan industri dengan para menteri terkait. ‘’Saya tidak akan segan-segan untuk memberikan peringatan kepada mereka yang sama sekali tidak punya hati dengan menaikkan ongkos produksi, baik barang dan jasa, dengan melebihi kepatutan,” tegasnya.(har)
Rekening Gendut Pati Polri
Satgas Siap Bertindak Tegas JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menunggu hasil telaahan pihak kepolisian atas sejumlah rekening perwira kepolisian yang dianggap tidak wajar untuk menyikapi kasus tersebut. ‘’Kita harus serius mencermati hasil kajian dari kepolisian dan Satgas dalam batas kewenangannya akan mempelajari dengan sangat hati-hati laporan ini. Kalau kemudian ada dugaan praktik mafia hukum, Satgas akan juga melakukan langkah-langkah yang tepat dalam batas kewenangan,’’ kata Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Menurut Denny, Satgas menghormati penyusunan laporan yang dilakukan pihak kepolisian. Denny menambahkan, Satgas serius dalam mencermati kajian kepolisian tersebut. Denny mengatakan, kalau laporan kepolisian sudah benar tentu Satgas akan support (dukung-red) tapi jika laporan kepolisian ini masih menyisakan persoalan-persoalan dan jika itu ter-
kait dengan praktik mafia hukum maka akan ada langkah-langkah yang harus dilakukan juga oleh Satgas sebagai unit kerja presiden untuk memberantas mafia hukum. Beberapa jenderal Polri telah diduga memiliki tabungan yang mencapai miliaran bahkan puluhan miliar rupiah yang diperkirakan diperoleh dari praktik-praktik yang melanggar hukum. Tabungan itu dicurigai karena tidak mungkin didapat dari gaji yang mereka peroleh setiap bulannya sebagai anggota Polri. Denny mengatakan, Satgas menghormati proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Namun, Satgas juga mendengarkan masukan dari masyarakat, khususnya kalangan media dan lembaga swadaya masyarakat, yang cukup kritis atas kajian rekening gendut tersebut. Seperti diwartakan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Edward Aritonang mengatakan, 17 dari 23 rekening polisi, yang sempat dideteksi dan dicurigai PPATK terbukti wajar. (har/son)
Aset Obligor BLBI Diduga Raib JAKARTA - Jaksa Agung, Hendarman Supandji memerintahkan penyelidikan dugaan penjualan aset milik obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh oknum jaksa. ‘’Informasi itu, akan ditindaklanjuti apakah benar barang bukti itu (dari kasus BLBI) dijual,” katanya di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, namanama yang tersangkut kasus BLBI tersebut, antara lain, Samadikun Hartono pemilik Bank Modern dalam kasus korupsi Rp169 miliar, David Nusawijaya dari Bank Umum Servitia Rp1,2 triliun, Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongean Komisaris dan Direksi Bank Harapan San-
tosa Rp1,9 triliun. Kemudian, Bambang Sutrisno dan Andrian Kiki Ariawan Bank Surya Rp2,9 triliun dan Eddy Tanzil yang membobol Bank Bapindo Rp1,3 triliun. Berdasarkan informasi, sejumlah aset dari buronan BLBI tersebut, sampai sekarang belum teradministrasi dengan baik, misalnya Eddy Tanzil memiliki tanah 30 ribu hektar di Bogor, Jawa Barat, dan Alm Hendra Rahardja memiliki tanah di kawasan Jalan Pakubuwono dan Permata Hijau yang saat ini berdiri sejumlah apartemen. Ia menambahkan yang diselidiki untuk kasus pidana
soal aset obligor BLBI itu, seperti bagaimana proses lelangnya apakah asetnya tidak laku atau harganya terlalu tinggi. Di bagian lain, ia menyebutkan alat bukti BLBI sendiri sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. ‘’Dari kebijakan pemerintah dalam rapat pleno 2008-2009, penanganan kasus BLBI itu, diserahkan kepada menkeu,” katanya. Sebelumnya, Tim Pemburu Koruptor mengaku saat ini masih mengevaluasi aset para koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta pengejaran terhadap buronan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. (nas)
JAKARTA - Artis Luna Maya melakukan wajib lapor di Mabes Polri, kemari sekitar pukul 10.45 WIB dengan didampingi Tim kuasa hukum, Aga Khan. Luna datang dengan mobil CRV warna coklat tua bernomor polisi B 8 UCI, menggunakan kerudung warna kuning dan celana jeans, kemudian masuk melalui pintu belakang ruang pemeriksaan Mabes Polri. Aga Khan mengatakan, kedatangan Luna untuk memenuhi wajib lapor dan tanda tangan. Namun usai wajib lapor, Luna Maya hanya bungkam. Aga Khan yang mendampingi Luna pun demikian tidak memberi komentar yang menanyakan seputar pelaksanaan wajib lapor kliennya. Secara terpisah, Kapenum Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) Polri Kombes Pol Marwoto Soeto mengatakan, Luna melaksanakan wajib lapor pada Senin dan Kamis. Untuk diketahui, penetapan status tersangka untuk Luna dan Cut Tari yang mulai ditetapkan pada Kamis (8/7) dan hanya dikenakan wajib lapor tidak ditahan. Selanjutnya, para penyidik akan melakukan pemberkasan kepada tiga tersangka yakni Ariel, Luna dan Cut Tari secara terpisah untuk diajukan ke pihak penuntut. Kedua artis yang diduga terlibat dalam pembuatan video porno dengan artis Nazriel Irham alias Ariel dan diancam dengan pasal 282 KUHP tentang asusila. Polri sebelumnya sudah menetapkan tersangka Ariel dan telah menahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri sejak Selasa (22/6). Cut Tari dan Luna Maya bahkan telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik, namun hal tersebut tidak memperngaruhi penyidikan. Polri sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan identifikasi fisik untuk memastikan pemeran dalam video asusila tersebut. Identifikasi fisik dengan menggunakan anatomi forensik yang merupakan salah satu cara untuk mengungkap kasus melalui investigasi kejahatan secara ilmiah (scientific crime investigation). (nas)
Seorang Diduga Teroris
Ditangkap di Sragen SRAGEN - Seorang warga yang diduga teroris ditangkap polisi setelah menjalani Shalat Maghrib di Mushalla Al Huda, Kampung Ngledok, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jateng pada Minggu (18/7). ‘’Orang tersebut bernama Mu`arifin (30), warga Banyuanyar, Kota Solo,” kata Kapolsek Sambirejo AKP Hariyanto di Sragen, kemarin. KHariyanto mengatakan, Mu‘arifin berada di desa tersebut karena mengantar istrinya, Naim Murniati (22), yang hamil tua ke rumah orang tua Naim di Sragen. ‘’Mu`arifin sudah berada di desa tersebut sejak Jumat (16/7),” katanya. Menurut dia, Arifin dan Naim sudah menikah sejak 2008. ‘’Naim sendiri tidak ikut ditangkap,” katanya seraya mengatakan, pihaknya saat ini belum mengetahui keterlibatan Mu‘arifin dalam tindakan terorisme. Sementara itu, sejumlah saksi mata penangkapan mengatakan Mu’arifin ditangkap oleh puluhan petugas kepolisian. ‘’Dalam penangkapan tersebut, ada puluhan petugas kepolisian yang mengendarai tiga sepeda motor secara berboncengan dan sekitar empat mobil jenis Toyota Avanza,” kata saksi mata Sutanto. Saat akan terjadi penangkapan tersebut, kata dia, para petugas kepolisian memarkirkan kendaraan mereka di sekitar halaman Mushola Al Huda tempat ditangkapnya Mu’arifin. ‘’Ketika kami tanya ada kepentingan apa petugas tersebut di kampung kami, mereka mengatakan hanya mengenai permasalahan jual beli tanah,” kata dia. Usai solat Maghrib, lanjut dia, petugas tersebut menangkap Arifin yang ketika itu tidak melakukan perlawanan dan membawa Mu’arifin tanpa diketahui tujuannya. Seorang saksi mata lainnya, Tri Harsono mengatakan, selain melakukan penangkapan terhadap Mu’arifin, petugas kepolisian yang mengenakan pakaian hitam-hitam dengan membawa senjata laras panjang tersebut mendatangi rumah mertua Mu’arifin yang berada tidak jauh dari Mushola. ‘’Saya tidak mengetahui apa yang mereka lakukan,’’ katanya. (ant)