Edisi 20 Agustus 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No.159 tahun IV Jumat, 20 Agustus 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Industri Gula Nasional

Diperkirakan Terus Menguat

BI Tekan Inflasi

KADIN Indonesia menilai industri gula nasional tidak efisien mulai dari sektor hulu hingga ke hilir sehingga produksi gula nasional terus menurun hingga terancam mencapai titik terendahnya. “Ketidak efisienan ...hal. 1

PENGAMAT pasar saham, Krisna Dwi Setiawan memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia masih akan bergerak naik lagi, karena sentimen pasar global ...hal. 2

BANK Indonesia akan berupaya menekan laju inflasi hingga terus menerus berada di bawah lima persen setiap tahun. “Inflasi hingga 10 tahun ke depan akan kami upayakan di bawah 5 persen untuk menjaga ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

DPR Desak Pemerintah

Usir Dubes Malaysia

Suluh Indonesia/ant

MONOLOG - Sutradara teater Putu Wijaya membawakan sebuah monolog berjudul Penghormatan buat Nelson Mandela pada penutupan pameran lukisan pelukis Taufan S Chandranegara di Jakarta, kemarin.

DPR Berusaha Loloskan

Rumah Aspirasi JAKARTA - Meski telah memicu kontroversi di masyarakat, tetapi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tetap membahas rumah aspirasi. Wakil Ketua BURT DPR Refrizal di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin membenarkan bahwa pihaknya menempatkan rumah aspirasi sebagai agenda pembahasan pada masa sidang ini. Selain rumah aspirasi, BURT juga telah mengagendakan untuk membahas peran kehumasan bagi DPR dan pengaduan masyarakat. ‘’Jadi, ada tiga agenda utama BURT pada masa sidang I ini,” katanya. Selain akan membahas soal kehumasan DPR, BURT pada masa sidang I DPR ini akan

fokus membahas dua agenda lainnya, yakni rumah aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kalau untuk pengaduan masyarakat, DPR akan meningkatkan pelayanan dari pengaduan masyarakat terkait dengan DPR. Surat-surat yang masuk dari masyarakat ke DPR akan direspons secara cepat dan harus mempertanggungjawabkan pengaduan masyarakat tersebut. ‘’Misalnya, ada pengaduan terkait komisi, maka komisi yang bersangkutan harus segera merespons pengaduan tersebut. Selama ini tidak tahu ke pada siapa dan bagaimana follow up-nya. Ini yang akan kita perbaiki semua dan diharapkan masa sidang pertama ini bisa selesai semua,” kata

Refrizal. Dia juga menjelaskan bahwa BURT akan menambah anggaran untuk kehumasan Sekretariat Jenderal DPR RI. ‘’Kalau anggaran ‘kan saat ini sudah ada untuk kehumasan, tapi kalau kurang nanti akan kita tambah dan kalau sudah cukup ya buat apa lagi,” kata Refrizal. Namun Refrizal belum bisa menyebutkan alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk perbaikan kehumasan DPR. ‘’Saya lupa akan berapa banyak penambahan anggaran untuk kehumasan itu,” katanya. Menurut Refrizal, pembahasan unit kerja humas Setjen DPR nantinya diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil kerja. (har)

Wapres Ingatkan

Elit Jangan Saling Menjatuhkan JAKARTA - Wapres Boediono menegaskan, demokrasi yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia jangan sampai kembali ke titik nol. ‘’Jika demokrasi kita kembali ke titik nol , maka biaya sosial yang harus ditanggung sangat besar,” katanya saat memberikan pembekalan pada peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) XLIV Lemhanas di Jakarta, kemarin. Wapres menegaskan, untuk melanggengkan demokrasi yang sedang berjalan, maka perlu konsolidasi oleh para elit politik. ‘’Masing-masing elit politik harus bermain sesuai aturan main, sambil saling berkonsolidasi sehingga terwujud sistem demokrasi yang solid,” ujarnya. Boediono menambahkan, jika masih ada celah dalam aturan main yang ada, masing-masing elit politik jangan saling memanfaatkan untuk menjatuhkan satu sama lain. Boediono menjabarkan, demokrasi yang solid akan mendukung pemerintahan yang efektif. Pemerintah yang efektif, akan menciptakan per-

tumbuhan ekonomi nasional yang menyejahterakan rakyat secara adil dan merata. ‘’Saya tahu, tidak mudah untuk para elit dengan berbagai kepentingan berkonsolidasi, mendukung pemerintahan yang efektif dan perekonomian nasional yang tumbuh pesat. Namun, itu bukan berarti tidak dapat dilakukan,” ujarnya. Berdasar buku The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad is a book” karangan Fareed Zakaria, Wapres menggambarkan, demokrasi akan sukses jika pendapatan per kapita masyarakatnya mencapai 6.600 dolar AS/ tahun. ‘’Pada 2007 income per kapita kita sudah mencapai 4.000 dolar AS. Tetapi bukan berarti, kita akan gagal. Demokrasi kita yang telah berjalan dengan sekitar pendapatan per kapita 2/3 tersebut, masih dapat berjalan baik,” tuturnya. Wapres mencontohkan, India dengan pendapatan per kapita di bawah 6.600 dolar AS demokrasinya tetap berjalan baik dengan segala tantangan yang dihadapi. (ant)

Seleksi Calon Kapolri Dimulai JAKARTA - Menko Polhukam sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya mulai menyeleksi delapan calon Kapolri. ‘’Ya sudah ada beberapa yang masuk,” katanya usai mendampingi Wapres Boediono menerima peserta Program Pendidkan Regular Angkatan(PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, kemarin. Djoko mengatakan, beberapa nama yang diserahkan Kapolri tersebut terdiri atas perwira bintang dua dan bintang tiga. Djoko mengatakan

Kompolnas segera mengevaluasi riwayat hidup dari namanama calon kapolri yang layak dan menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Bambang Hendarso Danuri pensiun pada Oktober 2010. Ia menyebutkan syaratsyarat normatif yang harus dimiliki oleh calon Kapolri, yaitu integritas, kapabilitas, dan kemampuan. ‘’Selain itu, pengalaman, rekam jejak sepanjang perjalanan karir, dan kepangkatan,” katanya. Djoko menambahkan, Kapolri baru harus mewujud-

kan reformasi di tubuh Polri dalam beberapa bidang seperti pelayanan publik, perlindungan terhadap masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Adnan Raja Pandu mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi calon kapolri pada September 2010. ‘’Kita kemungkinan melaksanakan verifikasi untuk calon kapolri dan saat ini Ketua Kompolnas sudah ada surat resmi dari kapolri yang di dalamnya ada delapan nama calon kapolri,” ujarnya. (ant)

JAKARTA - DPR mendesak Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar Republik Indonesia dari Malaysia dan meminta Duta Besar Malaysia untuk kembali ke negaranya untuk menunjukkan ketegasan sikap Indonesia terhadap Malaysia. ‘’Dengan memanggil pulang Dubes Indonesia dari Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia ke negaranya, Malaysia tidak meremehkan Indonesia,” kata Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Tantowi, selama ini diplomasi Indonesia terhadap Malaysia terlalu lembek sehingga Malaysia berani meremehkan Indonesia. Kejadian penangkapan tiga petugas KKP oleh polisi air Malaysia, kata dia, adalah kejadian kesekian kalinya dilakukan Malaysia yang meremehkan harga diri bangsa Indonesia, tapi Indoneia tidak berani memberikan sikap tegas. ‘’Saya sudah menanyakan kepada Menlu, dan mendapat jawaban karena banyak TKI di Malaysia,” katanya. Anggota Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, tindakan Malaysia yang meremehkan bangsa Indonesia berbeda dengan persoalan TKI, sehingga tidak bisa disamakan. Meskipun Indonesia menerima devisa hingga Rp100 triliun dari sektor tenaga kerja di luar negeri, kata dia, tapi jika harga diri bangsa Indonesia berkali-kali diremehkan maka nilainya tidak sebanding dengan nilai devisa yang diterima. Anggota Komisi I DPR lainnya Ahmad Muzani menilai, sikap Malaysia itu menyakitkan, dan ini terjadi akiat diplomasi bukan hanya lembek tetapi minder. Seharusnya, menurut Sekjen Partai Gerindra ini, pemerintah bisa lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan nelayan Malayasia. Ia menilai hal ini bukan persoalan kecil masalah pencurian ikan oleh nalayan Malaysia, tetapi lebih dari itu persoalan menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa, karena Malaysia sudah berulang kali meremehkan Indonesia. Oleh karena itu, penanganannyapun harus disikapi secara tegas. Pemerintah, tegas Muzani, seharusnya bisa mengambil sikap tegas seperti menghentikan kerjasama perdagangan, menghentikan perundingan untuk waktu yang ditentukan dan sikap tegas lain yang dapat memberi efek jera. Sedangkan untuk waktu dekat ini, sikap tegas yang diambil adalah dengan menarik Dubs RI di Malaysia. Anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, dalam menyelesaikan kasus ini dapat dilakukan melalui diplomasi damai yakni meminta Dubes Malaysia memberikan klarifikasi bagaimana duduk persoalan sebenarnya. (ant/har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 20 Agustus 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu