Edisi 20 Desember 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Senin, 20 Desember 2010

Pembahasan OJK Diperpanjang

IHSG Akhir Pekan Menguat

Siap Kelola Dana Asing

SEPERTI diprediksi semula, pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara Pemerintah dan DPR bakal diperpanjang hingga tahun depan. Meski begitu belum jelas kapan pembahasan ...hal. 1

INDEKS Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia pada akhir pekan ini ditutup menguat meskipun sempat mengalami fluktuasi selama perdagangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 9,581 poin ...hal. 2

LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM siap mengelola dana asing untuk memperbesar dana bergulir yang akan digulirkan kepada koperasi dan UKM yang belum layak menerima kredit dari bank ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 237 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

SEMIFINAL - Pesepakbola timnas Indonesia Christian Gonzales (kanan) bersama Firman Utina (kiri) merayakan gol pertama saat melawan Philipina pada semifinal kedua AFF Suzuki Cup di Jakarta, kemarin.

Timnas Indonesia

Menatap Juara

RUUK Yogyakarta

Akan Ada Titik Temu JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku yakin pembahasan RUUtentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan mencapai titik temu. ‘’Saya yakin nanti akan ada titik temu,” kata Anas usai makan siang di warteg Sunda Kelapa Jakarta, kemarin. Pemerintah pekan kemarin sudah mengirimkan draf RUUK DIY untuk dibahas di DPR. Dalam draf tersebut pemerintah mengusulkan adanya gubernur utama bagi Sultan Yogyakarta dan gubernur definitif. Selain itu dalam draf tersebut juga diusulkan pengisian jabatan gubernur DIY dilakukan melalui pemilihan langsung. ‘’Sekarang bola sudah ada di DPR. Ini kesempatan DPR untuk membahas dengan pikiran yang jernih,” kata Anas. Anas meminta pembahasan bisa dilakukan dengan baik dan bisa dihindari politisasi terhadap persoalan ini. Selama ini, tambahnya, haru birunya persoalan RUUK DIY karena pembicaraan sangat politis. ‘’Dan perdebatan hanya pada satu titik soal penetapan pemimpin, mau pemilihan langsung atau penetapan. Padahal sebenarnya persoalan lebih luas setidaknya ada tujuh isu penting,” kata Anas. Menurut Anas, Partai Demokrat akan mendengarkan aspirasi masyarakat DIY dan juga asapirasi rakyat Indonesia. ‘’Ini bukan untuk DIY saja tetapi untuk NKRI,” kata Anas. Menurut Anas, selama ini aspirasi masyarakat DIY ada yang sudah disuarakan secara terbuka tetapi juga ada yang secara diam. Yang diam pun, tambah Anas, juga harus didengarkan. Yang terpenting, tambah Anas, perlu pemikiran dan kajian mendalam apa kelemahan dan kelebihan jika pemilihan langsung. Begitu juga, tambah Anas, harus tahu pula apa kelebihan dan kelemahan jika model penetapan dilakukan. Sementara anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharly mensinyalir, ada tokoh-tokoh yang memanfaatkan polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta untuk menjatuhkan citra dan popularitas Presiden Yudhoyono. (ant)

JAKARTA - Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Philipina pada partai semifinal kedua AFF Suzuki Cup 2010 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, kemarin. Dengan hasil ini, Indonesia mengoleksi agregat dengan dua gol. Pada leg pertama, Indonesia menang 10, sehingga memuluskan langkah Indonesia ke final. Tim Merah-Putih yang ditangani pelatih Alfred Riedl mengubah sedikit formasi dengan memasukkan striker Yongki Ariwibowo dan mencadangkan Irfan Bachdim sejak awal pertandingan. Sementara Philipina dengan besutan pelatih Simon Alexander McMenemy tetap pada formasi yang sama seperti di leg pertama partai semifinal ini. Babak pertama, Indonesia beberapa kali mencoba melalui duet baru antara Yongki dan Gonzales menerobos pertaha-

nan Philipina. Pada menit ke-10, tercipta peluang lewat kaki Gonzales yang dapat umpan terobosan, namun masih mampu diamankan kiper Philipina Neil. Selang sepuluh menit kemudian, Gonzales mendapat umpan matang dari tengah, namun tandukannya masih terlalu lemah. Demikian juga terjadinya kemelut di gawang Philipina pada menit ke-21 tetapi belum membuahkan gol. Pada menit ke-33, satu peluang kembali dibangun Indonesia lewat kaki M Nasuha dan dilanjutkan Oktomaniani namun masih melebar ke atas gawang Philipina. Termasuk tendangan M Ridwan yang mendapat umpan dari Firman Utina di menit ke-38. Pertandingan sedikit ketat menjelang berakhirnya babak pertama ini, dan wasit mengeluarkan kartu kuning untuk

Philipina karena melakukan pelanggaran keras. Baru di menit ke-43, Gonzales membobol gawang Philipina. Gol itu tercipta lewat tendangan kedua dari Gonzales dari jarak jauh. Tendangan pertamanya membentul pemain lawan dan kembali mengarah kepadanya dan mampu diselesaikan dengan baik yang menggetarkan gawang Neil, dan kedudukan berubah 1-0. Wasit Ali dari Bahrain memberikan satu kartu merah untuk pemain Philipina Ian Bayona, dan dua kartu kuning masingmasing untuk Robert James dan Christopher. Hasil ini membawa Indonesia menuju final yang akan menghadapi Malaysia. Indonesia tercatat pernah tiga kali menembus final. Sementara Malaysia sudah lebih dulu ke final tahun ini setelah menumbangkan Vietnam. (ant)

2011, Birokrat Terima Remunerasi JAKARTA - Kebijakan remunerasi yang akan cair bulan Januari 2011 mendatang diharapkan membawa perubahan dalam pencegahan korupsi di lingkup birokrasi. Untuk itu, kenaikan gaji bagi PNS tersebut harus diikuti dengan perubahan perilaku para birokrasi agar tidak lagi melakukan praktik korupsi. ‘’Kinerja diperbaiki, moral diperbaiki, pengawasan diperketat. Kalau masih korupsi juga, ya dijejek saja,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Bibit mengaku setuju bila pemerintah melakukan remunerasi setinggi-tingginya bagi birokrasi. Dia berharap kenaikan gaji bagi PNS jangan sampai lebih rendah dari harga kebutuhan barang. Seperti diketahui, Polri dan TNI telah menerima remunerasi berdasarkan Keputusan Presiden. Dengan Keppres tersebut maka awal tahun depan kedua lembaga ini akan menerima kenaikan gaji. Kenaikan gaji oleh pemerintah setelah ada kesepakatan dengan DPR tentang pemberian remunerasi bagi TNI dan Polri terhitung sejak 1 Juli 2010. Untuk kenaikan gaji di lembaga TNI dan Polri dikucurkan anggaran sebesar Rp 5,3 tri-

liun. Dari jumlah itu, TNI memperoleh anggaran Rp 3,3 triliun, dan Polri sebesar Rp 1,9 triliun. Selain bagi anggota TNI dan Polri, kenaikan tunjangan kerja juga diberikan kepada pegawai di empat lembaga lain yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan. Anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan menjelaskan mekanisme pemberian remunerasi ini akan dilakukan dengan cara dirapel hingga enam bulan terakhir, terhitung sejak 1 Juli 2010. Sementara pencairannya akan dilakukan mulai 1 Januari 2011. ‘’Dengan lahirnya keputusan remunerasi ini, saya berharap TNI akan semakin profesional kedepannya. Tidak boleh lagi prajurit terlibat dalam praktik bisnis militer maupun penyimpangan anggaran,” ujarnya. Ramadhan menegaskan bahwa Komisi I DPR akan meningkatkan pengawasan anggaran terhadap TNI. Penyalahgunaan anggaran akan mendapatkan sanksi yang keras. ‘’Anggaran TNI harus benar-benar ditujukan bagi pembangunan postur dan kesejahteraan prajurit,” pintanya. (har)

Sumbang Parpol

Buka Peluang Korupsi JAKARTA - Sumbangan pengusaha kepada partai politik maksimal sebesar Rp 7,5 miliar dalam UU Partai Politik yang baru membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. ‘’Sekarang mana ada orang nyumbang yang cumacuma. Pasti ada maksudnya,’’ kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto usai diskusi di Jakarta, kemarin. Bibit berpendapat ada kepentingan tertentu kepada pihak penyumbang kepada partai politik tertentu untuk kepentingannya. ‘’Itu pasti ada maksudnya. Entah itu dapet proyek atau yang lainnya,” papar dia. Oleh karena itu, kata Bibit, untuk menghindari terjadinya praktik korupsi antara pengusaha dengan parpol tertentu maka penggunaan uang oleh parpol terutama menjelang pemilu tidak boleh jor-joran apalagi menggunakan cara money politic. Ia berpandangan, sebaiknya kampanye yang dibiayai oleh parpol hanya kampanye radio dan televisi saja atau koran. Sedangkan kampanye rapat terbuka dengan menghimpun orang banyak sebaiknya difasilitasi pemerintah, termasuk gaji pengurus parpol. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 20 Desember 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu