Edisi 21 Januari 2011 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 21 Januari 2011

Subsidi BBM Dipertahankan

Saham Tak Mengkhawatirkan

Evaluasi Internal Mandala

MENKO Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa pemerintah tetap akan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak internasional saat ini naik mencapai di atas asumsi ...hal. 1

SENTIMEN negatif yang membayangi pasar saham dalam negeri pekan ini memicu dana asing yang keluar (capital outflow) tidak terlalu mengkhawatirkan kendati keluarnya dana itu terus bertambah ...hal. 2

KEMENTERIAN Perhubungan masih menunggu dan akan terus memantau hasil evaluasi internal Mandala Airlines sebelum menentukan nasib operasional maskapai penerbangan itu. “Kita tunggu evaluasi ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 15 tahun V

Suluh Indonesia/ant

LINTAS AGAMA - Sejumlah tokoh lintas agama mendirikan Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan yang disusul dengan pembentukan ‘Rumah Pengaduan Kebohongan Publik’ yang merupakan gerakan moral tanpa adanya campur tangan politik apapun dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY Menilai

DPR Dorong

Satgas Tak Salah JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhyono tidak melihat ada yang salah dengan eksistensi Satuan Tugas (Satgas) Mafia Pemberantasan Hukum sehingga semangat pembentukan Satgas untuk memerangi korupsi harus didukung. ‘’Pembentukan Satgas ini jelas, untuk menindaklanjuti apa yang telah dicanangkan dalam Inpres No.5/ 2004 terkait dengan percepatan pemberantasan korupsi,” ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Jakarta, kemarin. Penegasan tersebut disampaikan Julian menjawab apakah Presiden akan melakukan evaluasi terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait pernyataan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan. Kepala Negara, kata Julian, justru meminta Satgas memberikan klarifikasi kepada pub-

lik untuk menjelaskan persoalan sebenarnya. Menurut Julian, Satgas dibentuk berdasarkan Keppres No 37 tahun 2009 yang tujuannya membantu mempercepat pemberantasan mafia hukum dengan berkordinasi, berkerja sama, melakukan evaluasi, dan penanganan bersama-sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, BPK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Soal kebenaran testimoni Gayus terkait Satgas yang dinilai telah mempolitisasi kasusnya, Julian menegaskan hal itu masih harus dibuktikan. ‘’Seperti pesan Presiden, kebenaran yang sebenar-benarnya dan fakta yang benar-benar terjadi harus diungkapkan, karena kebenaran di atas segalanya dan hukum tidak boleh

memandang perbedaan dalam kategori yang lain,” kata Julian. Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta semua pihak tidak menelan mentah-mentah curhat Gayus. Semua harus dibuktikan dan dilakukan klarifikasi kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. ‘’Dibuktikan dulu omongan Gayus, itu harus dibuktikan. Dan, klarifikasi dari Satgas juga harus diperhatikan,” kata Djoko. Ia menilai, klarifikasi dan pembuktian ucapan Gayus menjadi hal yang wajib dilakukan. Tidak lantas percaya begitu saja, kemudian malah membonsai upaya penegakan hukum. ‘’Jangan terus semua orang percaya Gayus, kalaunggak percaya Satgas, ya diklarifikasi. Pokoknya semua diklarifikasi dua-duanya, mana yang benar,” ingatnya. (har/son)

Satgas Fokus Mafia Pajak JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan terus berfokus pada pengungkapan mafia pajak dan peradilan meski ada tuduhan terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan mengenai kinerja Satgas terhadap kasusnya. ‘’Selanjutnya kita fokus ke upaya mengungkap mafia pajak dan peradilan. Instruksi presiden jadi pegangan untuk ungkap tuntas isu Gayus,” kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Denny menjelaskan, mengenai instruksi Presiden Yudhoyono yang menunggu laporan Satgas terkait pernyataan Gayus usai persidangan di PN Jakarta Selatan, ia tidak menyebutkan secara spesifik apakah sudah diserahkan pada Presiden. Ia hanya menjelaskan bahwa sebagian besar materi laporan sama dengan materi keterangan pers Satgas. Pada dasarnya laporannya akan sama dengan klarifikasi,” kata Denny. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menegaskan, Polri akan mengusut dan mendalami kebenaran pengakuan Gayus Tambunan yang disampaikan setelah divonis tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi. ‘’Sekali lagi itukan pengakuan Gayus. Tentunya kita harus melengkapi saksinya, fakta hukum dan alat bukti

untuk membuktikan keterangan Gayus. Itu akan kita lakukan penyelidikan,” kata Kapolri. Timur menjelaskan, upaya penyelidikan itu akan melibatkan instansi lain, seperti PPATK, BPK, BPKP, dan KPK. ‘’Jadi semua tergantung pada dari apa yang kita temukan,” katanya. Menurut Timur, Polri akan bekerja maksimal, termasuk menindaklanjuti putusan majelis hakim dalam kasus yang menjerat Gayus. Putusan itu mencantumkan unsur turut serta, yaitu bahwa Gayus melakukan tindak pidana bersama orang lain, sehingga ada tanggung jawab berjenjang atau bersama-sama. ‘’Sekali lagi kalau keterkaitan dengan turut serta kalau hasil vonis ada kekuatan yang tetap tentunya akan kita tindak lanjuti,” kata Timur. Sementara Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, Polri sedang mencari bukti awal untuk memanggil Denny Indrayana. ‘’Semua masalah kalau mau melakukan pemanggilan ada prosedurnya, tentunya kita harus mencari dulu bukti permulaan,” katanya. Ito mengatakan, segala pernyataan yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. ‘’Polri akan meneruskan langkahpenegakan hukum, oleh karena itu sekecil apapun informasi terus dikembangkan,” katanya. (har/wnd)

KPK Lanjuti Inpres JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mendorong KPK segera menindaklanjuti instruksi presiden (Inpres) guna mempercepat pengusutan kasus mafia pajak yang terkait dengan Gayus Tambunan. ‘’KPK hendaknya segera masuk dan mengambilalih penanganan kasus mafia pajak,” katanya di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Menurut Trimedya, KPK terlalu lama menunggu kasus mafia pajak dan belum menindaklanjutinya. Ia merasa heran, karena KPK baru meminta gelar perkara yang menunjukkan KPK belum melakukan supervisi. ‘’Masak terhadap kasus sebesar ini KPK belum melakukan supervisi. KPK baru masuk setelah mendapat desakan publik,” katanya. Trimedya mengharapkan, KPK bisa bekerja maksimal untuk menyelesaikan kasus mafia pajak sebagaimana janji Ketua KPK Busyro Muqqodas, ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR lalu. Sementara itu, penyidik Barskrim bersama Ditjen Pajak Kemenkeu meneliti 151 perusahaan wajib pajak. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ito Sumardi mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS). ‘’Dan tidak benar bahwa penelitian hanya dilakukan terhadap 44 perusahaan wajib pajak dan dilakukan secara bertahap,” kata Ito. Menurut Ito, penyidik Polri diberikan akses seluas-luasnya oleh Ditjen Pajak untuk memeriksa data apa yang dibutuhkan. Polri sudah menerima 151 dokumen pajak perusahaan, di mana 44 perusahaan di antaranya ditangani Gayus. (wnd)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.