Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.138 tahun IV Rabu, 21 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
APBN Menyimpang
BBM Bersubsidi Diselewengkan
IPO Garuda Tak Terganggu
FRAKSI Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) minta pemerintah memberi penjelasan atas penggunaan anggaran sebesar Rp 27,4 triliun yang tak sesuai dengan peruntukan, alias terjadi penyimpangan ...hal. 1
ANGGOTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengatakan telah terjadi penyelewengan jutaan kilo liter BBM bersubsidi. “Kita menemukan distribusi BBM bersubsidi fiktif,” ...hal. 2
MENTERI BUMN Mustafa Abubakar memastikan rencana penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia tak akan terganggu, meskipun Direktur Keuangan Garuda Eddy Porwanto mengundurkan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Yusril Berharap ‘Bantuan Kolega’
Suluh Indonesia/ade
MENCIUM - Terdakwa kasus dugaan penyuapan dan menghalang-halangi penyelidikan KPK Anggodo Widjojo mencium tangan mantan JAM Intel Kejagung Wisnu Subroto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Pimpinan Komisi Demokrat
Dikocok Ulang JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan mengganti pimpinan fraksi dan pimpinan komisi sebelum masa reses DPR pada 30 Juli 2010. ‘’Ya, mudah-mudahan sebelum reses akan diganti semuanya,” katanya di Gedung DPR/MPR di Jakarta, kemarin Mustopa mengatakan pergantian tersebut berdasarkan evaluasi yang dilakukan DPP Partai Demokrat selama ini. ‘’Itu sekedar evaluasi saja, tidak ada kaitan dengan terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” katanya. Namun Mustopa belum bisa menyebutkan nama pimpinan
fraksi dan nama-nama pimpinan komisi. ‘’Kita masih menginventarisasi nama-nama yang cocok dengan keahlian anggota DPR,” kata Mutopa. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubaroq membenarkan akan dilakukan pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat dan pimpinan komisi dari Demokrat. ‘’Ya benar, akan dilakukan sebelum reses ini,” katanya. Mubaroq mengemukakan, dirinya sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saat itu, Anas mengatakan akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Pak
SBY dan Anas sudah berkomuniksi soal itu, Anas akan melaporkan pergantian ketua fraksi dan pimpinan komisi kepada SBY,” katanya. Untuk Ketua fraksi, Mubaroq menilai, Taufik Effendi dan Jafar Hafsah merupakan nama yang pantas untuk mengisi posisi tersebut. ‘’Saya kira banyak nama yang cocok untuk menjadi ketua fraksi, sebut saja Taufik Effendi dan Jafar Hafsah,” ujar Mubaroq. Terkait dengan adanya beberapa partai kecil yang akan bergabung dengan Demokrat, Mustopa mengatakan, pihaknya siap membangun asimilasi parpol dengan partai-partai di luar parlemen. (har)
Banyaknya Ledakan
DPR Bentuk Timwas Elpiji JAKARTA - DPR merencanakan membentuk tim pengawas elpiji menyusul banyaknya kasus ledakan akibat kebocoran gas baik dari tabung gas ukuran tiga kilogram maupun 12 kilogram. ‘’Kami sudah menjadwalkan rapat pimpinan khusus untuk membahas pembentukan timwas elpiji tersebut,” ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Anis, banyaknya kasus ledakan akibat penggunaan tabung elpiji tidak dapat dibiarkan begitu saja, apalagi dari kasus-kasus tersebut juga sudah menelan banyak korban jiwa. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, usul pembentukan timwas elpiji sudah pernah disampaikan dalam sidang paripurna sebelumnya, namun tidak ada respons dari pimpinan. Ia mengatakan kasus ledakan tabung gas ini harus mendapat perhatian serius, bukan sekedar dilimpahkan pada komisi-komisi di DPR. ‘’Kalau di komisi, kami sudah melakukan tugas
pengawasan, dalam kasus ini butuh sikap dari DPR sebagai lembaga,” tegas Aria Bima. Jika masih tidak ada respons dari pimpinan DPR, maka politikus dari PDIP ini akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket untuk memperjuangan masalah tabung gas yang sangat mengkhawatirkan masyarakat tersebut. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto mendesak pemerintah untuk menarik tabung gas yang bermasalah dari peredaran. Selama ini terhadap pesawat terbang yang bermasalah pemerintah bisa bersikap tegas dengan mengambil kebijakan melakukan grounded atau larangan terbang. ‘’Namun kenapa terhadap tabung gas yang sudah jelas-jelas menimbulkan banyak korban pemerintah tak bisa ambil tindakan tegas,” katanya. Totok mengatakan, ketegasan pemerintah tersebut diperlukan untuk mencegah jatuhnya korban lagi di masa mendatang akibat ledakan tabung elpiji tersebut. (har/son)
Tim Penyidik Independen Bubar JAKARTA - Tim khusus penanganan kasus mafia hukum atau biasa disebut Tim Penyidik Independen sudah resmi dibubarkan. ‘’Dari hasil pertemuan dengan Satgas Mafia Hukum, tim penyidik independen hari ini sudah dibubarkan dan kasus yang ditangani diserahkan ke Bareskrim Polri,” kata Kabid Penum Div Humas Polri Kombes Pol Marwoto Soeto di Jakarta, kemarin.. Menurut Marwoto, Kasus yang sudah selesai diserahkan ke kejaksaan dan jumlah tersangka 12 orang. Tim Independen Polri yang menangani mafia hukum kasus Gayus Tambunan dengan ala-
san sebagian besar penyidikan terhadap tersangka mafia hukum tersebut sudah diselesaikan, ujarnya. Acara pembubaran itu dilakukan di Rupatama Mabes Polri, dihadiri Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana. ‘’Pokoknya Pak Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang nggak hadir,” katanya. Sebanyak 12 tersangka mafia hukum kasus korupsi dan pencucian uang oleh Gayus Halomoan Tambunan, sudah selesai penyidikannya dan dil-
impahkan ke kejaksaan. ‘’Sampai ke SJ, Haposan (pengacara Gayus), itu yang sudah pelimpahan tahap dua para tersangka kasus Gayus, ada Kompol Arafat, Kapten (AKP Sri Sumartini, red), sudah dilimpahkan semuanya, kan tinggal sidang aja,” kata Marwoto. Sementara untuk dua tersangka terkait kasus Gayus, atasan Gayus berinisial HN dan MPM, penanganan kasusnya diserahkan ke Bareskrim Polri, termasuk mantan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Edmon Ilyas dan mantan Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Raja Erizman. (nas)
JAKARTA - Penyidik Kejagung berencana akan memanggil kembali tersangka kasus dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo. ‘’Nanti mereka akan kita undang kembali untuk diperiksa,” kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Arminsyah di Jakarta, kemarin. Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM, diperiksa lanjutan oleh Kejagung pada Selasa (20/7) sedangkan Hartono Tanoesudibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika, diperiksa pada Senin (19/7). Arminsyah mengatakan, jadwal pemanggilan kedua orang itu, belum ditentukan namun jika diperlukan akan langsung dilayangkan undangan untuk pemeriksaan lanjutan. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu nama-nama saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Yusril usai menjalani pemeiksaan mengaku, dirinya ditanyai 19 pertanyaan oleh penyidik Kejagung. Yusril menyatakan penyidik mengajukan pertanyaan terkait keberadaan Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan semua pertanyaan itu bisa dijawab. ‘’Ada 19 pertanyaan, sudah diajukan kepada saya dan semuanya sudah saya jawab baik-baik. Tidak ada satu pun yang tidak saya jawab,” katanya. Menurut Yusril, penyidik juga menanyakan dirinya apakah akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. ‘’Saya mengatakan iya untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, tapi itu akan kami diskusikan terlebih dahulu dan akan disampaikan ke Kejagung melalui surat seperti nama-nama saksi meringankan,” katanya. Ia menyebutkan saksi yang meringankan itu, terutama para anggota kabinet pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Saksi yang meringankan itu mungkin akan memberikan keterangan tentang permasalahan yang terkait dengan kebijakan pemerintah waktu memutuskan soal Sisminbakum. (nas)
Pengunggah Video Ariel
Diperiksa Intensif JAKARTA - Polri masih melakukan pemeriksaan terhadap RJ, tersangka yang diduga pengunggah pertama video porno Nazriel Irham alias Ariel. ‘’Sampai saat kami belum tahu hasilnya dan masih dilakukan pemeriksaan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Polri, katanya, sudah memiliki izin untuk menangkap dan menahan tersangka RJ, serta memiliki izin pemeriksaan dari kejaksaan. Tersangka RJ adalah tenaga teknisi untuk rekaman lagu-lagu pemusik tertentu. Tersangka RJ mengaku kenal dengan tersangka Ariel dan mengambil video porno dari komputer jinjing (laptop) milik Ariel walaupun sebelumnya Ariel sudah melarang RJ untuk mendekati komputer jinjing itu. ‘’Kita sudah mengamankan tersangka RJ dari Polwiltabes Bandung dan dibawa ke Jakarta. Jadi jumlah seluruh tersangka pengunggah dan penyebar adalah sepuluh orang,” ujarnya. Edward mengungkapkan, kesepuluh orang tersangka pengunggah dan penyebar video porno Ariel itu dikenakan UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 26 dan 43 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai tersangka, Ariel, Cut Tari, dan Luna, dikenakan pasal 55 KUHP yaitu penyertaan dalam perbuatan pornografi dan pasal 282 KUHP tentang asusila. Ariel saat ini ditahan di Rutan Mabes Polri, sementara Cut Tari dan Luna Maya tidak ditahan, tapi keduanya wajib lapor dua kali seminggu. Polri sendiri telah menambah masa penahanan Ariel selama 30 hari. Sebelumnya, Polri juga telah melakukan pemeriksaan identifikasi fisik untuk memastikan pemeran dalam video asusila tersebut. Identifikasi fisik dengan menggunakan anatomi forensik yang merupakan salah satu cara untuk mengungkap kasus melalui investigasi kejahatan secara ilmiah (scientific crime investigation). Penyidik melakukan peninjauan struktur anatomi ketiga artis tersebut dan dibandingkan dengan ciri-ciri tubuh yang tertera pada rekaman video asusila tersebut. (nas)