Edisi 21 September 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Selasa, 21 September 2010

Stress Test IMF Tak Realistis

Aksi Ambil Untung

Langgar UU Anti Monopoli

BANK Indonesia menilai ‘stress test’ yang dilakukan IMF terhadap perbankan Indonesia tidak realistis dengan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. “BI beranggapan skenario anjloknya ekonomi yang diusulkan ...hal. 1

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan ini, Senin, ditutup melemah diiringi ambil untung (profit taking). Beberapa investor terlihat mencoba mengambil untung ...hal. 2

RENCANA konsolidasi layanan Flexi dan Esia oleh PT Telkom dan PT Bakrie Telecom, dikhawatirkan melanggar UU Anti Monopoli, karena kedua operator telepon tetap nirkabel (FWA) itu akan menguasai lebih dari ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 175 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

Lakalantas Lebaran

342 Orang Tewas JAKARTA - Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, selama berlangsungnya Operasi Ketupat 2010, sebanyak 342 orang tewas akibat lakalantas. ‘’Angka lakalantas selama operasi ini berlangsung hingga tanggal 19 September 2010 sebanyak 1.1519 kasus, dan korban tewas sebanyak 342 orang,” katanya di Jakarta, kemarin. Selain itu, korban luka berat sebanyak 461 orang dan luka ringan sebanyak 936 orang dengan total kerugian material sebesar Rp 6,273 miliar. ‘’Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi 37.933 kejadian, yang ditilang sebanyak 32.416 kasus dan pembinaan sebanyak 5.577 kasus,” ujarnya. Yoga mengatakan tindak kejahatan yang terjadi sebanyak 3.707 kasus. Sebagian besar kejahatan konvensional tercatat 2.713 kasus dan lain-lain 994 kasus. Polri mengerahkan 89.521 personel pada Operasi Ketupat 2010 dengan 2.592 pos pengamanan arus mudik dan balik di seluruh Indonesia pada 3-20 September. Yoga menyatakan pada operasi kali ini—sesuai dinamika di lapangan—ada enam polda yang melakukan penambahan khusus personel dari Brigade Mobil (Brimob) di luar kekuatan personel yang ada pada masing-masing polda, terutama pada daerah-daerah kerawanan yang cukup tinggi. (ant)

Isu Nepotisme Calon Kapolri

Istana Tak Merespon JAKARTA - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha memastikan, pekan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengajukan satu nama calon Kapolri kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Namun, Julian menanggapi dingin isu nepotisme terkait calon Kapolri Komjen Pol. Imam Sudjarwo yang diduga kuat sebagai calon yang akan diajukan. ‘’Saya tidak bisa bilang. Saya tidak bisa katakan apaapa,” katanya di Istana Negara Jakarta, kemarin. Isu nepotisme tersebut beredar di kalangan anggota Komisi III DPR yang akan memilih calon Kapolri yang akan diajukan Presiden. Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding berjanji, bila Imam Sudjarwo yang betul-betul diajukan Presiden, maka dia akan menanyakan kebenaran informasi tersebut saat fit and proper test. ‘’Karena kami tidak ingin Kapolri baru ada kepentingan personal. Lagipula banyak kasus sekarang ini yang melibatkan penguasa,” ujarnya. Seperti diketahui jabatan Kapolri yang dipegang Bambang Hendarso Danuri akan berakhir bulan Oktober dan Undangundang mengamanatkan kepada Presiden selaku pimpinan lembaga eksekutif dan DPR untuk memilih penggantinya. (har)

Niat Studi Banding

Perlu Dikaji Ulang JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, DPR perlu melakukan evaluasi terkait studi banding yang dilakukan anggota DPR ke luar negeri untuk membahas sebuah rancangan undang-undang. ‘’Untuk studi banding, perlu dikaji ulang karena banyaknya dana yang dihabiskan,” kata Pramono di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Pramono menambahkan, salah satu penyebab perlunya dikaji ulang karena satu kali studi banding, menghabiskan banyak dana, bahkan hingga sampai triliunan rupiah. Mantan Sekjen PDIP itu menambahkan, untuk membuat sebuah ruu, tidak perlu harus melakukan studi banding ke luar negeri jika bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun sebuah ruu bisa didapatkan di dalam negeri. ‘’Tidak semua studi banding memberikan manfaat,” kata Pramono. Pramono menambahkan, adanya studi banding yang menghabiskan dana yang sangat banyak sangat tidak masuk akal sama sekali dan itu merupakan bentuk pemborosan. Ia mencontohkan perlu tidaknya studi banding ke luar negeri dalam membahas sebuah RUU. Misalnya, RUU Hortikultura, diperlukan studi banding ke luar negeri karena banyak negara yang telah memberlakukan undang-undang hortikultura, sementara di Indonesia belum ada. Bila melakukan studi banding dan telah menghabiskan uang negara tapi tidak mampu mempertanggungjawabkan hasilnya, Pramono menilai, sangat wajar jika masyarakat marah. (son)

RATAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomunikasi melalui telepon seluler sementara Wapres Boediono berjalan menuju tempat duduknya sebelum memimpin rapat kabinet terbatas bidang kesra.

Pemerintah Janji Tarik

Aset Bank Century JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya langkah-langkah terpadu untuk mengembalikan aset Bank Century yang ada di luar negeri dapat dijalankan. Untuk itu, upaya pengembalian aset Bank Century yang dibawa pergi oleh mereka yang berperkara secara hukum harus lebih diintensifkan. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara ditengah kritik kalangan DPR atas keseriusan pemerintah dalam menangani rekomendasi DPR atas kasus Bank Century. ‘’Harus diintensifkan upaya pengembalian aset Bank Century yang dibawa pergi oleh mereka yang berperkara hukum,” tegas Presiden dalam keterangan persnya usai

menggelar Ratas bidang kesejahteraan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ke depan, Presiden mengatakan ada dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu pertama pengembalian aset dan kedua melihat perkembangan positif Bank Mutiara yang sebelumnya bernama Bank Century. Untuk pengembalian aset yang masih dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat, Presiden berharap pentingnya langkah terpadu, terutama untuk aset Century yang berada di luar negeri. “Dengan harapan paralel dengan pelaksanaan putusan pengadilan kepada yang dinyatakan bersalah. Dengan demikian, pada saatnya nanti aset-aset tersebut bisa ditarik kembali,” Presiden berharap.

Dalam kasus ini, sejumlah mantan pemilik Bank Century telah diseret ke meja hijau, di antaranya Robert Tantular, Rafat Ali Rizvi, dan Hesham Al Warraq. Namun hingga kini, dua nama terakhir belum bisa dihadirkan jaksa di pengadilan. Pengadilan hanya menyidangkan kedua pemilik saham Century itu secara in absentia. Sedangkan untuk aset-aset yang berada di Bank Mutiara, Presiden mengingatkan meski mengalami pertumbuhan baik, tetapi belum cukup bagi Bank Mutiara dalam waktu dekat untuk tumbuh dengan pesat. Oleh karena itu, dua jalur itu akan ditempuh sekaligus. ‘’Kita berharap Bank Mutiara terus tumbuh dengan baik,’’ kata Presdien. (har)

Pilkada Mahal

Dapat Sebabkan Korupsi MANADO - Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan biaya pemilu kepala daerah yang terlalu mahal dapat menjadi penyebab seorang kepala daerah melakukan korupsi. ‘’Karena biaya pilkada itu mahal sekali, bisa menghabiskan sekian puluh miliar rupiah,” katanya menjawab pertanyaan tentang penyebab kepala daerah terlibat kasus korupsi di Manado, kemarin . Mendagri pernah mencontohkan biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah untuk pilkada mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sementara, gaji seorang kepala daerah, katanya, tidak cukup untuk membayar keseluruhan biaya pilkada tersebut. Sehingga muncul pendapat salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi adalah untuk membayar biaya pilkada yang mahal. Selain biaya pilkada yang mahal, Gamawan mengatakan penyebab kepala daerah melakukan korupsi karena ada niat untuk memperkaya diri, bukan untuk mengabdi pada masyarakat.

‘’Kalau niatnya menjadi kepala daerah untuk mengabdi, mudah-mudahan tidak ada yang korupsi,” ujar Gamawan. Ia mengatakan, penyebab lain sehingga kepala daerah tersangkut kasus korupsi adalah karena ketidaktahuan atas aturan. ‘’Bisa karena (kepala daerah) keliru, seperti salah mengambil keputusan sehingga masuk penjara,” katanya. Untuk menghindari kepala daerah yang masuk penjara karena ketidaktahuan atas aturan, Mendagri mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan orientasi bagi bupati/wali kota yang baru. Orientasi tersebut dilaksanakan selama tiga minggu dengan materi yang beragam. Rencananya, orientasi bagi bupati/wali kota terpilih periode 2010-2015 segera dilaksanakan. Sementara itu, menanggapi sejumlah kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Mendagri mengatakan kepala daerah yang bersangkutan akan tetap dilantik. (ant)

Perampok Digulung

Tiga Orang Tewas JAKARTA - Polri sudah menetapkan 18 orang sebagai tersangka kasus perampokan di Bank CIMB Niaga Medan. ‘’Dari 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perampokan di CIMB Niaga Medan, tiga di antaranya tewas ditembak anggota karena melakukan perlawanan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Iskandar Hasan di Jakarta, kemarin. Para tersangka ditangkap pada beberapa tempat terpisah di daerah Belawan dan Tanjung Balai, Sumut, serta dua orang di Lampung. ‘’Para tersangka terutama yang ditangkap di Lampung terkait dengan jual beli senjata dan keterlibatannya dengan perampokan. Sementara itu, otak pelaku perampokan berinisial M,” kata Iskandar. Kadiv Humas mengatakan barang bukti yang diamankan dari para tersangka kasus perampokan ini di antaranya satu pucuk senjata jenis AK 47, satu pucuk senjata FN, dan setengah batang bahan peledak jenis TNT. ‘’Polri sejauh ini masih melakukan penyidikan para tersangka terkait dengan kasus perampokan di CIMB Niaga, belum mengarah ke kasus lainnya,” kata Iskandar. Pelaku perampokan itu yang tertembak mati saat dilakukan penangkapan oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri dan Polda Sumut. Selanjutnya, dia mengatakan tiga jenazah pelaku perampokan itu dibawa ke Rumah Sakit Brimob Polda Sumut. Senjata Ilegal

Iskandar mengatakan, senjata api milik para tersangka yang digunakan untuk kasus perampokan di Bank CIMB Niaga Medan diduga ilegal. ‘’Barang bukti berupa senpi yang digunakan oleh tersangka diduga ilegal yang berasal dari luar negeri, bisa dari Filipina, Thailand dan Malaysia. Dua senpi tersebut berasal dari dua tersangka yang ditangkap di Lampung, saat ini diamankan terkait dengan jual beli senpi yang digunakan untuk perampok tersebut,” katanya. Untuk diketahui, Agustus lalu terjadi perampokan Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara Medan, yang juga menewaskan Briptu Imanuel Simanjuntak anggota Brimob Polda Sumut. Selain itu, perampok sadis tersebut juga menembak dua anggota Satpam Bank CIMB Niaga, M. Fahmi (28) dan Muchdiantoro (30) yang mengalami luka serius dan dirawat intensif di RSU Permata Bunda dan RS Gleni Medan. Dalam aksinya, perampok yang menggunakan senpi itu berhasil membawa uang sekitar Rp 400 juta. (son)

Berharap Komitmen Pemerintah Soal Ibukota VISI Indonesia 2033 mengharapkan komitmen pemerintah untuk segera memberikan keputusan politik pemindahan ibukota dari Jakarta. Koordinator Visi Indonesia 2033 Andrinof A Chaniago mengataan, perlu segera komitmen politik pemerintah untuk pemindahan ibukota sebelum hal ini hanya menjadi wacana dan wacana saja. Ia mengungkapkan, selama ini banyak rencana yang seringkali hanya menjadi wacana karena tidak segera dieksekusi. ‘’Hal ini justru menjadi-

kan kontraproduktif kalau hanya dikaji dan diperdebatkan tanpa komitmen, perlu segera, misalnya tdak sampai setahun sudah ada keputusan politik,” katanya. Ia menegaskan, Visi Indonesia 2033 untuk memindahkan ibukota bukan hanya masalah kemacetan di Jakarta. ‘’Selain itu kita menegaskan, Visi Indonesia 2033 tidak ingin memin-

Andrinof A Chaniago

dahkan ibukota di daerah dekat-dekat Jakarta, karena itu

tidak mengatasi masalah, dan kita bukanlah reaktif atas permasalahan Jakarta,” katanya. Ia mengatakan, pemindahan ibukota harusnya berada di luar Jawa, seperti Kalimantan. Sebab menurut dia, ibukota yang baru nantinya merupakan sebuah kota baru yang berkelas setara dengan kota-kota dunia. Ia mengatakan, dengan memindah ibukota ke luar Jawa, maka akan membuat pusat pertumbuhan kota baru yang bisa menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. ‘’Ini juga berfungsi untuk memeratakan pemban-

gunan Indonesia,” katanya. Anggota Visi Indonesia 2033 Johansyah Siregar mengatakan, beban Jakarta sudah terlalu berlebihan. Di sisi lain, model pembangunan desentralisasi di Indonesia hingga saat ini tidak menemui hasil. ‘’Dengan ibukota baru, ekonomi tidak lagi menyemut di Jakarta,” katanya. Ia mengatakan, dengan perkiraan 10 tahun dan biaya sekitar Rp70-100 triliun, atau Rp10 triliun setiap tahun bukanlah biaya yang berat untuk membuat ibukota baru. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.