Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 230 tahun III Senin, 21 Desember 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Institusi Terancam Sanksi
Jasa Syariah Bebas PPN
Industri Lokal Terancam
KETUA Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengusulkan agar institusi pemerintah yang kinerja anggarannya buruk supaya dikenakan sanksi. “Sanksi berupa pemotongan anggaran jangan hanya...hal. 1
UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) menegaskan bahwa jasa pembiayaan syariah termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan...hal. 2
DIREKTUR Pusat Advokasi dan Konsultasi Ritel Indonesia Hermawi F Taslim mengatakan produk industri dari Cina yang membanjiri Indonesia bisa mematikan industri berbasis rakyat di Indonesia...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Napi Kabur Sipir Tertembak
Suluh Indonesia/ant
TIBA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono menyapa wartawan setibanya di Jakarta, kemarin setelah lawatan ke sejumlah negara Eropa, termasuk menghadiri konferensi perubahan iklim di Copenhagen.
BANDUNG - Seorang narapidana kasus pembunuhan yang dihukum seumur hidup, Rasyid, di Lapas Sukamiskin Bandung, Jabar melarikan diri dan petugas Lapas tertembak. Salah seorang petugas Lapas Sukamiskin yang enggan disebutkan namanya menuturkan, tahanan tersebut kabur sekitar pukul 15.45 WIB berawal ketika ada salah seorang yang menjenguk tahanan. ‘’Saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu yang hendak menjenguk Rasyid. Namun setelah mengetuk pintu, Rasyis tiba-tiba keluar dari ruang tunggu dengan membawa pisau dan melesat keluar Lapas,” ujarnya. Saat itu petugas yang berjaga Asep Sadam hendak mengejarnya. Namun, saat petugas mengejar rekan Rasyid yang berencana menjenguk tahanan membawa senjata api. ‘’Saat Pak Asep Sadam mengejar, rekan Napi yang berencana menjenguk menembak Pak Asep di bagian dada dan paha kirinya,” ujarnya. Pihak lapas, katanya, mempunyai rekaman CCTV atas larinya Rasyid. ‘’Pisau yang dibawa Napi berhasil kita amankan. Selain itu, proses kejadian tersebut terekam dalam CCTV,” ungkapnya. Hingga kini, jajaran kepolisan dari Polres Bandung Timur dibantu tim olah TKP Polwiltabes Bandung sedang melakukan penyelidikan. Rasyid divonis seumur hidup mendekam di ruang timur bawah kamar 1 Lapas Sukamiskin. (ant)
Rekomendasi Pansus Century
Dinilai Terlalu Berlebihan JAKARTA - LSM People Aspiration Center (Peace) menilai rekomendasi Pansus Angket Bank Century DPR agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif sementara adalah terlalu berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya karena kedua pejabat negara itu tidak berstatus terdakwa atau dalam pemeriksaan pengadilan. ‘’Imbauan itu sangat politis dan menunjukkan betapa keringnya wawasan kenegarawanan para politisi di DPR, serta menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap konstitusi,” kata Ketua Umum LSM Peace Habib Ahmad Shahab di Jakarta, kemarin. Habib Ahmad Shahab sangat menyayangkan DPR se-
bagai lembaga negara pang seharusnya bergengsi atas kepemilikan hak-hak yang luar biasa besar dalam menggunakan kekuatan konstitusionalnya, ternyata tidak mampu membuat terobosan yang spektakuler. ‘’Selama beberapa hari bersidang hanya menghasilkan imbauan dan persoalan yang tidak subtantif. Lalu siapa yang akan takut dengan imbauan saja,” ujar dia. Dari episode persidangan itu, lanjut mantan fungsionaris DPP PAN yang kini bergabung di Partai Demokrat itu, Panitia Angket ternyata telah menjebak diri sendiri dan menurunkan wibawa lembaga negara yang bernama DPR. ‘’Hasil rapat yang berkualitas rendah itu
akan mendorong penilaian masyarakat bahwa DPR lebih menonjolkan upaya politisasi daripada memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya. Saat ini, kata Ahmad Shahab, Menkeu Sri Mulyani tidak sedang menjadi terdakwa dan tidak sedang menjalani pemeriksaan pengadilan. Dengan demikian, imbauan Pansus agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dinonaktifkan selama pemeriksaan Pansus menjadi tidak relevan. Lebih lanjut Ahmad Shahab mengatakan bahwa terkait dengan rekomendasi Panitia Angket itu, pihaknya juga akan meminta Badan Kehormatan DPR memeriksa Panitia Angket tersebut. (son/ant)
3.000 Jaksa Akan ‘Dicopot’ SEMARANG - Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya akan menghilangkan sekitar 3.000 jabatan yang ada dalam institusi Kejaksaan Agung sebagai upaya untuk merampingkan organisasi. ‘’Saat ini, ada sekitar 9.300 jabatan yang ada, sehingga perlu upaya perampingan,” katanya di Semarang, kemarin. Menurut Hendarman, upaya perampingan organisasi dengan menghilangkan sekitar 3.000 jabatan tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba, namun telah melalui kajian dan evaluasi secara mendalam selama sekitar satu tahun. ‘’Kami telah melakukan kajian dan evaluasi sebelumnya untuk menjaga agar perampingan organisasi tersebut tidak sampai menimbulkan resistensi dan sikap antagonis (pertentangan) dari berbagai pihak,” katanya. Ia mengatakan, perampingan organisasi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk melakukan reformasi kejaksaan, agar institusi kejaksaan dapat
menjalankan perannya secara lebih optimal. Ditanya tentang jabatan apa saja yang akan dihilangkan, Hendarman mengatakan, perampingan organisasi tersebut akan meliputi seluruh jabatan, termasuk intel, pidana umum, pidana khusus, maupun pengawasan. ‘’Kebanyakan di eselon IV dan V,” katanya. Hendarman mengaku, kebijakan perampingan organisasi tersebut sudah digodok dan telah disiapkan draft keputusan presiden, rencananya dalam waktu dekat draft itu segera diajukan ke presiden, sebelum 16 Januari 2010. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan melakukan reformasi kejaksaan dengan berbagai cara, yakni dengan membangun budaya kerja yang baik, menerapkan tingkah laku yang bersih, dan membudayakan pola pikir yang bersih. ‘’Tanpa ketiga hal itu, reformasi kejaksaan tidak mungkin tercapai, namun untuk melakukannya memang tidak bisa dilakukan secara radikal dan revolusioner,’’ katanya. (ant)
2010, Obama ke Indonesia JAKARTA - Presiden AS Barack Hussein Obama akan berkunjung ke Indonesia pada pertengahan 2010. ‘’Presiden Obama akan berkunjung pada medio 2010,’’ kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa Hatta mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Sebelumnya, kedua Kepala Negara itu sama-sama menghadiri pertemuan perubahan iklim PBB di Copenhagen, Denmark, akhir pekan ini. Rencana pertemuan antara kedua Kepala Negara tersebut telah digagas semenjak beberapa waktu lalu. Bahkan sempat
beredar kabar bahwa Presiden Obama akan melakukan lawatan ke Indonesia pada November 2009 setelah menghadiri pertemuan APEC di Singapura. Namun beberapa saat sebelum pertemuan APEC November lalu, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengumumkan bahwa Obama akan ke Indonesia pada 2010 tanpa menyebut waktu tepatnya. Menurut Dino, Obama ingin tinggal lebih lama di Indonesia karena ingin membawa serta istrinya Michelle Obama dan kedua anaknya Malia dan Sasha. Obama ingin memperlihatkan tempat tinggalnya semasa kecil di Indonesia.
Presiden Yudhoyono dan Obama melakukan pertemuan dwipihak disela-sela pertemuan puncak APEC, Singapura. Obama yang menjadi presiden keturunan kulit hitam pertama AS memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah pihak di Indonesia karena pernah menghabiskan masa kecilnya di Menteng, Jakarta dan berayah tirikan orang Indonesia. Yudhoyono melakukan lawatan ke sejumlah negara di Eropa, 13-20 Desember 2009. Setibanya di Jakarta, Presiden kemudian memberikan briefing sekitar 30 menit kepada sejumlah menteri di Bandara Halim Perdanakusuma. (ant)
Hatta Rajasa
Tim Ekonomi Solid JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap kompak atau solid dalam menyelesaikan agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional, sekalipun Pansus DPR untuk Bank Century meminta keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. ‘’Tentu tim ekonomi solid dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sangat diperlukan untuk menyelesaikan agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional kita,” katanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Menurut Hatta, nonaktif bukan suatu pilihan dan Menkeu harus tetap fokus bekerja. ‘’Tidak, tidak itu (nonaktif) bukan opsi,” kata pria asal Palembang ini. Sementara pengamat hukum tata negara UI Irman Putra Sidin mengatakan, Pansus Century tak perlu mengajukan imbauan penonaktifan jabatan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, selain tak mengganggu kinerjanya di
pemerintahan, pemeriksaan terhadap keduanya juga tak memiliki kolerasi dengan tendensi melecehkan lambang negara. ‘’Sebaiknya Pansus bekerja saja, tak perlu meminta Boediono dan Sri Mulyani nonaktif,” katanya. Dijelaskannya, tak ada hubungan antara rencana pemeriksaan Pansus terhadap Sri Mulyani dan Boediono dengan penghinaan terhadap lambang negara. Justru apa yang akan terjadi adalah contoh supremasi hukum di negara Indonesia, setiap orang apa pun jabatan dan kedudukan adalah sama dihadapan hukum. ‘’Kalau nanti hasil kerja Pansus menyimpulkan keduanya terbukti bersalah, itu persoalan lain. Biarkan proses hukum yang berjalan,” tambah Irman. Sementara itu mantan Menteri Kehakiman era orde baru Muladi menilai permintaan penonaktifan itu terlalu berlebihan dan belum saatnya. Apalagi, lanjut dia, hingga saat ini keduanya dinilai sangat koopertatif terhadap kinerja Pansus. (nas)