Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 36 tahun IV Senin, 22 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Asumsi Harga Minyak Turun
BC Lebihi Target
Manajemen Baru Pertamina
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi makro patokan harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) akan turun menjadi 77 dolar AS per barel...hal. 1
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kinerja Ditjen Beadan Cukai (BC) sesuai dengan kontrak kinerja 2009 telah melebihi target. “Kinerja Bea dan Cukai termasuk dalam 32 Indikator Kinerja Umum...hal. 2
PUSAT Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai struktur manajemen baru PT Pertamina (Persero) dinilai jauh dari kata efisien. Hal itu menandakan pengorganisasian BUMN migas nasional tak disusun...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Lakalantas di Pasuruan
10 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ant
BUDAYA BETAWI - Ribuan peserta mengikuti jalan santai pawai Kirab Budaya Cinta Betawi di Jakarta, kemarin. Acara yang diselenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi ini diisi dengan berbagai penampilan seni budaya Betawi.
PASURUAN - Kecelakaan tragis melibatkan sebuah truk trailer milik Aquase, sebuah mobil Xenia, sebuah mobil Espass pick up, dan dua sepeda motor menewaskan 10 orang dan empat korban luka berat dan ringan terjadi di Barsari, Gambiran, Prigen, Pasuruan, Sabtu (20/2) malam. Menurut saksi mata, Kusnadi, kecelakaan beruntun itu terjadi ketika truk trailer milik PT Erindo Mandiri meluncur dari arah atas di perbukitan Prigen. ‘’Truk trailer meluncur ke bawah tak terkendali dan akhirnya menabrak mobil Xenia dan mobil pick up Espass serta dua sepeda motor ojek yang dikendarai tiga orang, sehingga semuanya hancur,” katanya. Kusnadi mengatakan, kecelakaan di kawasan pabrik air mineral itu sudah dua kali terjadi yang sebelumnya juga menelan korban jiwa. ‘’Karena itu, saya kira jalan menanjak ke arah pabrik itu hendaknya tidak boleh untuk kendaraan kelas berat dan kendaraan gandeng,” katanya. Ia juga mengatakan, jalan raya Barsari, gambiran yang merupakan jalur wisata tidak layak untuk dilewati truk trailer. Selain kondisi jalannya menurun tajam, kelas jalan juga tidak layak lagi dilewati kendaraan berat. Kusnadi yang juga seorang sopir itu melihat kecelakaan itu terjadi akibat sopir tidak mampu menguasai truk dengan beban yang terlalu berat, apalagi kondisi jalan menurun tajam. (ant)
Semua Fraksi Pansus Century
Diminta Sebutkan Nama JAKARTA - Ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mendukung penyebutan nama-nama orang yang bertanggungjawab atas kasus bailout Bank dalam pendangan akhir. ‘’Silakan buktikan semua, siapa yang bertanggung jawab sebutkan namanya, apa jabatannya,” kata Wiranto saat menerima Tim 9 Angket Century di Kantor DPP Hanura di Jakarta, kemarin. Anggota tim 9 yang hadir menemui Wiranto adalah Bambang Soesatyo, Andi Rahmat, dan Akbar Faisal. Wiranto meminta pemerintah tidak perlu terusik dengan penyebutan ini. Pemerintah juga diminta tidak bersikap superior terkait masalah Bank Century. “Pemer-
intah sekarang seolah-olah merasa superior. Pemerintah tidak perlu superior terhadap rakyat, juga terhadap Dewan Perwakilan Raktyat,” kata mantan Panglima TNI ini. Secara tegas Wiranto menyatakan dirinya juga jajaran partainya akan memenuhi permintaan Tim 9 untuk tetap berkomitmen terhadap kasus Century. Bagi Hanura, sikap dan komitmen terhadap kasus Century tidak perlu diragukan lagi. ‘’Tak ada keraguan, bagi saya mari kita beberkan kebenaran,” imbuhnya. Anggota Pansus Angket Century, Bambang Soesatyo mengatakan jika hasil akhirnya, pansus tanpa menyebut nama, maka sama saja bohong. ‘’Ini
namanya dagelan politik. Pansus harus melahirkan siapa, menujuk hidung siapa yang bertanggung jawab dalam skandal Century,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini. Bambang menegaskan, selain Sri Mulyani dan Boediono yang disebut sebelumnya, Fraksi Golkar juga akan menyebut nama-nama lain yang dianggap bertanggungjawab termasuk Ketua ketua Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak. ‘’Sudah saya katakan bahwa yang bertangung jawab adalah Ketua KSSK Sri Mulyani, aggotanya Boediono, Raden Pardede sebagai sekretaris,’’ kata Bambang. (har)
Anggota Pansus
Terseret L/C Bodong JAKARTA - Kasus letter of credit (L/C) bodong di Bank Century menerpa anggota pansus dari FPKS Misbakhun. Bagi PKS, isu ini dinilai sebagai upaya pengalihan persoalan kasus Bank Century menjelang pandangan akhir pansus yang rumusannya sedang disusun. Karena itu, anggota Pansus dari FPKS Andi Ramhat meminta semua pihak tidak terkecoh dengan taktik dan upaya pengalihan isu semacam ini. ‘’Jangan sampai big fish tidak tertangkap. Kita malah disibukkan dengan isu ikan teri,” katanyadi Jakarta, kemarin. Andi berharap isu tersebut semacam ini tidak perlu dibesar-besarkan. Hingga saat ini, Andi mengaku tidak tahu darimana isu itu muncul. ‘’Ini semacam serangan psikologis ke Tim-9 supaya mentalnya tidak agresif lagi,” katanya. Di internal PKS, Andi menjelaskan telah ada kesepakatan agar Misbkahun tidak merespon atau melakukan klarifikasi secara langsung mengenai persoalan ini. Karena itu, kepada dirinya,
Andi mengatakan, Misbakhun telah menjelaskan bahwa soal L/C diakui oleh yang bersangkutan memang menjadi nasabah Bank Century. Tetapi, itu atas nama perusahaan, PT Selalang Prima Internasional. L/C diajukan ke Bank Century pada tahun 2007 untuk membiayai produksi, perusahaan yang memproduksi biji plastik. Di perusahaan ini, Misbakhun menjadi komisaris. Namun, dalam persoalan ini Misbakhun tidak bertindak sendiri tetapi atas beberapa nama rekan kerjanya di perusahaan tersebut. Andi menampik bahwa L/C yang ada di perusahaan tersebut fiktif. Dia mengatakan persoalannya hanya perusahaan tersebut mengalami gagal bayar. Anggota pansus dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasih membantah anggapan yang menyudutkan partainya dan anggota pansus FPD menjadi dalang di tiap kasus sejumlah pentinggi partai politik lainya. (har)
PKS Kawal Hasil Angket
Masuk Ranah Hukum JAKARTA - Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Anis Matta menegaskan, PKS akan mengawal peralihan kasus skandal Bank Century dari ranah politik ke ranah hukum. ‘’PKS menganggap kasus skandal Century merupakan kasus hukum murni yang masuk ke ranah politik karena skalanya yang sangat besar,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Karena itu, ujarnya, kasus itu harus segera dikembalikan lagi ke ranah hukum setelah Panitia Angket Kasus Bank Century DPR menetapkan semua indikasi pelanggaran yang terdapat di dalamnya. Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, PKS bertanggungjawab secara moral dan politik. Karena itu, idak akan mengorbankan moralitasnya untuk kepentingan jangka pendek. Ia mengatakan, pihaknya menghargai semua lobi politik yang dilakukan berbagai kalangan dari Partai Demokrat. ‘’Tetapi kami akan tetap konsisten menyatakan kebenaran dalam kasus Century, termasuk menyebut semua pelanggaran dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik institusi maupun pribadi,” tegasnya. PKS menganggap isu reshuffle (perombakan) kabinet yang dihembuskan se-
bagai ancaman, sama sekali tidak etis dan tidak relevan dengan kasus skandal Bank Century. ‘’Itu (isu reshuffle) merupakan inisiatif pribadi elite Demokrat,” katanya. Keberatan
Sebelumnya, Presidium IPW Neta S Pane menyatakan, bergulirnya proses politik di DPR RI merupakan reaksi atas ketidakseriusan polisi mengusut kasus tersebut. Karena itu, kesimpulan panitia angket, sebaiknya tidak merekomendasikan kepada polisi untuk kembali melanjutkan proses hukum terhadap Bank Century. Neta mengemukakan, munculnya panitia angket di DPR RI karena polisi gagal mengusut kasus Bank Century. Jika polisi berhasil mengusut atau mengungkap kasus ini, tidak ada alasan bagi DPR untuk membentuk panitia angket. ‘’Ini menunjukkan kinerja polisi dalam mengungkap kasus Bank Century ini buruk,” katanya. Dia mengatakan, bukan dalam kasus Century saja kinerja polisi tidak memuaskan publik dan parlemen, tetapi juga dalam beberapa kasus korupsi dan kasus perbankan. ‘’Misalnya kasus Rekening 502 dan kasus BLBI, kinerja polisi mengecewakan,” katanya. (nas/son)
Teguhlah Pada Janji ... ! JANJI adalah hutang. Dengan demikian setip janji haruslah dibayar sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif. Apa yang hendak disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga harus dijelaskan makna yang tersirat dari kata janji itu ?. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada semua pihak untuk teguh dan konsekuen dalam mewujudkan janji yang telah diucapkan apa pun posisi mereka saat ini. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam puncak acara per-
ingatan Imlek 2561 terkait tema peringatan ‘Sekali Janji Terucap, Empat Ekor Kuda Tidak Bisa Menarik Kembali’. ‘’Pesan bijak itu sejatinya bukan hanya bagi umat khonghucu atau etnis Tionghoa, tapi juga saya dan Pak Budi (Ketua Matakinred) sendiri,” kata Presiden.
Kepala Negara menjelaskan kata-kata bijak itu patut diteladani dan menjadi pegangan
setiap orang saat menyampaikan atau mengucapkan janji. ‘’Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah pilkada dan pemilu, mulai 2010, saatnya bagi yang menerima mandat untuk bekerja keras dan mewujudkan apa yang dijanjikan. Kita semua berjanji .Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mewujudkannya,’’ kata Presiden. Meski situasi tidak selalu mudah, tidak ada alasan untuk tidak berupaya dalam mewujudkan janji-janji itu. Presiden juga mengingatkan
bahwa dalam setiap kompetisi termasuk pilkada dan pemilu, selalu ada pihak yang kalah dan menang. ‘’Dalam setiap kompetisi, selalu ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebelum kompetisi dilaksanakan biasanya berjanji siap menang siap kalah, dalam kaitan ini menang maupun kalah tetap mulia. Mari kita saling hormati, yang menang ajak yang kalah apap un posisinya, yang kalah mendukung yang menang agar bisa menajalankan tugasnya,” kata Kepala Negara. (har)