Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 54 tahun IV Senin, 22 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
DNI Lindungi Domestik
Tidak Pengarruhi Inflasi
Tak Lagi Batasi Harga Rumah
KEPALA BKPM Gita Wirjawan mengatakan finalisasi revisi Peppres Daftar Negatif Investasi (DNI) yang segera diajukan ke Presiden akan digunakan untuk kepentingan domestik. “Semua hal-hal yang strategis ...hal. 1
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada Juli tidak mempengaruhi inflasi 2010. “Inflasi tahun ini sudah (dimasukkan ...hal. 2
PEMERINTAH tidak lagi memberikan batasan harga rumah seperti dalam program subsidi yang menetapkan batasan harga tertentu untuk mendapatkan subsidi. “Masyarakat yang ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Jaksa Diduga
Terima Suap
Suluh Indonesia/ant
NASKAH UN - Seorang petugas mengangkat kemasan karton berisi naskah ujian nasional untuk SMU dan SMK se-DKI Jakarta di Percetakan Balai Pustaka unit II Pulogadung, Jakarta, kemarin. Hari ini, Ujian Nasional digelar serentak seluruh di Indonesia.
Burhanuddin Napitupulu
Meninggal Dunia JAKARTA - Politisi senior Golkar, Burhanuddin Napitupulu (70) meninggal dunia saat bermain golf di Senayan, Jakarta, kemarin sekitar pukul 16.30 WIB akibat serangan jantung. Jenazah almarhum Burhanuddin Napitupulu sempat disemayamkan di RS Pusat Pertamina dan kemudian dibawa ke rumah duka di Jl Simprug Golf VIII-BZ-3 Jakarta Selatan. M a n t a n Wakil Presiden Jusuf Kalla dan i s t r i n y a menyempatkan diri melayat Burhanuddin Napitupulu. Selain itu nampak pula melayat Sekjen Partai Golkar, Idrus Burhanuddin Marham dan Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh. ‘’Beliau tadi habis main golf dengan saya, namun tiba-tiba dia jatuh akibat serangan jantung dan tidak tertolong lagi,” kata Idrus Marham. Menurutnya, almarhum akan dimakamkan di Medan, Sumut. ‘’Rencananya jenazah diberangkat besok pagi dan
saat ini keluarga masih menunggu anak Burhan yang ada di Malaysia,” katanya. Saat Jusuf Kalla masih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Burhanuddin adalah salah satu ketua DPP Golkar dan dia juga menjadi tim sukses pasangan JK-Wiranto saat Pilpres 2009. Sementara itu, Partai Golkar sangat kehilangan atas meninggalnya Burhanuddin Napitupulu mengingat partai ini menempatkannya sebagai salah satu tokoh potensial yang telah berperan penting dalam sejarah Golkar. ‘’Dia punya pengalaman Napitupulu panjang di partai. Kiprahnya mewarnai perjalanan Golkar. Karena itu, kami sangat kehilangan atas meninggalnya beliau,” kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Musfihin Dahlan. Musfihin mengemukakan, sebagai tokoh potensial partai, Burnap -sapaan Burhanuddin Napitupulu- dipercaya partai sebagai Ketua Komisi II DPR RI. (son)
SEMARANG - Seorang oknum jaksa di Kejati Jateng berinisial SS yang diduga menerima suap saat menangani kasus pencurian dengan terdakwa Agung Prayitno akan segera diperiksa. ‘’Secepatnya kami akan memeriksa yang bersangkutan terkait kasus dugaan suap yang disangkakan kepadanya,” kata Aswas Kejati Jateng Tatty Tjuhajati di Semarang, kemarin. Mengenai alasan kenapa baru sekarang laporan dari pihak Central Java Police Watch (CJPW) terkait kasus suap tersebut diproses oleh pihak Kejati, Tatty menjelaskan pemeriksaan ini sebelumnya harus melalui beberapa tahapan. ‘’Memang laporan dari pihak CJPW sudah diterima sejak Kamis (11/ 3), namun karena harus melalui beberapa tahapan maka laporan tersebut baru bisa ditindaklanjuti saat ini,” ujarnya. Pihak CJPW menerima pengaduan adanya dugaan suap tersebut dari Purwadi, kakak kandung terdakwa, pada 23 Desember 2009. Oknum jaksa yang dimaksud menjanjikan akan membantu terdakwa selama dalam proses hukum dan meminta uang sebesar Rp 2,5 juta. (ant)
Pengakuan Susno Duadji
SBY Diminta Bersikap JAKARTA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengimbau agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil alih penyelesaian masalah makelar kasus di tubuh Polri. Selain karena merupakan bagian dari kabinet, permasalahan tersebut juga melibatkan para perwira tinggi Polri. ‘’Menurut pemahaman saya, kalau sampai Susno menyatakan hal itu, maka harus diambil alih Presiden, karena Polri bagian dari kabinet presidensial,” katanya Jakarta, kemarin. Mega mengatakan, bukannya mau ada intervensi, tetapi dari hal-hal yang selama ini didengarkannya, persoalan tersebut harus cepat diselesaikan. Yang terpenting, kata Mega, hukum harus ditegak-
kan, serta institusi Polri harus diselamatkan. Menurut Mega, jika kondisi lembaga penegak hukum seperti yang diungkapkan Susno, artinya seluruh institusi penegak hukum perlu dipertanyakan. ‘’Bagaimanapun juga, jangan hanya sepertinya ada (markus) dalam satu lembaga saja, tapi sebaiknya hukum ditegakkan dengan aturan-aturan yang ada,” tutur Mega. Secara terpisah, jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Yudhoyono hingga kini sama sekali tidak pernah membahas makelar kasus di internal Polri. ‘’Presiden belum bersikap mengenai hal itu. Belum pernah ada pembahasan tentang Pak Susno, baik dengan staf maupun
dengan menteri,” kata Julian. Saat ditanya kemungkinan Presiden Yudhoyono sudah mengetahui mengenai masalah makelar kasus yang disampaikan mantan Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Susno Duadji itu, Julian mencoba berdiplomasi. Menurut dia, dengan belum adanya pernyataan serta sikap resmi dari Presiden, dirinya tak berani komentar. ‘’Belum ada keterangan Presiden, jadi tidak ada yang bisa saya sampaikan,” katanya. Guru Besar Psikologi UI Hamdi Muluk mengatakan, pengungkapan makelar kasus yang dilakukan Susno karena sakit hati dan tidak menerima perlakuan terhadap dirinya. (har/son)
Bahas Program Pemerintah
PDIP-PD Siap Bekerjasama JAKARTA - Tak selamanya, langkah pemerintah di dalam menjalankan program pemerintahan ditentang PDIP. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Syukur Nababan mengatakan fraksinya siap bekerja sama Fraksi Demokrat dalam mendukung program pemerintah jika ternyata dinilai tidak merugikan rakyat serta demi kepentingan bangsa dan negara. ‘’Fraksi PDIP akan menyampingkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya kelompok demi kepentingan bangsa ini,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Salah satu bentuk dukungan itu adalah kerelaan FPDIP untuk mengkaji ulang kebijakan ACFTA yang dinilai merugikan bangsa ini. FPDIP, kata dia akan terbuka bekerjasama dengan pihak manapun termasuk dengan FPD untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Karena itu, semua pihak diminta berhenti saling menyalahkan. ‘’Lebih baik kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya. Diakui Syukur, penolakan sebagian
masyarakat karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi ACFTA sehingga dinilai sangat merugikan. Padahal, menurutnya kebijakan ACTFA bukanlah kebijakan yang salah, karena era globalisasi bukanlah hal yang bisa dihindari. Namun ketidaksiapan bangsa ini, yang dikhawatirkan akan menyebabkan bangsa ini merugi jika diteruskan. “Kalau kita siap memang pasar produk Indonesia akan semakin luas, karena pasar China akan terbuka. Namun kalau kita tidak siap, maka kita akan kehilangan pasar yang ada,” jelas anggota Komisi VI DPR ini. Solusinya, saran dia pemerintah dapat bekerja cepat dengan membentuk tim interdept yang akan mengkaji seluruh aspek dari perjanjian ini yang akan dituangkan dalam rencana-rencana mulai dari jangka pendek, menengan dan panjang. Semua aspek yang menghambat dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut harus dibereskan. (har)
Susno Duadji Susun Citra Bersih JAKARTA - Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Andrianus Meliala mengatakan, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Susno Duadji sedang menyusun pencitraan diri agar bisa dinilai bersih oleh masya-rakat. Ia mengatakan hal di Jakarta, kemarin. Menurut Andrianus, tindakan buka kartu terhadap institusi Polri yang dilakukan Susno merupakan cara untuk menunjukkan citra Polri secara umum yakni adanya makelar kasus. Di tengah citra Polri yang ada mafia kasus maka Susno tampil dengan mencitrakan diri sebagai orang yang bersih, katanya. ‘’Dengan citra bersih itu, Susno berharap akan mendapatkan sesuatu dari masyarakat,” katanya. Ia menilai Susno juga ingin dipandang sebagai orang yang disingkirkan dari institusi Polri dengan tujuan untuk mendapatkan simpati. Susno, katanya, sedang menegaskan kembali ke publik bahwa dia ini dicopot sebagai Kabareskrim dan dizalimi. Ia mengatakan, sejak dicopot sebagai Kabareskrim, Susno tampil dengan merasa tidak bersalah. ‘’Dia tidak merasa bersalah karena mungkin sikap percaya diri atau merasa didukung oleh kelom-
pok tertentu,” katanya, Dukungan kepada Susno, ujarnya, diperkirakan dari orang kuat sehingga membuatnya percaya diri. ‘’Orang yang dibelakang Susno bisa jadi punya tujuan yang sama atau sekedar mendompleng saja,” katanya. Ia menilai, pernyataan Susno itu telah membuat pimpinan Polri kerepotan sehingga perlu ada tindakan untuk menyikapi pernyataan itu. Bareskrim, katanya, harus menyelidiki tuduhan adanya makelar kasus itu sebagaimana yang dilontarkan Susno. Kalau Polri tidak mampu menyelidikinya, maka Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bisa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki kasus itu. Selain mengusut isi pernyataan Susno, Mabes Polri juga perlu mengambil tindakan karena Susno adalah anggota Polri. Menurut Andrianus, tindakan Susno itu telah melanggar disiplin dan etika anggota Polri. ‘’Sebagai anggota Polri, Susno harus hormat dan loyal ke Polri sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak hadir,’’ ujarnya. Lepas dari itu, Andrianus menilai, tindakan Susno itu menunjukkan bahwa rendahnya kualitas perwira tinggi Polri. (ant)
Menunggu Langkah ‘Buaya Putih’ Berikutnya PERANG bintang di tubuh Polri semakin seru saja. Masing-masing menyiapkan jurus untuk menjatuhkan lawan. Bagaimana sikap mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menghadapi serangan balik ? Susno Duadji mengancam akan membeberkan seluruh kebobrokan sejumlah oknum petinggi di institusinya tersebut. Dugaan praktik mafia kasus pajak senilai Rp 25 miliar itu, hanya satu dari sekian banyak kasus yang dimainkan sejumlah perwira tinggi polisi. Masih banyak kasus lain yang lebih
besar dan menghebohkan. ‘’Saya siap membongkar kasus-kasus yang lain. Itu (praktik dugaan makelar kasus) belum seberapa. Sebenarnya masih banyak lagi dan saya punya cukup bukti. Saya hanya minta kasus ini ditangani dengan baik. Jika tidak ditanggapi, saya akan limpahkan ke
institusi yang lain,” katanya. Susno yang diundang sebagai panelis dalam diskusi yang diselenggaran Petisi 28 itu, urung datang. Padahal, selain sebagai pembicara, pnitia penyelenggara sudah menyiapkan penghargaan berupa gelar buaya putih bagi Susno yakni buaya putih. Ia dinilai berani, karena melawan arus dengan membongkar kebusukan di tubuh internal Polri. Kepada peserta diskusi, Susno juga menyatakan, selama ini dirinya telah menyampaikan masalah mafia kasus ini
kepada Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri. Tetapi tidak ditanggapi. ‘’Tiap ada masalah, saya sampaikan secara tertulis kepada pimpinan dan pejabat berwenang. Tetapi tidak pernah ditindaklanjuti. Jika seperti ini terus, apakah saya harus tetap diam,” ujarnya. Susno juga bertekad takkan hadir memenuhi undangan Polri untuk mengklarifikasi tudingan makelar kasus itu. Alasannya, undangan yang diberikan kepadanya itu bukan untuk mengungkap mafia ka-
sus, melainkan untuk memeriksa dirinya atas dugaan pelanggaran kode etik dan profesi, karena yang mengundang itu Divpropam Polri. Dirinya juga menyatakan siap untuk menghadapi gugatan pencemaran nama baik dan penistaan Polri. Tetapi kasus dugaan pencemaran nama baik itu baru dapat dibuktikan, kalau dua jenderal itu tidak terbukti korupsi. Padahal, hingga kini keduanya belum juga diperiksa. ‘’Aneh, belum diperiksa kok Polri sudah ngomong tidak terbukti,’’ katanya. (har)