Edisi 22 Juli 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No.139 tahun IV Kamis, 22 Juli 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pangkas Perda Bermasalah

Krisis Global Bisa Datang Lagi

Pemerintah Diminta Perbaiki

PENGAMAT ekonomi Tony Prasetiantono mengatakan peraturan daerah (perda) yang masih menghambat masuknya investasi di Indonesia harus dipangkas. “Pada level daerah harus mempunyai ...hal. 1

PENGAMAT ekonomi Tony Prasetiantono memprediksi krisis global yang sempat mengancam perekonomian Indonesia pada pertengahan 2008, masih dapat terjadi di masa mendatang. “Krisis masih akan ...hal. 2

PEMERINTAH diminta memperbaiki tata kelola minyak dan gas (migas) nasional yang dinilai masih bermasalah. Dalam seminar mengenai kelembagaan pengelolaan migas nasional kemarin, peneliti pada ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Lagi, Artis Revaldo Ditangkap Polisi

Suluh Indonesia/ant

PENGARAHAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi sejumlah menteri memberikan pengarahan kepada jajaran Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Anjan Pramuka Putra mengatakan, Fifaldi Suria Permana alias Revaldo termasuk target operasi dari sejumlah artis yang menggunakan narkoba. ‘’Kita observasi dia (Revaldo) sejak lama karena masuk dalam 23 artis yang mengkonsumsi narkoba,” kata Anjan di Jakarta, kemarin. Anjan menyebutkan, Revaldo merupakan pengguna narkoba jenis shabu, pil ekstasi dan daun ganja dengan sebutan “3 dimensi”. Ia mengimbau agar masyarakat atau publik figur segera meninggalkan penggunaan narkoba, sebelum polisi menangkap beserta barang buktinya. ‘’Kita akan segera tangkap mereka, apabila tidak meninggalkan konsumsi narkoba,” ujar Anjan. Sebelumnya, anggota Sat Narkoba Polres Jakbar menangkap Revaldo ketika membawa shabu seberat 50 gram, Selasa (20/7). Polisi menciduk artis ibukota itu usai bertransaksi pembelian shabu dengan seorang bandar narkoba. Anjan menyatakan, Revaldo berusaha melarikan diri menggunakan kendaraan roda empatnya saat akan ditangkap polisi. Namun, polisi mengejar dan menangkap Revaldo tidak jauh dari lokasi transaksi pembelian narkoba. Revaldo pernah dibekuk polisi di Jalan Jati Padang baru Blok B Nomor 1, Pasar Minggu, Jaksel, 10 April 2006. Revaldo tertangkap memiliki shabu seberat 1 gram, satu linting ganja dan lima butir pil ekstasi. Bintang film “30 Hari Mencari Cinta” itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 1 juta subsider sebulan kurungan. (ant)

Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai

Masih Jadi Sarang Korupsi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan kekecewaannya karena masih ditemui kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea dan Cukai. ‘’Dalam bahasa terang saya harus menyampaikan kekecewaan karena masih ada korupsi di lingkungan saudara. Masih ada oknum petugas pajak yang kejahatannya itu luar biasa, tidak pernah terbayangkan,” kata Presiden saat memberikan pengarahan kepada jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di Istana Negara Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, kata Presiden, apabila terjadi demoralisasi dan demotivasi di lingkun-

gan Ditjen Pajak akibat hujatan masyarakat hendaknya Ditjen Pajak melakukan introspeksi. ‘’Demoralisasi dan demotivasi sumbernya, biang keladinya, karena perilaku dari sejumlah oknum yang mencoreng nama baik Ditjen Pajak dan, pada kasus-kasus tertentu, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” katanya. Presiden merujuk pada kasus beruntun yang melibatkan Ditjen Pajak terutama yang terkait dengan penggelapan pajak Gayus Tambunan dan Bahasyim Asidi serta pemalsuan restitusi pajak di Surabaya dan Bandung. Sekalipun merasa kecewa dengan masih ditemuinya ka-

sus-kasus penggelapan yang dilakukan oknum di Ditjen Pajak namun Presiden juga mengaku senang dengan kinerja lembaga itu. ‘’Di satu sisi saya senang dan bersyukur, di sisi yang lain saya masih kecewa dan prihatin,” ujarnya. Kepala Negara bersyukur dan senang karena tahun demi tahun penerimaan dari pajak dan bea cukai terus meningkat. ‘’Ini dicerminkan pula oleh penerimaan negara sejak tahun 2005-2009. APBN 2004, misalnya, total ditambah defisit sekitar satu persen itu kurang dari Rp 500 triliun. APBN 2009 sudah melampaui angka Rp 1000 triliun, dua kali lipat lebih,’’ kata Presiden. (har)

Anggota DPR Diduga

Minta Kompensasi Dana Haji JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hendrawan Supratiko mendesak agar dugaan adanya anggota DPR yang meminta dana kompensasi Rp 25 miliar saat membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) segera diungkap.. ‘’Kalau benar ada praktik seperti ini hanya dilakukan oleh oknum tapi bisa mencemarkan nama baik parlemen,” kata anggota F-PDIP ini di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Menurut Hendrawan, isu yang menyebutkan ada anggota Komisi VIII DPR meminta dana kompensi kepada Kementerian Agama pada pembahasan BPIH merupakan praktik makelar anggaran. Ia berharap, praktik seperti ini tidak terjadi di Komisi VIII DPR, apalagi komisi tersebut membahas persoalan spiritualitas secara intensif. ‘’Saya meminta anggota Komisi VIII menjauhkan diri dari praktik yang tidak dibenarkan baik oleh agama maupun hukum,” katanya. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Anis Matta. ‘’Kalau benar isu itu,

saya setuju untuk segera dibongkar karena hal ini akan merusak citra lembaga DPR dan akan berpengaruh pada kebijakan,” kata Anis. Anis juga meminta agar di internal Komisi VIII DPR yang sedang membahas BPIH mengungkapkan isu tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Sementara Menteri Agama Suryadharma Ali dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro membantah rumor tersebut. Suryadharma mengatakan, dirinya tidak tahu isu tersebut berasal dari mana dan siapa yang menghembuskannya sehingga tidak perlu ditanggapi. ‘’Selama pembahasan BPIH dengan DPR, Kementerian Agama tidak mengeluarkan biaya satu rupiah pun,” tegasnya. BAntahan serupa disampaikan Gondo Radityo Gambiro. Menurut Gondo, Komisi VIII DPR tetap bekerja seperti biasa meskipun pada pembahasan BPIH 2010 muncul isu yang yang kurang mengenakkan. (har/son)

KPK Minta Maaf JAKARTA - KPK memohon maaf kepada masyarakat terkait dengan penanganan kasus Bank Century yang dinilai sejumlah kalangan dilakukan secara lambat. ‘’Kami menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat. Kami masih berusaha melakukan ekspos (gelar perkara) beberapa kali terhadap kasus Century,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Menurut Johan, beberapa gelar perkara yang telah dilakukan oleh komisi antikorupsi tersebut juga sebagai bukti untuk menunjukkan keseriusan dari KPK. Ia juga memaparkan, KPK telah menyusun tim den-

gan jumlah anggota yang cukup besar, yaitu 22 orang. ‘’Kami tidak bisa tanpa alat bukti yang cukup, kami langsung meningkatkan ke tingkat penyidikan,” katanya. Johan menuturkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Mabes Polri dalam penanganan kasus Bank Century. Sementara itu, Tim Pengawas Kasus Century akan memanggil pimpinan dari tiga lembaga hukum untuk memberikan laporan perkembangannya. ‘’Pada saat rapat dengan pimpinan dari tiga lembaga hukum sebelumnya disepakati Tim Pengawas memberikan waktu

selama dua bulan kepada pimpinan dari tiga lembaga hukum untuk membuat laporan perkembangan,” kata Koordinator Tim Mahfudz Siddiq. Mahfudz menjelaskan, pimpinan ketiga lembaga hukum tersebut adalah Polri, Kejagung, dan KPK. Sebelumnya disepakati juga akan mengundang pihak-pihak terkait soal pemulihan aset serta uji silang kasus Bank Century. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menjelaskan, pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan aset dijadwalkan pada 28 Juli mendatang. (nas)

Kepada Presiden dan Rakyat

Menkeu Minta Maaf JAKARTA - Menkeu Agus Martowardojo meminta maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia atas kasus perpajakan yang diduga melibatkan pegawai pajak Gayus Tambunan dan beberapa orang lainnya. ‘’Permohonan maaf kami kepada Bapak Presiden dan rakyat Indonesia karena telah terjadi kasus yang memprihatinkan itu,” kata Agus dalam acara pengarahan Presiden Yudhoyono untuk bidang pajak dan bea cukai di Istana Negara Jakarta, kemarin. Selain untuk kasus Gayus, Agus juga meminta maaf untuk beberapa kasus lain, yaitu kasus kekayaan tidak wajar milik mantan pegawai pajak Bahasyim dan sejumlah kasus pemalsuan restitusi pajak. Agus berjanji akan melakukan perbaikan. Dia juga berkomitmen untuk menindak pegawainya yang terbukti melakukan pelanggaran. ‘’Termasuk menindak pihak yang terkait dengan oknum itu,” katanya. Selain itu, Agus menyatakan, pihaknya sedang melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama sektor pajak dan bea cukai. ‘’Termasuk maksimalisasi potensi pendapatan dari para wajib pajak,” katanya. Saat ini, menurut Agus, Ditjen Pajak telah menyelesaikan reformasi perpajakan jilid I dan sedang melakukan reformasi perpajakan jilid II. Reformasi tahap II itu, kata Agus, antara lain meliputi perbaikan di bidang administrasi perpajakan, dan pembaruan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ditjen Bea dan Cukai juga terus melakukan upaya perbaikan. Agus menjelaskan, direktorat tersebut sedang memperbaiki pelayanan dan pengawasan kantor bea cukai, perbaikan sistem informasi, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. ‘’Sehingga kita bisa segera menerapkan kawasan terpadu kepabeanan dan kawasan ekonomi khusus,” kata Agus. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.