Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 231 tahun III Selasa, 22 Desember 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Penerimaan Anggaran Meleset
Produk Legal Sulit Dibedakan
Subsidi Listrik Bakal Dipangkas
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan dalam APBN 2009 kemungkinan tidak mencapai target. “Kita perkirakan...hal. 1
INDONESIA akan menyiapkan proposal modifikasi penurunan tarif beberapa komoditi yang dinilai masih sensitif terhadap penerapan kesepakatan perdagangan bebas China dengan ASEAN (ACFTA)...hal. 2
CALON kuat Dirut PT PLN (Persero), Dahlan Iskan menargetkan, penurunan anggaran subsidi sebesar Rp 30 triliun per tahun dalam tiga tahun mendatang. “Ada dua program utama jika saya jadi...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Praperadilan SKPP
Tak Dapat Diterima
Suluh Indonesia/ant
DISUMPAH - Mantan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution diambil sumpah sebelum memberikan keterangan pada rapat konsultasi dengan Pansus Hak Angket Bank Century di gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
JAKARTA - PN Jaksel memutuskan tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. ‘’Permohonan praperadilan SKPP tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal perkara tersebut, Kusno Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh LSM Hajar, LSM Lepas dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Mereka mempersoalkan dikeluarkannya SKPP tertanggal 1 Desember 2009 itu, dengan termohon satu, Kejari Jaksel yang mengeluarkan SKPP, termohon dua, Kejati DKI Jakarta, dan termohon tiga, Kejagung. Dalam putusannya, hakim menyatakan dasar tidak menerima gugatan praperadilan itu, karena kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon LSM yang tidak ada kaitannya dengan SKPP itu. ‘’Pera pemohon, LSM yang tidak punya kapasitas untuk mengajukan praperadilan,” katanya. Hakim menggunakan Pasal 80 KUHAP perihal pihak yang berkepentingan dengan gugatan praperadilan, yakni, penuntut umum, penyidik, saksi dan korban. Hakim menilai untuk saksi yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, adalah, saksi yang menjadi korban langsung terkait sah atau tidak sahnya dikeluarkannya SKPP. ‘’Pemohon LSM, tidak punya kapasitas untuk mengajukan praperadilan,” katanya. (nas)
Kasus Bank Century
Tidak Berdampak Sistemik JAKARTA - Ancaman risiko sistemik yang menjadi alasan pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century dibantah mantan pejabat Bank Indonesia. Mantan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Dalam keterangannya pada rapat Pansus di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tiap dua bulan sekali BI mengadakan pertemuan bank-bank penting yang berdampak sistemik. Dalam pertemuan tersebut, Bank Century tidak
pernah ikut, karena dinilai jauh dari kategori sistemik. ‘’Dua bulan sekali kita melakukan pertemuan dengan bank-bank sistemiuk atau Systemically Important Bank, jumlahnya ada 15 bank dan menguasai sekitar 85 persen institusi perbankan, itu tidak termasuk Bank Century, jauh sekali,” katanya. Ia mengungkap, 15 bank yang berdampak sistemik itu adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, BII, Danamon, Panin, BTN, Bank Mega, Bank Niaga, Bukopin, Bank Lippo dan Bank Niaga yang kini bergabung, dan Bank Permata. Namun, ketika itu BI tetap membantu kare-
na dilandasi semangat menolong industri perbankan. ‘’Semangat untuk menolong industri kita kedepankan, dengan memberikan fasilitasi. Ujungnya yang kita inginkan bank itu menjadi bank yang sehat,” kata Burhanuddin. Senada dengan Burhanuddin, Anwar Nasution mengatakan, Bank Century masuk ke dalam kategori bank kecil yang tidak memiliki peran penting di pasar uang antar bank (PUAB) serta pasar devisa. ‘’Ada kesalahan indikator sistemik, saya katakan ini tidak sistemik, diukur dari PUAB dan pasar devisa. Bank Century ini peranan-
nya secuil di kedua pasar tersebut. Bahkan dana bailout Rp 6,7 triliun cuma kepakai Rp 300 miliar doang untuk bayar PUAB,” kata Anwar. Oleh karena itu, menurut Anwar, seharusnya Bank Century tidak perlu diselamatkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan. ‘’Pelanggarannya banyak, ada pencurian uang sebear 12 juta dolar oleh Dewi Tantular. Ini merupakan cermin melemahnya pengawasan BI dan kenapa itu dibiarkan. Ini tidak ada kaitannya kolapsnya bank dengan krisis global,” sergahnya. Menurut Anwar, nasabah
Bank Century hanya beberapa ribu orang saja dan bukan masyarakat kelas bawah. Dari seluruh nasabah, kata dia, di antaranya ada 40 nasabah kelas kakap yang mengusai sekitar 40 persen aset bank. ‘’Ini menunjukkan kegagalan operasional Bank Century hanya berdampak pada sejumlah nasabah saja,” katanya. Keterangan dua pejabat BI sekaligus menjawab penegasan Menkeu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah itu, karena bank gagal berdampak sistemik bagi perbankan secara keseluruhan. (har/son)
Kinerja Kabinet Normal Hari ini, Boediono Bersaksi JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, keberadaan Pansus Century tidak mempengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II ataupun kebijakan pemerintah. Hal itu dikemukakannya ‘’Kabinet tetap jalan, menteri-menteri tetap jalan, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan kebijakan, semuanya bekerja dengan baik,” ujarnya usai rapat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut Djoko, seluruh jajaran kabinet dan Presiden Yudhoyono memberikan dukungan kepada Wapres dan Mentkeu. ‘’Semua mendukung, kabinet, bukan hanya presiden mendukung, rakyat Indonesia juga mendukung. Ingat presiden itu dipilih oleh 63 persen rakyat Indonesia,” katanya. Terkait dengan keberadaan Pansus,
Djoko mengatakan bahwa Presiden menghormati apa yang menjadi dinamika di Pansus. ‘’Beliau tidak mengeluh, tidak apa-apa, menghormati apa yang ada di pansus, tapi beliau juga mempunyai alasan untuk menetapkan apa yang terbaik bagi para pembantunya, itu saja. Jangan terlalu didramatisir, bukan konflik, bukan adu argumen, tapi ini adalah perwujudan dari demokrasi yang sedang tumbuh di negeri ini,” katanya. Saat ditanya apakah Presiden perlu meninjau kembali kontrak politik dengan rekan-rekan koalisi terkait dengan munculnya pansus, Djoko mengatakan hal itu tidak diperlukan. ‘’Tak perlu sampai di situ. Kita fokus saja dengan apa yang dihadapi,” katanya. Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani masuk dalam daftar panggil dari Panitia Angket Kasus Bank Century DPR. Panitia menilai nama-nama yang akan dipanggil panitia dinilai kompeten untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau saksi ahli. (son)
JAKARTA - Wapres Boediono akan memenuhi panggilan Panitia Angket Kasus Century pada Selasa ini. Jubir Wapres Boediono, Yopie Hidayat mengatakan, kedatangan Wapres akan menggunakan protokoler normal. ‘’Aturan protokoler sudah koordinasi. Sudah dirapatkan pengaturan protokoler yang normal,” katanya. Pemanggilan oleh Panitia Angket Century itu, berkenaan dengan kapasitas Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia. Boediono ingin penjelasan dilakukan dengan jelas dan terang. Namun sebagai Wapres, tetap ada aturan protokoler dan pengamanan. ‘’Aturan protokoler penting. Namun ini persoalan teknis yang tidak mengganggu prinsip,” tutur Yopie. Dengan demikian Boediono berharap penjelasan yang akan dilakukannya tidak terganggu permasalahan protokoler. Boediono juga berharap Pansus Kasus Century bersikap terbuka meski ada hak yang bersifat tertutup.
Staf Khusus Wapres Muhammad Ikhsan mengatakan, Boediono ingin semua hal menjadi terang dan transparan. ‘’Walaupun ada hak tertutup, tapi Pak Boed mau terbuka,” katanya. Ikhsan memastikan, dalam memenuhi panggilan Pansus Century ini, Wapres Boediono akan didampingi sejumlah pejabat dari BI. ‘’Karena saat dipanggil Pansus, kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI. Tak hanya itu, Boediono juga telah melengkapi diri dengan data-data dari BI,’’ kata Ikhsan. Wapres dan Menkeu masuk dalam daftar panggil dari Pansus. Panitia menilai nama-nama yang akan dipanggil panitia dinilai kompeten untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau saksi ahli. Panitia Angket Kasus Century tidak hanya fokus pada kajian tentang layak atau tidaknya kebijakan talangan (bailout) kepada Bank Century, tetapi juga menelusuri aliran dana ke siapa saja yang menerima, termasuk untuk apa saja uang itu digunakan. (ant)
Angket Century Awal Benahi Bank Indonesia MANTAN Deputi Senior Gubernur BI, Anwar Nasution berharap Pansus Century bisa mengawali upaya pembenahan sistem di Bank Sentral yang dinilainya sudah sangat bermasalah tersebut. Saat memberikan penjelasan kepada Pansus Bank Century DPR di Jakarta, kemarin, Anwar mengatakan, Pansus ini sebenarnya sangat beruntung dan inilah saatnya melakukan perombakan di tubuh BI. Dalam hal peraturan pengawasan, menurut dia, perijinan dan penyelamatan perbankan
sebenarnya bukan masalah BI saja, tapi juga lembaga penjamin simpanan (LPS) dan sejumlah instansi lainnya. Saat bertugas di BI dulu, kata Anwar, dirinya telah mencoba untuk merombak sistem yang ada di bank sentral itu. ‘’Tapi jangan lupa pula, waktu itu kita berada di bawah peng-
awasan IMF. Peraturannya kita coba untuk dirombak dan pemeriksa kita latih,” ujarnya. Namun, ia menambahkan, semua upaya tersebut belum tuntas dan penyakit seperti lemahnya pengawasan BI ternyata terus kambuh. ‘’Ini yang saya sedih,” ujarnya. Ketika ditanya terkait lemahnya pengawasan BI terhadap Bank Century, Anwar mengatakan, harus dibedakan antara berbagai pelanggaran yang muncul dalam kasus tersebut setelah dan sebelum terjadinya merger tiga bank. Menurut dia, pelanggaran
yang terjadi setelah merger bukan lagi menjadi kewenangannya, melainkan sudah dalam wilayah kerja Gubernur BI saat itu, Burhanuddn Abdullah. Sementara sebelum terjadinya merger, katanya, manajemen bank telah menunjukkan dan merealisasikan komitmen penambahan modal sebesar 30 juta dolar AS sepanjang periode April-Agustus 2004. Selain itu, pihak manajemen bank yang akan merger itu juga siap memenuhi tiga persyaratan yang telah ditetapkan BI, yakni modal ditambah, tidak boleh langgar aturan perbankan, dan
memperbaiki kinerja manajemennya. ‘’Jadi kalau ada kejadian saat merger dan pelanggaran pasca merger, itu yang jawab Burhanuddin karena dia yang jadi Gubernur BI saat itu. Tugas saya berakhir 26 Juli 2004,” katanya. Ditanya pendapatnya tentang isi dari laporan BPK yang terakhir, Anwar yang juga mantan Ketua BPK itu menegaskan, dirinya diundang dalam kapaasitanya sebagai pejabat Bank Indonesia, dan yang pasti dirinya tidak lagi membaca laporan investigasi tersebut setelah purna tugas. (har/son)