Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 22 Desember 2010
Bea Keluar Lebihi Target
Penguatan Indeks Saham
Pemerintah Intensifkan Target
REALISASI penerimaan bea keluar hingga 15 Desember 2010 mencapai Rp6,84 triliun atau 125,43 persen dari target APBNP 2010. “Realisasi penerimaan bea keluar (BK) mencapai Rp6,84 triliun atau 125,43 persen ...hal. 1
SITUASI kondusif di pasar modal yang ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia pada 2010, dinilai akan berlanjut pada 2011. “IHSG diperkirakan bergerak naik pada ...hal. 2
PEMERINTAH memperbaiki dan mengintensifkan target operasi pasar dalam upaya menekan kenaikan harga beras, seperti dengan membedakan kualitas beras yang dijual ke masyarakat, kata Menteri Perdagangan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 239 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
SUAPI IBU - Seorang siswi menyuapi ibunya dengan susu buatan mereka sendiri, saat peringatan Hari Ibu di KB-TK Al Falah, Surabaya, kemarin. Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember.
KPK Incar
Politisi Korup
DPR Dinilai Intervensi
Proses Hukum Gayus JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan, Komisi III DPR tidak perlu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Tambunan. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses di pengadilan, dan jika DPR memanggil Gayus, maka sama saja dengan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. ‘’Saya melihat tidak (perlu memanggil-red). DPR tidak boleh mengintervensi kasus yang telah ditangani oleh penegak hukum, pemerintah pun tidak boleh mengintervensi. Pengadilan ini adalah lembaga yang merdeka, lembaga yang harus imparsial,” kata Gayus Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, pihaknya akan memanggil Gayus Tambunan, jika KPK tidak segera ambil alih kasus tersebut. Benny beralasan, rencana itu bukan dimaksudkan untuk mengambilalih perkara, melainkan hanya sebagai bentuk dukungan. (har)
JAKARTA - KPK akan menindak tegas politisi yang ketahuan memberi sumbangan dengan indikasi tindak pidana korupsi. ‘’KPK bekerja atas ketentuan UU, apabila ada pelanggaran hukumnya yang dapat dikategorikan korupsi memenuhi pasal 11 UU KPK pasti ditangani KPK,’’ kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riantodi Jakarta, kemarin. Ia pun mencermati,harus ada perubahan peraturan UU Parpol. Pasalnya,ada celah untuk melakukan timbulnya korupsi. Kalau aturan dibuat seperti itu, jelasnya, berarti masih memberikan peluang untuk timbulnya korupsi dan pencucian uang. ‘’Ada nggak orang yang nyumbang tanpa pamrih ? Apalagi pengusaha, tidak ada yang mau rugi,’’cecar Bibit.
Bibit menyarankan,karena kurangnya transparansi, ia ingin ada alternatif lain agar partai dibiayai negara saja. ‘’Tapi jangan banyak-banyak partainya, termasuk kampanye, cari yang tanpa biaya,’’ pungkasnya. Sebelumnya, Bibit mengatakan perubahan UU Partai Politik sangat rawan jadi pintu masuk korupsi. Ia mengatakan hal ini karena mengkhawatirkan mekanisme sumbangan untuk parpol. Menurut Bibit, UU Parpol terlalu mengakomodir perananan uang dalam sebuah kegiatan politik. Aturan sumbangan maksimal di angka Rp 7,5 miliar dinilainya terlalu tinggi dan dapat mengakibatkan parpol bernafsu mengejar target donasi. Sementara itu, KPK dengan tambahan ketua baru berniat
melakukan gelar perkara setiap hari guna menggenjot produktivitas dalam penyelesaian kasus korupsi. ‘’Tadi kan dengar sendiri seperti yang disampaikan Pak Bibit, ini sudah kami bicarakan. Ini kan masih menunggu Pak Chandra, nanti kami akan lakukan gelar perkara setiap hari,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas. Terkait dengan mandegnya kasus-kasus besar yang diusut KPK, Busyro mengatakan semua akan diselesaikan dengan tetap mengikuti bukti-bukti yang ada, dan tidak ada kendala dengan politik. Guna menghindari tebangpilih kasus, ia mengatakan KPK harus bertindak profesional. Selalu mengedepankan kejujuran, etika, dan transparan. ‘’Kalau tiga itu dipegang semua beres,” ujar Busyro. (son/ant)
PKS Diminta Lapor SBY JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan, bila PKS tidak puas dengan Sekretariat Gabungan, sebaiknya langsung melapor kepada Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Kalau begitu, lontarkan kepada Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ada keluhan kepada Setgab, langsung sampaikan ke Yudhoyono, jangan Golkar dibawa-bawa. Saya tidak tahu kenapa PKS singgung Golkar,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mempertanyakan pernyataan Mahfudz Siddiq bahwa Golkar akan menggunakan Setgab demi kepentingan Partai Golkar di 2014. ‘’Kekhawatiran PKS itu, di mana logikanya? PKS itu partai besar dan tidak pernah dipinggirkan. Mereka partai mandiri yang tidak begitu mudah mengikuti partai lain. Jangan kan dengan Golkar, dengan Demokrat saja mereka tidak mau ikut dan tidak satu bahasa, apalagi dengan Golkar,” ungkap Wakil Ketua DPR RI itu. Dirinya juga tidak tahu apa alasan dari PKS yang menyebut dan mengaitkan Golkar tersebut. ‘’Saya tidak tahu apa motifnya. Siapa yang
berani pinggirkan PKS, mereka partai besar, begitu juga dengan Golkar, tak mungkin pinggirkan PKS. PKS tak perlu keluar dari Setgab karena selama beda pendapat itu adalah hal wajar,” kata Priyo. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, partai menengah akan merasakan dampak manuver serta kepentingan Partai Demokrat dan Golkar, terutama untuk Pemilu 2014. ‘’Partai menengah tersebut akan ‘kejepit’ karena manuver politik dari Partai Demokrat dan Partai Golkar yang akan bertarung ketat pada 2014, dengan memanfaatkan Sekretariat Gabungan (Setgab),” kata Mahfudz. Ia pun memprediksi, pada 2014 Demokrat dan Golkar akan mengajukan calon presiden masingmasing. Mereka akan gunakan sisa waktu tiga tahun ke depan untuk konsolidasi dan mobilisasi sumber daya. ‘’Setgab akan dijadikan instrumen untuk kepentingan itu dan Setgab akan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Maka partai tengah harus cermat dan antisipasi,” kata dia. (har)
SBY Minta
Jaga Kerukunan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar umat beragama menjaga kerukunan dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Keberagaman yang ada di Indonesia diminta justru dijadikan sebagai kekuatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa bermartabat bisa menjaga hal itu. ‘’Presiden SBY berpesan terus menjaga kedamaian serta kerukunan di Indonesia karena ini merupakan kekuatan Indonesia. Kita adalah bangsa yang bermartabat karena kita bisa menjaga hal tersebut,” kata Ketua Umum Perayaan Natal 2010 Mari Elka Pangestu usai diterima Presiden Yudhoyono di Istana Negara Jakata, kemarin. Presiden juga menegaskan, upaya menciptakan kedamaian antarumat beragama bukan hanya tugas polisi, melainkan tugas semua orang. Presiden tentu sangat prihatin bila terjadi perpecahan antarumat beragama. Bila ada pelanggaran hukum harus secara tegas ditindak, tidak bisa boleh ada toleransi terhadap tindakan seperti itu. ‘’Kita harapkan bisa menjaga kerukunan dan kedamaian warga dan masyarakat dan tidak ada perbedaan antara agama, etnis, dan asal daerah,” kata Mari yang juga Menteri Perdagangan itu. (har)
Bea Cukai Sita
50 Ton Bahan Bom JAKARTA - Petugas Ditjen Bea dan Cukai menangkap kapal bermuatan sekitar 50 ton bahan baku peledak dari Malaysia tujuan Sulawesi di Perairan Laut China Selatan, kemarin. Kepala Seksi Operasi Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Andhi Pramono menyebutkan, Kapal Patroli Bea dan Cukai 6003 menangkap KM Salbiana Jaya berbendera Indonesia di Perairan Laut China Selatan. KM Salbiana Jaya dinakhodai oleh TB dengan 14 orang anak buah kapal (ABK) dan muatan sekitar 2.000 karung, yang tiap karung berisi 25 kg sehingga total mencapai 50 ton bahan baku bahan peledak jenis ammonium nitrate. Kapal tersebut berlayar dari Malaysia dengan tujuan Sulawesi. Kapal beserta muatan dan ABK telah ditarik ke Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, guna proses penyidikan. Aset dan kerugian negara dari tindak pelanggaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar, di samping kerugian immaterial bidang pertahanan dan keamanan, serta ekosistem alam. Ammonium nitrate merupakan bahan baku peledak jenis high explosive berdasar Keppres 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak. (ant)
Efektifkan Remunerasi Berantas Korupsi ? ANGGOTA Badan Anggaran DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, kendati remunerasi atau tunjangan kinerja yang mulai dilaksanakan di sejumlah instansi tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi, tetapi rakyat masih mempertanyakan efektivitas implementasinya. Menurut Bambang, realitas tersebut terkait dengan terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan.
Padahal, remunerasi bagi PNS itu pertama kali diterapkan di lingkup Kementerian Keuangan (Kemkeu) termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pa-
jak. ‘’Sesudah dimulai di lingkungan Kemkeu, program remunerasi berlanjut ke sejumlah instansi lain, termasuk Polri dan TNI. Tetapi, harus saya ingatkan dua hal penting,’’ katanya. Pertama, menurutnya, remunerasi bukan sekadar mendongkrak gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi. ‘’Karena itu, setelah remunerasi dilaksanakan,
Rakyat dan DPR RI akan menunggu bagaimana reformasi birokrasi pada kementerian/ lembaga (K/L) yang telah menerapkan remunerasi tersebut," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini. Hal kedua, kata Bambang, rakyat tetap masih saja mempertanyakan efektivitas remunerasi ini, akibat terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan tersebut.
Padahal, menurutnya, remunerasi itu merupakan salah satu bagian penting dari proses reformasi birokrasi untuk meningatkan kesejahteraan PNS, sehingga menutup kemungkinan terjadinya komersialisasi jabatan, termasuk tindak pidana korupsi. ‘’Maka, tantangan sekaligus tuntutan pada kementerian dan lembaga (KL) yang menerapkan remunerasi, ialah meningkatkan kualitas layanan publik,’’ katanya. (ant)