Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 55 tahun IV Selasa, 23 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Minat Asing Tinggi
Kredit Mandiri Melesat
Perlu Jalin FTA dengan Taiwan
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, investor asing masih memandang Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk investasi.“Investor asing melihat Indonesia sebagai tempat yang kondusif ...hal. 1
BANK Mandiri mencatat penyaluran kredit senilai Rp 198,55 triliun sepanjang 2009, tumbuh 13,8 persen atau Rp 24,05 triliun dibandingkan 2008 sebesar Rp 174,50 triliun. Direktur Utama Bank ...hal. 2
INDONESIA bersama dengan anggota-anggota lain di ASEAN dapat memanfaatkan peluangpeluang dengan membuat perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau mekanisme lain di bidang kerja sama ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Tetapkan
EWS Tersangka
Suluh Indonesia/ade
DIPERIKSA - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji memenuhi panggilan Divisi Propam untuk menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Jakarta, kemarin terkait pernyataannya mengenai dua jenderal polisi beperan sebagai markus.
Jaksa Diduga Terima
Aliran Dana Pajak JAKARTA - Jaksa peneliti yang menangani berkas terdakwa Gayus HP Tambunan yang dituding menerima suap, akan menggugat mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duadji terkait tudingan adanya dugaan suap dalam kasus tersebut. ‘’Kami minta izin kepada pimpinan Jaksa Agung untuk mengadukan yang bersangkutan terkait pencemaran nama baik (jaksa peneliti),” kata Ketua Jaksa Peneliti Cyrus Sinaga, di Jakarta, kemarin. Jaksa peneliti yang menangani kasus tersebut, yakni, Fadil Regan, Ika Syafitri dan Eka Kurnia. Sebelumnya, Susno Duadji menduga ada aliran dana sebesar Rp 9 miliar yang masuk ke kantong jaksa peneliti dan sisanya ke penyidik. Munculnya kasus dugaan suap tersebut, setelah uang di rekening Gayus HP Tambunan, karyawan golongan IIIA di Bagian Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Bank Panin Jakarta sebesar sekitar Rp 24 miliar lebih yang kemudian uang itu dicairkan. Cyrus mengatakan pihak-
nya akan mengajukan gugatan perdata. ‘’Saya juga akan mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menuding jaksa peneliti,” katanya. Disebutkan, dirinya merasa tercemar nama baiknya dengan adanya tudingan terhadap timnya yang menangani kasus tersebut. Ketika ditanya siapa yang akan diadukan ke Mabes Polri, ia bersikukuh kepada pihakpihak yang telah mencemarkan nama baiknya. ‘’Katanya di televisi adalah Pak Susno, saya kan tidak pernah lihat televisi dan koran,” katanya. Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung, Didiek Darmanto menyatakan, Kejagung akan mengajukan kasasi atas keluarnya putusan vonis bebas terhadap terdakwa Gayus HP Tambunan. ‘’JPU akan mengajukan kasasi terhadap vonis itu,” katanya. Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memvonis bebas terdakwa Gayus HP Tambunan terkait penggelapan PT Megah Jaya Citra Garmindo setelah JPU menuntut satu tahun penjara dan satu tahun percobaan terhadap terdakwa. (ant)
JAKARTA - Lolos dari penyidik Polri, mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondo (EWS) ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi terkait proyek Rencana Induk Sistem Informasi. ‘’Dalam kasus itu KPK telah menetapkan EWS sebagai tersangka, karena diduga melakukan mark up dalam proyek tersebut,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, EWS ditetapkan sebagai tersangka terkait peran dan wewenangnya ketika menjabat sebagai direktur utama perusahaan di bidang kelistrikan itu. Namun, Johan tidak menjelaskan secara rinci peran tersangka dalam kasus tersebut. Ia hanya menjelaskan, Eddie dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus itu dijalankan sejak 2000 sampai 2006. Untuk tahap awal, proyek itu dilakukan di wilayah distribusi Jakarta-Tangerang. KPK menduga ada penggelembungan harga dalam proyek tersebut. Dalam kasus itu, KPK telah memeriksa beberapa pihak yang diduga terkait, antara lain mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar yang juga pernah menjabat sebagai petinggi PLN di wilayah distribusi Jakarta-Tangerang. (nas)
Nonaktifkan Pejabat Terkait Century
SBY Tolak Rekomendasi DPR JAKARTA - Pemerintah menolak imbauan DPR untuk menonaktifkan pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus pengucuran dana talangan kepada Bank Century. Penolakan tersebut disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangannya usai rapat kabinet terbatas dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Dalam rapat itu, telah dirumuskan respon resmi pemerintah terhadap lima rekomendasi dan satu imbauan yang disampaikan DPR terkait kasus Bank Century. Satu imbauan itu, menurut Djoko, adalah agar pemerintah menonaktifkan pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. ‘’Pe-
merintah memiliki pandangan untuk penonaktifan pejabat negara diduga terlibat harus memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam UU dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah,” jelas Djoko. Pemerintah, lanjut dia, tetap berpegang pada aturan dan UU berlaku bahwa apabila pejabat negara sudah berada pada tahapan terdakwa maka bisa diberhentikan sementara dan baru bisa diberhentikan tetap setelah adanya keputusan bersalah dari pengadilan. Menanggapi rekomendasi DPR agar pihak-pihak bertanggungjawab melakukan tindak pidana korupsi, hukum, dan perbankan dalam kasus Bank Century diserahkan kepada
lembaga penegak hukum, Djoko mengatakan, indikasi tindak pidana itu tentu akan ditangani dan diproses oleh lembaga hukum secara proporsional sesuai kewenangan diatur dalam UU. ‘’Presiden telah menyerahkan salinan keputusan DPR ini kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung. Presiden juga telah menugasi Kapolri dan Jaksa Agung untuk melihat apakah ada sinyalemen terhadap pelanggaran hukum, korupsi, dan perbankan, sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya. Djoko menambahkan Presiden telah menunjuk dirinya untuk berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi guna berkoordinasi dalam penanganan kasus Bank Century. (har/son)
Pembentukan Tim Pengawas UNTUK rekomendasi tentang pembentukan tim pengawas oleh DPR yang bertugas mengawasi proses penelusuran aliran dana dan pemulihan aset, pemerintah menyerahkan sepenuhnya pembentukan tim pengawas itu kepada lembaga legislatif tersebut. Sedangkan rekomendasi terakhir DPR agar pemerintah bersama Bank Indonesia segera menyelesaikan permasalahan nasabah PT Antaboga Delta Securities, Djoko mengatakan, pemerintah menawarkan dua opsi. Opsi pertama adalah pengembalian dana nasabah menggunakan sumber keuangan negara dengan persetujuan DPR terlebih dahulu, atau opsi kedua adalah menunggu pengembalian aset pemilik Bank Century yang sekarang ini sudah diblokir di 12 negara dan menunggu adanya keputusan pengadilan yang menyatakan uang berjumlah sekitar Rp 3 triliun itu dapat disita oleh negara. Djoko menegaskan pemerintah dalam responnya bermaksud menghargai dan menghormati keputusan pansus Hak Angket Bank Century. Ia membantah pendapat yang menyatakan
pemerintah lamban merespon surat DPR diterima oleh Presiden pada 8 Maret 2010 itu. Menurut dia, saat itu Presiden langsung mendisposisi surat itu kepada Menteri Sekretaris Negara. Namun karena Presiden dan sebagian menteri terkait berada di Australia untuk kunjungan kenegaraan sampai 12 Maret 2010, maka baru sepekan berikutnya menteri-menteri yang ditunjuk memberi respon dapat melakukan pembahasan. Menteri ditunjuk Presiden untuk memberi respon terhadap surat DPR itu adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Mensesnega Sudi Silalahi, Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Seskab Dipo Alam, serta Plt Kepala BPKP. Sedangkan Presiden Yudhoyono dalam pengantar sebelum rapat mengatakan ia sendiri akan memberikan penjelasan kepada publik tentang respon pemerintah terhadap surat DPR. Namun, Kepala Negara tidak mengatakan kapan ia akan memberi penjelasan tersebut. (son/har)
Di Sumatra Utara Soal UN Bocor MEDAN - Komunitas Air Mata Guru menemukan adanya indikasi kebocoran soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat ke tangan siswa peserta ujian sehari sebelum ujian dilaksanakan. Koordinator Komunitas Air Mata Guru (KAMG), Deni Boy Saragih di Medan, kemarin mengatakan, pihaknya telah menemukan foto copy naskah soal UN dari salah seorang joki pada Minggu (21/3) malam sekitar pukul 19.00 WIB. Joki tersebut mengaku mendapat foto copy naskah soal itu dari salah seorang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Naskah tersebut yakni soal mata pelajaran Biologi, Bahasa Indonesia dan Sosiologi. ‘’Sebenarnya informasi ini sudah kami terima dua minggu lalu. Setelah menurunkan tim investigasi akhirnya kami benar- menemukan adanya naskah soal yang beredar. Harga yang ditawarkan juga cukup murah, hanya Rp 100 ribu untuk masing-masing soal,” katanya. Ia mengatakan atas penemuan beredarnya naskah soal tersebut, pihaknya juga telah melaporkan ke Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal melalui SMS dan melalui fax Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB. ‘’Wakil menteri meminta kami untuk
mengirimkan data lengkap seperti foto copy naskah yang ditemukan tersebut dan mengatakan akan mengadakan pengusutan secara lebih intensif terhadap penemuan itu,” katanya. Ketua tim investigasi KAMG Abdi Muskarya Aragih mengatakan, pihaknya juga sudah mencocokkan soal yang beredar tersebut dengan mata ujian yang diujikan melalui guru yang pengawas ruangan ujian. Guru pengawas tersebut sebelumnya sudah diberi masukan dan menghapal beberapa soal, kemudian pada saat ujian mencocokkannya dengan mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan paket dan mata pelajaran. Ternyata soal yang diujikan sama persis dengan soal yang ditemukan tersebut. Pihaknya juga memperkirakan beredarnya naskah soal tersebut bukan hanya di satu atau dua sekolah saja, namun sudah beredar hampir di seluruh sekolah mengingat harga yang ditawarkan cukup murah. Dari hasil penelusuran yang dilakukan tim kami, ada dua modus yang digunakan para joki tersebut yakni melalui jualan langsung ke tangan siswa dan memang ada siswa sendiri yang mencarinya melalui informasi dari teman ke teman. (ant)
Makelar Kasus antara Ada dan Tiada MANTAN Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji tidak takut diperiksa institusinya lantaran memiliki data terkait dugaan makelar kasus yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Fakta apa saja yang diungkapkannya ? Tim pemeriksa dari Divpropam Polri menanyakan namanama makelar kasus kepada Komjen Pol Susno Duadji. ‘’Kita menunggu, apa ada nama markus (makelar kasus) atau tidak. Ada nama tidak. Siapa dia. Dimana berkeliaran dan bagaimana praktiknya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol
Edward Aritonang di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Dalam pemeriksaan itu, Susno menjelaskan soal jalannya penyidikan kasus rekening mencurigakan Rp 25 miliar milik staf Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Namun Susno tidak membawa dokumen pendukung dalam pemeriksaan itu.
‘’Pak Susno kan sangat mengerti persoalan ini sehingga bisa memaparkan dengan lancar,” ujarnya. Polri, katanya, punya komitmen untuk menyelesaikan masalah itu dengan menegakkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia mengatakan, pemeriksa juga mengklarifikasi adanya bagi-bagi uang diantara tim penyidik kasus itu. Kendati pemeriksaan Susno banyak menggali keterangan soal proses penyidikan dan klarifikasi soal markus, Aritonang menegaskan, hingga kini
proses penyidikan belum ditemukan indikasi penyimpangan. Ia mengatakan, penyidik hanya menyita Rp 395 juta dari Rp 25 miliar uang yang berada di rekening Gayus Tambunan, yang belakangan diketahui hanya dihukum percobaan. Sisa uang tidak disita dan tidak diblokir penyidik karena tidak ada alasan yang kuat untuk menyitanya. Kendati demikian, bukan berarti penyidik menghentikan kasus penyidikan setelah berkas kasus uang Rp 395 juta diserahkan ke jaksa. ‘’Penyeli-
dikan sisa uang itu belum dihentikan. Menang uang Rp 25 miliar pernah diblokir atas permintaan penyidik tapi dibuka lagi,” katanya. Polri menjamin jika nantinya tuduhan adanya mafia kasus itu benar ada maka pimpinan Polri sependapat dengan Susno untuk memberantasnya. Susno sendiri menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam. Ia didampingi pengacara Henry Yosodiningrat. Ia mengatakan, pemeriksaan sudah selesai dan tidak ada rencana untuk pemeriksaan selanjutnya. (son)