Edisi 23 April 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 77 tahun IV Jumat, 23 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Kredit Bisa Dipacu

Tekanan Global Menipis

Lombok Ditargetkan Jadi Pusat

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad mengatakan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun bisa didorong mencapai angka 18-20 persen. “Kita memang punya ruangan untuk mendorong lebih ...hal. 1

MENTERI Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menegaskan, prekonomian Indonesia semakin membaik, seiring dengan ...hal. 2

LOMBOK ditargetkan menjadi pusat mutiara Indonesia sehingga mampu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang kewilayah itu. “Kita berharap kedepan Lombok akan menjadi ‘center of pearl’ ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Drydocks Rusuh

Pabrik Dibakar

Susno Dikonfrontir BAP Sjahril Djohan JAKARTA - Tim Independen Polri mengkonfrontir isi BAP Sjahril Djohan dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji yang diperiksa ketigakalinya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kepada penyidik, Susno membenarkan sebagian isi BAP. ‘’Kalau dipertemukan belum pernah dibicarakan, tapi tadi BAP-nya SJ ditanya kepada Pak Susno,” kata anggota Kuasa hukum Susno Duadji, Ari Yusuf Amir usai pemeriksaan ketigakali berturut-turut kliennya itu. Ari mengaku salah satu isi BAP yang dikonfrontir kepada Susno adalah diperlihatkannya bukti komunikasi berupa SMS maupun telepon antara Sjahril Djohan dengan Susno. Penyidik memperlihatkan adanya bukti SMS. Lalu Susno menjawab, ‘’Tadi Pak Susno menjelaskan, oh iya ada dalam konteks ceritanya ini. Oh iya ini bukan,” imbuhnya. Mengenai isi SMS dimaksud Ari menolak menjelaskan. Selain mencecar keterkaitannya dengan Sjahril Djohan dalam perkara mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, penyidik juga mengarahkan keterkaitan Susno dengan sepak terjang Sjahril

Djohan sebagai makelar kasus (markus) dalam perkara ikan Arwana. Namun, Ari mengatakan penyidik belum memberikan pertanyaan terkait dugaan suap Rp 500 juta. ‘’Pertanyaan 500 juta belum ada sampai sore ini,” kata dia. Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Besar Zainuri Lubis meminta semua pihak tidak mendahului keterangan yang belum sah. Dia juga meminta media massa tidak menjadikan berkas itu sebagai acuan informasi. ‘’Kita tunggu saja hasil resmi dari tim,” kata Zainuri. Seperti diberitakan, kasus ikan Arwana bermula dari gugatan pidana oleh pengusaha asal Singapura, Ho Kian Huat, terhadap Anuar Salma alias Amo selaku pemilik PT Salma Arowana Lestari. Saat itu, Haposan Hutagalung menjadi kuasa hukum Ho. Pihak Ho menuding Amo melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai 11,15 juta dolar Singapura untuk membuat penangkaran Arwana di Desa Muara Fajar, Pekanbaru, dan indukan ikan Arwana senilai Rp 32,5 miliar. Menurut Ho, Amo mengaku, perusahaan penangkaran itu murni miliknya. (nas/son)

Suluh Indonesia/ant

RUSUH - Sejumlah pekerja melintas di depan mobil yang yang dibakar di Galangan Kapal Drydocks Graha di Tanjunguncang, Batam, kemarin. Gudang galangan kapal dibakar karyawan yang tersinggung oleh kata-kata tenaga kerja asing di pabrik itu.

BATAM - Ribuan pekerja PT Drydocks World Graha Batam melakukan demo dan membakar pabrik dan puluhan mobil. Ribuan pekerja membawa berbagai peralatan galangan kapal mencoba merusak aset pabrik. ‘’Kerusuhan itu terjadi akibat seorang manajemen PT Drydocks menghina pekerja. Orang India itu menyebutkan orang Indonesia bodoh, maka kami marah,” kata salah seorang pekerja, Disra. Kapoltabes Barelang Kombes Pol. Leonidas Braksan mengatakan, banyak peralatan kerja yang rusak dan hangus terbakar. ‘’Skema pembuatan kapal terbakar, sehingga minimal tiga hari ini tidak ada pekerjaan,” katanya. Manajemen PT Drydocks World, kata dia, akan segera melakukan restorasi agar pekerja bisa bekerja kembali. Mengenai nilai kerugian, ia mengatakan belum bisa mengkalkulasi. Kepada manajemen perusahaan, Kapoltabes meminta agar tidak ada tindakan pemecatan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam kerusuhan atau demo. Sementara itu, polisi menyelidiki seorang WN India Vj yang diduga memicu kerusuhan, setelah memarahi pekerja asal Indonesia. ‘’Kami akan memeriksa Vj, dengan pelanggaran tindak pemicu permusuhan juga pasal penghinaan,” kata Leonidas seraya berjanji akan segera mengumumkan status Vj. (ant)

Terseret Kasus Gayus

Jampidum Hanya Ditegur JAKARTA - Jampidum Kamal Sofyan Nasution dijatuhi sanksi ringan terkait dengan keterlibatan dalam penanganan kasus Gayus HP Tambunan. ‘’KS dijatuhi disiplin berupa teguran tertulis sesuai dengan PP 30 tahun 1980 tentang Disiplin PNS,” kata Jamwas Hamzah Tadja di Jakarta, kemarin. KS sempat diperiksa langsung oleh Jamwas di Gedung Pengawasan Kejagung sehubungan dengan disetujuinya Rentut. Jamwas sendiri sudah memeriksa 12 orang yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut baik struktural maupun jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum. Jamwas menyatakan, kesalahan koleganya itu yakni meny-

etujui Rentut, dan tidak cermat dalam membacanya. ‘’Di dalam Rentut itu, disebutkan ada pasal pencucian uang dan penggelapan yang disusun secara alternatif bukan kumulatif. Namun KS hanya membaca penggelapan saja tanpa mengindahkan dugaan pidana pencucian uang,” katanya. Bahkan, Hamzah menambahkan, KS bersama anggota jaksa peneliti Fadil Regan, tidak setuju kasus itu dibawa ke ranah pidana khusus (pidsus) dan bersikukuh tetap pada perkara pidana umum (pidum). Disebutkan, KS sempat mengaku alasan menyetujui rentut karena baru pulang dari luar negeri, sedangkan suratsurat menumpuk di atas meja-

nya. ‘’Tetapi itu bukan alasan, hingga dikenakan tidak cermat,” katanya. Jamwas juga menyampaikan tentang para pejabat struktrural yang juga pengendali perkara Gayus HP Tambunan telah dijatuhkan sanksi ringan, karena terbukti tidak cermat. ‘’Termasuk juga anggota jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum,” katanya. Sanksi lebih berat dijatuhkan pada jaksa Fadil Regan, karena bersama Cirus Sinaga menyetujui berkas Gayus hanya dikenakan pasal penggelapan saja. ‘’Sedangkan anggota jaksa peneliti lainnya tidak setuju, dan lebih memilih untuk dibawa ke pidana khusus (pidsus),” katanya. (nas)

KPK Kaji Rekening Hakim Pajak JAKARTA - KPK segera pengkajian laporan transaksi mencurigakan atas rekening milik hakim Pengadilan Pajak yang telah disampaikan PPATK. Hal ini perlu dilakukan untuk menemukan indikasi tindak pidana korupsi dari transaksi mencurigakan tersebut. ‘’Laporan dari PPATK pasti ditelaah KPK. Ini sudah jadi prosedur tetap. Ingat, KPK tidak bisa mengusut money laundering dan kejahatan perbankan. Kami hanya berwenang mengusut tindak pidana korupsi. Inilah yang masih dipelajari,” kata Karo Humas KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin. Diungkapkan, ada prosedur penangangan perkara di KPK. Setelah dilakukannya kajian, laporan yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi segera ditingkatkan menjadi penyelidikan. Tetapi dalam tahap ini tidak bisa dibeberkan kepada masyarakat. Informasi bari bisa dipublikan kepada masyarakat, setelah masuk tahap penyidikan dan telah ditetapkannya tersangka. ‘’Masyarakt harus sabar,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala PPATK Yunus Husein meyatakan, pihaknya menemukan adanya tran-

saksi perbankan yang mencurigakan dalam rekening sejumlah hakim Pengadilan Pajak. Laporan itu sudah diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti. Tetapi ia tidak menjelaskan secara rinci tentang transaksi mencurigakan tersebut. Berdasarkan informasi, KPK juga tengah menelusuri laporan harta kekayaan milik sejumlah jaksa yang pernah menangani kasus Gayus Halomoan Tambunan. Satu di antaranya adalah mantan Direktur Prapenuntutan Pidum Kejaksaan Agung Poltak Manulang. Jaksa senior ini yang dicopot dari posisi Kajati Maluku itu, terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 2001. Padahal, penyelenggara negara wajib melaporkan hartanya sebelum dan sesudah menjabat dan secara periodik tiap dua tahun sekali. Bahkan, Cyrus Sinaga tidak pernah memberikan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Saat Poltak menjabat sebagai Kabag TU Kejati Bengkulu, ia memiliki kekayaan Rp 800 juta. Semua terbagi berupa tanah beserta bangunannya, kendaraan bermotor, dan perhiasan. (nas)

SBY Hormati

Proses Hukum SKPP Bibit-Chandra JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati proses hukum yang masih berjalan, setelah Kejaksaan Agung menyatakan banding terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra tidak sah. Staf Khusus Kepresidenan bidang hukum, Denny Indrayana di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin mengatakan, langkah selanjutnya tentu harus menunggu keputusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang akan menangani proses banding tersebut. ‘’Pada saatnya, keputusan Pengadilan Tinggi itu apa dan di situ baru bisa kita lakukan tindak lanjut,” ujarnya. Setelah keputusan PN Jaksel tersebut, lanjut Denny, seharusnya semua pihak mencari kebijakan yang tepat agar upaya pemberantasan korupsi tidak terganggu. Selain itu, menurut dia, harus dipastikan juga institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dapat berjalan efektif meneruskan kegiatannya memberantas korupsi. ‘’Yang jelas, prinsipnya semua harus mencari kebijakan yang tepat agar

pemberantasan korupsi tidak terganggu, dan institusi KPK juga dapat berjalan efektif dalam memberantas korupsi,” tuturnya. Sedangkan mengenai pembalakan hutan yang ditengarai terbelit praktik mafia hukum, Denny menjelaskan, Presiden secara jelas dan terang telah memerintahkan pembenahan karena praktik tersebut sangat merugikan negara dengan dampak kerusakan hutan yang tidak sedikit. Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu menyampaikan pesan yang jelas lebih menjerakan kepada para pelaku praktik mafia hukum dalam kasus pembalakan hutan. Presiden telah memerintahkan Satgas untuk meneliti dugaan praktik mafia hukum dalam kasus pembalakan liar yang mendapat vonis rendah di pengadilan. Denny yang juga Sekretaris Satgas itu mengatakan, Satgas akan meneliti beberapa kasus yang dihentikan penanganannya. ‘’Pada kasus yang muncul di Riau itu misalnya, atau di provinsiprovinsi lain, kasus mafia hutan illegal logging yang kemudian terhenti dan berbagai prosesnya, kita akan kaji,’’ katanya. (har)

Mengurai Kontroversi Makam Mbah Priok KONTROVERSI terkait letak makam Mbah Priok masih menyisakan bara yang bisa menyulut api. Bagaimana mengurai kontroversi seputar letak makam ulama kelahiran Palembang ini ? Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menunjukkan bukti foto dan dokumen pemindahan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, dalam rapat paripurna lanjutan untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur atas kerusuhan pada 14 April lalu. Foto-foto yang ditunjukkan

Gubernur menunjukkan proses pemindahan yang dilakukan Dinas Pemakaman pada 21 Agustus 1997, yang kemudian dikuatkan dengan surat Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta pada 10 Februari 2009 Nomor 80/-1.711.11 juga menyebutkan bahwa makam

Fauzi Bowo

Mbah Priok telah dipindahkan ke TPU Semper. ‘’Hal ini juga

didukung oleh fakta fisik tanah berdasarkan hasil foto udara pada 1997 yang membuktikan bahwa di atas lahan PT Pelindo II tersebut tidak terdapat bangunan atau dalam kondisi kosong,” kata Gubernur dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. Gubernur juga menjelaskan bahwa jauh sebelum dilaksanakan tindakan penertiban, pihak-pihak yang bersengketa sebenarnya telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan

permasalahan lewat jalan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah lewat koordinasi Wali Kota Jakarta Utara. Jika jalan musyawarah mufakat itu tidak tercapai maka diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga agar yang bersangkutan membongkar sendiri bangunan tanpa izin yang ada di atas tanah sengketa. ‘’Apabila peringatan ini juga tidak dipatuhi, barulah dikeluarkan surat perintah penertiban,” kata Gubernur. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 23 April 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu