Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.140 tahun IV Jumat, 23 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Belanja Negara Susut
Sempat Negatif, IHSG Naik Tipis
Kenaikan Harga Lima Persen
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010, terutama sampai Juni 2010, turun ...hal. 1
KENDATI Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia Kamis sesi I, sempat bergerak ke area negatif seiring bursa regional, IHSG ditutup menguat tipis 4,611 poin atau 0,15 persen ke level 3.018. Mengikuti ...hal. 2
KALANGAN dunia usaha memperkirakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) maksimal 18 persen akan meningkatkan harga jual produk industri dalam negeri sekitar lima persen. “Dampak kenaikan TDL ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Darmin, Gubernur BI JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Darmin Nasution menjadi Gubernur BI setelah terpilih secara aklamasi usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR Jakrta, kemarin. Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, semua fraksi menyetujui memilih Darmin menjadi Gubernur BI meski dengan berbagai catatan. ‘’Dengan demikian semua fraksi setuju,’’ ujar Emir yang dilanjutkan dengan mengetuk palu tanda persetujuan disahkannya hasil rapat itu. Sebelumnya, rapat tersebut direncanakan untuk melakukan voting, namun akhirnya diputuskan dengan aklamasi. Namun, usai Emir mengetuk palu, sejumlah anggota meminta agar catatan-catatan yang menempel dalam keputusan aklamasi itu dijelaskan dan ditegaskan berlakunya catatan itu. (ind)
Suluh Indonesia/sep
KELAYAKAN - Darmin Nasution terpilih sebagai Gubernur BI setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari kedua di hadapan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen Senayan,Jakarta, kemarin.
Korpri Jangan Jadi
Alat Penguasa JAKARTA - Wapres Boediono mengatakan Korpri jangan menjadi alat penguasa dan masuk dalam ranah politik, karena jika terlibat kegiatan politik maka kualitas dalam memberikan pelayanan publik akan melenceng dan tidak optimal. ‘’Korpri, saya harapkan tetap pada landasan idiil UUD 45 dan Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Prinsip itu harus tetap dipegang. Korpri juga bukan organisasi biasa namun sebagai lembaga untuk membangun bangsa,” kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan pada Seminar Nasional Korpri di Gedung Bidakara Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, meskipun
Korpri tidak menjadi alat penguasa, organisasi ini tetap menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan tujuan bersama dan jangan pula dihadaphadapkan untuk saling bertentangan satu sama lain. Boediono mengingatkan, jangan sampai energi masyarakat terbuang sia-sia hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. ‘’Alangkah sayangnya energi kita kalau hanya untuk mengurus sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sementara di negara maju sudah berjalan di depan. Kalau kita masih saja bertarung di dalam nanti anak cucu kita akan mencatat yang tidak baik,” kata Wapres.
Korpri, kata Wapres, selalu dekat dengan pemerintah dan kalau dulu harus dekat dengan kekuasaan maka saat ini juga tidak boleh sebagai alat kekuasaan di luar pemerintah. Wapres mengingatkan kalau Korpri sudah menjadi alat politik praktis maka bukan lagi sebagai alat pemersatu sehingga Korpri harus bisa disejajarkan dengan TNI dan Polri. ‘’Artinya kalau Korpri, TNI dan Polri pecah maka kita semua akan rugi karena tidak lagi memiliki alat pemersatu,” kata Wapres Boediono. Meski tidak boleh memasuki parpol, Wapres mengatakan, bukan berarti tidak boleh memiliki pandangan partai. (son)
Pemerintah Gagal
Berikan Jaminan Keselamatan JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan pemerintah telah gagal memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pada program konversi minyak tanah ke gas LPG tiga kilogram. ‘’Kejadian sekarang ini membuktikan pemerintah telah gagal memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada masyarakat,” katanya di Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut disampaikannya saat istirahat di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Menko Kesra Agung Laksono, Menteri ESDM Darwin Shaleh, Kabareskrim Polri Ito Sumardi, Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan instansi terkait lainnya. Menurut Effendi, dalam program konversi ini terlihat pemerintah tidak siap. Karena itu sejak awal fraksinya menolak program konversi yang belum dipersiapkan secara matang. Effendi mengatakan, program konversi ini dinilainya bersifat memaksa karena masyarakat tidak diberikan alternatif pilihan. Masyarakat di-
paksa menerima tabung gas yang disiapkan pemerintah. ‘’Karena ini kebijakan pemerintah maka seharusnya seluruh akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah,” kata Effendi. Effendi juga meminta pemerintah tidak mengalihkan tanggung jawab dengan mencari-cari kesalahan ke pihak lain. ‘’Janganlah mencaricari kesalahan pihak lain. Kalau melempar kesalahan ke pihak lain artinya pemerintahan tak bertanggung jawab,” tegas Effendi. Effendi melihat ada titik lemah dalam program konversi ini yakni tidak adanya keseriusan pemerintah melaksanakan program dan tak ada jaminan keamanan. ‘’Jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan keselamatan atas program konversi terbuat maka lebih baik tarik semua tabung gas tiga kilogram tersebut,” katanya. Untuk diketahui, ledakan tabung gas 3 kilogram sebagai konvesi minyak tanah banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. (ant)
MK Tak Ingin Didikte Yusril JAKARTA - MK kesulitan untuk mengabulkan permohonan putusan sela (provisi) dalam perkara uji material UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang diajukan mantan Menkeh dan HAM Yusril Izha Mahendra. Pasalnya, permintaan untuk menangguhkan proses hukumnya di Kejaksaan Agung itu merupakan tindakan konkret. Sedangkan pengujian MK adalah tindakan abstrak. Kedua hal ini tidak berkaitan dalam hubungan sebab-akibat. Penegasan itu Ketua MK Mahfud MD di Jakarta,kemarin. Dalam permohonannya, Yusril meminta MK mengeluarkan putusan sela untuk menghenti-
kan tindakan kejaksaan dalam memproses penyidikan kasus dugaan korupsi Sisminbakum terhadap dirinya. Alasan Yusril, segala tindakan hukum Jaksa Agung Hendarman Supandji dianggap illegal, hingga ada putusan tetap dari MK atas uji materialnya itu. ‘’Yusril minta MK membuat putusan provisi agar memerintahkan penghentian penyidikan hingga menunggu putusan final. Hal itu nampaknya agak sulit kami kabulkan. Uji materi yang dilakukan Yusril, hanya menyangkut pengujian UU, bukan mencabut kewenangan jabatan seseorang. Tetapi MK akan mempelajarinya,” katanya.
Menurut Mahfud, konteks kasus Yusril jauh berbeda dengan kasus rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah, saat dibawa ke MK. Saat itu, MK memberikan putusan pendahuluan yang memerintahkan untuk menangguhkan pemberlakuan pasal penonaktifan dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK. ‘’MK mengabulkan permintaan (Bibit-Chandra) itu, karena untuk menangguhkan pemberlakuan pasal dan waktunya saling mengejar. Sedangkan uji material yang dimohonkan Yusril, tidak saling berkejaran waktunya,’’ kata Mahfud. (nas)