Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.160 tahun IV Senin, 23 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Kisaran LDR Bisa Berubah
Capai 3.200 Poin
Batu Bara Dipasok Dari Dalam
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan, kisaran Loan to Deposit Ratio (LDR) yang akan diterbitkan bank sentral bisa berubah sesuai situasi yang ada. “Bukan tidak mungkin, tapi tergantung ...hal. 1
PENGAMAT pasar saham, Krisna Dwi Setiawan memperkirakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia akan dapat mencapai angka 3.200 poin pada akhir tahu ...hal. 2
SEBANYAK 95 persen dari total kebutuhan batu bara untuk proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt diperoleh dari kontraktor dalam negeri sehingga dipastikan pasokan listrik yang dihasilkan mega proyek ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Ulama Jangan Sholati
Jasad Koruptor
Suluh Indonesia/ant
BUKA PUASA - Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ketua Umum Anas Urbaningrum (kiri) memberi salam kader partai saat buka puasa di Puri Cikeas Indah, Bogor, kemarin.
JAKARTA - PBNU menegaskan tidak pernah mengeluarkan fatwa mengenai larangan untuk melakukan shalat jenazah bagi koruptor yang beragama Islam, karena hukum menyelenggarakan shalat jenazah adalah fardu kifayah. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Jakarta, kemarin mengemukakan, yang difatwakan adalah bahwa para ulama atau kiai dianjurkan untuk tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor sebagai sebuah sanksi sosial untuk tindak pidana korupsi. Said Aqil mengatakan, fatwa agar para ulama tidak menshalatkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar, namun Nabi tidak ikut menshalatkannya. Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalatkan jenazah tersebut. Nabi bersabda, ‘’Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah”. Setelah sahabat memeriksa ternyata ditemukan sahabat yang meninggal itu telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang (ghanimah) senilai dua dirham sebelum harta-harta ghanimah itu dibagi. (ant)
345 WNI di Malaysia
Terancam Hukuman Mati BOGOR - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bertemu dengan PM Malaysia Najib Razak untuk menyelamatkan 345 WNI yang kini terancam hukuman mati. ‘’Apalagi sebagiannya merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang berjuang mencari penghidupan di Malaysia, sehingga kasus ini memerlukan perhatian maupun keprihatinan yang besar dari Presiden SBY,” katanya di Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, kata Syahganda, belum adanya sikap langsung dari Presiden SBY atas persoalan yang amat mengganggu itu justru dirasakan
aneh sekaligus mengundang pertanyaan serius dari pihak mana pun, termasuk masyarakat internasional. Indonesia akan dipandang negara yang kurang peduli terhadap warganegaranya di luar negeri, katanya. ‘’Secara diplomatik pemerintah Indonesia harus gigih memperjuangkan pembelaan terhadap nasib warganegaranya, lebih lagi menyangkut ratusan orang yang sedang terancam hukuman mati,” ujar Syahganda. Ia menambahkan Presiden SBY harus berada di depan dalam kasus tersebut, sebagaimana sering ditunjukkan para kepala negara lain dalam menghadapi kasus sejenis terkait warganegaranya. ‘’Bah-
kan, untuk seorang warganegara saja banyak kepala negara lain yang melakukan pembelaan secara langsung serta selalu menyatakan sikapnya yang keras,” ujarnya. Dalam kaitan kasus ini, jika SBY tidak menunjukkan peranan yang serius ataupun langsung, pemerintahan SBY menjadi kurang berharga di mata rakyatnya karena tidak sanggup membela warganegaranya sendiri. ‘’Sebaliknya, apabila SBY tampil melakukan pembelaan yang keras terhadap para WNI itu, SBY akan dianggap pemimpin yang memiliki kewibawaan serta perhatian yang tinggi pada nasib WNI, khususnya yang berada di luar negeri,” katanya. (ant)
Meski Demokrat Diserang
Kader Harus Tetap Bersabar CIKEAS - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua kader Partai Demokrat untuk bersabar dan tetap tenang meski sering menerima serangan atau kritikan dari pihak lain. Yudhoyono mengatakan hal itu ketika memberikan pengarahan dalam buka puasa bersama Partai Demokrat di Puri Cikeas Bogor, kemarin. Menurut Yudhoyono, banyak serangan politis diarahkan kepada Partai Demokrat dan kepada dirinya selaku Presiden. Meski demikian, Yudhoyono mengimbau semua kader untuk bersabar dan tidak terbawa emosi. ‘’Kalau emosi ketemu emosi hasilnya bentrok,” katanya. Kader Partai Demokrat, katanya, harus tetap bertindak secara rasional, sehingga bisa mencari solusi atas segala masalah yang dihadapi bangsa. Para kader juga diharapkan menggunakan bahasa yang baik, terkontrol, dan terukur, dalam menyikapi segala situasi. Menurut Yudhoyono, Partai Demokrat masih
memiliki tugas berat, yaitu mendukung jalannya pemerintahan hingga 2014. ‘’Partai Demokrat terus ikut menyukseskan apa yang ingin dicapai sampai 2014,” kata Yudhoyono. Secara khusus, seluruh kader Partai Demokrat untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi sebagai fokus utama reformasi jilid ke-2. Kemudian mereka juga diminta untuk bekerja guna menyelamatkan sistem pemerintahan presidensial, investasi, penggunaan APBN dan APBD yang lebih baik, dan pemerataan logistik nasional. Sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kader Partai Demokrat untuk mengendalikan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang sulit dipahami.. ‘’Kurangi yang tidak penting, termasuk menghindarkan diri dari pernyataan-pernyataan yang kurang bisa dipahami,” kata Anas yang secera jelas menuding pernyataan kades Demokrat seputar perpanjangan masa jabatan presiden. (har)
Grasi Strategi Alihkan Isu JAKARTA - Obral diskon masa hukuman melalui remisi dan grasi bagi koruptor dinilai hanya strategi pengalihan isu yang dilakukan pemerintah terhadap pembebasan Aulia Pohan yang bebas bersyarat setelah mendapat remisi. ‘’Saya khawatir pemberian grasi pada Syaukani ada motif tertentu jika dikaitkan dengan pemberian remisi pada orang terdekat istana. Jangan-jangan ini politik atau strategi mengalihkan isu,” kata peneliti ICW Donald Fariz di Jakarta, kemarin. Kecurigaan, Donald karena pemberian grasi terhadap Syau-
kani dinilai telah menabrak ketentuan yang berlaku. Pasalnya, Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan Syaukani telah mengajukan dua kali grasi tetapi selalu ditolak Presiden. Menurutnya, ketika Syaukani mengajukan pertama kali grasi tahun 2008, ditolak. ‘’Aturannya baru bisa mengajukan setelah dua tahun kemudian, yaitu tahun ini, tapi sekarang sudah dikabulkan dan berbarengan dengan orang dekat istana itu,” papar Donald yang merujuk pembebasan Aulia Pohan. Oleh karena itu, ICW mencatat seharusnya Aulia Pohan
belum waktunya mendapatkan hak itu karena harusnya menunggu dulu grasi ketiga yang diajukan Syaukani. ‘’Pemberian ini mencurigakan dan menimbulkan kejanggalan dalam prosesnya,” ujarnya. Donald mengaku strategi pengalihan isu pemerintah tersebut ternyata berhasil karena ternyata masyarakat lebih merespons pemberian grasi kepada Syaukani ketimbang pembebasan bersyarat Aulia Pohan. Padahal pemberian ini mencurigakan dan menimbulkan kejanggalan dalam prosesnya,” ujarnya. (har)
Hadapi Malaysia
RI Harus Sejuk MATARAM - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pemerintah dan rakyat Indonesia harus sabar dan bersikap sejuk dalam menghadapi Malaysia atas insiden penangkapakan WNI. ‘’’Kita harus selalu bersikap sejuk menghadapi masalah itu, meskipun saya tahu rakyat Indonesia hatinya panas karena merasa kehormatannya diinjak-injak,” katanya di Mataram, kemarin. Prabowo yang juga Ketua Umum HKTI itu berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) guna melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB periode 2010-2015. Menurut Prabowo, rakyat Indonesia tentu akan merasa terusik jika telah menunjukkan sikap sebagai tetangga yang baik di dekat negara lain, namun diperlakukan tidak sesuai harapan. Hanya saja, kata Prabowo, rasa terusik itu tidak harus dibesar-besarkan karena Pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. ‘’Saya yakin pemerintah mampu menyelesaikan masalah tersebut dan semua komponen bangsa harus bahu-membahu membangun negara ini agar kuat dan disegani negara lain,” ujarnya. Suatu negara, kata Prabowo, akan diremehkan jika negara itu tidak memiliki kekuatan yang mampu bersaing di dunia internasional, baik kekuatan angkatan perang maupun ekonomi. Ia pun meyakini sepenuhnya kalau di mata rakyat Malaysia pada umumnya, Indonesia merupakan negara tetangga yang serumpun dengan Malaysia, sehingga rakyat Indonesia pun patut menyikapinya secara positif. ‘’Sejuk-sejuk sajalah cara kita berpikir, tak usah panas,” ujarnya. Secara terpisah Guru besar FH UI Hikmahanto Juwana menyatakan, Indonesia perlu membentuk panitia bersama dengan Malaysia untuk menentukan letak akurat koordinat penangkapan kapal nelayan. ‘’Pemerintah tidak seharusnya puas dengan pengembalian tiga petugas itu,’’ tegasnya. (ant)