Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 23 September 2010
Parpol akan Manfaatkan OJK
IHSG Kembali Melemah
IPO Garuda Ditunda
PENGAMAT politik Fachry Ali mengatakan parpol-parpol akan memanfaatkan pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan politiknya dengan menaruh atau memilih orang-orang atau ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia, Rabu, kembali ditutup melemah 21,694 poin melanjutkan aksi ambil untung (profit taking) sebelumnya pada perdagangan sesi I yang ditutup naik ...hal. 2
PENAWARAN saham perdana (IPO) maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia, yang sebelumnya direncanakan pada November tahun ini akhirnya ditunda hingga Februari 2011. “Kira-kira listingnya awal ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 177 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
PERKETAT - Sejumlah anggota kepolisian melakukan penjagaan di Mapoltabes Medan, Sumut, kemarin. Polda Sumut memberlakukan status waspada tingkat tinggi terhadap keamanan di Medan dan sekitarnya.
Penyerangan Polsek
Terkait Terorisme
Mafia Pajak
PR Kapolri Baru JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengungkapkan, penyelesaian kasus mafia pajak merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Kapolri baru pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri. ‘’Ini PR berat bagi Kapolri baru. Kita harap bisa tuntaskan masalah ini tanpa pandang bulu karena rakyat bisa kecewa,” katanya disela-sela rapat Tim Pengawas Rekomendasi Kasus Century di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Didi, pekerjaan Kapolri akan dinilai kurang sempurna bila tidak mampu menyelesaikan kasus mafia pajak, meskipun berhasil dalam memberantas terorisme. Apalagi, selama ini dinilai terjadi diksriminasi dalam kasus pajak yang sangat jelas dan gamblang. ‘’Sekarang, kalau ada yang terima suap, pasti ada pemberi. Gayus dan Arafat hanya pion. Tapi harus diungkap siapa pemberi suap dan apakah ada perusahaan besar di belakang itu,” ujarnya. Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman berharap calon Kapolri tidak ada keterkaitan dengan kasus rekening gendut jenderal. ‘’Siapa pun Kapolri harus mengusut tuntas sejumlah jenderal yang memiliki rekening gendut itu,” katanya. (har)
PPATK Periksa
Rekening Calon Kapolri JAKARTA - Ketua PPATK Yunus Hussein menyatakan, pihaknya telah selesai meneliti rekening milik tiga calon Kapolri yang dimintakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ditemui usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Yunus mengatakan, PPATK telah melaporkan hasil penelitian rekening tersebut kepada Kompolnas sebelum Lebaran. Yunus tidak mau menyebutkan nama tiga calon Kapolri yang diteliti rekeningnya tersebut. Ia hanya mengatakan hasil penelitian rekening tersebut tidak dijamin bersih, namun secara normatif tidak pernah dilaporkan kepada penegak hukum. ‘’Saya tidak jamin bersih. Tapi secara normatif, di database kami tidak ada laporan tentang mereka-mereka, dan kami tidak pernah laporkan mereka ke penegak hukum karena menyimpang,” jelas Yunus. Menurut dia, PPATK sampai saat ini pun tidak pernah mendapatkan laporan rekening mencurigakan milik tiga calon Kapolri yang telah diteliti tersebut. ‘’Pokoknya terkait laporan kami yang diterima database kami. Hasilnya yang saya teruskan ke penegak hukum tidak ada,” ujarnya. (ant)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri memastikan penyerangan kelompok bersenjata ke Markas Polsek Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut terkait dengan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan yang merupakan bagian dari jaringan terorisme. Penyerangan ini diduga terkait dengan penggerebekan Densus 88 bersama Polda Sumut yang menewaskan tiga perampok dari kelompok mereka. ‘’Jadi kegiatan mereka tidak terputus dari rangkaian kegiatan pelatihan, kemudian Bandung, Sumut menyiapkan anggaran pembelian senjata, melakukan aktifitas tertentu dengan persiapan kegiatan berikutnya,” kata Kapolri di Kantor Presiden
Jakarta, kemarin. Tiga polisi yang sedang berjaga di Polsek Hamparan Perak yang akhirnya menjadi sasarannya. Ketiga korban yaitu Bripka Riswandi, Aipda Deto Sutejo, dan Aiptu B Sinulinggga tewas setelah diberondong tembakan gerombolan penyerang yang menggunakan sepeda motor dan mobil. ‘’Sebagaimana yang saya sampaikan di Sumut, ini jaringan yang ada kaitannya dengan pelatihan di Aceh,” kata Kapolri. Dalam perkara ini, Kapolri mengatakan sesuai dengan struktur organisasi Polri, untuk kasus-kasus kriminalitas murni masyarakat umum, Polri telah menugaskan Bareskrim dan Direskrim Polri. Tetapi, karena
aksi perampokan ini terkait dengan kegiatan terorisme, maka penanganannya pun dilakukan oleh Densus 88. Karena pola penyidikan dan penindakannya berbeda. ‘’Yang pasti mereka memang sudah punya konsep assasination, akan memakai kekerasan terhadap aparat. Khususnya pejabat tertentu dan juga anggota Polri,” papar Kapolri. Bahkan, Kapolri menyatakan, ada rencana penyerangan terhadap sejumlah pejabat, anggota TNI, serta anggota Polri yang bertugas di daerah terpencil. Untuk menjaga situasi keamanan, Kapolri telah memerintahkan setiap anggota Polri untuk meningkatkan kesiagaan. (har/son)
Negara Tidak Boleh Kalah JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, negara tidak boleh kalah dan menyerah dengan aksi-aksi bersenjata yang dilakukan kelompok teroris. Usai melepas keberangkatan Wapres Boediono ke AS di Jakarta, kemarin, Djoko mengatakan, terkait penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, ia menginstruksikan Polri agar segera mencari dan memburu serta menangkap dan meminta pertanggungjawaban para pelaku. Djoko menambahkan, Polri harus bekerja sama dengan aparat lain, seperti TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan komponen masyarakat lainnya, untuk segera menangkap dan memberikan ketenangan kepada masyarakat. Pemerintah belum bisa pastikan motif dan dan pelaku penyerangan itu. ‘’Kita masih belum tahu motifnya apa karena belum ditangkap orangnya. Belum dicari apa yang menjadi motifnya. Kita tunggu saja sampai pelaku-pelakunya ditangkap,” tutur Djoko.
Menko Polhukam telah memerintahkan Kapolri dan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersama-sama menanggulangi tindakan teroris. ‘’Negara, pemerintah, kita semua tidak boleh kalah terhadap tindaka teroris seperti ini,” ujarnya. Menko Polhukam pun meminta semua lapisan masyarakat untuk membantu kerja aparat keamanan dan pemerintah daerah guna mengejar pelaku-pelaku terorisme. ‘’Informasi apa pun, sekecil apa pun, sangat diperlukan untuk mengejar pelaku teror. Jadi bantulah Polri, bantulah aparat keamanan, bantulah TNI, Polisi, Pamong Praja, bantulah Pemda, untuk menghadapi tindakanseperti ini,” kata Djoko. Djoko mengatakan, saat ini aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan di seluruh Polsek dan Polres karena tidak boleh menganggap kecil kejadian penyerangan seperti itu. Untuk menyelidiki kejadian penyerangan di Mapolsek Hamparan Perak yang menewaskan tiga anggota Polri itu, semua tim telah berjalan untuk melakukan penyelidikan. (har/son)
Mahkamah Konstitusi
‘Pecat’ Jaksa Agung JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji sejak keputusan MK atas uji materi UU Kejaksaan sudah berakhir. ‘’Sejak putusan ini dibacakan, Jaksa Agung (Hendarman Supandji) harus berhenti, karena dia tidak berhenti pada masa jabatan presiden. Seluruh tindakan Hendarman harus berakhir sejak putusan ini dibacakan,” katanya usai sidang di Gedung MK Jakarta, kemarin. Menurut Mahfud, harus segera diambil langkah atas keputusan MK ini. Ia juga menegaskan bahwa jabatan Jaksa Agung untuk sementara bisa dijabat Wakil Jaksa Agung Dharmono menurut UU. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan Agung, kata Mahfud, masih tetap berjalan. ‘’Masalah penyidikan terhadap Yusril (Ihza Mahendra) tidak ada kaitannya dengan putusan ini,” jelasnya. Mahfud juga mengatakan bahwa Hendarman bisa diangkat kembali oleh Presiden Susilo Bambang uYdhoyono setelah keputusan MK. ‘’Bisa diangkat kembali atau dijadikan Pjs (pejabat sementara) atau demisioner. Hukum tidak akan mempersulit tapi memberikan jalan,” ungkapnya. Ketua MK juga menyatakan bahwa putusan MK menghentikan kontroversi yang saat ini berjalan. Ia menegaskan bahwa UU Kejaksaan sebelumnya tidak memiliki kelamin dan MK memberikan kelamin (kejelasan). ‘’Tindakan Presiden tidak salah karena dalam UU Kejaksaan tidak diatur, maka MK memberikan batasan apak mengikuti jabatan presiden atau seperti UU MK yang merupakan gabungan umur dan masa jabatan,” jelas Mahfud. Tetap Dianggap Sah
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap dianggap sah karena putusan MK tidak menyiratkan kata-kata ilegalitas jaksa agung. ‘’Putusan MK tegas tak ada masalah legalitas jabatan jaksa agung, jabatan tetap sah apa yang dilakukan jaksa agung tetap sah, terutama dalam pertimbangan hukumnya,” kata Denny. Menurut Denny, MK tak ada satu kalimat pun menjadi ilegal. ‘’Putusan MK, tak ada satupun tidak ada satu titik pun, dimana ilegalnya,” jelasnya. Denny mengatakan keputusan MK tetap dihormati sebagai salah satu kejelasan. ‘’Anggaplah sebagai perubahan Undangundang, satu atau dua frase, tidak otomatis jaksa agung yang menjabat tidak boleh menjabat lagi,” katanya. (son/har)
Apa Kabar Tim Pengawas Bank Century ? ANGGOTA Tim Pengawas Rekomendasi Kasus Bank Century DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta Tim Pengawas Bank Century proaktif melakukan pengawasan langsung untuk menghindari terhambatnya kinerja tim tersebut. Menurut dia, pola kerja timwas perlu dimodifikasi, karena selama ini fungsi pengawasan dengan mengundang mitra kerja untuk hadir di DPR sering ada kendala, seperti mitra kerja yang tidak bisa hadir. ‘’Sekarang dibalik. Lakukan pengawasan langsung saja. Butuh ketemu KPK, datangi
kantor KPK. Kapolri ya didatangi, mumpung belum ada pergantian,” ujarnya dalam rapat timwas di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Mahfudz menegaskan, pola kerja seperti itu akan lebih efektif sehingga tim pengawas
Mahfudz Siddiq
tidak terpaku penjadwalan rapat. ‘’Tetapkan saja jam pe-
ngawasan di lapangan sehingga persoalan ini bisa tuntas,” kata Mahfudz. Ia menyatakan, publik sudah menilai ada kesan untuk mengulur-ulur waktu. Apalagi, sekarang akan ada pergantian pimpinan ataupun pencarian pimpinan di lembaga penegak hukum. ‘’Kasus ini sudah jadi mimpi buruk bagi DPR dan mengganggu kinerja pemerintah,” ungkap Ketua tim kecil pada Tim Pengawas Kasus Bank Century tersebut. Anggota tim pengawas lainnya Hendrawan Supratikno
mengatakan, DPR seharusnya mengirim surat peringatan kepada pemerintah. Surat peringatan itu patut dilayangkan karena pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus Bank Century. ‘’DPR sebaiknya segera mengirim surat peringatan kepada beberapa lembaga negara seperti Polri, kejaksaan dan Kemhuk dan HAM karena tidak serius menyelesaikan kasus Bank Century sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010 lalu,” kata Hendrawan. (har)