Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 23 November 2010
BPK Diminta Audit PT KS
IHSG Naik Didorong Saham
Investor Baru Monorail
KETUA DPR RI Marzuki Alie minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif teerhadap PT Krakatau Steel KS) maupun perusahaan penjamin emisi saham (underwriter). Demikain disampaikan ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan, kemarin ditutup menguat dipengaruhi sentimen positif dari bursa regional dan didorong sahamsaham berkapitalisasi ...hal. 2
DIREKTUR Kemitraan Pemerintah Swasta Bappenas, Bastary Pandji Indra mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji investor baru untuk pembangunan monorail, karena investor lama telah menyerahkan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 219 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
UNCEN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut sejumlah mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, kemarin. Kedatangan presiden untuk membuka Musyawarah BEM se-Nusantara.
Aburizal Bakrie :
Hanya Intrik
Pengganti Antasari
Dibatasi Setahun JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan perdebatan masa jabatan calon pimpinan KPK tidak perlu lagi dipersoalkan. Sesuai Undang-undang, pengganti mantan Ketua KPK Antasari Azhar nantinya hanya akan menjabat selama satu tahun. ‘’Nggak usah ditafsirkan. Itu setahun. Bukan kemauan Komisi III, tetapi itu aturan Undang-undang,” kata Benny di Jakarta kemarin. Sebelumnya, masa jabatan sempat menjadi polemik antara pemerintah dan DPR sendiri. Namun belakangan pemerintah, melalui Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, memilih menyerahkannya kepada Komisi III DPR. Benny menagataka setelah terpilih satu pimpinan KPK baru, secara otomatis, pimpinan KPK terpilih menjabat selama satu tahun. Termasuk ketua KPK juga akan ditentukan sekalian. “Untuk masa jabatan, kita ikut undang-undang saja,” tegasnya. Benny mengatakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK akan digelar Rabu (24/11) lusa. Dua calon pimpinan KPK yang lolos oleh tim seleksi yang dibentuk pemerintah yaitu Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. (har)
Max Moein
Tak Mau Diperiksa JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004, Max Moein, belum mau menjalani pemeriksaan KPK. ‘’Bukan menolak menjawab, kami belum bersedia diperiksa,” kata penasehat hukum Max Moein, C Suhadi usai mendampingi kliennya di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Menurut dia, ketidakbersediaan klien menjalani pemeriksaan karena terkait dengan perkara banding yang diajukan di PN Jakpus sehubungan dengan praperadilan yang diajukan kliennya tersebut. ‘’Kami akan melayani pemeriksaan ini bila putusan itu telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Suhadi. Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa kliennya hanya menjawab satu pertanyaan dari penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut, yakni tentang kesiapan tersangka menjalani pemeriksaan itu sendiri. ‘’Untuk masuk fase pertanyaan kami keberatan karena masih ada proses banding,” ujar dia. Max Moein sendiri tidak memberikan banyak jawaban terhadap pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan menerima uang suap itu. (ant)
DENPASAR - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menilai persoalan Gayus Tambunan hanyalah intrik politik yang digunakan untuk menyerang tiga pihak yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Polri, dan dirinya atau Partai Golkar. ‘’Ini hanya suatu intrik politik yang tidak baik. Saya melihat ada serangan ke tiga arah di mana Gayus hanya dipakai. Pertama, serangan ke arah Presiden SBY. Kedua, serangan ke polisi. Ketiga, serangan kepada saya dan Golkar,” kata Ical usai mengikuti karya bakti Soksi di desa Jungutan, Karangasem, Bali, kemarin. Ical mengaku tidak tahu pihak yang melontarkan serangan itu, juga tokoh yang berada di baliknya. ‘’Ini tentu harus
kita pertanyakan, apakah ada kekuatan-kekuatan besar untuk memecah koalisi,” kata Ical. Yang jelas, kata Ical, kasus Gayus tersebut harus disikapi secara hati-hati. Gayus, tambahnya, hanya seorang pegawai yang berpangkat tidak terlalu tinggi tetapi mendapat perlakuan istimewa. ‘’Pertanyaannya apakah ada orang sakti di belakangnya?” kata Ical. Ical mengaku melihat ada usaha-usaha untuk memecahbelah dan mengadu domba antarparpol koalisi. Karena itu, Ical meminta semua pihak berhati-hati, jangan sampai intrikintrik politik yang tidak baik bagi bangsa ini terus berkembang. ‘’Ini tak mendidik sebagai bangsa,” kata Ical. Pada kesempatan itu Ical
menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan dengan Gayus sebagaimana yang diisukan. Sementara soal pajak, Ical mengaku hal itu merupakan urusan perusahaan. ‘’Dan kalaupun ada perbedaan soal penghitungan pajak, selalu ada cara untuk menyelesaikannya,” kata Ical. Sementara terhadap serangan yang ditujukan pada dirinya dan Partai Golkar, Ical menegaskan partainya tetap konsisten untuk mengembangan pertarungan gagasan dan ide untuk membangun bangsa. Sementara itu, karya bakti Soksi dilaksanakan dengan penanaman 10 ribu pohon cempaka dan mahoni serta pembagian 100 ribu bibit ikan kepada masyarakat. (kmb)
Polisi Harus Transparan JAKARTA - Pengamat politik Alfan Alfian mengatakan, polisi harus transparan dalam mengusut kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan. ‘’Kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menyelesaikan kasus tersebut agar masyarakat percaya pada kredibilitas kepolisian,” kata Alfan di Jakarta, kemarin. Menurut Alfan, bila kasus Gayus saat ini langsung diserahkan kepada KPK, maka akan terkesan terjadi perebutan kasus antarlembaga hukum. Namun, lanjut dia, bila kepolisian tidak mampu mengusut kasus pelesiran Gayus Tambunan ke Bali, maka lebih baik kasus tersebut ditangani oleh KPK. ‘’Pada intinya, saya setuju dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengusulkan agar kasus Gayus diserahkan kepada KPK. Tetapi, kita beri kesempatan dulu,” katanya Alfan yang juga Direktur The Akbar Tandjung Institute, Jakarta ini. Alfan mengatakan, dalam penanganan kasus Gayus Tambunan itu ada unsur politisnya, namun perlu diutamakan penegakan hukumnya.
Ia menilai pelesirannya Gayus Tambunan telah membuat citra kepolisian semakin buruk, oleh karena itu kepolisian harus menyelesaikan kasus itu secara transparan dan akuntabel. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi berpendapat, kasus Gayus Tambunan lebih baik diserahkan kepada KPK karena kredibilitas kepolisian semakin dipertanyakan publik. ‘’Dengan terungkapnya Gayus plesiran ke Bali, kredibilitas Polri tercoreng di mata publik. Kepolisian harus legowo menyerahkan kasus tersebut kepada KPK,” katanya. Menurut dia, kasus suap yang dilakukan Gayus terhadap petugas rumah tahanan di Mako Brimob jelas mencoreng citra Kapolri yang belum lama menjabat. ‘’Publik menganggap Kapolri gagal melakukan pengawasan terhadap anak buahnya,” katanya. Burhanuddin mengatakan, adanya spekulasi tentang keluarnya Gayus Tambunan dari rumah tahanan harus dibuktikan dengan data-data empiris. (ant)
Koordinasikan Kasus Gayus
KPK Temui Kapolri JAKARTA - Pimpinan KPK segera menemui Kapolri untuk mengkoordinasikan penyelesaian kasus mafia pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. ‘’KPK sudah meminta waktu bertemu dengan Kapolri, harapannya permintaan kami segera dibalas. Sambil mengucapkan selamat, kan Kapolri nya baru, kita nanti minta waktu ‘ngobrol-ngobrol’ (soal kasus Gayus),” kata pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto di Jakarta, kemarin. Bibit belum mengatakan apakah KPK nantinya akan mengambil alih kasus yang terkait dengan mafia pajak Gayus H Tambunan tersebut, atau hanya akan melakukan supervisi. ‘’Tergantung diskusi dengan Kapolri. Kalau ada yang tanya kemungkinan mengambil alih kasus, ya ada, tapi kan itu kemungkinan,” ujar Bibit. Menurut dia, kasus yang terkait dengan mafia pajak Gayus H Tambunan sangat banyak, ada yang sedang berjalan dan ada yang belum berjalan. Kasus mana yang akan diserahkan atau disupervisikan Polri pada KPK, Bibit mengatakan semua tergantung dengan keputusan Kapolri. Saat ditanya apakah KPK siap menangani kasus tersebut jika Polri melimpahkan sepenuhnya pada KPK, ia minta bersabar dan sama-sama melihat apakah KPK mampu atau tidak. Namun, menurut pimpinan KPK ini, lembaganya telah memiliki bahan-bahan yang siap dikembangkan untuk menyelesaikan kasus mafia pajak tersebut. Sebelumnya Bibit memang sudah menyampaikan bahwa lembaga antikorupsi ini siap mengambil alih kasus Gayus apabila memang pihak Polri mengizinkan. Karena itu, menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri yang kemungkinan dilakukan pekan depan semacam ketuk pintu pada pihak Polri untuk memberi kesempatan KPK membantu menyelesaikan kasus mafia pajak tersebut. ‘’Bagaimana pun (koordinasi perlu) Polri yang punya bahan-bahannya,” ujar Johan Sementara itu, DPR menagih janji Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR terkait pemberantasan mafia hukum di institusi penegak hukum itu. ‘’DPR perlu menagih janji Kapolri pada saat ‘fit and proper test’ untuk memberantas mafia hukum, termasuk di institusi Polri,” kata Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut Marzuki, pimpinan DPR mengharapkan Komisi III DPR secepatnya mengundang pimpinan Polri untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kasus semacam itu yang ditengarai sering terjadi, dimana kasus semacam ini sangat merusak citra penegak hukum. (ant)
Upaya Mengangkat Citra Legislatif KETUA F-PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan dalam rangka membahas program legislasi, maka fraksinya mengusulkan masa reses dipersingkat. Efektifkah mengangkat citra lembaga legislatif ? Selain itu, untuk libur akhir pekan, FPDIP mengusulkan agar anggota DPR tetap ada yang berkantor di DPR dengan sistem piket. ‘’Pasalnya selama ini hitungan hari kerja anggota Dewan mulai Senin-Kamis. Namun ke depannya kami berharap pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu juga bisa dijadi-
kan waktu piket,” katanya disela-sela rapat paripurna pembukaan masa persidangan II/ 2010-2011 di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Tjahjo menjelaskan, pada Jumat, Sabtu dan Minggu dalam tiap pekannya DPR mendapat jatah libur. Sesungguhnya itu juga sudah bisa dimaknai sebagai
Tjahjo Kumolo
reses. Namun, dirinya sependapat dengan desakan sejumlah
pihak seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk mempersingkat masa reses sidang DPR. Sebab, masa persidangan II Tahun sidang 2010-2011 ini, anggota DPR hanya efektif bersidang hanya selama 19 hari kerja. Padahal, masa reses sebelumnya jauh lebih banyak dari masa efektif bekerjanya. Apalagi, anggota DPR saat ini dituntut untuk menyeleaikan paket UU Pemilu dan prolegnas. ‘’Mengingat kondisi saat ini, seringnya DPR reses, kami khawatir target penyelesaian 70 RUU itu akan jauh dari
harapan,” diakui Tjahjo. Dengan mempersingkat masa reses DPR tidak lebih dari dua minggu, maka diharapkan DPR mampu mengejar target penyelesaian 70 RUU yang ditargetkan, dan lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, Sekjen PDIP ini berharap dengan mempersingkat masa reses yang per tahunnya sebanyak tiga kali, akan menghemat anggaran negara. Sebab biasanya anggota DPR dan MPR diberikan dana reses Rp 10 juta-15 juta per orang. (har)