Edisi 23 Desember 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 23 Desember 2010

Dirjen Pajak Kaji Laporan

Buka Pendidikan Pasar Modal

Ditargetkan 14,9 Miliar Dolar

DIRJEN Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan saat ini sedang mengkaji laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas proses pemeriksaan pajak enam perusahaan. “Hasil dari BPK itu, lagi diteliti oleh ...hal. 1

BURSA Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Kliring Penjamin efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus berusaha mengembangkan pasar modal dalam negeri dengan ...hal. 2

PEMERINTAH menargetkan investasi minyak dan gas pada 2011 mencapai 14,9 miliar dolar AS atau hampir sama dengan target tahun 2010 yang mencapai 15 miliar dolar AS. Dirjen Migas Kementerian ESDM, ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 240 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

PIRING - Terdakwa Rasminah binti Rawan (55), yang dituduh mencuri piring oleh majikannya bergembira seusai di vonis bebas, karena ridak terbukti mencuri piring dalam sidang di PN Tangerang, kemarin.

Gayus Dituntut

Hanya 20 Tahun

PT Naik

Parpol Kecil Bersatu JAKARTA - Sebanyak 29 parpol kecil yang tidak memperoleh kursi akibat aturan parliamentary threshold (PT) bersatu menghadapi partai menengah dan besar yang memiliki kursi di DPR. Bersatunya partai kecil melalui Forum Persatuan Nasional (FPN) itu terkait tekanan partai besar melalui aturan Undang-undang yang dibuat seperti rencana kenaikan angka PT dari 2,5 menjadi 5 persen dan ketatnya verifikasi parpol. ‘’Kami ada 29 parpol yang suaranya setara 19 juta suara. Suara itu setara dengan Partai Demokrat yang berada di rangking pertama pemilik terbanyak jumlah kursi di DPR,” kata Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi dalam diskusi di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Bursah mengatakan, 19 juta suara itu merupakan suara hangus yang tidak terkonversi kursi DPR. Dia mencontoh, bila tidak ada aturan PT sebesar 2,5 persen dari total perolehan suara secara nasional maka seharusnya partainya memiliki delapan kursi di DPR, juga Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak sembilan kursi dan sejumlah partai lain. ‘’Kami menyadari partai kecil harus bersatu untuk menghadapi UU Partai Politik yang baru,’’ tegasnya. (har)

Sukedi

Ganti Adik Sultan YOGYAKARTA - Sukedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Musda II DPD Partai Demokrat menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri. ‘’Seluruh proses pemilihan ini berjalan lancar bahkan lebih cepat dari yang dijadwalkan,” kata Sukedi di Yogyakarta, kemarin. Ia meyakini, proses pemilihan secara aklamasi tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat di DIY masih solid dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Menurut dia, pemilihan secara aklamasi tersebut akan menjadi modalnya dalam membesarkan Partai Demokrat di wilayah tersebut apalagi dalam kondisi yang kurang kondusif dengan adanya berbagai permasalahan menyangkut persepsi masyarakat terhadap keistimewaan DIY. ‘’Namun, kepercayaan yang diberikan ini juga menjadi beban karena saya dituntut untuk bisa bekerja lebih baik lima tahun ke depan,” katanya. Target jangka pendek yang harus segera diwujudkan dalam kepemimpinan Sukedi adalah melakukan konsolidasi internal Partai Demokrat termasuk menata keanggotaan dan juga penjaringan kader. (ant)

JAKARTA - Tim JPU menuntut Gayus Halomoan Tambunan dengan hukuman pidana 20 tahun penjara, karena terbukti melakukan pelanggaran atas empat dakwaan. ‘’Meminta majelis hakim yang mengadili kasus ini menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani,” kata JPU Rhein Singal saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, kemarin. Selain tuntutan pidana, JPU juga menuntut Gayus untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta atau subsider selama enam bulan kurungan. Empat dakwaan yang diberikan kepada Gayus adalah pertama, kasus dugaan manipulasi pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). Kedua, kasus dugaan suap pada penyidik. Keti-

ga, kasus dugaan suap pada hakim Pengadilan Negeri Tanggerang Muchtadi Asnun. Dan keempat, kasus memberikan keterangan tidak benar di depan penyidik. Pada dakwaan pertama tentang kasus dugaan manipulasi pajak PT SAT itu, jaksa menjerat Gayus dengan dakwaan subsider yaitu Pasal 3 dan 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Gayus terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam keberatan atas wajib pajak Surya Alam Tunggal (SAT). Gayus diduga ikut serta membantu mengabulkan keberatan PT SAT yang menolak membayar pajak ke negara sekitar Rp 487 juta. Dalam kasus kedua, Gayus terbukti memberikan sejumlah uang kepada penyidik Kompol. M Arafat Enanie baik secara

langsung maupun melalui pengacaranya Haposan Hutagalung senilai 700.000 dolar AS. Uang itu diberikan agar ia tidak ditahan, rumahnya di Kelapa Gading tidak disita, dan rekeningnya tidak diblokir. Dalam dakwaan ketiga, Gayus melakukan penyuapan terhadap hakim Muhtadi Asnun sebesar 40.000 dolar AS. Dakwaan keempat, Gayus terbukti memberikan keterangan palsu terhadap asal usul uang Rp 28 miliar. Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dari terdakwa. Justru tindakan Gayus selama sidang dinilai memberatkan tuntutan. Menanggapi tuntutan jaksa tersebut, Gayus beraharap majelis hakim PN Jaksel diketuai Albertina menjatuhkan vonis bebas. (son)

Setgab Tidak Diperlukan JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo berpendapat, Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak diperlukan. ‘’Kalau saya pribadi, dari dulu tak pernah setuju dengan Setgab. Untuk apa diformulasikan dalam bentuk Setgab, toh ujungnya di DPR, tinggal komunikasi, koordinasi dengan ketua-ketua partai, komunikasi sudah selesai. Jadi gak perlu formulasi struktur dalam bentuk Setgab itu,” katanyadi Gedung DPR Jakarta, kemarin. Ia mengakui, sejauh ini, fungsi dan peran dari Setgab tidak maksimal karena antaranggota Setgab tidak terjalin komunikasi yang baik. ‘’PAN melihat Setgab itu tidak efektif dan perlu diperbaiki komunikasinya. Efektivitas Setgab ini perlu ditingkatkan dan cara komunikasi antarpartai itu perlu diperbaiki agar tidak ada kesan seperti dianaktirikan, tapi ada kesetaraan antarpartai,” kata mantan anggota DPR itu. Drajad menambahkan, kontribusi dari partai politik yang tergabung dalam Setgab belum

optimal memperkuat Setgab. ‘’Kontribusi parpol di Setgab belum maksimal karena komunikasi yang tidak optimal yang akhirnya parpol koalisi tidak memberikan kontribusi yang maksimal,” kata Drajad. Menurut Drajad, apa yang terjadi di Setgab sekarang hanya beda pandangan saja dan hal itu adalah suatu kewajaran. ‘’Kebersamaan di Setgab itu yang harus betul-betul dibangun dan jangan sampai ada kesan, siapa yang nakal di Setgab akan lebih diperhatikan. Akhirnya nakal dululah untuk diperhatikan dan itu jadi gak sehat,” kata Drajad. Ketika ditanya apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti itu, Drajad tidak mau mengomenarinya. ‘’Saya gak mau ngomong seperti itu. PAN tidak berkeluh kesah. Kalau mereka berkeluh kesah, itu hak masing-masing. Saya tidak mau komentar wajar atau tidak,’’ paparnya. Ketua PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, ada atau tidak ada Setgab sebenarnya tidak berpengaruh. Hingga kini Setgab tak lain hanya sekedar ajang kumpul-kumpul. (har)

Bahas RUUK DIY

SBY-Sultan Dialog JAKARTA - Pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disertai dengan dialog serta diskusi terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta berlangsung di Wisma Negara Jakarta Selasa (21/12) lalu. Hal tersebut dibenarkan Sri Sultan Hamengkubuwono X usai menghadiri peringatan Hari Ibu Nasional ke-82 di Sasono Langen Budoyo, TMII Jakarta, kemarin. Namun demikian Sultan enggan menyebutkan materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut dan juga pihak-pihak yang ikut serta dalam pertemuan tersebut. ‘’Jangan dong kalau (ditanya-red) yang dibahas. Semua kan lewat proses. Kan belum ada pembahasan di DPR. Proses itu kan masih panjang waktunya,” kata Sultan. Ia menambahkan, yang penting dirinya dijembatani karena hari Sabtu Pak Aburizal Bakrie ke Yogja menanyakan hal itu. Ketika ditanya bagaimana posisi kedua pihak dalam pertemuan tersebut, Sultan pun enggan menjelaskan lebih jauh. ‘’Ya terserah melihatnyalah, saya pertama kali bertemu dengan Presiden setelah itu saya bertemu Pak Ical,” katanya. Sultan juga mengatakan adanya pro dan kontra mengenai RUU Yogyakarta khususnya tentang penetapan atau pemilihan jabatan Gubernur dan Wagub, ia menjelaskan itu adalah hal yang wajar. Juga mengenai penetapan, Sultan mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Partai Demokrat optimistis akan muncul solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat Yogyakarta terkait RUUK yang segera dibahas. ‘’Saya optimistis akan ada solusi bersama yang baik saat pembahasan di parlemen untuk menetapkan format keistimewaan DIY,” katanya. Menurut Anas, keyakinan akan adanya solusi terbaik itu terkait keistimewaan DIY karena mekanisme pembahasan RUUK Yogyakarta memasukkan saran dari berbagai pihak. ‘’Mekanisme pembahasannya seperti biasanya saja, ada pansus dan juga lainnya. Bola itu kini ada di DPR yang akan dilakukan dalam forum terhormat dan resmi,” katanya. Anas menegaskan Partai Demokrat adalah partai pemerintah namun juga partai yang aspiratif. Sebagai partai pemerintah, lanjut dia, sikap Partai Demokrat terhadap keistimewaan Yogyakarta adalah sangat jelas, yaitu menghormati keistimewaan Yogyakarta tetapi juga ingin meneguhkan keistimewaan tersebut dalam sistem nasional di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‘’Peneguhan keistimewaan Yogyakarta tersebut juga akan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang bervisi ke depan,” katanya seraya berharap pembahasan RUUK Yogyakarta dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. (har)

Agar Pesta Demokrasi Lebih Efisien MANTAN Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Valina Singka Subekti mengusulkan agar pemilihan umum legislatif dan permilihan presiden dilaksanakan secara serentak untuk mendorong penguatan sistem presidensial. Menurut Valina, usulan ini akan mendorong sistem presidensial yang kuat dan sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan untuk menjawab kompleksitas sistem kepartaian Indonesia yang multipartai yang

secara teori tidak kompatibel dengan presidensialisme. Anggota Dewan Eksekutif Kemitraan itu menjelaskan, pemilu legislatif dan presiden yang serentak akan mendorong terbentuknya koalisi partai poli-

Valina Singka

tik yang lebih permanen dan didasarkan pada kesamaan

nilai, program, dan ideologi. Menurut Valina, pengalaman saat ini membuktikan pemilu yang dilakukan lebih dahulu dari pemilihan presiden hanya membentuk koalisi yang didasarkan pada transaksi politik yang luas hasil dari kalkulasi suara. Ketika suara partai politik telah diketahui, maka koalisi hanya akan berdasarkan hitung-hitungan jumlah kursi tanpa memikirkan kesamaan

nilai dan program yang akan dijalankan, akibatnya sistem presidensial tidak berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus kebijakan presiden ditolak atau dihambat oleh partai politik anggota koalisi. Presiden seringkali harus melakukan negosiasi yang cukup lama dengan partai politik koalisi agar kebijakannya dapat diterima. ‘’Ini tentunya tidak seusai dengan presidensialisme yang kuat,” katanya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.