Edisi 24 Januari 2011 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Senin, 24 Januari 2011

BUMN Sulit Hindari Intervensi

Inflasi Bayangi IHSG

ISPO Diberlakukan Tahun Ini

INTERVENSI politik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih sulit dihindari, selama pengelolaan perusahaan milik negara diserahkan kepada yang bukan profesional atau titipan ...hal. 1

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan anjloknya Indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia (BEI) hingga mencapai level 3.400-an lebih ...hal. 2

PEMERINTAH siap menerapkan ketentuan standar produksi minyak sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO) pada 2011 untuk mendukung peningkatan daya saing komoditas tersebut ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 16 tahun V

Suluh Indonesia/ant

LAHAR - Warga menyaksikan banjir lahar dingin yang menerjang jalan raya Magelang-Yogyakrta di Dusun Gempol, Jumoyo, Magelang, Jateng, kemarin. Akibatnya, Jalan Magelang-Yogyakarta kembali ditutup total.

Anggota DPR Desak

Periksa Darmin JAKARTA - Partai Golkar mendesak agar dilakukan penelusuran praktik mafia pajak di lingkungan Ditjen Pajak diperluas, tak hanya fokus pada Gayus Tambunan tetapi juga memeriksa mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution. ‘’Gayus Tambunan mengungkap peran Darmin Nasution dalam menangani keberatan pajak yang diajukan PT Surya Alam Tunggal (SALT),” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, apa yang diungkapkan sudah cukup alasan bagi penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa Darmin Nasution. Panja PPNS Komisi III DPR, tambahnya, pernah mendalami kasus restitusi pajak bermasalah senilai Rp 7,2 triliun yang diminta PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT

Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group. Peran Darmin Nasution dan Mantan Dirjen Pajak Tjiptardjo sangat signifikan. ‘’Dalam kasus ini, juga mengusik karena mayoritas atau 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island,” katanya. Karena itu, tambahnya, bukan mengada-ada jika beberapa kader Partai Golkar menuntut agar Darmin Nasution dinonaktifkan dulu dari posisinya sebagai Gubernur BI. Langkah itu, menurut Bambang, untuk menunjukkan dan membuktikan kemauan politik presiden dalam memerangi mafia pajak, Darmin harus diperiksa oleh penegak hukum. Gayus mengatakan dalam

penanganan keberatan pajak PT SALT adalah pekerjaan tim, dan sesuai prosedur, karena semua atas persetujuan seluruh pihak, termasuk Dirjen Pajak waktu itu. Dalam kasus PT WNI dan PT MNA, Panja Pengawasan Pajak Komisi III DPR sempat memanggil Darmin, tetapi Dia mangkir dengan alasan sakit. Keterangan Darmin dan pimpinan Ditjen pajak lainnya amat dibutuhkan saat itu, karena DPR menemukan indikasi keterlibatan pejabat Ditjen Pajak dalam skandal restitusi pajak itu. Tjiptardjo saat itu menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak. Dia kemudian digantikan oleh Pontas Pane. Keduanya terbukti tidak menerapkan tindakan sebagaimana diamanatkan oleh kewenangan dan jabatan mereka. (ant)

SBY Tak Minta Naik Gaji JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, pernyataan presiden soal gajinya yang tujuh tahun ini tidak naik bukan dimaksudkan untuk meminta naik gaji. ‘’Presiden hanya menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan rakyat. Presiden memikirkan PNS dan TNI/Polri,” katanya di Jakarta, kemarin. Pernyataan Syarifudin Hasan yang juga menteri koperasi itu untuk menanggapi komentar para pengamat yang menganggap presiden minta kenaikan gaji. ‘’Pernyataan itu bukan keluh kesah presiden. Presiden hanya menggambarkan saja,” katanya. Pernyataan yang bermunculan saat ini, menurut mantan ketua fraksi partai demokrat ini, sudah memutar balikan fakta. Para pengamat, sudah memberikan pernyataan tidak obyektif dan ia menduga sudah ditunggangi kepentingan politik untuk tahun 2014. ‘’Partai Demokrat kerja dulu, 2014 masih jauh,” katanya. Syarif mengatakan, seharusnya para pengamat tidak selalu menganggap negatif semua pernyataan presiden. ‘’Pikiran mereka harus dibersihkan, dicuci. Pengamat harusnya netral,” katanya. Sementara Menko Perekonomian Hatta Ra-

jasa membantah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan curhat (mencurahkan isi hati) tentang kenaikan gajinya. ‘’Sebagai seorang menteri yang cukup sering melakukan rapat bersama dengan Pak Presiden, saya tegaskan tidak betul kalau beliau curhat tentang kenaikan gajinya. Masak, presiden curhat begitu,” katanya. Ia menyatakan, dalam sebuah pertemuan beberapa menteri, Presiden Yudhoyono hanya menyampaikan bahwa pemerintah lebih mendahulukan kenaikan gaji bagi pengawai golongan rendah, guru-guru di daerah, dan renumerasi TNI/Polri. ‘’Presiden berkomitmen untuk lebih mengutamakan kenaikan gaji bagi pegawai golongan rendah, guru-guru di pelosok dan saya tegaskan bukan kenaikan gaji beliau,” ujar Hatta. Menurut Hatta, kenaikan gaji bagi para pegawai golongan rendah, guru-guru di daerah dan renumerasi TNI/Polri dilakukan hampir setiap tahun. ‘’Terkait gajinya sendiri, Presiden justru mengingatkan pentingnya untuk mengutamakan kerja daripada gaji. Beliau mengingatkan hal itu kepada kalangan PNS dan TNI/Polri yang selalu mengeluhkan gaji,” katanya. (ant)

Kerugian Erupsi Merapi

Capai Rp 7,1 Triliun MAGELANG - Kerugian akibat erupsi Gunung Merapi 2010 di wilayah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp7,1 triliun. ‘’Kerugian itu bukan hanya pada kerusakan bangunan saja, tetapi termasuk bidang sosial ekonomi, misalnya tingkat kunjungan hotel merosot dan penerbangan di Bandara Adisucipto juga merosot,’’ kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif di Magelang, Jateng, kemarin. Syamsul mengatakan, penghituan kerugian saat ini baru pada dampak erupsi Merapi, sedangkan dampak banjir lahar dingin Merapi belum bisa dihitung. ‘’Penghitungan kerugian dari berbagai aspek, bukan hanya berapa hektare yang akan diganti. Ini justru akan menyesatkan masyarakat. Setelah kami hitung kerugian erupsi Merapi Rp7,1 triliun. Sedangkan untuk kerugian dampak lahar dingin belum dihitung karena masih masa tanggap darurat,” katanya. Ia mengatakan, pemerintah terus mencoba menyelamatkan masyarakat dulu. ‘’Jangan dikacaukan mereka akan mendapat bantuan berapa. Namun, kami juga berterima kasih dengan pemberitaan itu karena mereka menjadi tahu akan mendapat bantuan,” katanya seraya mengatakan, berapa pun dana yang diperlukan nanti akan dicukupi pemerintah. (ant)

27 Pegawai Ditjen Imigrasi

Telah Dinonaktifkan BANDUNG - Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan, ada 27 orang pegawai Ditjen Imigrasi yang telah dinonaktifkan terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan. ‘’Bukan 16 lagi, tapi ada 27 orang pegawai dari Ditjen Imigrasi yang sudah ditarik terkait kasus Gayus,” katanya di Bandung, kemarin. Dinonaktifkannya pegawai Ditjen Imigrasi itu, kata Patrialis, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus mafia hukum dan pajak saat ini. ‘’Saya tegaskan di sini pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyelesaikan masalah mafia pajak dan hukum,’’ ujar Patrialis. Ia menambahkan, polisi juga sudah copot beberapa anggotanya, Kejaksaan sedang siapkan tuntutan baru, Menteri Keuangan sudah melakukan penggantian pejabat eselon satu terkait kasus Gayus itu. Senada dengan Patrialis Akbat, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, adanya 12 Instruksi Presiden terkait dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Gayus HP Tambunan, merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mengentaskan kasus tersebut. ‘’Saya kira pemerintah berbuat semaksimal mungkin dalam memberantas kasus mafia hukum dan pajak di negeri ini. 12 Instruksi Presiden terkait dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Gayus HP Tambunan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam kasus ini,” kata Hatta. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.