Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 38 tahun IV Rabu, 24 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Memburu Pengemplang Pajak
2011, Rekening Liar Beres
Diminta Benahi PDAM
PEMERINTAH akan meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani berbagai permasalahan mengenai pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan...hal. 1
PENERTIBAN rekening pemerintah diharapkan selesai pada 2011 dan selanjutnya diikuti dengan memonitor pelaksanaan pengelolaannya. “Diharapkan selesai 2011 dan selanjutnya terus...hal. 2
KOMISI VDPR meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan berbagai upaya penyehatan PDAM di seluruh Indonesia, menyusul masih rendahnya cakupan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Teroris Diadili
Suluh Indonesia/ant
BENTROKAN - Seorang polisi terbakar terkena bom molotov yang dilemparkan warga saat terjadi bentrokan antara polisi dan warga di Makassar, kemarin. Bentrokan terjadi karena warga menolak eksekusi ratusan rumah di Kecamatan Panakukkang, Makassar.
JAKARTA - Muhammad Jibril ternyata benar-benar kenal Noordin M Top. Perkenalan terdakwa perkara terorisme dengan bekas gembong teroris nomor satu di Indonesia ini, berlangsung di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten sekitar Agustus 2008. Dari pertemuan itulah, akhirnya Jibril bersedia menjadi penyandang dana bagi aksi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 lalu. Semua itu terungkap dalam dakwaan JPU Firmansyah yang disampaikan dalam sidang perkara tersebut yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, kemarin. Kesediaan Jibri mendanai aksi biadab itu, diketahui dari barang bukti berupa surat elektronik (email) yang dikirimkan M Jibril kepada adiknya, Ahmad Isrofil Mardhotillah tertanggal 23 Agustus 2008, yang saat itu berada di Mekkah, Arab Saudi. Atas alasan itu, penuntut umum meyakini bahwa terdakwa M Jibril merupakan satu dari sekian orang yang ditugaskan Noordin M Top untuk mencari dana. Bahkan, patut diduga keberangkatan M Jibril dengan Syaifuddin Zuhri—yang juga terdakwa kasus serupa disidangkan secara terpisah—ke Mekkah, selain melaksanakan ibadah sekaligus untuk bertemu dengan Ubaid untuk mencari dana untuk bagi kegiatan teror tersebut. (nas)
Boediono dan Sri Mulyani
Dituding Bertanggungjawab JAKARTA - Meski tidak semua fraksi menyebut namanama yang bertanggungjawab dalam kasus bailout Bank Century dalam pandangan akhir Pansus Angket Century di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin, setidaknya sebagian fraksi menyebut nama-nama yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Mereka yang disebut terlibat dan bertanggungjawab antara lain mantan Gubernur BI Boediono dan Menkeu yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani. Dalam pandangan akhir FPDIP yang juru bicaranya Maruarar Sirait disebutkan Boediono dianggap paling ber-
tanggung jawab terkait pengucuran dana talangan tersebut. Selain itu, mantan Ketua KSSK Sri Mulyani juga bertanggung jawab. ‘’Kami meminta agar dilakukan proses hukum terbuka terhadap para pejabat yang memegang posisi kunci pada periode pelanggaran tersebut dilakukan seperti mantan Gubernur BI, Boediono. Mantan Ketua KSSK Sri Mulyani,” kata Maruarar. Nama lain yang disebut adalah mantan Deputi Gubernur Senior Miranda S Goeltom, Dir Pengawasan Bank I BI Sabar Anton Tarihorang juga disebut ikut bertanggung jawab. Mantan Deputi Gubernur Senior Anwar Nasution juga masuk dalam daftar mereka yang ikut
bertanggung jawab. Selanjutnya, ada nama Aulia Pohan dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Jubir F-PKS Andi Rahmat secara tegas menyebut sejumlah pihak yang bertanggungjawab dalam proses bailout Bank Century yang dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu. Sementara jubir F-PD Achsanul Qosasih menyatakan, penyelamatan Bank Century telah sesuai prosedur, dan keputusan tersebut sudah tepat. ‘’Tidak ada kerugian uang negara, karena Bank Mutiara (Bank Century-red) saat ini beroperasi dengan baik, malah untung secara signifikan,” sebut Achsanul. (har/son)
SBY Tak Perlu Saran Koalisi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak perlu meminta saran partai koalisi pendukung pemerintahan terkait kasus Bank Century. ‘’Presiden saya kira tidak perlu saran sebab beliau sudah memerintahkan kita di koalisi untuk bersikap kritis mengungkap fakta. Kita yakin beliau punya pandangan jauh ke depan dan saya kira beliau pro terhadap penguatan parlemen,” kata Ketua F-PKS Mustafa Kamal di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemairn. Sejauh ini, Mustafa mengatakan tidak ada persoalan dalam perjalanan koalisi. Sejak awal, partai koalisi berkomitmen menjadi tulang punggung pemilihan presiden. ‘’Kasus Century terjadi di masa lalu dan kebetulan ada figur-figur yang saat itu menjabat. Ini bentuk koreksi dan harus dipertanggungjawabkan,’’ ujarnya. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas dapat memahami lobi menjelang kesimpulan akhir Pansus Century. ‘’Untuk kepentingan penguasa. Dan itu kewajiban mereka partai koalisi untuk nurut SBY, kan presidensil,” ujarnya.
Taufiq berpendapat dengan lobi intensif ini, maka rekomendasi pansus kemungkinan akan berpihak ke partai penguasa. ‘’Kan namanya kawin harus kompak dong. Jangan sendiri-sendiri, kalau disebut nama sebut semuanya jangan cuma satu dua,” kata Ketua MPR RI ini. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pertemuan antar-parpol koalisi sudah selayaknya dilakukan secara rutin, terlebih dilakukan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga KetuaDewan Pembina Partai Demokrat. Aburizal meminta semua pihak tidak berpikir negatif terhadap rencana pertemuan yang batal itu. ‘’Kan bagus, koalisi pada dasarnya harus bertemu, nggak ada masalah, namanya demokrasi. Dalam koalisi kita menjelaskan posisi masing-masing begitu,” ujar mantan Menko Kesra ini. Soal batalnya pertemuan di Cikeas, Aburizal mengatakan, batalnya pertemuan karena alasan kondisi kesehatan ibunda Presiden Yudhoyono yang kurang baik. ‘’Jadi bukan karena apa-apa, tetapi karena Ibu SBY sakit,” jelasnya. (har)
PPATK Sebut Jubir Wapres
Terima Aliran Dana Bank Century JAKARTA - Juru bicara Wakil Presiden (Wapres) Yopie Hidayat membantah laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan namanya tercatat sebagai penerima aliran dana Century Rp3,2 miliar dalam dua kali transfer. ‘’Laporan itu sama sekali tidak benar. Kalaupun ada yang menerima dana sebesar itu yang terjadi adalah orang yang namanya kebetulan sama dengan nama saya,” kata Yopie kepada pers di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Hal tersebut dikemukakan menanggapi laporan PPATK mencatat nama Yopie Hidayat tercatat sebagai penerima aliran dana Century sebesar Rp 3,2 miliar dalam dua kali transfer. Menurutnya, dirinya selama ini sama sekali tidak pernah menerima dana dari manapun dan kalaupun ada dana yang masuk di rekeningnya adalah merupakan gaji yang selama ini diterima ,selain itu ia mengaku tidak memiliki rekening di bank tersebut. ‘’Saya memiliki dana yang disimpan di BCA dan BNI, selain di dua bank itu saya tidak memiliki tabungan lagi,” katanya. Terkait kemungkinan ada
pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya termasuk Wapres Boediono, dia enggan menanggapi lebih lanjut. ‘’Saya tidak mau mengomentari. Sebaiknya anda (wartawan-Red) yang minta tanggapan dari pihak yang mengeluarkan pernyataan itu,” katanya. Dia mengakui bahwa dirinya sebenarnya sudah sejak lama mengetahui adanya berita seperti itu dan tidak mengerti mengapa hal tersebut baru diungkap sekarang, di saat ramai-ramainya kasus Bank Century. Meskipun demikian, tambahnya, dirinya menegaskan bahwa tidak pernah menerima aliran dana sebesar itu dari manapun dan nama yang yang disebut-sebut adalah orang lain yang kebetulan namanya sama. ‘’Sekali lagi saya tidak pernah menerima dana itu. Mengenai motifnya apa, silahkan rekan-rekan wartawan menebak sendiri atau menanyakan kepada pihak yang mengeluarkan pernyataan itu,” kata Yopie. Menurutnya, di Indonesia memang banyak warga yang namanya sama seperti dirinya dan hal itu adalah wajar dialami oleh banyak masyarakat lain yang ada di Tanah Air. (ant)
Apalah Arti Sebuah Nama ... ? NAMA mengandung makna tersendiri. Seringkali pula nama dikaitkan dengan mitos tertentu. Tetapi dalam urusan Pansus Bank Century, nama seseorang yang disebut menimbulkan persepsi negatif. Tiga parpol yakni Partai Golkar, PKS, dan PDIP menyatakan akan menyebutkan namanama lembaga dan pejabat yang diduga bertanggungjawab terhadap kasus Bank Century pada pandangan akhir fraksi. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century dari Frak-
si Partai Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin mengatakan, Fraksi Partai Golkar akan menyebutkan sekitar 20 nama pejabat yang diduga bertanggungjawab dalam kasus Bank Century pada pandangan akhir fraksi di rapat pleno Panitia Angket Bank Century.
‘’Penyebutan nama tersebut untuk menegaskan bagian dari persoalan Bank Century agar tidak bias,” katanya. Dikatakannya, dari hasil kerja Pansus di DPR menemukan fakta dan terjadi indikasi beberapa pelanggaran seperti pelanggaran pidana perbankan, pidana umum, korupsi, dan pencucian uang. Untuk memperjelas lembaga dan pejabat yang diduga bertanggung jawab, katanya, Fraksi Partai Golkar akan menyebutkannya. Menurut dia, dari 20 nama
pejabat tersebut tersebar di beberapa lembaga antara lain, Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Komite Koordinasi (KK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketua FPKS Mahfud Sidiq mengatakan, pada pandangan akhir Fraksi PKS akan menyampaikan secara terbuka apa saja pelanggaran yang terjadi pada Bank Century mulai dari akuisisi, merger, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), sampai pemberian penyertaan modal sementara (PMS).
Kalau dari pelanggaran tersebut ada lembaga dan pejabat yang bertanggung jawab maka hal itu juga akan disampaikan Fraksi PKS. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, PDI Perjuangan akan tetap bersikap konsisten seperti pandangan awal yang telah disampaikan. Ia menegaskan, pandangan akhir fraksinya tetap akan menyebukan nama pejabat yang bertanggung jawab, dan komitmen tersebut sudah menjadi keputusan partai dan tidak bisa diubah. (har/son)