Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 56 tahun IV Rabu, 24 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BPK Soroti Utang Negara
Tunggu Putusan Dewan
Bidik 200 Ribu Turis Prancis
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki perhatian besar dalam manajemen utang negara, karena di Indonesia utang negara adalah salah satu sumber yang digunakan untuk mendanai belanja pemerintah.“Apalagi ...hal. 1
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, RAPBNP 2010 sudah disampaikan kepada DPR sehingga jika ada usulan tambahan harus dibahas di rapat komisi DPR dengan instansi terkait.“Kan APBNP 2010 ...hal. 2
KEMENTERIAN Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) menargetkan mampu menarik setidaknya 200 ribu turis asal Prancis berkunjung ke Indonesia. “Tahun lalu kita sukses menarik turis Prancis ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polisi Sita Ekstasi
Senilai Rp 160 M
Suluh Indonesia/ant
Jaksa Agung
JAKSA AGUNG - Jaksa Agung Hendarman Supanji bersama Ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto (kanan), dan Denny Indrayana (kiri) usai rapat koordinasi di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.
Kasus Gayus Tak Beres JAKARTA - Jaksa Agung, Hendarman Supandji mencium ada ketidakberesan dalam penanganan perkara Gayus HP Tambunan ayng divonis bebas. ‘’Kalau saya baca kelihatan iya (ketidakberesan penanganan perkara Gayus),” katanya di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, majelis hakim PN Tangerang diketaui M. Asnun dengan anggota Bambang Widiatmoko dan Haran Tarigan menjatuhkan vonis bebas pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan terkait kasus dugaan penggelapan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa selama satu tahun penjara dan satu tahun percobaan. Kasus tersebut mengemuka setelah mantan Kabareskrim, Komjen Pol Susno Duadji, menyebutkan ada makelar kasus dalam penanganan kasus tersebut. Namun, Hendarman menyatakan semuanya harus ada alat bukti dan tidak bisa hanya dengan melihat. ‘’Itu harus ada alat bukti tidak hanya dengan melihat bisa saja keliru biar alat bukti yang bicara,” kata Hendarman. Ia menyatakan dirinya melihat ada sesuatu sistem yang tidak pas dalam penanganan
perkara tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dari pertemuan satgas dengan Jaksa Agung, Hendarman menyatakan kalau melihat dan mendengarkan perkembangan. ‘’Memang ada bau-baunya,” kata Denny seraya menambahkan bahwa kunci kasus tersebut, adalah kemana aliran dana sekitar Rp 24 miliar di rekening Gayus. Sementara itu, Kejagung telah membentuk tim peneliti independen atau tim eksaminasi untuk perkara Gayus HP Tambunan. ‘’Tim akan melakukan penelitian apakah sistem hukum dalam penanganan perkara itu, sudah berjalan,” kata Jaksa Agung. Ia mengatakan tim itu dipimpin Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi), Soeroso. ‘’Tim sudah bekerja,’’ katanya. Ditambahkan, nantinya dari hasil kesimpulan tim akan dipadukan dengan temuan dari hasil eksaminasi Mabes Polri. ‘’Dari hasil eksaminasi tim kejagung akan di-cross check dengan eksaminasi di Polri,” katanya seraya mempersilakan jika satgas akan memeriksa jaksanya. (nas)
JAKARTA - Anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik pembuat ekstasi dan shabu dengan barang bukti total bahan produksi senilai Rp 160 miliar. ‘’Pabrik itu mampu memproduksi 300 butir ekstasi dan shabu sebanyak 25 gram setiap harinya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Wahyono di lokasi kejadian Perumahaan Citra 2 Extantion Blok BB 2 No. 6 RT 12/05 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, kemarin. Kapolda menuturkan awalnya polisi menangkap pembuat narkoba, Anthony Wijaya alias Hakim, kemudian anggota mendapatkan keterangan rumah tersebut dijadikan tempat produksi narkoba. Sebelum menangkap Hakim, polisi mengintai rumah itu selama dua bulan, namun anggota kesulitan untuk masuk ke lokasi karena penghuninya tidak membuka pintu pabrik narkoba itu. Akhirnya polisi mendapatkan kesempatan saat seorang teman tersangka, Ang Yin Hua alias Leonardi hendak bertamu, kemudian anggota Satuan Psikotropika merangsek dan menggerebeg ke dalam rumah itu. Ia menuturkan anggotanya berhasil menyita barang bukti berupa beberapa ekstasi dan bahan shabu dengan total nilai Rp 160 miliar. (ant)
NU Jangan Mudah
Tergoda Politik Praktis MAKASSAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan NU memiliki budaya dan tradisi yang mulia untuk tidak mudah tergoda dan larut dalam politik praktis. Dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar ke-32 NU di Celebes Convention Center, Makassar, kemarin, Presiden berharap muktamar tersebut dapat meneguhkan khittah NU sebagai organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. ‘’NU memiliki budaya dan tradisi yang mulia untuk tidak mudah tergoda dan larut dalam politik praktis. Politik NU adalah politik yang berada pada tatanan nilai-nilai luhur,”
tuturnya. Kaum Nahdliyin, menurut Presiden, di jajaran legislatif tidak hanya berada dalam satu partai politik tetapi tersebar hampir di seluruh partai politik di tanah hair. Hal itu, lanjut dia, merupakan warna kemajemukan dari kiprah NU. ‘’Dengan itu pula NU dapat terus meningkatkan khidmat dalam politik keumatan dan politik kebangsaan,” kata Presiden. Kepala Negara menyatakan NU adalah organisasi yang membangun kemitraan dengan pemerintah untuk menyukseskan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat seperti ekonomi, kerakyatan, pendidikan, baik di pesantren maupun pendidikan umum,
kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Karena itu, ia berharap NU terus meningkatkan pengabdian dan perannya dalam membangun bangsa. ‘’Semua yang dilakukan NU masih tetap relevan dan masih tetap diperlukan, sekarang dan ke depan,” ujar Presiden. NU, lanjut Presiden, dalam perjalanan sejarahnya juga telah membuktikan bahwa Islam, demokrasi, dan modernitas dapat berjalan seiring dan sejalan dan bahkan saling melengkapi satu sama lain. ‘’Dalam rentang sejarah yang panjang, NU telah berhasil mendorong terciptanya budaya demokrasi yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah. (ant)
Penolakan Presiden Berdampak
Sengketa Antar Lembaga Negara JAKARTA - Penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas rekomendasi DPR tentang kasus Bank Century dinilai dapat berdampak pada sengketa antar lembaga tinggi negara. Selain itu, penolakan tersebut juga berdampak pada disharmonis hubungan kerja dalam melaksanakan proses ketatanegaraan antar dua lembaga seperti ancaman boikot rapat kerja. Penegasan tersebut dikemukakan Anggota DPR Gayus Lumbuun di Jakarta, kemarin. Mantan Wakil Ketua Pansus Angket Century ini meminta penyelesaian kasus Bank Century tidak harus dilakukan Presiden melalui pendekatan melalui proses legal justice saja tetapi Presiden juga perlu melihatnya dari sisi social justice. ‘’Yaitu bukan hanya proses hukum formalistis, tetapi bagaimana keputusan politik yang telah direkomendasikan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dapat diakomodasi. Agar tidak terjadi sengketa antar lembaga tinggi negara yang harus diselesaikan di MK atau bisa ter-
jadi disharmonis hubungan kerja kenegaraan seperti pemboikotan dalam rapat-rapat kerja antara DPR dengan pemerintah,” kata Gayus. Oleh karena itu, Gayus menyarankan untuk meminimalisir konflik dengan DPR, Presiden sebaiknya mengikuti rekomendasi DPR untuk menonaktif Menteri Keuangan Sri Mulyani tanpa harus menunggu pembuktian di pengadilan. Begitu juga dengan Wapres Boediono sebaiknya secara sukarela mennonaktifkan dirinya karena telah dinilai bersalah oleh DPR terkait kasus bailout Bank Century dengan kerugian negara mencapai Rp 6,7 triliun. Gayus mengatakan, keharusan Presiden melaksanakan rekomendasi DPR tentang kasus Century itu karena Menkeu telah diputuskan harus bertanggung jawab oleh keputusan rapat paripurna pada 4 Maret lalu. Sekretaris F-PPP Romahurmuzy mengaku tidak terkejut dengan penolakan Presiden menonaktifkan Menkeu Sri Mulyani. (har)
Ketua BPK Dapat Hibah Rp 36 Miliar JAKARTA - Ketua BPK Hadi Poernomo mengumumkan kekayaannya mencapai Rp 38,8 miliar. Tahun 2006 lalu, kekayaannya Rp 26 miliar dan 50 ribu dolar AS. Dalam kurun waktu empat tahun, ternyata harta mantan Dirjen Pajak itu naik signifikan yakni Rp 12 miliar. Pengumuman harta kekayaannya itu sampaikan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Menurut Poernomo, laporan ini merupakan kali ketiga. Sebelumnya, tahun 2001 yang saat itu kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan 2006 kepada KPK. ‘’Ini laporan ketiga atas harta yang saya miliki,” ujarnya. Poernomo juga mengakui, dari total kekayananya itu, Rp 36 miliar merupakan harta yang diperolehnya hibah (hadiah). Pemberian itu diterimanya sejak 1983. Sebagian besar diperoleh dari orang tua dan kerabat. Harta-harta itu juga sudah melalui proses verifikasi KPK sebanyak dua kali. ‘’Harta hibah Rp 36 miliar sudah diverifikasi KPK. Mudah-mudahan tak ada masalah,” harap dia. Sebelumnya, KPK tengah meneliti kekayaan milik Hadi Poernomo. Kekayaan itu dinilai mencurigakan, karena banyak terdiri dari harta yang berasal dari hibah. Dari rincian harta yang dimilikinya tersebut,
Poernomo diketahui memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang berasal dari hibah. Bahkan, dalam kurun lima tahun, Hadi memperoleh sembilan bidang tanah dan bangunan yang juga dari hibah. Tak hanya tanah dan bangunan yang berasal dari hibah. Ia juga memiliki harta berupa barang seni senilai Rp 1 miliar. Barang seni ini berasal dari hibah yang diperolehnya tahun 1979. Selain itu, ia juga memperoleh hibah berupa logam mulia pada 1972 senilai Rp 100 juta. Belum Dinonaktifkan Mengenai anggota BPK yang menerima cek terkait dengan pemilihan Miranda Goeltom, Poernomo mengatakan, pihaknya belum menonaktifkan TM Nurlif. Meski Nurlif telah mengakui menerima cek perjalanan sebesar Rp 550 juta, BPK belum bisa mengambil langkah tegas. BPK, kata Purnomo, tidak ikut campur dalam proses persidangan terkait dugaan suap di kalangan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang saat ini dalam proses di Pengadilan Tipikor dan menteri meminta kami untuk mengirimkan data lengkap seperti foto copy naskah yang ditemukan tersebut dan mengatakan akan mengadakan pengusutan secara le-bih intensif terhadap penemuan itu,” katanya. (nas)
Plastik Biodegradable Menuju Jakarta Bersih SAMPAH selalu menjadi masalah besar bagi kota-kota di Indonesia. Proses daur ulang yang diharapkan mengurai masalah sampah terkendala oleh sampah itu sendiri. Apa yang harus dilakukan agar sampah membawa manfaat ? Ketua Umum Asosiasi Persampahan Indonesia (Indonesia Solid Waste Association/ InSWA) Sri Bebassari mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan kepada 20 retailler yang telah menggunakan kantong plastik biodegradable. Penghargaan tersebut bekerjasama dengan Kemeneg KLH
dan pemprov DKI Jakarta. ‘’Penghargaan itu bertujuan untuk memberi semangat dan motivasi kepada retailler agar menggunakan kantong yang ramah lingkungan,” kata Sri. Dia mengatakan penghargaan direncanakan diberikan pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni atau
peringatan Hari Jadi Kota Jakarta setiap 22 Juni. Sedangkan 20 retailler tersebut antara lain Indomaret, Alfamart, Carrefour, Superindo, Apotik Century, dan Kemchick. Plastik biodegradable digunakan oleh 20 retailler untuk menggantikan plastik konvensional yang butuh 500 - 1000 tahun terurai di alam. ‘’Plastik biodegradable dengan bahan dari singkong mudah terurai, hanya butuh sekitar dua tahun, bahkan ada yang dua bulan terurai,” katanya. Sri merasa terkejut dengan
banyaknya retailler yang mendukung untuk penggantian kantong plastik konvensional, karena peraturan pemerintah turunan dari UU Persampahan sendiri belum dibuat oleh pemerintah. Penggunaan kantong plastik biodegradable sendiri terkait dengan target DKI Jakarta yang ingin pada 2011, Jakarta bisa bebas dari penggunaan kantong plastik. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, Pemprov bersama Kadin DKI menargetkan Jakarta bebas dari penggunaan kantong
plastik pada 2011 karena sifat bahan plastik yang sulit terurai secara alami, sehingga dinilai berbahaya. ‘’Kita akan menyiapkan tas untuk menggantikan plastik dari bahan daur ulang atau bahan yang tidak mencemari lingkungan,” tutur Fauzi Bowo. Asosiasi ritel disebut gubernur akan menjadi pionir untuk berhenti menggunakan kantong plastik untuk membungkus belanjaan konsumen, dan menggantinya dengan tas yang menggunakan bahan tidak berbahaya. (ant)