Edisi 24 Agustus 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No.161 tahun IV Selasa, 24 Agustus 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

OJK Ganggu Pertumbuhan

Pelaku Pasar Saham Jenuh

Jasa Marga Diminta Kaji Tol

GUBERNUR Bank Indonesia terpilih Darmin Nasution mengatakan pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang memisahkan BI dengan perbankan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi ...hal. 1

PERDAGANGAN saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), mulai berkurang, karena pelaku pasar sudah jenuh melihat potensi saham untuk naik cukup sulit, karena harganya sudah tinggi dan hanya ...hal. 2

PERHUBUNGAN DKI Jakarta meminta Jasa Marga untuk mengkaji pintu-pintu tol yang keberadaannya menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta. “DKI ingin Jasa Marga mengkaji pintu-pintu tol mana saja ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Kapolri

‘Sakit Lagi’

Suluh Indonesia/ant

KASUS - Menko Polhukam Djoko Suyanto memberi keterangan didampingi Menlu Marty Natalegawa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, kemarin.

Menteri Diminta

Lebih Responsif JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu II agar lebih responsif terhadap sejumlah isu dan menjelaskannya pada masyarakat untuk mencegah kesimpangsiuran informasi. ‘’Saya berharap saudara sebagai bagian dari pemerintahan dan kabinet tekun dan proaktif respons masalah ini dengan baik, jangan bersembunyi dan diam,” kata Presiden saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Hal tersebut disampaikan Presiden menanggapi sejumlah kritik kepada pemerintah akhirakhir ini dan pemerintah harus menanggapi dengan propor-

sional dan tepat. ‘’Akhir-akhir ini saya ikuti di media massa gencar kritik dan serangan terhadap pemerintah, kabinet termasuk terhadap Presiden. Sikapi ini secara wajar, ini realitas politik,” katanya menegaskan. Kepala Negara menyatakan menteri dalam kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden, karena itu kepentingan partai hendaknya dikesampingkan. ‘’Ketika menjelaskan, saudara adalah menteri, bertanggung jawab pada Presiden bukan parpol. Kita satu perahu agar komunikasi dengan publik efektif,” katanya. Kepala Negara mengatakan, peran menteri agar bisa menjelaskan setiap permasalahan ke masyarakat mengenai apa

yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud karena tidak setiap masalah harus dijelaskan oleh Presiden. ‘’Saya akan masuk ke isu yang tepat namun banyak saya perhatikan saudara yang fungsional untuk jelaskan berkomunikasi dengan rakyat dengan niat baik. Tangkap esensinya dan respons dengan baik,” katanya. Namun demikian Presiden mengatakan respons yang diberikan oleh menteri harus tepat dan proporsional. ‘’Statament saudara harus mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah, apa yang menjadi kebijakan dan tindakan kita. Jangan sekadar bicara,’’ kata Presiden. (har)

Presiden Yudhoyono :

Grasi Sesuai Aturan Main JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemberian remisi dan grasi terhadap terpidana kasus korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono menepis isu yang berkembang bahwa pemberian remisi itu karena adanya intervensi dirinya sehingga besannya, Aulia Pohan dapat menghirup udara bebas setelah dinyatakan bebas bersyarat. ‘’Tentang remisi dan grasi, apa yang kita lakukan sudah ada cantelan hukumnya, sistem dan aturan main yang ada,” kata Presiden dalam pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden berharap terhadap isu-isu semacam itu, para menteri harus menjelaskan duduk persoalan dari tiap isu yang terjadi. ‘’Saya berharap Saudara sungguh tekun, sungguh proaktif, dan merespon masalah-masalah ini dengan baik, jangan bersembunyi,” kata Presiden. Presiden mengharapkan para menterinya bisa

merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat maupun di media massa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut Presiden, manakala isu-isu tertentu diangkat publik di media massa dan forum-forum lain, diharapkan para menteri bisa memberikan respon secara rasional, profesional, dan proporsional. ‘’Inilah demokrasi, rakyat punya hak untuk mengkritisi pemerintahnya, ingin tahu, mengoreksi, menyalahkan, mengecam, itu hak mereka. Tetapi, pemerintah juga punya hak untuk menjelaskan,” tegasnya. Presiden mengkritik menteri-menteri terkait yang tak segera merespon isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini di masyarakat. Karena banyak berita yang sebenarnya tidak terlambat direspon. Respon baru dilakukan dua, tiga, hingga empat hari. Bahkan terkadang responnya tidak memadai. ‘’Ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Yang begini-begini perlu direspon, dijelaskan,’’ perintah Presiden. (har)

Tegakkan Kedaulatan Negara JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya siap menjaga dan menegakkan kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman. ‘’TNI sebagai alat pertahanan negara selalu siap sedia menegakkan kedaulatan negara,” kata Panglima ketika ditemui sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Panglima menyatakan hal itu ketika ditanya tentang ketegangan antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini, terutama akibat insiden penang-

kapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia. Menurut Djoko, salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas Tanah Air dan keselamatan negara. Oleh karena itu, dia menegaskan, TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara. Djoko menyatakan, TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik. Oleh karena itu, TNI akan bertindak sesuai aturan dan sesuai keputusan politik. ‘’Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan TNI itu se-

suai dengan keputusan otoritas politik,” kata Djoko. Terkait dengan ketegangan dengan Malaysia, pemerintah Indonesia berniat segera mempercepat pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara. Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini memicu ketegangan. (ant)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri kembali jatuh sakit, sehingga tidak bisa mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kapolri, Komjen Pol Jusuf Manggabarani ketika hadir di Kantor Kepresidenan, sebelum Sidang Kabinet Paripurna dimulai. ‘’Istirahat sakit,” kata Jusuf. Ketika dikonfirmasi informasi yang menyebutkan Kapolri sempat berobat ke rumah sakit pekan lalu, Jusuf membenarkan. ‘’Ya (benar), jadi dapat (surat) istirahat dokter,” katanya. Jusuf tidak lama berada di komplek Kantor Kepresidenan. Setelah sekitar 10 menit berada di dalam Kantor Kepresidenan, Jusuf bergegas keluar. Ketika ditanya wartawan, dia menyatakan, hanya menyampaikan bahan yang akan disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna. ‘’Sudah saya laporkan perkembangan situasi terakhir. Saya sedang kumpulkan bahan dari seluruh Indonesia untuk dikembangkan,” katanya. (ant)

SBY Minta Lindungi

WNI di Luar Negeri JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah terus berupaya memberi bantuan hukum, pembelaan, dan upaya diplomasi untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Oleh karena itu, Presiden telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri melakukan langkah-langkah pembelaan dan perlindungan terhadap 345 WNI yang dikabarkan terancam hukuman mati di Malaysia. ‘’Saya sendiri datang beberapa kali untuk mengurusi ini supaya tidak ada sesuatu yang tidak adil. Bahkan, dalam suatu pertemuan bilateral, saya diupdate sendiri oleh Malaysia, one by one, kasus hukumnya, dan bagaimana solusinya sesuai dengan permintaan Indonesia,” kata Presiden Yudhoyono saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Dalam rapat, Presiden juga meminta Menlu menjelaskan berapa sesungguhnya jumlah WNI di Malaysia yang terancam hukuman mati. Kepala Negara menginginkan agar jumlahnya selalu di update. Selain itu, kepada kementerian terkait Presiden juga meminta memperhatikan hak-hak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, seperti hari libur, gaji, dan pendidikan putra-putri mereka. Dalam upaya memberikan bantuan ini, Presiden mengingatkan agar tetap menghormati sistem hukum di negara lain, sebagaimana negara lain menghormati sistem hukum di Indonesia. “Kita juga biasa memvonis hukuman mati bagi warga negara asing. Saya juga sering diminta oleh kepala negara untuk memberikan keringanan hukuman,” tegasnya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan WNI yang terancam hukuman mati memiliki bermacam-macam latarbelakang. Ada yang tenaga kerja, ada pula yang kriminal. Dalam hal ini, Kemenakertrans hanya akan membantu mereka yang berstatus tenaga kerja Indonesia. Muhaimin mengatakan sebagian dari mereka sudah ditangani KBRI, sebagian ditangani Kementerian Luar Negeri melalui KBRI. ‘’Posisi Kemenakertrans menginventarisir manamana yang TKI, dan kita juga akan berkomunikasi dengan keluarga yang memungkinkan membantu,” katanya. Mengenai jumlah 345 WNI seperti yang dirilis Migrant Care, Muhaimin meyakini tidak sebanyak itu. Dia memastikan, hanya 293 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang terancam hukuman mati. Selain itu, terdapat 52 TKI lainnya yang terancam hukuman kurungan 6-20 tahun. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 24 Agustus 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu