Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pertumbuhan K-III Lebih Tinggi
BNI Diharapkan Right Issue
PU Akui Ada Penyimpangan
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III (K-III) 2010 akan lebih tinggi dari kuartal II (K-II) yang mencapai 6,2 persen. “Kalau K-II sudah 6,2 persen, saya optimis K-III ...hal. 1
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan pihaknya mengharapkan right issue Bank BNI dan Mandiri dilakukan tahun 2010. “Khusus BNI kita berharap tahun ini, Mandiri kita berharap ...hal. 2
KEMENTERIAN Pekerjaaan Umum (PU) mengakui adanya indikasi penyimpangan tender gedung baru kementerian itu senilai Rp 390 miliar. “Kami juga heran mengapa antarpeserta tender sama-sama tahu struktur ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 24 September 2010
No. 178 tahun IV
Terkait Jaksa Agung
MK Tidak Tegas JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak tegas menyebutkan pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji. Apalagi, dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak mengatur tentang tata cara masa tugas seorang Jaksa Agung. Mengingat tata cara masa tugas seorang Jaksa Agung tidak diatur di dalam UU Kejaksaan, kata dia, maka seharusnya tidak ada tudingan dan pelemparan kesalahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengangkat Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. ‘’Ketentuannya juga tidak jelas mengatur hal itu. Jadi, amar putusan MK itu hanya sebagai pengaturan masa tugas Jaksa Agung ke depan,” kata pengamat hukum, Irman Putra Sidin. Dengan kondisi normal melalui keputusan itu, kata dia, maka seharusnya masa tugas Hendarman sebagai Jaksa Agung akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. ‘’Jadi, tidak ada yang terlalu bermasalah di sini,” katanya. Intinya, lanjut dia, MK ingin ada suatu pembatasan masa tugas Jaksa Agung ke depan. ‘’Selama ini yang terjadi, ketika presidennya turun, Jaksa Agung justru tetap menjabat jika tidak diberhentikan Presiden,” katanya. Suluh Indonesia/ant
CALON - Calon Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bejabat tangan dengan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR Jakarta, kemarin.
SBY Minta
Polri Waspada JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Polri terus mengejar pelaku teror sekaligus meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak terjadi laku kasus penyerangan terhadap aparat negara. ‘’Respons Presiden adalah kejar terus para teroris itu dan jaga kewaspadaan. Tingkatkan kewaspadaan dan secara internal ditingkatkan pengawasan senjata di semua instansi,” katanya di kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin. Djoko menjelaskan, pengawasan senjata di semua instansi pemerintah diperlukan untuk memastikan tidak ada yang disalahgunakan. Selain TNI dan Polri, Menko Polhukam juga
mengatakan perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki bahan peledak untuk keperluan usahanya. ‘’Yang terjadi di sana kan mereka menggunakan laras panjang, peluru besar dengan jumlah besar artinya perlu pengetatan di TNI dan Polri atas barang-barang tersebut sehingga pengawasannya diperketat,” katanya. Ketika ditanya apakah Presiden kecewa terhadap aparat Kepolisian atas kejadian ini, Djoko mengatakan Kepala Negara merasa prihatin dan menyampaikan duka cita mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sementara ketika ditanya perlu tidaknya keterlibatan satuan anti teror yang dimiliki
TNI untuk menangani masalah ini, Djoko mengatakan TNI memiliki fungsi untuk membantu pemberantasan teroris namun ada aturan-aturannya. ‘’Sebatas sesuai dengan Undang-Undang, jadi itu nanti dirumuskan. Jadi jangan keliru, proses penegakan hukum berada di Kepolisian,” tegasnya. Untuk menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri melakukan teleconference dengan sejumlah kapolda. ‘’Kapolri mengingatkan ke seluruh jajarannya baik kesatuan maupun perorangan untuk lebih berhati-hati dan siaga untuk mengantisipasi serangan,’’ kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Iskandar Hasan. (har/son)
Ideologi Teroris Harus Dihapus YOGYAKARTA - Mantan WapresJusuf Kalla menyatakan, untuk menghapus terorisme di Indonesia, maka satu-satunya jalan adalah dengan membersihkan ideologi tersebut. ‘’Indonesia adalah negara yang paling banyak menangkap teroris, tetapi pada kenyatannanya permasalahan terorisme itu tidak hilang karena ideologi itu tidak dapat ditangkap secara fisik seperti orangnya,” kata di Yogyakarta, kemarin. Usai menjadi pembicara pada Seminar Lustrum XI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kalla mengatakan, masyarakat Indonesia harus mendapatkan pemahaman yang benar tentang kenegaraan untuk menghindari semakin berkembangnya ideologi terorisme tersebut. ‘’Pemahaman itu penting dilakukan. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, tetapi juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat,” kata Ketua Umum PMI ini. Ia mengatakan, membersihkan ideologi terorisme tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun tetap penting untuk dikerjakan.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RI Edi Ramli Sitanggang mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang pola penanganan terorisme di tanah air, termasuk standar operasional yang dilakukan Densus 88 Anti Teror. ‘’Tindakan represhif seperti yang dilakukan Densus 88 itu perlu dikaji ulang,” katanya. Berdasarkan laporan yang disampaikan, katanya, tindakan pihak kepolisian khususnya Densus 88 Anti Teror dapat dimaklumi karena bagian dari standar operasional. Namun, dengan alasan apapun, pihak kepolisian tidak dapat bertindak secara sewenangwenang dan semudah itu bertindak secara represif sehingga menimbulkan korban. Seharusnya, ada tahapan-tahapan tertentu yang perlu dilakukan pihak kepolisian jika ada seseorang yang diduga terlibat dalam aksi atau jaringan terorisme. Tindakan represhif tanpa perhitungan yang matang dan alasan yang kuat, dikhawatirkan akan memancing aksi timbal balik dari pihak lain sebagaimana yang terjadi di Sumut. (ant)
Menghormati Profesi Wartawan PROFESI wartawan di Indonesia harus lebih terlindungi secara profesional, karena tugasnya mereka membawa kepentingan rakyat dan mengemban misi demokrasi. Tetapi realitasnya ? Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengungkapkan keprihatinan tersebut. ‘’Saya ini lama menjadi hakim karir dan merasakan profesi hakim berada di posisi yang tidak menyenangkan dalam menjalankan tugasnya. Kini selama menjadi Ketua Dewan Pers, saya merasakan profesi wartawan dalam menjalankan tu-
gasnya lebih tidak menyenangkan,” ujarnya saat silaturahmi dan halal bil halal di Gedung Dewan Pers Jakarta, kemarin. Guru besar di FH Unpad Bandung tersebut mengemukakan, di tengah membaiknya industri pers beberapa waktu belakangan ini belum dibarengi dengan terjaminnya keamanan wartawan dalam
Bagir Manan
menjalankan profesinya. ‘’Masih ada wartawan di negeri
ini yang tewas terbunuh saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Ini ironis,” katanya. Mantan Rektor Unisba tersebut mengemukakan, hal yang ironis adalah tewasnya wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya tidak mendapatkan perhatian penuh dari pejabat negara maupun DPR. ‘’Kita bisa menyaksikan Presiden dan anggota DPR memberikan perhatian, setidaktidaknya melalui komentar mereka mengenai sejumlah hal yang dinilai penting. Namun, belum ada keprihatinan atau
hal lebih nyata menanggapi tewasnya wartawan dalam tugas jurnalistiknya,” katanya. Ia pun mengemukakan, bisa jadi political will (kemauan politik) pejabat negara, parlemen, bahkan aparat keamanan terhadap perlindungan profesi wartawan karena belum ada pemahaman mengenai beratnya dunia kewartawanan. ‘’Dalam hal ini masyarakat pers harus lebih bersatu padu menegakkan profesinya. Kita juga harus lebih bersatu untuk saling melindungi,” ujarnya. (ant)
Mahfud Berlebihan Sementara itu JAM Was Kejagung Dr. Marwan Effendy me-
nilai, pernyataan Mahfud MD berlebihan. ‘’Mahfud MD sudah berlebihan karena di satu sisi sebagai hakim namun satu sisi lagi juga bertindak sebagai eksekutor,” katanya. Ia menjelaskan, seharusnya putusan MK itu bersifat declaratoir (deklarasi/pengumuman) atau bukan eksekutorial. Ia mencontohkan, seperti putusan sengketa pilkada, eksekutornya adalah KPU. Kemudian, putusan terkait sebuah undangundang, eksekutornya adalah legislatif. ‘’Sama halnya dengan soal posisi jaksa agung, eksekutornya adalah presiden,” kata pria asal Lubuk Linggau, Sumsel ini. Ia mencontohkan, setiap putusan dari MA, tidak serta merta langsung dieksekusi, paling tidak salinan putusannya sampai ke kejaksaan seminggu kemudian. (ant/son)
Dugaan Bermain Proyek
Setjen DPR Dirombak JAKARTA - Proyek pembangunan Gedung Baru DPR nampaknya sudah akan memakan korban. Jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) yang menjadi penanggungjawab pembangunan menjadi korban pertama. Ketua Tim Teknis Pembangunan Gedung Baru DPR yang juga Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi (Harbangin) Mardian Umar nampaknya harus menelan pil pahit sebagai salah satu yang akan diganti sebelum kajian ulang selesai dilakukan. Meski tidak menyatakan secara tegas, namun, Ketua DPR Marzuki Alie memberi sinyal kemungkinan dicopotnya Sekjen Nining Indra Saleh dan juga Mardian Umar sebagai ketua tim teknis. ‘’Lihat saja nanti. Yang jelas kita mendengarkan masukan banyak pihak termasuk mengenai dugaan permainan dalam proyek-proyek di DPR,” katanya di Jakarta, kemarin. Marzuki mengungkapkan, pimpinan DPR segera melakukan rapat untuk membahas rotasi jajaran kesekjenan DPR. ‘’Salah satu agendanya adalah membahas masalah sumber daya manusia di lingkungan kesekjenan, karena saat ini diperlukan penyegaran dan penyesuaian jabatan menghadapi tantangan kedepan,” kilah Marzuki. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan tidak mengetahui persis agenda rapat pimpinan DPR. Namun, ia minta publik bersabar sampai dengan hasil kajian ulang proyek gedung baru DPR, termasuk apakah ada sanksi berupa rotasi atau pergantian jajaran Setjen yang dinilai terlibat dalam permainan proyek gedung baru itu. ‘’Kita lihat saja dulu evaluasinya, saya belum bisa berkomentar banyak mengenai rotasi tersebut,” tegasnya. Wakil Ketua DPR lainnya Pramono Anung justru membantah rotasi akan dilakukan sampai level sekjen. Politisi PDIP itu hanya mengetahui bahwa akan ada pergantian di level eselon dua. (har)