Edisi 24 November 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 24 November 2010

BKPM Perlu Diberi Lampu

IHSG Terseret Bursa Regional

Rugi Akibat Klaim Bermasalah

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berambisi meningkatkan jumlah investasi asing di Indonesia harus ...hal. 1

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa, ditutup melemah terseret oleh bursa-bursa regional yang berada dalam teritori negatif. “Pelemahan indeks BEI mengikuti ...hal. 2

DIREKTUR PT Berdikari Insurance, BUMN di bidang asuransi, mengalami laporan keuangan merugi atau raport merah karena menghadapi kasus klaim yang bermasalah. “Selama tujuh tahun terakhir kami tidak bisa ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 220 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

STATUS AWAS - Awan panas menyembur dari kawah gunung Bromo di Probolinggo, Jatim, kemarin. Akibat peningkatan aktivitas vulkanik kegempaan tremor PVMBG menaikan status gunung bromo menjadi awas.

Masyarakat Pesisir

Masih Miskin

MA Setuju

Deponering ‘Bican’ JAKARTA - MA menyetujui deponeering (mengesampingkan perkara demi kepentingan yang lebih besar) yang diajukan Kejagung atas kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dengan persetujuan ini maka pengadilan terhadap Bibit dan Chandra tidak dapat dilaksanakan. ‘’Saya katakan dalam surat itu bahwa dengan langkah deponeering yang dilakukan Kejagung, maka putusan pengadilan yang meenyatakan, mengabulkan praperadilan dari Anggodo menjadi non executable. Tidak dapat dilaksanakan,” kata Ketua MA Harifin A Tumpa usai melantik dua hakim agung Sofyan Sitompul dan Sri Murwahyuni di Gedung MA Jakarta, kemarin. Menurut Harifin, MA telah memberikan pertimbangan hukum dengan mengirimkan surat kepada Kejagung. Isi surat menyatakan bahwa persetujuan deponeering karena MA melihat upaya hukum yang telah ditempuh Kejagung selama ini sudah habis. ‘’Memang satu-satunya cara dan satu-satunya cara adalah dengan deponeering,” kata Harifin. Deponeering dinilai Harifin sebagai hal yang biasa. Sehingga upaya hukum yang dilakukan Kejagung dengan mengajukan depoonering dinilai boleh saja dilakukan. Selain kepada MA, Kejagung telah mengirimkan surat permintaan pendapat kepada lima lembaga negara. (son)

Pansus Gayus

Terus Menguat JAKARTA - Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, untuk mempercepat penyelesaian kasus mafia pajak Gayus Tambunan sebaiknya DPR membentuk panitia khusus (Pansus). ‘’PKS mendorong agar dibentuk Pansus Gayus Tambunan karena tidak cukup banyak `political will` dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah Gayus. Pansus Gayus ini layak dibentuk,” katanya di Jakarta, kemarin. Anis mengatakan, pembentukan Pansus Gayus diperlukan untuk memperkuat dukungan moral kepada penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan menuntaskan kasus tersebut. ‘’Pansus ini melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibawa ke ranah publik secara detail, tidak ada lagi sisi yang disembunyikan,” katanya. Menurut wakil ketua DPR itu, melalui pansus akan banyak informasi yang bisa didapatkan dari kasus Gayus, dan hal itu akan memberi dorongan politik yang lebih besar demi pelaksanaan proses hukum. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan waktu selama 10 hari kepada Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk menyelesaikan kasus Gayus. (har)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan masyarakat Indonesia di kawasan pesisir masih terlilit kemiskinan, sehingga perlu usaha nyata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. ‘’Kemiskinan di kawasan pesisir masih tergolong tinggi,” kata Presiden Yudhoyono ketika menyampaikan sambutan dalam “Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 2010” di Auditorium Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, kemarin. Sebagai orang yang dibesarkan di kawasan pesisir, Presiden memahami berbagai kesulitan yang dialami masyarakat di kawasan itu. Menurut Presiden, masyarakat pesisir tidak mampu mengoperasikan mes-

in kapal penangkap ikan jika harga minyak bahan bakar minyak melambung. Mereka juga selalu hidup dalam ancaman tsunami. ‘’Saya lahir dan dibesarkan di perkampungan nelayan di Pacitan, saya tahu persis,” kata Presiden. Kepala Negara mengatakan, masyarakat pesisir adalah salah satu bagian dari masyarakat miskin di Indonesia. Pada 2010, kata Presiden, sedikitnya ada 31 juta masyarakat miskin atau 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta orang. Meski masih ada rakyat miskin, Presiden menegaskan, pemerintah telah mencapai prestasi yang baik dalam hal pengentasan orang miskin. Pada 2006, katanya, jumlah

penduduk miskin Indonesia jauh labih banyak, yaitu 39 juta orang atau 17,75 persen dari jumlah penduduk. Presiden menegaskan, kemiskinan adalah gejala yang wajar dan lumrah terjadi dalam suatu negara. Dia menegaskan, dari 6,8 miliar jumlah penduduk dunia, 20 persennya atau 1,3 miliar di antaranya adalah orang miskin. Namun demikian, Yudhoyono meminta setiap warga negara tidak meremehkan kemiskinan. Presiden meminta semua golongan saling membantu mengentaskan warga miskin, terutama di kawasan pesisir. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam setiap kegiatan. (ant)

SBY Masih Percaya Polisi JAKARTA - Meski sejumlah pihak mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih kasus mafia hukum dan mafia pajak dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan namun Presiden masih percaya dan mempertahankan Polri sebagai institusi yang diserahi tugas menangani kasus ini. ‘’Presiden tentunya mempercayakan sepenuhnya bahwa sistem sudah bekerja dan kepolisian akan menyelesaikan kasus ini secara baik sesuai peraturan yang berlaku,” kata Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Jakarta, kemarin. Kepolisian sendiri tetap berkomitmen akan menyelesaikan dan menuntaskan kasus mafia pajak ini. Atas dasar itu, kata Julian, Presiden tetap memberi kesempatan kepada Kapolri dan jajarannya. ‘’Jadi, kalau ini sedang ditangani kepolisian, ya… kita harus percaya pada pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus Gayus secara baik dan tuntas,” imbuhnya. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menegaskan penanganan kasus Gayus Tambunan tetap dilakukan oleh Polri baik dalam kasus ma-

fia hukum, mafia pajak, maupun kasus penyuapan terhadap petugas Rutan Brimob. ‘’Untuk kasus Gayus penjurunya masih ditangani kepolisian dan kita komit untuk selesaikan masalah ini. Itu bukan baru kita tindak lanjuti, sudah lama,” kata Timur usai pertemuan dengan pimpinan KPK antara lain M Jasin, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Gayus tercatat menghadapi empat kasus, pertama terkait putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis bebas Gayus Tambunan, padahal belakangan terbukti bebasnya Gayus karena menyuap Ketua PN Tangerang. Kasus kedua, kasus mafia pajak yang proses sedangnya sedang berlangsung termasuk kasus yang melibatkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Ketiga, terkait kasus suap yang diterima Gayus dari sekitar 149 perusahaan yang disebut Gayus telah memberikan uang suap kepada dirinya untuk mendapat keringanan pajak. Keempat, kasus penyuapan Gayus terhadap petugas Rutan Brimob. (har)

Status Gunung Bromo

Meningkat Jadi Awas PASURUAN - Aktivitas Gunung Bromo di Jatim mengalami peningkatan, sehingga statusnya ditingkatkan dari Siaga menjadi Awas. Peningkatan aktivitas Gunung Bromo yang dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Pos Pengamatan Gunung Bromo di Ngadisari, Cemorolawang, Probolinggo itu telah disebarkan ke pemerintah daerah di sekitar Gunung Bromo. Kepala Kesbang Linmas Kabuaten Pasuruan, M. Yahya, mengatakan telah mendapat pemberitahuan peningkatan status Gunung Bromo tersebut lewat Kementerian ESDM Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pos Pengamatan Gunung Bromo di Ngadisari, Cemorolawang, Probolinggo, aktivitas gempa vulkanik meningkat sejak 8 November 2010. Kegiatan Gempa Vulkanik Dalam (VA) dan Gempa Vulkanik Dangkal (VB) secara fluktuatif terus meningkat. Sejak tanggal 8 November 2010 mulai tercatat Tremor Vulkanik. Berdasarkan pengamatan data kegempaan dan visual serta analisis data tersebut, status kegiatan Gunung Bromo dinaikkan menjadi Awas (Level IV) sejak 23 November 2010 pukul 16.30 WIB. Sehubungan dengan status Bromo yang Awas itu, maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Bromo tenang dan tidak terpancing isu-isu tentang letusan Bromo. Untuk mengurangi risiko bencana erupsi Bromo, masyarakat tidak diperbolehkan mendekati kawah aktif atau kawasan wisata Bromo harus ditutup dari segala aktivitas. Gunung Bromo secara administratif terletak di Kabupaten Probolinggo, dan memiliki tinggi puncaknya 2.329 meter dari permukaan laut. Kegiatan Bromo umumnya dicirikan oleh hembusan asap kawah berwarna putih tipis sampai putih tebal, tekanan lemah dengan ketinggian berkisar antara 75-150 meter dari puncak, bau belerang tercium tajam. Pengamatan kegempaan Bromo dipantau dengan menggunakan seismograf PS-2 secara telemetri semakin aktif, dimana pada tanggal 1-7 November hanya terjadi 2 kali gempa Vulkanik Dangkal (VB), 5 kali gempa Vulkanik Dalam (VA), 5 kali gempa Tektonik Jauh (TJ). Namun pada 15-21 November 354 kali gempa Vulkanik Dangkal (VB), 10 kali gempa Vulkanik Dalam (VA), 6 kali gempa Tektonik Jauh (TJ). Gempa Tremor menerus dengan amplituda maksimum 1,5-3 mm. Gunung Bromo selama abad 20 telah meletus sebanyak tiga kali per 30 tahunan. Letusan terbesar terjadi 1974 dan terakhir pada 8 Juni 2004. (ant)

Siapkah Indonesia Gelar Pemilu E-voting ? DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardhani mengatakan bahwa Indonesia belum siap menggelar Pemilu melalui “e-voting” (pemilihan suara secara elektronik). Alasannya ? Menurut Budi dalam diskusi bertema “Evaluasi Penerapan E-Voting, dalam Pemilihan Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana Untuk Kemungkinan Penerapan Dalam Pilkada” di kampus UI, Depok, kemarin, Pemilu 2014, baik legislatif maupun presiden belum siap digelar dengan ‘e-voting.

Ia mengatakan, aturan hukum, peralatan maupun sumberdaya manusia juga belum mendukung terselenggaranya Pemilu dengan “e-voting”. ‘’Masih banyak yang harus diperbaiki untuk dapat menggelar Pemilu dengan ‘evoting’,” katanya. Menurut dia, permasalahan

dalam Pilkada bukan pada tahap pemberian suara tetapi setelah proses pemberian suara, misalnya penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, yang banyak menyebabkan adanya gugutan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berharap adanya penyederhanaan pengiriman suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga bisa meminimalisas adanya kecurangan yang terjadi dalam Pilkada. Menurut dia, tidak ada korelasi partisipasi pemilih dengan pelaksanaan Pilkada de-

ngan “e-voting”, namun yang perlu dibangun adalah disadarkan bagaimana memlihih pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Sedangkan pengamat politik UI Andrinof Chaniago mengatakan, pelaksanaan “e-voting” bisa dilakukan jika telah dipenuhi syarat yaitu peralatan baik perangkat lunak dan perangkat keras, sumberdaya manusia yang mempunyai keahlian dan mental, serta peraturan hukumnya yang sesuai dengan “e-voting”. ‘’Dapat dipastikan pelaksanaan Pemilu

dengan ‘e-voting’ dapat mengurangi biaya,” ujarnya. Sementara itu, hasil Riset Hibah Stranas Tahun 2010, Penerapan E-Voting, dalam Pemilihan Kepala Dusun di Kabupatem Jembrana Untuk Kemungkinan Penerapan Dalam Pilkada menyebutkan bahwa dengan menggunakan “e-voting” lebih efisien dari total waktu penyelenggara, dan juga lebih murah dalam hal biaya, serta lebih mudah menggunakan hak pilih. ‘’Tingkat partisipasi pemilih juga tinggi yaitu mencapai 73 persen,” katanya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.