Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 25 Januari 2011
Tuntaskan Kasus Saham KS
Sosialisasi IPO Masih Minim
Bea Keluar CPO Naik Lagi
PANITIA Kerja (Panja) Komisi VI DPR-RI berjanji untuk menuntaskan persoalan penjualan saham murah BUMN PT Krakatau Steel (KS) pada Februari 2011. “Kita tidak ingin kasus KS ini tertutup ...hal. 1
PENGAMAT pasar modal Cece Ridwan menilai sosialisasi dan edukasi mengenai Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan untuk melakukan pencatatan umum saham perdana (initial public offering/IPO) ...hal. 2
PEMERINTAH Kementerian Perdagangan menetapkan bea keluar minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk pengiriman Februari 2011 sebesar 25 persen, lebih tinggi dari Januari yang sebesar 20 persen ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 17 tahun V
Suluh Indonesia/ant
BERTOLAK - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono berjalan menuju pesawat kepresidenan untuk bertolak ke India di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin.
Anggota DPR Usulkan
Pansus Pajak
Barbuk Uang Gayus
Tersisa Rp 10 Miliar JAKARTA - Polri melimpahkan berkas perkara Gayus HP Tambunan kepada Kejaksaan. ‘’Berkas perkara Gayus hari ini dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Dalam perkara tersebut pasal yang dikenakan ke Gayus adalah pasal 11, 12b, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah jadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkas perkara nomor LP/220/III/2010/ Bareskrim, tgl 25 maret 2010, dengan tersangka Gayus H Tambunan. ‘’Ada 68 saksi yang ada dalam perkara tersebut berasal dari petugas pajak, unsur perusahaan, ahli dan karyawan bank,” kata Boy. Sementara itu barang bukti yang disita adalah uang sebesar Rp10.499.397.299.81 (sisa dari Rp 28 miliar), 659.800 dolar AS, 9.680.000 dolar Singapura, 31 batang logam mulia, satu batangnya seberat 100 gram, total seluruhnya kurang lebih Rp74 miliar. ‘’Kemudian ada 57 dokumen baik asli dan copy yang dilegalisasi,” kata Boy. Hasil koordinasi penyidik dan JPU, hasilnya digabung untuk berkas yang Rp28 miliar dan Rp74 miliar. (ant)
Terkait Kasus Gayus
5 Pejabat Dicopot JAKARTA - Menkeu Agus Martowardjojo mengemukakan, pihaknya telah melakukan pencopotan terhadap lima pejabat di jajajaranya, karena terindikasi terlibat dalam kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan. ‘’Pada Jumat (21/1) kemaren kami telah melakukan pencopotan terhadap lima orang pejabat eselon tiga di kementerian keuangan yang terindikasi terlibat kasus Gayus,” katanya usai rakor di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Agus menambahkan, lima orang pejabat eselon tiga yang diduga terkait dengan kasus mafia pajak itu langsung dicopot dan diperiksa oleh Irjen. Ia menambahkan, kelima orang tersebut mendapat sanksi adminitrasi sejak Jumat pekan lalu. “Mereka merupakan tambahan dari sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang telah dicopot, diperiksa sebelumnya pada periode Maret hingga Juni 2010, saat kasus ini mulai merebak,” kata Agus. Ditanya apakah Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo termasuk satu dari lima pejabat yang dicopot, Agus membantahnya. ‘’Dirjen Pajak tidak. Itu termasuk dalam perubahan jajaran eselon I,” kata Agus. (ant)
JAKARTA - Sebanyak 30 anggota DPR RI dari sembilan fraksi mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket untuk mengurai kasus mafia pajak yang dinilai merugikan penerimaan negara hingga ratusan triliun rupiah. ‘’Kami menggalang dukungan dari anggota DPR untuk membentuk pansus hak angket mafia pajak. Daftar tandatangan itu sudah kami serahkan kepada pimpinan DPR,” kata anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin. Nudirman mengatakan hal itu setelah menyerahkan daftar 30 anggota DPR RI yang menandatangani usulan pansus hak angket mafia pajak ke pimpinan DPR RI yang diteri-
ma Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso. Selain Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar), turut menyerahkan usulan itu Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Sucipto (Fraksi Partai Demokrat), Bahruddin Nashori (Fraksi PKB), Ahmad Yani (Fraksi PPP), dan Syeh Buchori Yusuf (Fraksi PKS). Menurut Nudirman, anggota DPR RI lainnya yang telah menandatangani usulan pengajuan pansus hak angket mafia pajak antara lain Gayus Lumbuun dan Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan, Yadil Harahap (Fraksi PAN), dan Desmond J Mahesa (Fraksi Gerindra). Pengajuan usulan pansus hak angket mafia pajak ini,
menurut Nudirman, didasarkan lambannya penyelesaian kasus pajak Gayus HP Tambunan. ‘’Padahal, akibat ulah mafia pajak, negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah per tahun dari bocor sektor pajak,” katanya. Menurut Nudirman, para pengusul pansus hak angket mafia pajak akan berusaha keras agar usulan ini segera dibacakan di rapat paripurna dan mendapat persetujuan. Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menambahkan, kebocoran di sektor pajak harus segera dihentikan karena merugikan penerimaan negara sekitar Rp 300 triliun per tahun. Jika kebocoran ini bisa diatasi, kata dia, Pemerintah tidak perlu utang lagi. (ant)
Satgas Masih Diperlukan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menugaskan Satgas Pemberantasan Mafia hukum untuk bertugas hingga akhir masa jabatan sesuai dengan keputusan Presiden saat pembentukan satgas. ‘’Mereka habis sampai 31 Desember 2012,” kata Presiden sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, kemarin. Setelah batas waktu itu, katanya, Presiden akan mengevaluasi, menilai, dan mempertimbangkan keberadaan satgas. ‘’Kalau tidak diperlukan, ya, tidak harus ada karena keberadaan ini, kan, bukan permanen,” kata Julian yang ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum mendampingi Presiden bertolak menuju India dan Swiss. Dalam kesempatan itu, Julian mengatakan kedatangan anggota Satgas ke kediaman Presiden di Cikeas untuk memenuhi panggilan Presiden pada Sabtu (22/1) menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Negara mengenai kinerja satgas. ‘’Intinya mereka menyampaikan laporan tertulis pada presiden atau yang disampaikan di Cikeas laporan tertulis satgas mafia
hukum. Itu lebih kurang sama dengan apa yang mereka berikan keterangan pers pada masyarakat sore hari setelah gayus beri testimoni setelah putusan, jadi lebih kurang sama,” katanya. Mengenai masukan Presiden atas laporan satgas, Julian mengatakan Presiden meminta satgas terus bekerja dengan baik. ‘’Presiden pesan bahwa keberadaan satgas bantu penegak hukum yang ada Polri, jaksa dan KPK jadi harus bersinergi, membantu dan mengoptimalkan dan termasuk juga forum pengawasan agar pemberantasan mafia hukum dan korupsi berjalan efektif,” kata Julian. Ketika ditanya apakah Presiden mengevaluasi keberadaan satgas, Julian mengatakan satgas merupakan institusi ad hoc sehingga bila tugasnya dinilai sudah cukup tentu akan dibubarkan. ‘’Satgas, kan, bukan satuan tugas yang permanen, bisa saja mereka nanti tidak perlu diperpanjang bila tidak diperlukan dengan catatan lembaga penegak hukum yang ada sudah berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya. (ant)
Kinerja Kapolri
Belum Memuaskan JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menilai kinerja Kapolri Jenderal Polisi Timur Pardopo pada 100 hari pertama masa kerjanya masih belum memuaskan. ‘’Rapor Kapolri masih ada yang merah dan kinerjanya masih belum memuaskan,” kata Nudirman Munir di sela rapat kerja Kapolri dan Komisi III DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Nudirman, rapor Kapolri masih ada yang merah karena kerja Polri justru diobok-obok oleh Gayus Tambunan dan hal-hal lain. Politisi Partai Golkar ini mengingatkan Polri untuk menjadikan kasus Gayus Tambunan sebagai pelajaran berharga agar jangan sampai terulang lagi, sekaligus memotivasi Polri untuk meningkatkan kinerjanya. Nudirman juga mengingatkan, dalam upaya peningkatan kinerjanya agar Polri tidak mengabaikan pengusutan aliran dana kasus Bank Century. ‘’Kami akan mempertanyakan bagaimana good will dari Kapolri dan jajarannya untuk lebih bersungguh-sungguh mengatasi masalah mafia pajak ini, termasuk kasus Bank Century,” katanya. Menurut dia, penyelesaian kasus Bank Century merupakan salah satu dari empat instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diterbitkan pada pekan lalu. Anggota Komisi III DPR lainnya Gayus Lumbuun mendorong jajaran Polri menindaklanjuti pengungkapan secara tuntas kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Gayus mengemukakan, pengusutan jangan hanya beberapa perusahaan, tetapi juga seluruh perusahaan yang diduga terkait mafia dalam pembayaran pajaknya. Pengusutan harus secara tuntas untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik kepada Polri. ‘’Polisi bisa tidak dipercaya masyarakat kalau kasus ini tidak tuntas,” katanya. Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo saat menyampaikan paparannya pada rapat kerja dengan Komsi III DPR RI menyatakan, menyatakan pada 100 hari pertama masa kerjanya telah berhasil mengungkap sebanyak 155 kasus atau sekitar 65 persen dari target program. Bahkan di bidang pelayanan publik, menurut dia, keberhasilan Polri sudah melampaui target. ‘’Keberhasilan Polri di bidang pelayanan masyarakat ini karena dilakukan dalam operasi yang jelas dan terukur,” kata Timur Pradopo. Timur Pradopo juga menjelaskan, dalam menangani kasus Gayus Tambunan Polri sudah melakukan beberapa langkah. Penanganan kasus Gayus Tambunan, termasuk kepergiannya ke luar negeri, menurut dia, Polri telah mengambil langkahlangkah. ‘’Penyidik sudah memeriksa petugas tahanan serta berhasil menyelesaikan berkas acara perkara dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” katanya. (ant/son)
Ketika Tokoh Agama Menggunakan Bahasa Politik PENGAMAT Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengingatkan para tokoh agama agar tidak menggunakan bahasa politik dalam mengingatkan pemerintah. Kenapa ? Menurut Arbi Sanit, sebagai tokoh agama atau ulama jangan menggunakan bahasabahasa atau tindakan politik dalam mengingatkan pemerintah, karena politik dan agama dilekatkan menjadi pemecah belah yang kuat. Menurut Arbi, kritik para
pemuka lintas agama yang menyatakan kebohongan kepada pemerintah lebih menampakkan bahasa-bahasa politik. ‘’Kepada penguasa dibilang bohong itu kan tidak ada kesalehan agama di situ. Itu lebih merupakan bahasa politik,” katanya.
Arbi Sanit
Ia menambahkan, saat ini banyak juga tokoh agama yang
telah masuk ke dalam politik, sehingga bahasa-bahasa politik lebih banyak digunakan dalam mengingatkan pemerintah. ‘’Jadi tumpang tindih, dan lebih kuat muatan politiknya,” katanya. Ia mengatakan, seusai reformasi banyak ulama dan tokoh agama yang terseret ke dalam politik terutama semenjak Gus Dur menjadi Presiden. ‘’Inikan sebenarnya kelanjutan dari jaman Gus Dur, dulu para kyiai terjadi dukung mendukung ter-
hadap Gus Dur saat menjadi Presiden, tapi saat ini situasinya berbalik,” katanya. Sementara itu, ia menambahkan, saat ini juga dirasakan menguatnya politik aliran primordial, terutama suku dan agama. Penguatan politik aliran tersebut, menurut dia, sangat terasa saat pemilihan kepala daerah yang sangat menonjolkan suku dan agama dalam kampanyenya. ‘’Saya kira ini kemunduran ideologi,” katanya. (ant)