Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 39 tahun IV Kamis, 25 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Bunga Bank Segera Turun
Inflasi Bakal Turun
Tekan Produksi Migas
MENTERI Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan pihaknya meminta Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian BUMN untuk sepakat semua perbankan pada tahun ini menurunkan...hal. 1
BANK Indonesia (BI) memprediksi, tingkat inflasi selama Februari 2010 akan lebih baik atau turun dibanding tingkat inflasi selama Januari 2010. “Prediksi kami, inflasi selama Februari 2010 akan...hal. 2
PERSYARATAN baku mutu air dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup berpotensi menekan produksi minyak bumi dan gas hingga 40 persen. “Potensi penurunan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
1 Maret 2010
MPR Sidang
Suluh Indonesia/ant
LONGSOR - Pantauan udara dari helikopter milik PMI menunjukkan suasana lokasi bencana longsor tebing Gunung Waringin, Kampung Datar Kiara, Desa Tenjolaya, Kelurahan Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu Ciwidey, Bandung, Jabar, kemarin.
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang paripurna pada 1 Maret 2010 dengan agenda tunggal pengesahan dua rancangan keputusan MPR, yakni tentang Peraturan Tatib MPR dan Peraturan Kode Etik MPR. Demikian diungkapkan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Jakarta, kemarin. Agenda tunggal tersebut, kata Taufiq, telah disepakati oleh pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok DPD di MPR dalam rapat gabungan pada 18 Februari yang lalu. Peraturan tatib MPR adalah sebuah aturan yang memberikan panduan dan batasan bagi MPR atau anggota MPR dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Peraturan Tatib MPR itu juga memuat pengaturan tentang pemakzulan (impeachment) presiden dan atau wapres yang diatur lebih lanjut dalam Bab XVII tentang tata cara Pemberhentian Presiden dan atau Wapres Dalam masa Jabatannya. Pimpinan MPR memandang penyusunan tatib MPR yang baru tersebut merupakan suatu keharusan mengingat adanya perubahan-perubahan materi yang terkait dengan MPR yang tersirat dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. (son)
Sri Mulyani Klaim
Berhasil Cegah Krisis
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan libur nasional, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Jumat (26/2) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Senin (1/3). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, dirinya sebagai mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sesuai mandat dan wewenang dalam Perpu JPSK, telah berhasil mencegah datangnya krisis global. ‘’Tugas ketua memang mencegah krisis. Jadi memang saya bertanggungjawab mencegah krisis. Dan kalau dilihat dari hasilnya saya rasa banyak juga yang berpendapat bahwa krisis itu bisa kita cegah,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menkeu juga menanggapi terhadap kesimpulan empat fraksi dalam panitia angket Bank Century yang menyebut dirinya ikut bertanggung jawab untuk proses pemberian dalam
dana talangan Rp 6,7 triliun dan ikut terkait dengan dugaan adanya pelanggaran hukum. ‘’Kalau dianggap adanya pelanggaran, kami akan pelajari dahulu, karena sebetulnya sampai hari ini yang disebutkan indikasi pelanggaran, tentunya menunjuk pada UU yang mana yang dilanggar, peraturan yang dilanggar, sehingga kita juga bisa menata apa konsekuensinya,” ujarnya. Menkeu kembali menjelaskan bahwa data-data telah diberikan kepada panitia angket secara tertulis, lisan, maupun gambar bahwa KSSK pada waktu itu telah mencoba untuk tetap melaksanakan seluruh kewenangan tugas dan tanggungjawab untuk mencegah
krisis dan mengelola ekonomi berdasarkan peraturan perundangan yang ada. ‘’Disini kami melihat ada kemajuan dalam pandangan fraksi-fraksi semalam, karena mereka mampu mengenali bahwa krisis itu ada dan terjadi,” ujarnya. Ia mengingatkan situasi krisis pada saat itu membuat keputusan harus dibuat secara cepat, tidak terlambat dan bertindak tepat. Bahkan dari panitia angket Menkeu tidak mendengar satu pun yang mengatakan ketua KSSK dianggap gagal mencegah krisis. Menurut dia, apabila ada pelanggaran administrasi atau ketidaksempurnaan proses, diperlukan pemahaman lebih lanjut. (ant)
Demokrat Pertahankan Koalisi JAKARTA - Partai Demokrat memilih tetap mempertahankan koalisi, meskipun beberapa partai anggota koalisi memiliki pandangan berbeda terhadap kasus Bank Century. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, kemarin mengatakan, Partai Demokrat lebih suka berteman dan mempertahankan pertemanan meskipun ada teman, yakni partai politik yang memiliki pandangan berbeda. ‘’Perbedaan pandangan ini masih dalam tataran panitia angket yang berbeda dengan tataran pemerintahan,” kata Anas. Anas menjelaskan, perbedaan pandangan tersebut, yakni adanya beberapa partai anggota yang menyebutkan nama-nama pejabat yang diduga bertanggungjawab dalam persoalan Bank Century. Ketua F-PD DPR ini mengingatkan, DPR sebagai lembaga politik kurang tepat jika sampai menyebut nama-nama pejabat yang diduga bertanggungjawab dalam kasus ini. ‘’Penyebutan nama kurang elok dan salah tempat. Penyebutan nama dilakukan setelah ada proses hukum dan
itupun masih ada tata caranya, yakni menggunakan inisial,” kata Anas yang juga anggota Pansus Angket Century ini. Menurut Anas, dengan pertimbangan tersebut Partai Demokrat tidak menyebutkan nama pada pandangan akhir fraksi yang disampaikan pada rapat pleno panitia angket. Ia berharap, parpol mitra koalisi bisa memiliki pandangan yang sama dan relatif sama. Namun meskipun memiliki pandangan berbeda, Partai Demokrat memilih tetap mempertahankannya sebagai anggota koalisi. Menurut dia, sikap fraksi-fraksi pada Pansus Angket Century menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk memperkuat koalisi. ‘’Partai Demokrat akan meningkatkan intensitas komunikasi politik terhadap partai-partai mitra koalisi,” katanya. Pandangan akhir F-PKS dan F-Partai Golkar sebagai mita koalisi secara tegas menyebut pejabat yang bertanggungjawab. Sedangkan, FPD berpandangan tidak ada pelanggaran pada kebijakan mengucurkan dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. (har)
Wapres Enggan Tanggapi
Pandangan Fraksi JAKARTA - Wakil Presiden Boediono belum memberikan sikap. Mantan Gubernur Bank Indonesia yang namanya disebut bertanggungjawab dalam pandangan akhir fraksi itu bersikap dingin. ‘’Tidak ada agenda khusus dari Wapres Boediono, atau komentar apapun terkait pendapat akhir fraksi Pansus Angket Century,” kata Jubir Wapres Yopie Hidayat di Jakarta, kemarin. Yopie mengatakan, Boediono tidak terpengaruh dengan hasil akhir fraksi dan tetap menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa. Bahkan, kemarin Wapres Boediono menyempatkan diri meninjau lokasi tanah longsor di kawasan perkebunan dan pabrik teh di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Secara terpisah, hal yang sama disampaikan Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha. Menurut Julian, Presiden Yudhoyono tidak akan tergesa-gesa menyikapi pendapat akhir pansus. ‘’Tadi saya bicara dengan beliau bahwa bapak Presiden tidak akan reaktif, tidak ada komentar dari Presiden,” kata Julian. Menurut Julian, pada saatnya Presiden mungkin akan menyatakan sikapnya, bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui
dirinya. ‘’Pandangan-pandangan Presiden sampai saat ini, belum bisa saya sampaikan apa-apa,” tegasnya. Sementara Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan penggantian kabinet sesuai isu yang beredar terkait kesimpulan akhir fraksi di panitia angket, merupakan kewenangan presiden. ‘’Kabinet itu portfolionya Presiden jadi bapak presiden menimbang, mempertimbangkan yang baik untuk pemerintahan, masyarakat luas, dan menunjuk seseorang dengan pertimbangan yang sangat matang,” ujarnya. Menkeu menambahkan, saat ini pasar juga tetap tenang menanggapi isu tersebut, karena mereka memiliki keyakinan bahwa saat ini ada prosedur dan sistem hukum yang menjaga dan mengikat dalam masyarakat serta pasar telah melihat apa yang telah kita lakukan selama ini. ‘’Pejabat sama dengan rakyat bedanya kita memiliki hak dan kewajiban dimana pejabat publik bertanggungjawab terhadap kewenangan yang dimiliki dan tidak boleh disalahgunakan. Apalagi sistem hukumnya memberikan kerangka pada kita untuk melakukan tugas ini dengan tenang dan baik serta bertanggung jawab,” ujarnya. (har/son)
Lenyap Bersama Embun Pegunungan Waringin MUSIBAH demi musibah datang silih berganti. Seakan tak ingin beranjak dari negeri ini. Ia datang merenggut banyak nyawa manusia. Apa yang harus kita dilakukan ? Udara pagi dan embun masih menyelimuti pengunungan Waringin ketika Maryati (27) melaksanakan aktivitas keseharianya memetik teh di PT Cakra Perkebunan Teh Dewata, Kampung Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Pagi itu ( Selasa, 23/2) sekitar pukul 07.00 WIB cuaca juga
sangat mendukung bagi Maryati dan pemetik teh lainnya untuk mulai memetik teh sejak subuh hari. Namun, di balik ketenangan alam pegunungan dan perkebunan teh, Maryati mengaku tidak menyadari bahwa petaka tengah mengintipnya. Ketika matahari mulai meninggi sekitar pukul 08.00 WIB,
sejumlah pemetik teh pun kembali ke pemondokannya untuk melepas penat usai bekerja dan menyiapkan tenaga kembali. Sebagian pemetik teh yang lain, pagi itu tidak langsung beristirahat, melainkan menimbang teh di pabrik yang letaknya masih berada di areal perkebunan teh. Akan tetapi, tidak demikian dengan Maryati, ia masih melanjutkan pekerjaannya untuk memetik teh. Dengan kata lain, Maryati tidak pulang ke pemondokan yang lokasinya berada di bawah tanah losor.
Dentuman suara keras seperti ledakan bom, diikuti gemuruh gerusan tanah pegunungan Waringin, terdengar jelas oleh Maryati. Mendengar itu, Maryati mengaku panik, dan langsung melarikan diri ke dataran lebih tinggi. ‘’Begitu terdengar suara seperti ledakan, saya langsung lari ke atas. Dan astagfirullah, ternyata itu suara longsor. Tumpukan tanah merah menimbun kampung,” katanya dengan bibir gemetar. Rasa takut bercampur khawatir menyelimuti Maryati usai
kejadian longsor tersebut. Ia teringat sosok anaknya, Ihsan (5), yang saat terdengar suara ledakan sedang berada di rumah yang tampak tergilas material longsoran. ‘’Saya kehilangan anak, namanya Ihsan. Saat kejadian dia sedang berada di dalam rumah,” ujar Maryati terpatah-patah. Longsor yang terjadi di perbukitan Waringin, menimbun pemukiman warga di RT02, 03, 04, 05, 06 dan 09 RW11 Kampung Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. (ant)