Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 57 tahun IV Kamis, 25 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Barclays Hengkang
Pemerintah Tidak Khawatir
Layak Naik
HENGKANGNYA perusahaan keuangan asal Inggris, Barclays Plc, yang memiliki Bank Akita bukan disebabkan iklim bisnis Indonesia yang kurang mendukung. “Kalau sikapnya seperti itu bukan karena ...hal. 1
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah tidak khawatir apabila penerimaan cukai pada 2010 berkurang dan tidak memenuhi target. “Belum tentu penerimaan berkurang, apalagi kalau ...hal. 2
TARIF Kereta Rel Listrik (KRL) di Jabotabek dinilai layak naik karena kemampuan daya beli masyarakat sudah membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. “Layak naik, tetapi harus ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polisi Sita
9 Kg Sabu-Sabu
Suluh Indonesia/ant
MATI LAMPU - Sejumlah Anggota Pramuka menggelar kampanye mematikan lampu di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, kemarin. Kampanye ini dalam rangka sosialisasi Earth Hour yang akan dilangsungkan Sabtu (27/3) mendatang.
Dua Direktur di KPK
Mengundurkan Diri JAKARTA - Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chesna F Anwar dan Direktur Pengolahan Informasi dan Data KPK Budi Ibrahim mengundurkan diri dari lembaga tersebut. ‘’Benar, Pak Budi dan Bu Chesna mengundurkan diri,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, keduanya tidak lagi bekerja di KPK mulai 1 April 2010. Namun, dia tidak mengetahui alasan pengunduran diri kedua pejabat tersebut. Menurut Johan, KPK akan merekrut pegawai baru untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Chesna dan Budi. Di KPK, Chesna F Anwar memimpin Direktorat Pengawasan Internal yang bertugas untuk memantau kinerja KPK secara internal. Direktorat itu bertugas mengawasi dan melakukan audit kinerja dan keuangan KPK. Bagian ini juga bertugas memeriksa berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai KPK. Baru-baru ini, Direktorat Pengawasan Internal memer-
iksa dugaan adanya mafia hukum di KPK. Kasus-kasus mafia hukum itu antara lain terkait dengan perkara dugaan korupsi di PLN Jawa Timur. Dalam kasus itu, sejumlah orang menghubungi pihak berperkara dan mengatakan bisa mengurus kasus itu dengan imbalan sejumlah uang. Mereka mengaku mengenal pegawai KPK. Sedangkan Budi Ibrahim memimpin Direktorat Pengolahan Informasi dan Data yang bertugas dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk menangani pengusutan tindak pidana korupsi. Salah satu tugas direktorat ini adalah penyadapan. Budi Ibrahim pernah bersaksi di kepolisian dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK. Menurut Johan, pekerjaan kedua direktorat itu tetap akan berjalan meski ditinggalkan oleh dua pemimpinnya. Johan mengatakan, tim di kedua direktorat itu tetap akan bekerja dan melapor kepada pelaksana tugas direktur. ‘’Itu adalah mekanisme yang biasa dilakukan,” kata Johan. (nas)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat sembilan kilogram dan 5.000 butir ekstasi dalam penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Ancol, Jakarta Utara. ‘’Ekstasi itu berbentuk bintang dengan kualitas paling bagus,” kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Anjan P Putra di Jakarta, kemarin. Anjan mengatakan, apartemen itu dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu. Selain menyita ribuan butir ekstasi, anggota narkoba juga mengamankan orang warga negara asing yang diduga sebagai pelaku yang memiliki barang haram itu. Namun demikian, Anjan belum bersedia menyebutkan inisial maupun identitas warga negara asing yang diamankan itu karena masih dalam tahap pemeriksaan. Anjan menuturkan polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun apartemen yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba itu. Sebelumnya, anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik pembuat ekstasi dan shabu dengan barang bukti total bahan produksi senilai Rp 160 miliar di Perumahan Citra 2 Kalideres, Jakarta Barat. (ant)
Penyidikan Dana Pajak Rp 25 Miliar
Kapolri Akui Bermasalah JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengakui adanya penyimpangan dalam penyidikan dugaan rekening mencurigakan Rp25 miliar dengan tersangka Gayus, staf Ditjen Pajak. ‘’Ada yang aneh dalam proses penyidikan,” kata Kapolri di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Kapolri mengatakan, kejanggalan itu adalah tersangka Gayus tidak ditahan dan tersangka lain yakni RS hingga kini tidak diproses hukum. Tidak adanya penahanan bagi tersangka merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan perintah Kapolri yang menyatakan bahwa tersangka kasus judi, pembalakan liar, korupsi dan narkoba harus ditah-
an. Kapolri juga menyebutkan bahwa tersangka RS hingga kini tidak ada pemberkasan padahal telah dijadikan tersangka bersamaan dengan Gayus Tambunan. Menurut Kapolri, Gayus seharusnya ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi yakni suap, pencucian uang dan penggelapan. ‘’Ada tersangka tetapi tidak ditahan dan ada tersangka yang tidak disidik. Kasus Ini pasti ada sesuatu,” kata Kapolri. Kapolri berjanji jika ada penyimpangan maka akan ada tindakan tegas baik etika, disiplin dan pidana. Ia mengatakan, Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut penyimpangan penyidikan itu
dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional. Tim khusus, katanya, sedang bekerja dan hasilnya akan dibuka ke publik. Kapolri menyambut baik kehadiran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang ikut membantu Polri menangani kasus itu. Ia telah meminta kepada jajarannya untuk ikut duduk bersama Satgas dalam menuntaskan kasus itu. Tim khusus juga sedang menelusuri aliran dana Rp 24,6 miliar yang tidak disita oleh penyidik Polri sebagai barang bukti. Sementara Kadiv Humas Irjen Edward Aritonang mengatakan, tim khusus sedang menyelidiki mengapa sampai terjadi kejanggalan. (son)
KPK Segera Periksa Pejabat BI JAKARTA - KPK akan memeriksa pejabat Bank Indonesia (BI) terkait penanganan kasus Bank Century. ‘’keputusan memeriksa pejabat BI itu diambil berdasar hasil gelar perkara Bank Century,’’ kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di Jakarta, kemarin. Namun, Jasin menolak menyebutkan nama dan jabatan petinggi BI yang akan diperiksa itu. ‘’Dalam gelar memang disebutkan namanya, tapi saya lupa,” kata Jasin. Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Menurut dia, pejabat BI yang akan dipanggil itu belum pernah menjalani pemeriksaan di KPK. Johan juga menolak menyebut nama dan jabatan petinggi BI tersebut. Dia juga tidak menjelaskan kapan pemeriksaan itu akan dilakukan. ‘’Yang jelas, pemanggilan itu merupakan kesimpulan dari gelar perkara,” katanya. Dalam kasus Bank Century, KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat BI, antara lain Direktur Pengawasan Bank I BI Budi Armanto, Deputi Direktur pada Direktorat Pengawasan Bank I BI Heru Kristiana, Direktur pada Direktorat Pene-
litian dan Pengaturan BI Halim Alamsyah. Kemudian, pegawai pada Direktorat Pengawasan BI Pahla Santosa, dan pegawai BI yang juga anggota Satgas Pengawasan Bank Century Ahmad Fuad. Sampai saat ini, KPK belum memeriksa jajaran Deputi Gubernur BI. Selain itu, Direktur Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Noor Cahyo, Kepala Divisi Penjaminan LPS Poltak L. Tobing, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany juga telah diperiksa. Kasus Bank Century mencuat setelah publik mengetahui pengucuran dana BI dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Pengucuran FPJP berawal ketika Bank Century mengajukan permohonan repo aset kepada BI pada Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun karena mengalami kesulitan likuiditas. Namun, menurut audit BPK, BI memproses permohonan itu sebagai permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). (nas)
Oknum Jenderal Polri
Segera Diperiksa JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, penyidik Bareskrim sedang menyelidiki dugaan adanya suap yang mengalir ke dua oknum jenderal dan dua penyidik madya Polri. ‘’Kita mengupayakan agar masalah ini segera selesai. Mudahmudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa ditentukan apa ada suap atau tidak,” kata Ito di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan hingga kini belum ada yang menguatkan fakta telah terjadi penyuapan. Untuk itu, Ito berharap agar mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dapat memberikan bukti telah terjadi penyuapan. ‘’Apa betul apa yang disampaikan Pak Susno bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya. Sebelumnya, Susno menuduh adanya permainan kasus dalam penyidikan rekening mencurigakan Rp25 miliar milik Gayus Tambunan, staf Ditjen Pajak. Dalam kasus ini Polri hanya menyita Rp395 juta sebagai barang bukti sedangkan sisa rekening tidak diblokir karena tidak terkait dengan tindak pidana. Kini, isi rekening itu telah kosong karena telah diambil
oleh Gayus. Susno menduga ada mafia hukum dalam kasus ini karena penyidik hanya mengusut uang Rp395 juta dan bukan Rp25 miliar. Dia menuduh Brigjen Pol Edmond Ilyas kini Kapolda Lampung, Brigjen Pol Raja Erizman kini Direktur II Bareskrim dan dua penyidik madya menerima aliran dana tersebut. Akibat tuduhan itu, Edmond dan Raja melaporkan Susno ke Mabes Polri dalam kasus pencemaran nama baik. Membantah Dicabut
Sementara itu, Kejagung menegaskan tidak pernah memerintahkan Mabes Polri untuk membuka blokir rekening Gayus HP Tambunan di Panin Bank Rp 24,6 miliar. ‘’Kita tidak pernah memberikan petunjuk pencabutan blokir rekening Gayus HP Tambunan,” kata Jampidum Kamal Sofyan Nasution. Jampidum menyatakan pihaknya dalam menangani perkara tersebut, hanya berdasarkan dari hasil BAP penyidik Mabes Polri. ‘’Termasuk di dalam persidangan menggunakan BAP dari Mabes Polri,” katanya. Ia menjelaskan saat berkas diserahkan, jaksa peneliti memberikan masukkan untuk perbaikan di dalam berkas Gayus. (son/nas)
Hemat Air Untuk Cegah Krisis KONDISI air di Jakarta makin mengkhawatirkan. Tidak hanya keterbatasan, tetapi air yang dinikmati warga Ibukota ini sudah mulai tercemar. Apa yang harus dilakukan agar kebutuhan air tercukupi dengan kondisi layak konsumsi ? Masyarakat dihimbau agar hemat air khususnya dalam kegiatan rumah tangga untuk mencegah krisis air yang lebih parah lagi di Indonesia. ‘’Hemat air wajib dilakukan karena banyak wilayah, khususnya kota besar seperti Jakarta, Bandung itu sudah masuk kategori krisis,” kata Pakar
Hidrologi dari UI Firdaus Ali di Jakarta, kemarin. Firdaus mengatakan 80-90 persen penggunaan air di kota besar bersumber dari sektor rumah tangga. Oleh sebab itu, penghematan air di rumah tangga akan sangat signifikan dan berkontribusi terhadap pengurangan krisis air. ‘’Upaya
paling efektif menangani krisis air ini tentu dengan menghemat air, seperti ganti kran dan bak dengan shower serta air jangan langsung dibuang ke drainase tapi digunakan dulu untuk kegiatan yang lain,” ujar Firdaus. Menurut dia, penghematan air dapat dilakukan mulai dari yang sederhana, seperti menggunakan air bekas cuci baju untuk mencuci mobil. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memilih produk yang ramah lingkungan khususnya yang mendukung
penghematan air, misalnya mencuci pakaian hanya dengan sekali bilas sehingga tidak terlalu banyak menggunakan air. ‘’Upaya penghematan air, khususnya setor rumah tangga wajib dilakukan karena standar kecukupan air bagi tiap orang di Indonesia semakin menurun,” kata Firdaus. Firdaus mengatakan kecukupan air minum pada tahun 2000 sebesar 1740 meter kubik per orang per tahun, sedangkan pada 2009 kecukupan air hanya 1378 meter kubik per orang per tahun.
Jumlah tersebut tentu mengkhawatirkan, padahal jumlah layak minum bagi tiap orang itu 1.700 meter kubik per orang per tahun. ‘’Jumlah kecukupan air tiap individu semakin menurun tersebut juga disebabkan tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan air yang tersedia di Pulau Jawa,” ujar Firdaus. Menurutnya, jumlah air di Pulau Jawa hanya 4,5 persen dari seluruh air di Indonesia, sedangkan jumlah penduduk Pulau Jawa 6,5 persen dari penduduk Indonesia. (ant)