Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 98 tahun IV Selasa, 25 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Rupiah Diprediksi Menguat
Label Berbahasa Indonesia
Batal Uji Coba GT Miring
MENKO Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, rupiah pada pekan ini akan menguat seiring dengan semakin terkendalinya krisis di Yunani. “Dalam pekan ini, rupiah akan menguat karena ...hal. 1
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemdag) segera mewajibkan pencantuman label berbahasa Indonesia pada sejumlah produk pada 1 September 2010. Artinya, rencana itu mundur dua bulan dari rencana semula ...hal. 2
PT Jasa Marga (Persero) Tbk membatalkan rencana uji coba Gerbang Tol (GT) Cimanggis di Km 18+600 B Jalan Tol Jagorawi rute Bogor-Jakarta dengan 23 gardu, 18 diantaranya berdesain miring membujur, yang ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kasus Jhonny Allen
Mulai Disidik
Suluh Indonesia/ant
AIR BERKAH - Sejumlah Bhiksu mengambil air berkah dalam rangkaian peringatan Trisuci Waisak 2554 BE/2010 di mata air Umbul Jumprit, Ngadirejo, Temangung, Jateng, kemarin. Peringatan Trisuci Waisak akan dipusatkan di Candi Borobudur.
Mantan Pengacara Susno
Akan Dibawa Paksa JAKARTA - Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Zaenuri Lubis mengatakan, penyidik Polri bisa memanggil paksa mantan pengacara Komjen Pol Susno Duadji yakni Johny Situwanda, jika tidak memenuhi panggilan penyidik. ‘’Jika dipanggil dua kali tidak datang, ya akan dipanggil lagi dengan disertai surat perintah membawa,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, hingga kini penyidik telah melayangkan dua panggilan dan semuanya tidak dihadiri. Polri, katanya, akan mempelajari alasan ketidakhadiran dua panggilan itu. Jika alasan ketidakhadiran itu logis maka tidak perlu ada pemanggilan ketiga. ‘’Kalau memang dia ke luar negeri ya kita lihat keperluan ada di luar negeri. Kalau memang bisa
seminggu pulang, ya kita tunggu pulang saja,” katanya. Namun, jika alasan ketidakhadiran itu tidak logis maka akan dilayangkan panggilan ketiga yang disertai perintah membawa. Untuk seketahui, Johny Situwanda mangkir lagi dari panggilan penyidik Polri terkait dengan dugaan kasus gratifikasi semasa Susno menjadi Kabareskrim Polri. Pengacara Johny, Suteja Sugianto mengatakan, kliennya tidak bisa hadir karena sedang ada urusan lain di luar kota. Menurut dia, Johny dipanggil sebagai saksi, dan penyidik Polri hingga kini belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Polri kini menyidik dugaan adanya gratifikasi dari Johny kepada Susno. (nas)
JAKARTA - KPK resmi melakukan penyelidikan atas laporan Risco Pesiwarissa, orang yang mengaku sebagai mantan staf anggota DPR Jhonny Allen Marbun, tentang dugaan suap kepada legislator tersebut. ‘’KPK mulai melakukan penyelidikan atas laporan itu,’’ kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menegaskan, penyelidikan itu dilakukan untuk mencari data apakah pengakuan Risco itu benar atau tidak. Rencananya, KPK akan memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk Jhonny Allen Marbun, untuk memperjelas kasus itu. ‘’Kemungkinan pemeriksaan itu selalu ada,” kata Johan. Johan menjelaskan, permintaan keterangan kepada Risco saat itu masih bersifat klarifikasi. Oleh karena itu, kata Johan, sejauh ini belum ada pembuatan BAP. ‘’Dari hasil meminta keterangan itu KPK memutuskan untuk melakukan penyelidikan,” kata Johan. Nama Risco disebut dalam kasus dugaan suap proyek stimulus fiskal 2009 di Dephub yang melibatkan mantan anggota DPR Abdul Hadi Djamal dan pegawai Departemen Pehubungan, Darmawati Dareho. Kedua orang ini sudah dijatuhi hukuman penjata oelh Pengadilan Tipikor. (nas)
Sebagai Ketua Fraksi Demokrat
Anas Segera Mundur JAKARTA - Sejumlah politisi menyambut baik terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, kalangan parpol mengingatkan agar Anas tidak lagi bergantung pada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan, jika Demokrat ingin mengejar target di Pemilu 2014 maka Anas tidak bisa terus bergantung kepada simbolisasi sosok SBY. ‘’Anas tentu diharapkan segera melakukan sesuatu yang lebih konkrit,” kata Pramono Anung di Jakarta, kemarin. Pramono yang juga Wakil Ketua DPR ini mengatakan, kemenangan Anas yang merupakan simbolisasi kemenangan generasi muda harus benar-benar memegang tanggung jawab penuh. Hal ini diingat Pramono,
karena terpilihnya Anas tidak lepas dari kontrol SBY sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Terplihnya Anas sebagai pucuk pimpinan Partai Demokrat diapresiasi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut Priyo, terpilihnya Anas menjadi bukti kecenderungan saat ini bahwa terjadi alih generasi di semua partai. Wakil Ketua DPR ini berharap, hubungan Demokrat dengan partai-partai koalisi akan baik-baik saja. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far berharap Anas mampu bekerjasama dengan parpol lain. ‘’Ini bukti kemenangan kaum muda dalam menunjukkan kemampuannya. Semoga koalisi makin kuat dengan kepemimpinan baru,” katanya. Sementara itu, Anas
Urbaningrum mengatakan akan segera melapor kepada SBY selaku Ketua Dewan Pembina tentang langkah politik yang diambilnya. Salah satunya adalah keputusannya menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Fraksi PD dan akan fokus memimpin Partai Demokrat. ‘’Tentu saya akan segera lapor kepada ketua Dewan Pembina kapan saya berhenti menjadi ketua fraksi dan berkonsultasi, siapa yang tepat menjadi ketua fraksi,” kata Anas. Salah satu pertimbangan dirinya melepas jabatan Ketua Fraksi adalah karena tantangan yang akan dihadapinya sangat berat, karena dibebani target memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014. ‘’Nilai moralnya adalah setiap pekerjaan, tugas harus dilaksanakan sepenuh hati,’’ kata Anas. (har/son)
Terkait Bantuan Bank Dunia
Panja Bidik Sri Mulyani JAKARTA - Panitia Kerja Pengawasan Komisi III DPR RI saat ini sedang mendalami laporan dugaan kasus korupsi dana bantuan Bank Dunia yang dikucurkan pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani. ‘’Kami sedang mendalami laporan mega skandal korupsi dari bantuan Bank Dunia pada era Menkeu Sri Mulyani,” kata anggota Anggota Panja Pengawasan Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Bambang menjelaskan dugaan tersebut terjadi pada program komputerisasi di Direktorat Perbendaharaan senilai Rp 1,4 triliun, kemudian proyek di Direktorat Anggaran senilai Rp 1,5 triliun, proyek di Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 1,7 triliun, proyek di Bapepam sebesar Rp 1,2 triliun dan proyek di Direktorat Kekayaan Negara sebesar Rp 1,3 triliun. ‘’Semua proyek tersebut dibiayai oleh Bank Dunia dan saat ini masih berjalan,” kata mantan anggota pansus kasus Bank Century ini. Menurut Bambang, proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia tersebut dinilainya sangat mahal dan tidak masuk akal. ‘’Ini sangat mahal dan tidak masuk akal,” katanya. Namun ketika ditanyakan berapa kira-kira nilai total kerugian negara atas proyek-proyek
tersebut, Bambang mengatakan, belum tahu persis karena saat ini sedang didalami oleh para anggota Panja Pengawasan. Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, dirinya tidak pernah mengkhianti kebenaran dalam menghadapi segala permasalahan yang selalu dihadapi selama lima tahun menjabat sebagai pejabat publik. ‘’Saya ingin katakan bahwa saya menang, saya berhasil karena mereka tidak berhasil mendikte saya,” ujarnya. Ia juga mengatakan perihal pengunduran dirinya sebagai menteri keuangan untuk menerima jabatan direktur pelaksana Bank Dunia, disebabkan oleh realitas dan tekanan politik yang dihadapinya. ‘’Kalau pada hari ini ada yang menyesalkan, menangisi Sri Mulyani memutuskan mundur dari menkeu, tentu ini adalah kalkulasi sebagai sumbangan saya sebagai pejabat publik. Tidak lagi dikehendaki dalam suatu sistem politik kartel, dari suatu kepentingan itu (yang) begitu sangat dominan dan nyata,” paparnya. Untuk itu, Sri Mulyani juga menceritakan kondisi politik saat ini yang tidak memungkinkan dirinya untuk terus hadir dan bekerja dalam situasi tidak kondusif. (ant)
Anas Janji Laksanakan
Amanah Kongres JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat terpilih Anas Urbaningrum berjanji akan berusaha menjalankan tugas-tugasnya sebagai ketua umum sesuai amanah yang diputuskan dalam kongres. ‘’Insya Allah saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya mdi Bandung, kemarin. Diakui Anas, dirinya bukan kader terbaik dan mampu membangun partai hanya seorang diri. Karena itu, ia meminta dukungan seluruh kader partai untuk bersamasama membangun Partai Demokrat menjadi lebih baik dan lebih besar. ‘’Saya menyadari tidak mungkin membangun partai ini sendiri saja tanpa dukungan kader,” kata mantan Ketua HMI ini.
Dengan dukungan seluruh kader yang secara bersama-sama membangun Partai Demokrat, Anas optimistis Partai Demokrat akan menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi di Tanah Air. Anas juga mengakui jabatan ketua umum adalah amanah yang harus dijalankannya. Menurut dia, amanah adalah tugas berat yakni membangun Partai Demokrat menjadi partai lebih besar, modern, dan menjadi harapan masyarakat Indonesia. Anas mengucapkan terima kasih kepada para peserta kongres atas dukungan dan kepercayaannya untuk menjalankan tugas-tugas partai berdasarkan hasil kongres dan arahan ketua dewan pembina. (har)
Terhadap Pati Polri
Polri Harus Tegas JAKARTA - Satgas Mafia Hukum membenarkan adanya upaya Polri yang menyerang Susno Duadji, terkait dirinya sebagai pelapor pengungkapan kasus Gayus Tambunan. Semua itu diperkuat dengan sikap institusi ini yang hingga kini belum menetapkan status lebih lanjut terhadap Brigjen Pol. Raja Erizman dan Brigjend Pol. Edmon Ilyas. Satgas pun mendesak pihak Polri, khususnya tim penyidik secara konkret bekerja keras untuk membongkar semua pihak yang terlihat. Tidak hanya perwira menengah (Pamen), melainkan pula para perwira tinggi (Pati) Polri sendiri. Hal serupa perlu pula diperhatikan
terhadap para jaksa serta hakim yang menangani kasus Gayus itu. ‘’Posisi kunci dari kasus ini ada di Pati Polri, seperti Raja Erizman dan Edmon Ilyas. Jaksa dan hakim juga punya peran dalam kasus tersebut,” kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana di Jakarta, kemarin. Denny mengingatkan kunci kasus pajak Gayus ada di alat bukti. Dengan alat bukti yang kuat, kata dia, maka pati kepolisian itu bisa terseret. Tetapi diakuinya, memang tidak mudah membuktikan kedua petinggi itu menerima uang. Pencarian alat bukti lewat transaksi keuangan juga terhitung sulit. Apalagi transaksi tunai. (nas)