Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.162 tahun IV Rabu, 25 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Defisit Anggaran
Lelang SUN Serap Rp 4 Triliun
Belum Butuh Impor Beras
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo mengatakan defisit anggaran pada 2010 bisa mencapai 1,5 persen atau lebih rendah dari perkiraan APBNP 2010 sebesar 2,1 persen. “Dibandingkan dengan ...hal. 1
PEMERINTAH menyerap dana sebesar Rp 4 triliun dari empat lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa dari total penawaran yang masuk Rp 16,06 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang ...hal. 2
INDONESIA belum membutuhkan beras impor untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri hingga akhir tahun, meski negara lain seperti India dan China sudah bersiap melakukan impor mengantisipasi keadaan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Suluh Indonesia/ant
BUKA PUASA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto di sela-sela acara buka puasa bersama anggota DPD di Jakarta, kemarin.
Remisi Bagi Koruptor
Segera Dihapus JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mendukung usulan penghapusan remisi bagi terpidana kasus korupsi. Selama ini, tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam pemberian remisi kepada terpidana korupsi. ‘’Ada pandangan, kepada para koruptor tidak diberi remisi, saya sepakat tapi Undang-undangnya diubah dulu,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Pemberian remisi sudah diatur dalam UU termasuk pemberian remisi yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi. Karena itu, Marzuki menegaskan, tidak ada yang dilanggar terhadap masa tahanan koruptor meskipun pemberian remisi mendapat sorotan dan kritik di
masyarakat. ‘’Tidak ada yang dilanggar. Kalau dibilang menyakiti rasa keadilan ya diubah saja UU-nya,” ujarnya. Marzuki juga meminta revisi UU dapat menyempurnakan definisi tentang pelaku pidana korupsi. Harus disepakati siapa yang masuk dalam kategori koruptor. Ia menegaskan, yang termasuk golongan koruptor adalah mereka yang sengaja memakan uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan kelompoknya. Misalnya terhadap seorang yang melakukan kesalahan administrasi lalu dijerat pasal korupsi. Terhadap persoalan itu, Marzuki mengatakan akan sangat tidak adil jika hanya karena keliru dalam pengambil-
an kebijakan. Padahal tidak serupiahpun uang yang ‘dimakan’ lantas dibilang koruptor. ‘’Itu harus satu pengertian. Artinya, dengan pasal lain bisa dijerat, pasal lainnya tidak bisa dijerat. Antara UU yang satu dengan UU yang lain harus disingkronkan dulu definisi korupsi itu apa,” kata Marzuki. Marzuki mengingatkan, jika definisi korupsi belum sinkron satu sama lainnya, maka ke depan akan banyak Kepala Daerah yang takut membuat kebijakan. Dengan demikian, Marzuki menegaskan pemerian remisi harus memastikan dulu bahwa yang tidak boleh menerima remisi adalah mereka yang terbukti memakan uang negara. (har/son)
Pemerintah Siapkan Langkah
Amankan Ketersediaan Pangan JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional mengantisipasi potensi terjadinya krisis pangan global menyusul terjadinya sejumlah bencana di berbagai belahan dunia dan kemungkinan kebijakan nonekspor pangan oleh sejumlah negara. Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden Jakarta, kemarin mengatakan, ada sejumlah langkah jangka pendek dan menengah yang disiapkan. ‘’Diperlukan pemanfaatan musim kering basah dengan mempercepat pembagian bibit dan pupuk serta distribusi peralatan pertanian sehingga bisa dilakukan percepatan tanam,” kata Hatta. Pemerintah menargetkan stok beras nasional di akhir bisa mencapai 5 juta ton lebih. ‘’Kita terus melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga baik di tingkat petani maupun pasar dan kita akan terus meningkatkan stok bulog per hari 1,5 juta ton beras di gudang bulog,” tegasnya.
Sementara itu untuk menghadapi perubahan iklim ekstrim, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah meminimalisir dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. ‘’Peningkatan penyuluhan pertanian untuk memberi penjelasan bahwa iklim ekstrim bisa datangkan banjir dan organisme yang merusak,” kata Hatta. Selain itu, menurut Hatta, pemerintah meminta BMKG agar terus memberikan informasi mengenai cuaca dan iklim. ‘’Khusus untuk bahan pokok lain, kita melihat memang ada kecenderungan telur dan ayam stabil tapi kita perlu terus pantau beras, daging dan gula. Khusus gula tentu terkait dengan produksi internasional dan kita akan lakukan retaksasi terhadap total produksi gula, baru kita lihat perlu impor atau tidak,” paparnya. Terkait dengan cadangan Bulog, harus ditingkatkan minimum 1,5 juta ton. Dalam keadaan iklim ekstrim Presiden beri arahan agar antisipasi jangka pendek menengah dan panjang. (ant)
Golkar Dorong Interpelasi JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR akan mendorong digulirkannya hak interpelasi untuk meminta keterangan dari pemerintah dalam kasus pelanggaran batas wilayah dan barter pembebasan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuh nelayan Malaysia. ‘’Harus ada interpelasi untuk soal KKP, agar bisa menjelaskan apa yang terjadi dari menteri terkait meskipun menterinya dari Golkar,” kata Ketua FPG Setya Novanto di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Novanto, Golkar
sudah geram dengan cara diplomasi Menlu yang dinilai tidak maksimal, terutama menghadapi Malaysia. Oleh karena itu, jika keterangan Menlu Marty Natalegawa di depan Komisi I DPR tidak memuaskan, maka FPG akan mendorong penggunaan hak interpelasi. Penasehat F-PG Priyo Budi Santoso mempersilahkan jika fraksinya akan menggunakan hak interpelasi dalam kasus Indonesia-Malaysia. Namun, hingga saat ini posisi FPG masih menunggu keterangan petugas KKP dan mengklarifikasi keterangan tersebut ke-
pada Menlu. ‘’Kalau penjelasan Menlu kurang memuaskan, silahkan saja diambil langkah-langkah tersebut. Itu hak anggota dewan,” katanya. Sementara itu, Koordinator Staf Ahli Menhan Agus Brotosusilo menegaskan, Indonesia harus lebih berani menjaga kedaulatannya sesuai aturan hukum internasional. ‘’Meski belum ada keputusan final bahwa sebuah titik atau wilayah itu merupakan bagian wilayah RI, kita harus berani mempertahankan dan menjaganya, sampai ada keputusan final secara internasional,” ujarnya. (har)
177 WNI Diancam
Hukuman Mati JAKARTA - Menlu Marty Natalegawa memastikan jumlah warga negara Indonesia yang dikenakan pasal ancaman hukuman mati oleh otoritas hukum di Malaysia berjumlah 177 orang, bukan 345 orang seperti yang disebut sejumlah pihak. Berbicara di Kantor Presiden Jakarta, kemarin, Menlu mengatakan, hasil koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan sejumlah kementerian dan instansi terkait diperolah data bahwa 177 warga yang didakwa melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman mati. ‘’Khusus mengenai jumlah saya sudah konsolidasi sepanjang hari kemarin memang jumlah yang kita ketahui 177 bukan 300 sekian,” katanya. Dari 177 warga tersebut, 142 di antaranya didakwa melakukan tindak kejahatan terkait narkoba. Sementara sisanya didakwa melakukan tindak kejahatan seperti kepemilikan senjata dan pembunuhan. ‘’Jadi ada 345 WNI yang terancam kena hukuman mati tapi dalam proses pengadilan itu yang dikenakan pasal hukuman mati itu 177 orang dan 142 orang di antaranya tindak pidana narkoba,” paparnya. Menlu menjelaskan, dari jumlah 142 orang itu, 72 kasus belum ada keputusan, delapan ada keputusan hukum namun bukan hukuman mati. Baru ada tiga kasus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan federal atau pengadilan tertinggi, namun ini juga dalam proses permintaan pengampunan. Menlu mengatakan belum ada yang menjalani eksekusi. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian luar negeri dalam penanganan kasus TKI yang tersangkut masalah hukum. Menurut dia, Kedubes RI akan memberikan bantuan hukum bagi WNI yang terkena masalah hukum di luar negeri. ‘’Kita dorong dan bantu Menlu sehingga secara terus-menerus usaha diplomatik dan perlindungan WNI dilakukan,” katanya. (ant)