Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 58 tahun IV Jumat, 26 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
RI Aman Untuk Investasi
Pertamina Bisa Rugi
Penyerapan Gula Impor Rendah
WAKIL Presiden Boediono menjamin seratus investor asing bahwa Indonesia aman bagi investasi karena situasi politik dalam negeri relatif kondusif. “Politik mempengaruhi investasi yang semakin ...hal. 1
ANGGOTA Komisi VII DPR, Rommahurmuziy menilai memorandum dewan komisaris PT Pertamina (Persero) akan menyebabkan BUMN terbesar di Indonesia tersebut mengalami kerugian sebesar 1,5 ...hal. 2
PENYERAPAN gula impor yang dikelola Perum Bulog Divre Jawa Barat sangat rendah yakni hanya lima persen sejak dilepas ke pasaran. “Gula impor yang didistribusikan Bulog Jabar baru terserap 1000 ton dari ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Periksa
Budi Rochadi
MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pornografi JAKARTA - MK menolak seluruh permohonan uji materi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga UU tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. ‘’Dalil-dalil para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,” kata Ketua MK Moh Mahfud MD saat membacakan putusan dalam sidang uji materi UU Pornografi di Gedung MK, Jakarta, kemarin. MK berpendapat, pengertian pornografi dalam Pasal 1 UU Pornografi memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi. MK juga sependapat bahwa terdapat lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu seni, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Dengan demikian, sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan norma susila sesuai dengan tempat, waktu, dan lingkungan. ‘’Mahkamah tidak sependapat dengan para pemohon bahwa tari Tua-
tenden (Sulut) yang diperagakan di depan sidang Mahkamah tanggal 27 Agustus 2009 menjadi terancam dan dikriminalisasi oleh UU Pornografi,” katanya. Mahfud menegaskan, sama dengan tari Tuatenden, maka tari-tarian Jaipong, Tayub, Ronggeng, Pendet, Maengket, dan tari tradisional lainnya tetap dapat diperlihatkan dan dipertontonkan. MK juga berpendapat, UU Pornografi tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. MK menegaskan, UU Pornografi justru memberikan kepastian hukum tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan nilai-nilai “due process of law” yang pada gilirannya dapat menghindarkan dan mencegah tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Putusan MK tersebut tidak bulat, karena terdapat satu hakim konstitusi, yakni Maria Farida Indrati yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dan sependapat dengan para pemohon. (nas)
Suluh Indonesia/ant
BANJIR - Kondisi pemukiman di sekitar Karawang yang masih tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dilihat dari udara menggunakan helikopter Polri pada kunjungan kerja Menhut Zulkifli Hasan ke beberapa wilayah di Jabar, kemarin.
JAKARTA - KPK memeriksa Deputi Gubernur BI Budi Rochadi terkait penyelidikan kasus Bank Century. ‘’Dalam proses penyelidikan, KPK dalam tahapan meminta keterangan sejumlah Deputi Gubernur BI, antara lain adalah Deputi Gubernur BI Budi Rochadi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, keterangan pejabat tinggi BI itu untuk melengkapi berbagai keterangan yang diperoleh KPK dalam tahap penyelidikan. Selain itu, keterangan Budi Rochadi juga untuk melengkapi data yang diperoleh KPK dari berbagai lembaga negara, seperti DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lainnya. Menurut Johan, fokus penyelidikan KPK adalah pengucuran penyertaan modal sementara sebesar Rp 6,7 triliun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp689 miliar oleh Bank Indonesia kepada Bank Century. Budi Rochadi yang memenuhi panggilan KPK, ketika tiba di Gedung KPK tidak memberikan keterangan. Rencananya, KPK juga akan memeriksa Deputi Gubernur BI, Budi Mulya dalam kasus yang sama. Dalam kasus Bank Century, KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat Bank Sentral itu. (nas)
Wapres Boediono :
Koalisi Sedang Dalam Ujian JAKARTA - Wapres Boediono mengemukakan, koalisi yang dibangun pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoBoediono kini tengah mengalami ujian. ‘’Sekarang ini sudah bukan rahasia kalau efektivitas koalisi sedang diuji,’’ katanya saat berbicara pada Economist Indonesian Summit 2010 di Jakarta, kemarin. Meski begitu, lanjut dia, koalisi akan kembali berjalan baik seiring dengan berjalannya waktu. Dijelaskannya, Partai Demokrat memang memenangi Pemilu 2009 dalam satu putaran dengan perolehan suara mencapai 61 persen. Namun, Partai Demokrat hanya memimpin 37 persen dan sisanya adalah koalisi sejum-
lah partai. ‘’Dan saat ini, koalisi yang dibangun tidak lagi berjalan efektif. Namun, dengan konsolidasi demokrasi yang telah lama dibangun Indonesia, maka saya sangat yakin jika koalisi akan kembali berjalan efektif,” katanya. Tak hanya itu, meski koalisi yang dibangun sedang tidak berjalan efektif namun popularitas pemerintah masih sangat tinggi dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Wapres menjelaskan, kondisi politik Indonesia cenderung lebih kondusif dibandingkan negara lain meski proses demokrasi di Indonesia saat ini tengah berada dalam masamasa yang sulit.
Meski begitu, katanya, saat ini pemerintahan Indonesia yang didukung oleh partai koalisi masih tetap solid. ‘’Bukan rahasia kalau koalisi yang kuat akan mendukung pemerintahan yang kuat. Kita mengakui hal itu adalah proses demokrasi yang terus berkembang. Hal ini akan menyumbang hal positif bagi pertumbuhan ekonomi,” tutur Wapres. Wapres mengatakan, pemerintah telah mencanangkan sejumlah program ekonomi secara komprehensif dan beberapa telah berjalan sesuai rencana. ‘’Politik memengaruhi investasi yang semakin kuat. Kondisi itu, karena karena parlemen dikuasai partai koalisi,’’ katanya. (har)
F-PDIP Didesak
Pelopori Menyatakan Pendapat JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPAK dan Front Oposisi Indonesia mendesak anggota DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari rekomedasi pansus angket Century. ‘’Kami mendorong DPR, khususnya F-PDIP dan fraksi lain yang telah memilih opsi C untuk segera mengajukan hak menyatakan pendapat,” kata Jubir LSM Barry Nahdian Furqan di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Furqan, hak menyatakan pendapat tersebut telah diatur dalam pasal 77 ayat (1c) dan ayat (4b) UU No 27 Tahun 2009. Pada dasarnya, pasal tersebut menyebutkan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket. Hak menyatakan pendapat mendesak diajukan untuk mencegah upaya pengabaian serta sikap melecehkan dari pemerintah atas keputusan yang diambil DPR. Selain itu, jika pelecehan terhadap keputusan DPR terjadi, maka akan ber-
implikasi kepada kekuatan pengawasan yang menjadi fungsi DPR. ‘’Pengabaian yang kasat mata ini menjadikan keputusan DPR seolah-olah menjadi tidak berguna. Hal ini dapat berimplikasi kepada ketatanegaraan kita tentang kegunaan dan kekuatan pengawasan dan hak angket yang melekat pada DPR,” tegasnya. Menurutnya, karena pemerintah berusaha mengambil sikap yang berbeda dengan DPR, atas dasar pandangan kebenaran akan hak menyatakan pendapat harus dilihat sebagai jalan keluar dari krisis politik, bukan sebagai upaya untuk saling menjatuhkan. Aktivis KOMPAK Ray Rangkuti mengatakan, untuk mengakhiri perdebatan dua kebenaran antara pemerintah dengan DPR, maka harus dilakukan uji kebenaran ke MK. Pihaknya telah membuat draf untuk mengajukan uji materi. ‘’Untuk menguji mana yang paling benar, maka kita harus ke MK. Semua yang krusial ini memang harus diakhiri,’’ katanya. (har)
Kasus Susno Duadji
Kompolnas Tawarkan Tiga Rekomendasi JAKARTA - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya telah menyampaikan tiga rekomendasi terkait kasus Susno Duadji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. ‘’Ada tiga rekomendasi kompolnas yang disampaikan ke presiden dan kapolri, (tapi) harus dipisahkan dalam dua kasus yang berbeda,” katanya sebelum mengikuti rapat terbatas bidang kesejahteraan rakyat di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Pertama, kata Djoko yang juga Menko Polhukam, Kompolnas berpendapat jika makelar kasus memang harus diberantas sesuai dengan komitmen pemerintah sehingga dibentuk tim pemberantas markus. ‘’Kedua, Kompolnas melihat lembaga polri. Tindakan anggota polri siapapun juga yang masih aktif, terikat dengan disiplin keprajuritan, tribrata, kode etik dan kehormatan. Silakan kapolri mengkaji apakah tindakan Komjen Pol Susno Duadji itu terdapat indikasi terhadap pelanggaran disiplin, kode etik atau kehormatan,” ujarnya.
Menurut Djoko, ada dua poin yang harus ditimbang, dilihat karena terkait lembaga institusi yang harus dijaga. ‘’Institusi polri dan bukan orangnya,” katanya. Djoko mengatakan, pertengkaran antara sesama anggota Polri yang masih aktif tidak bagus jika dilihat oleh lulusan-lulusan baru Akpol oleh karena itu ada konteks aturan kode etik. Sedangkan rekomendasi ketiga, lanjut dia, adalah pembentukan tim evaluasi yang komprehensif untuk kebaikan institusi dan bukan orang per orang. Djoko mengatakan bahwa Presiden menyambut baik rekomendasi itu dan meminta untuk ditindaklanjuti. ‘’Makelar kasusnya ditindaklanjuti, proses hukum, aturan, disiplin, kode etik dan kehormatan juga harus ditindaklanjuti. Tidak mungkin seorang prajurit lalu berbuat di luar kedispilinan, kode etik dan kehormatannya. Itu mutlak dalam suatu institusi seperti polri,” katanya. Terhadap penetapan tersangka tersangka pencemaran nama baik pada Susno Duadji, Djoko meminta semua pihak jangan curiga dahulu. (har)
Mengharap Asa di Luar Jatah BERKARIR di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agaknya tidak menarik bagi sebagian orang, karena tentu saja tidak bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah diberikan negara. Betulkah hal itu menjadi alasan dua pejabat KPK mundur dari jabatannya ? Meski masih gelap motif di balik mundurnya dua pejabat penting KPK, ternyata kepindahan mereka sudah diketahui. Direktur Pengawas Internal KPK Chesna F Anwar akan bekerja di Standard Chartered Bank, sedangkan Direktur Pen-
golahan Data dan Informasi KPK Budi Ibrahim pindah ke BP Migas. Mereka bergabung di kedua lembaga yang lebih menjanjikan secara finansial itu, mulai 1 April mendatang. KPK pun segera membuka pendaftaran baru dan terbuka
bagi masyarakat untuk mengisi dua posisi tersebut. Untuk sementara waktu, kedua posisi itu akan dijabat deputi atau direktur lain. ‘’Secara organisasi keseluruhan tetap jalan, karena sudah ada mekanismenya. Tetapi apakah akan mempengaruhi, sudah tentu ada pengaruhnya,” kata Karo Humas KPK Johan Budi SP di gedung KPK Jakarta, kemarin. Hingga kini, lanjut dia, KPK tidak mengetahui alasan yang membuat mereka mengundurkan diri. Johan meminta pertanyaan itu ditanyakan lang-
sung kepada mereka. Dirinya atau pun pimpinan lain di KPK tidak bisa menjawabnya. ‘’Kami tidak bisa mewakili mereka,” ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Koordinator ICW Danang Widiyoko menilai, mundurnya Chesna Anwar dan Budi Ibrahin, kemungkinan besar disebabkan adanya perpecahan di kalangan internal KPK. ‘’Ada kecurigaan perpecahan di tubuh KPK. Tidak mungkin mereka mundur, karena alasan mengembangkan karir. Itu alasan yang sangat normatif,” ka-
tanya. ICW menduga ada permasalahan tidak pernah ditindaklanjuti, terutama terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pasalnya, efektifitas pengawasan internal juga kerap tidak efektif. Semuanya sangat bergantung kepada kebijakan pimpinan. Sebaiknya, tiap ada dugaan pelanggaran kode etik, diperiksa kejaksaan dan kepolisian. ‘’Biar ada check and balances,” kata dia. Danang juga menegaskan, bukan uang yang menjadi penyebab utamanya. (nas)