Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 78 tahun IV Senin, 26 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
10 BUMN Masuk Bursa
Pemeritnah Belum Serius
Pembangunan Ekonomi Fokus
KEMENTERIAN BUMN akan mengusulkan sebanyak 10 perusahaan milik negara untuk menawarkan saham perdana kepada publik (Initial Public Offerin/IPO) pada tahun 2011.“Setidaknya 10 ...hal. 1
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah belum serius melakukan pembenahan berkenaan peningkatan daya saing industri nasional. Belum ada langkah konkrit ...hal. 2
MENTERI Koordinator Perekonomian Muhammad Hatta Radjasa mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan ekonomi pada 12 sektor hingga 2014. “Ke-12 sektor tersebut yang menjadi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Hari Ini
Cirus Diperiksa
Terkait Suap Innospec
6 Orang Dicekal JAKARTA - KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mencegah enam orang keluar negeri, karena diduga terkait dengan dugaan suap dari perusahaan asal Inggris Innospec Ltd. Keenam orang itu adalah Rachmat Sudibyo, Suroso Atmomartoyo, Mustiko Saleh, Willy Sebastian, Muhammad Syakir, dan Herwanto Wibowo. Jubir KPK Johan Budi ketika dimintai kepastian meneguhkan keterangan itu. Johan tidak menjelaskan secara rinci tentang pencegahan tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa itu dilakukan terkait dengan penyelidikan perkara Innospec. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, R Muchdor ketika dimintai kepastian secara terpisah juga meneguhkan keterangan itu. ‘’Sudah, itu permintaan KPK,” kata Muchdor. Ia menjelaskan, KPK meminta pencegahan terhadap keenam orang itu melalui surat bertanggal 8 April 2010. Muchdor tidak bersedia merinci tentang pencegahan itu. Namun, sumber menunjuk-
kan bahwa KPK telah mengirim surat nomor KEP-167/ 01-22/04/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang pencegahan itu kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Surat itu berisi permintaan pencegahan terhadap keenam orang itu. Sehari kemudian, imigrasi menerima surat itu dan langsung menerbitkan surat pencegahan nomor IMI.5.GR.02.06-3.20210. Pemberitahuan pencegahan itu dikirimkan secara serentak ke seluruh pintu imigrasi di Indonesia. Sesuai dengan permintaan, surat imigrasi itu menyatakan pencegahan keenam orang tersebut berlaku enam bulan. Nama Rachmat Sudibyo dan Suroso Atmomartoyo disebut dalam laporan 37 lembaga swadaya masyarakat, yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia ke KPK. Lembaga itu menyatakan Rachmat Sudibyo adalah mantan Dirjen Migas serta Suroso Atmomartoyo adalah mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina. Mustiko Saleh adalah mantan Wakil Direktur Utama Pertamina. Mereka diduga menerima suap hingga mencapai Rp 80 miliar. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TANPA KENDARAAN - Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya memadati bundaran HI - Jl Thamrin-Sudirman ketika di berlakukannya hari bebas berkendaraan bermotor (car free day) di jalan protokol Jakarta tersebut, kemarin.
JAKARTA - Jaksa Cirus Sinaga, yang dicopot dari jabatannya, Aspidsus Kejati Jateng, karena tidak cermat dalam menangani perkara Gayus HP Tambunan, dijadwalkan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik di markas besar Polri. ‘’Pada Senin, rencana pemeriksaan itu akan dilakukan,” kata Kapuspenkum Kejagung di Jakarta, kemarin. Selain itu, anggota tim jaksa peneliti perkara itu, Fadil Regan, juga akan turut diperiksa. Fadil Regan mendapat hukuman penurunan pangkat satu tingkat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan sudah menerima surat dari markas besar Polri perihal permintaan izin pemeriksaan terhadap Cirus Sinaga dan Fadil Regan terkait dengan perkara aliran dana pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan. Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Cirus Sinaga dan Fadil Regan merupakan dua dari empat jaksa peneliti, yang tidak setuju perkara Gayus dibawa ke ranah pidana khusus dan sebaliknya, bersikukuh dibawa ke pidana umum dengan sangkaan penggelapan pajak. Cirus Sinaga dan Fadil Regan menilai bahwa dalam perkara Gayus tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sementara berkas dari penyidik markas besar Polri menyebutkan ada unsur itu. (ant)
Berlakukan UU Pembuktian Terbalik
Indonesia Darurat Korupsi JAKARTA - Satuan Kerja Anti Korupsi (SKAK) menyatakan negara Indonesia dalam darurat korupsi. Untuk itu, SKAK mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan darurat korupsi dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembuktian terbalik. Pernyataan tersebut disampaikan SKAK dalam deklarasi di Jakarta, kemarin. Juru Bicara SKAK Rudi Hamijaya mengatakan deklarasi SKAK dengan mengumumkan darurat perang terhadap koruptor dilatarbelakangi praktik korupsi yang sudah membudaya di republik ini sehingga membutuhkan tindakan dari seluruh elemen bangsa.
Rudi mengatakan dari fakta yang ada, kasus korupsi sudah merambah ke semua elemen bangsa. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya koruptor yang tertangkap baik oknum penegak hukum, pengacara, politisi, birokrat, pemerintah, bahkan sampai masyarakat umum dari berbagai bidang. ‘’Oleh karena itu, tindakan revolusioner seluruh elemen bangsa yang anti korupsi, harus dilakukan dengan menyatakan keadaan darurat perang terhadap koruptor,” kata Rudi. Perang terhadap korupsi, menurutnya merupakan upaya sungguh-sungguh unuk pembersihan terhadap korupsi. Langkah ini penting, terutama terhadap institusi penegak hu-
kum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Selain itu, institusi pengawasan sepeti DPR, maupun pemerintah sebagai pelaksana pembangunan baik pemerintah pusat sampai pemeintah daerah. Koordinator SKAK Bob R Randilawe mengatakan selain menyatakan darurat perang, pihak berkepentingan dalam pemberantasan korupsi perlu mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap para koruptor, misalnya bila perlu dijatuhi hukuman mati. ‘’Sikap tegas itu yaitu hukuman mati, penyitaan aset para koruptor dan keluarganya, menjadikan koruptor dan keluarga sebagai warga negara kelas dua,” katanya. (har)
Pemilihan Deputi Gubernur BI
Halim Tersandung Century JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Achsanul Qosasih menilai, polemik kasus Bank Century akan menjadi batu sandungan bagi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. ‘’Dia waktu itu pernah dipanggil Panitia Angket Century sebagai saksi, dan itu memang bisa menjadi titik lemah dia, meski DPR tidak bisa menvonis dia sebagai orang yang bersalah dalam kasus Century. Kita tidak bisa menutup karir seseorang karena kasus yang belum jelas. Ini bisa melemahkan dia, jadi Pak Halim perlu menjelaskan perannya dalam kasus Century,” kata Achsanul di Jakarta, kemarin. Proses uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI pengganti Siti Fadjridjah yang habis masa kerjanya, akan dilakukan pada tanggal 5 Mei mendatang dengan memilih tiga kandidat yang telah diajukan Presiden yaitu Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan
BI Halim Alamsyah, Direktur Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo, dan Komisaris Danamon Krisna Wijaya. Namun, dalam kasus Century Halim diduga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk bailout Bank Century yang oleh rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu diduga berpotensi merugikan keuangan negara. Halim sempat dipanggil sebagai saksi dalam rapat Panita Angket Kasus Century dan juga sudah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Achsanul menilai, dalam proses pemilihan Deputi Gubernur nanti, DPR tidak bisa menghakimi Halim sudah bersalah dalam kasus Bank Century, karena vonis hukum mengenai kasus Bank Century belum ada sehingga belum ada ketetapan hukum yang tetap mengenai kasus ini. ‘’Betul secara hukum belum ada vonis yang tegas, namun ini bisa mempengaruhi kondite Halim, jadi nanti Halim harus bisa menangkis isu itu,’’ katanya. (har)
KY Pelajari Putusan SKPP Bibit-Chandra JAKARTA - Komisi Yudisial menargetkan dalam waktu sepekan mempelajari putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, yang nantinya dilanjutkan dengan pemanggilan hakimnya. ‘’Senin ini kita minta salinan putusannya, kemudian kita menganalisisnya selama satu pekan ke depan,” kata Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, hakim tunggal PN Jaksel Nugroho Setiadji mengabulkan permohonan praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah yang diajukan oleh Anggodo Widjojo, adik kandung Anggoro Widjojo, tersangka dugaan korupsi pada proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut. Putusan itu menyebutkan bahwa perkara yang menimpa dua pimpinan KPK tersebut, tetap dilanjutkan ke pengadilan. Sedangkan pihak tergugat dalam permohonan praperadilan itu, yakni, Kejagung karena yang menge-
luarkan SKPP tersebut. Kejagung sendiri menyebutkan hakim yang memutuskan SKPP itu, tidak mengetahui latar belakang dikeluarkannya SKPP karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan bangsa dan negara dari kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah yang dituduh melakukan pemerasan dan penyuapan terhadap Anggoro Widjojo. Busyro menyebutkan isi dari putusan hakim itu, harus dibaca secara teliti agar nantinya hasil pemeriksaan berjalan maksimal. ‘’Saya tidak bisa mengatakan hakim itu salah, karena saya harus membaca dahulu putusannya. Nanti setelah mempelajari putusannya itu, baru kita panggil hakimnya. Ini sudah sesuai dengan prosedur tetap (KY),” tambahnya. Kejagung menyatakan, paling tidak pekan depan memori banding atas putusan PN Jaksel yang mengabulkan permohonan gugatan praperadilan SKPP Bibit Somad Rianto dan Chandra M Hamzah dari Anggodo Widjojo, sudah selesai. ‘’Saat ini sedang dalam tahap penyusunan memori banding,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto. (ant)
Twitter Metro Community, Apa itu ? KEMACETAN di Ibukota dan sekitarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Berbagai upaya diujicoba untuk mengurangi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kemacetan kota Jakarta ? Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya akan mengembangkan jejaring sosial Twitter untuk menginformasikan kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, kepada pengguna kendaraan. ‘’Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan Pol-
da Jawa Barat untuk mengembangkan inovasi itu,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono saat peluncuran Twitter Metro Community atau TMC di bundaran Hotel Indonesia Jakarta, kemarin.
Condro Kirono
Condro menjelaskan, Polda Metro Jaya akan berkoordina-
si dengan Polda Jabar untuk mengaktifkan dan membarui kamera tersembunyi atau CCTV di kawasan Gadok menuju Puncak. Petugas di lapangan akan memantau keadaan lalulintas di Gadok melalui CCTV dan menginformasikan kepada masyarakat pengguna jalan menuju Puncak melalui sarana TMC. Ia mengungkapkan, pengguna kendaraan menuju Puncak juga bisa mendapatkan jadwal buka-tutup di jalan tol Jakarta, Bogor dan Ciawi. ‘’Selama ini,
masyarakat tidak bisa mengetahui jadwal sistem buka-tutup, sehingga terjadi penumpukan kendaraan,’’ katanya. TMC bisa memanfaatkan sarana jejaring sosial itu, kemudian pengguna kendaraan berangkat ke Puncak dengan keadaan lalulintas tidak padat saat ahir pekan. Jalur Puncak-Bogor merupakan pilihan masyarakat untuk mengisi liburan, sehingga kerap terjadi kemacetan, bahkan polisi harus memberlakukan buka-tutup jalan. (ant)